Dalam sambutannya Kepala BBPOM di Mataram Yosef Dwi Irwan menyampaikan berdasarkan hasil pengawasan Nasional tahun 2023, NTB menduduki peringkat ke-6 Provinsi dengan angka penyerahan antibiotik tanpa resep dokter tertinggi. Hal ini tentunya akan meningkatkan resiko angka kejadian Anti Microbila Resistance (AMR), atau Resistensi Anti Mikroba.

Pada tahun 2019, AMR menyebabkan kematian pada 4,95 juta jiwa, kematian akibat AMR bahkan lebih tinggi dari kematian akibat HIV/AIDS dan Malaria. WHO memprediksi jumlah kematian tersebut naik hingga menjadi 10 juta jiwa per tahun pada tahun 2050 mendatang. Boleh dikatakan AMR merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap kesehatan dan risiko keamanan kesehatan global saat in silent pandemic yang dapat membunuh dalam keheningan.

“Dampak AMR sangat luar biasa mulai infeksi menjadi sulit sembuh, biaya rumah sakit meningkat karena semakin lama dirawat, bahkan bisa mengakibatkan kematian jika semua jenis antibiotik tidak lagi mempan membunuh mikroba penyebab infeksi karena sudah resisten” sambung Yosef

“Berdasarkan hasil pengawasan kami lebih dari 90 % apotek menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter, sehingga perlu upaya kolaboaratif dari hulu ke hilir untuk mencegah kejadian AMR, salah satunya melalui pengendalian pendistribusian antibiotik di tingkat Pedagang Besar Farmasi” ujar Yosef .

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BBPOM di Mataram antara lain : penggalangan komitmen yang melibatkan stakeholder Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, GP Farmasi, dokter, apoteker, bidan dan perawat, dll. Selain itu BBPOM di Mataram juga telah menerbitkan surat edaran kepada sarana pelayanan kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit, Klinik) agar memastikan penyerahan antibiotik harus berdasarkan resep dokter. Sebagai upaya lanjutan di sektor hulu, membagikan poster Stop Pembelian Antibiotik Tanpa Resep Dokter serta Bijak Dalam Menggunakan Antibiotik. BBPOM di Mataram juga telah bersurat kepada GP Farmasi Prov NTB untuk melakukan kajian kewajaran frekuensi dan jumlah terhadap sarana pelayanan kefarmasian yang melakukan pemesananantibiotik.

“Jika berdasarkan kajian sejawat Apoteker Penanggung Jawab (APJ) PBF apotek pemesan obat menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter maka jangan dilayani, pendistribusian antibiotik hanya untuk kebutuhan pelayanan kefarmasian atas resep dokter. Jika ditemukan pelanggaran berulang kami bisa memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku” tegas Kepala BBPOM di Mataram.

“Peran teman-teman APJ sekalian sangat penting dan strategis dalam pengendalian AMR di NTB, saya harap seluruh PBF dalam mendukung kebijakan ini sebagai upaya mencegah penyerahan antibiotik tanpa resep dokter dan paling penting menjaga kesehatan masyarakat” pungkas Yosef.(Yyt)

Kepala BBPOM Mataram,Yosef Dwi Irwan Kepala BPOM menyatakan, “Meskipun kami terus melakukan pengawasan rutin, masih ditemukan peredaran obat bahan alam dan suplemen kesehatan ilegal yang mengandung bahan kimia obat berbahaya. Ini merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat.”

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap 40 sarana distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang dilakukan pada Agustus 2024, ditemukan 9 sarana (22%) tidak memenuhi ketentuan. Total produk ilegal yang disita mencapai 70 item dengan jumlah 2.732 pieces.

Kasus terbesar terungkap di wilayah Gunung Sari, Lombok Barat, di mana seorang tersangka berinisial S (58) ditangkap dengan barang bukti 32 item obat bahan alam tanpa izin edar sebanyak 1.666 pieces. Nilai ekonomi barang bukti tersebut diperkirakan mencapai Rp369.638.600.

Sejak Januari 2024, BBPOM Mataram telah menangani 8 kasus produksi dan peredaran obat dan makanan ilegal, termasuk 4 kasus kosmetik, 3 kasus narkoba, dan 1 kasus obat alami. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 12 tahun atau denda maksimal Rp5 miliar sesuai UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

BBPOM Mataram mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan cerdas dalam memilih produk obat dan suplemen kesehatan. “Pastikan selalu melakukan Cek KLIK: Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa sebelum membeli atau mengonsumsi produk,” tegas Yosef.

Untuk memudahkan masyarakat mengidentifikasi produk ilegal, BBPOM telah meluncurkan aplikasi BPOM Mobile yang dapat diunduh gratis melalui Play Store (Android) atau App Store (iOS).

Masyarakat yang menemukan produk obat dan makanan yang mencurigakan atau ingin melaporkan dugaan peredaran produk ilegal dapat menghubungi:

– Contact Center HALOBPOM: 1-500-533 (pulsa lokal)
– WhatsApp: 0878-71500-533
– Email: bpom_mataram@pom.go.id
– Media sosial: Instagram @bpom.mataram, Facebook @bpom.mataram, Twitter @bpommataram

“Peran aktif masyarakat sangat penting dalam membantu kami memberantas peredaran obat dan makanan ilegal. Bersama-sama, kita bisa melindungi kesehatan masyarakat NTB,” tutup Yosef. (Yyt)

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pelaku usaha tentang Keamanan Pangan BBPOM di Mataram akan menyelenggarakan kegiatan Bimtek Keamanan Pangan bagi pelaku usaha distribusi pangan (distributor, hypermarket, supermarket, toko / retail modern) dan usaha jasa boga (hotel, restoran, rumah makan, catering).

“BBPOM di Mataram senantiasa berkomitmen mengawal Keamanan Pangan baik di tingkat produksi dan distribusi. Tentu jaminan Keamanan Pangan tidak bisa BPOM sendiri, pelaku usaha juga menjadi pilar penting untuk memastikan mutu dan keamanan pangan” ujar Yosef Dwi Irwan

Kegiatan Bimtek Keamanan Pangan akan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu : Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) pada tangan 27 Agustus 2024 dengan peserta sarana distribusi pangan. Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2024 dengan materi tentang Keamanan Pangan pada industri jasa boga. Kegiatan ini merupakan kolaborasi BBPOM di Mataram dengan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan BPOM dan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan BPOM.

“Event MotoGP merupakan kesempatan emas bagi pelaku usaha jasa boga dan UMKM pangan di NTB untuk mempromosikan kuliner dan makanan khas NTB, baik dalam bentuk siap saji maupun pangan olahan terkemas. Kami tidak ingin perhelatan Internasional ini ada terciderai kasus keracunan akibat konsumsi pangan yang tidak aman, maka penting dilaksanakan bimtek ini” tandas Kepala BBPOM di Mataram

“Meskipun dilaksanakan secara daring melalui media zoom, saya harap pelaku usaha dapat memanfaatkan dengan baik dengan mengikuti Bimtek ini. Paling penting adalah komitmen implementasi ilmu yang diperoleh untuk jaminan mutu dan keamanan pangan yang diproduksi atau yang dijualnya” pungkas Yosef. (Yyt).

Tim Penyuluh BBPOM di Mataram menyampaikan materi seputar Keamanan Obat dan Makanan, Gizi Seimbang, dan Aplikasi BPOM Mobile. Untuk mempermudah penjelasan, BBPOM juga menyediakan display produk yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), baik yang tanpa izin edar maupun yang mengandung bahan berbahaya.

Kegiatan yang merupakan hasil kolaborasi antara BBPOM di Mataram dengan Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan Komisariat Universitas Mataram ini berlangsung dengan antusias. Diskusi interaktif yang hangat semakin memperdalam pemahaman peserta tentang tips memilih produk obat dan makanan yang aman serta bahaya produk tanpa izin edar.

Kepala BBPOM di Mataram, Yosef Dwi Irwan, menekankan pentingnya menanamkan kesadaran tentang obat dan makanan yang aman dan bermutu sejak dini. “Indonesia Emas 2045 harus dimulai dari generasi muda saat ini. Melalui kegiatan KIE, kita dapat meningkatkan kesadaran ini, sehingga bonus demografi yang akan datang dapat dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.

Yosef juga menegaskan bahwa BBPOM di Mataram tidak dapat bekerja sendiri dalam upaya melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang TMK dan berisiko terhadap kesehatan. “Perlu kerja sama yang solid dari berbagai pihak, termasuk akademisi, masyarakat, pelaku usaha, dan media, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi masyarakat Indonesia,” tambahnya.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dan menjadi langkah awal dalam membentuk generasi yang lebih sadar akan pentingnya memilih obat dan makanan yang aman untuk dikonsumsi. Dengan edukasi yang berkelanjutan, BBPOM di Mataram optimis dapat mewujudkan generasi muda yang sehat dan berkualitas di masa depan.

(Yyt)

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan TP PKK Kota Mataram, termasuk Ketua II Ibu Lale Rasminingsih L. Alwan Basri, Ketua III Ibu Baiq Herlina Effendi Eko, dan Ketua IV Ibu Hj. Rusmini Seneng. Selain itu, para Ketua TP PKK Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Mataram juga turut hadir dalam acara tersebut.

Dalam sambutannya, Ketua II TP PKK Kota Mataram menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai langkah awal untuk bersama-sama belajar mengolah bahan makanan yang bebas dari pencemaran kimia, fisik, dan benda asing yang membahayakan kesehatan, terutama bagi anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. “Keamanan pangan pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama, yaitu antara produsen pangan, pemerintah, dan konsumen,” ujarnya.

Kepala BBPOM di Mataram, Yosef Dwi Irwan, menyampaikan apresiasi atas dilibatkannya BBPOM di Mataram dalam kegiatan TP PKK Kota Mataram. Ia menegaskan peran penting TP PKK sebagai mitra pemerintah dalam mendukung keamanan pangan. “Sebagai mitra pemerintah, TP PKK dapat berperan sebagai motivator, fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak dalam mendukung keamanan pangan,” kata Yosef.

Dalam paparannya, Yosef membahas tiga bahaya pada pangan (cemaran fisik, kimia, dan biologi), lima kunci keamanan pangan, Cek KLIK, dan BPOM Mobile. Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan mengajukan berbagai pertanyaan kepada Kepala BBPOM di Mataram. Suasana semakin meriah saat sesi kuis berlangsung, dengan hadiah gimmick diberikan kepada peserta yang berhasil menjawab pertanyaan.

BBPOM di Mataram juga membuka stan yang menampilkan contoh-contoh produk obat, kosmetik, obat tradisional ilegal atau tanpa izin edar, serta pangan mengandung bahan berbahaya seperti kerupuk boraks yang masih ditemukan dalam pengawasan rutin.

Yosef menutup acara dengan harapan bahwa ilmu yang diperoleh dapat digunakan dan disebarluaskan kepada anggota lain serta masyarakat di lingkungan masing-masing. “Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ketua II dalam sambutannya, keamanan pangan merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai suatu bangsa,” pungkasnya.

Dengan kolaborasi ini, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan pangan dapat meningkat, sehingga mendukung terwujudnya visi Mataram HARUM (Harmonis, Aman, Ramah, Unggul, dan Mandiri).

(Yyt)