Piagam penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, Indra Gunawan, sedangkan Pemkot Depok diwakili oleh Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono. Nawawi Pomolango menyampaikan bahwa KPK akan terus mendukung kolaborasi dan pencapaian yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan di kota, kabupaten, dan provinsi di Jawa Barat.

“Atas pencapaian ini, kami ucapkan selamat. Namun, KPK akan terus mengingatkan agar seluruh pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Jawa Barat terus berkoordinasi untuk memperbaiki pengelolaan dan penyelamatan aset daerah,” ujar Nawawi dalam acara Pembukaan Roadshow Bus KPK 2024 dan Rapat Koordinasi Kepala Daerah Wilayah Jawa Barat.

Kepala BPN Kota Depok, Indra Gunawan, yang akrab disapa Igun, menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan hasil dari langkah progresif yang dicapai berkat kolaborasi dengan Pemkot Depok. Ia mengungkapkan bahwa realisasi sertifikasi aset Pemda sebanyak 1.001 aset pada tahun 2023 merupakan buah dari arahan dan petunjuk Kementerian ATR/BPN dan Kanwil BPN Jawa Barat.

“Dengan pencapaian ini, BPN Kota Depok menempatkan diri sebagai kantor pertanahan terbanyak dalam melakukan sertifikasi aset BMD di Provinsi Jawa Barat. Piagam Penghargaan dari KPK ini menjadi kado terindah menjelang Hari Kemerdekaan RI ke-79,” ujar Igun.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kota Depok atas kerja keras dan dedikasi yang telah diberikan. “Ini menjadi tolak ukur bahwa hasil tidak mengingkari proses. Hasil ini memotivasi kita untuk terus berbenah dan selaras dengan komitmen kita bersama KPK, khususnya untuk warga Kota Depok,” tambahnya.

Igun juga menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota dan jajaran Pemkot Depok yang telah bersinergi untuk tata kelola BMD yang lebih baik. “Tugas kita semua adalah menjaga dan mengamankan aset milik Pemkot, baik yang berasal dari perolehan penyerahan PSU maupun pengadaan langsung. Alhamdulillah, penghargaan ini menjadi tanda keseriusan kita dalam menangani hal ini,” pungkasnya. (*/gm)

Kepala BPN Kota Depok Indra Gunawan mengatakan tujuan utama dari transformasi digital untuk memudahkan pengurusan pertanahan dan meningkatkan peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business (EODB) di Indonesia.

“Hadirnya Kantor Elektronik, BPN Kota Depok berharap layanan pertanahan 100% elektronik berkualitas, zero tunggakan layanan dalam mendukung pencanangan kota lengkap,” kata Indra Gunawan kepada wartawan usai rapat koordinasi internal di Aula Kantor Pertanahan Kota Depok, Senin, 20 Mei 2024.

Terkait progresnya, hingga hari ini, Kantor Pertanahan Kota Depok sudah menerbitkan 106 sertifikat elektronik.

BPN Kota Depok terus memastikan, transformasi alih media dari hijau (sertifikat lama) ke elektronik sebagaimana diamanahkan Presiden RI Joko Widodo, dan Kementerian ATR/BPN dilakukan secara masif dan aturan.

“Koordinasi internal hari ini upaya memastikan Kantor Elektronik berjalan sesuai rencana,” jelas Indra Gunawan didampingi Kepala Seksi dan Penetapan Hak Kantor Pertanahan Kota Depok Dindin Saripudin.

Ketika ditanya apa kelebihan dari Kantor Elektronik? Indra menyebut, proses administrasi dilakukan secara digitalisasi yang memiliki banyak kelebihan, mulai dari keamanan yang lebih tinggi.

“Kantor Elektronik juga bagian dari gerakan meningkatnya kepercayaan masyarakat, dengan mengurangi proses tatap muka, waktu lebih efisien dalam mencetak sertifikat dan lebih efisien dari tempat penyimpanan yang awalnya berbentuk ruang,” jelas Indra Gunawan.

Untuk diketahui, sambung Indra, modernisasi layanan pertanahan secara elektronik, telah dilakukan di berbagai negara seperti Macedonia, Republik Kirgizstan, Finlandia, Polandia. Dampaknya pelayanan pemeliharaan data pertanahan (derivatif) meningkat sangat pesat.

“Beberapa negara tersebut juga telah melakukan antisipasi lonjakan pelayanan dengan melakukan modernisasi pelayanan secara elektronik,” jelas Indra Gunawan.

Sementara itu, Dindin Saripudin menambahkan, Kantor Elektronik merupakan bentuk transformasi ke sistem elektronik bukanlah sebuah inovasi baru, tetapi bagian dari perubahan zaman yang harus dilewati. Langkah ini pun sebagai solusi dari sistem lama ke sistem yang lebih modern untuk menunjang layanan kelas dunia.

Saat ini, sambung Dindin, BPN Kota Depok secara bertahap telah melakukan alih media sebagai pilot project. Di masa depan, diharapkan semua sertifikat hak atas tanah diterbitkan secara elektronik, termasuk sertifikat tanah milik masyarakat akan terakumulasi secara menyeluruh.

“Sekali lagi bahwa transformasi ini merupakan langkah besar dalam upaya memodernisasi sistem pertanahan di Indonesia. Dengan implementasi Kantor Elektronik, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan efisien kepada masyarakat,” jelasnya.

Berikut syarat launching Kantor Elektronik yang ditetapkan Kementerian ATR BPN:

1. Sudah melakukan internalisasi di lingkungan Kantah dan Kanwil.

2. Sudah melaksanakan pelatihan. Pengajuan pelatihan ke Pusdatin dan Pusdatin juga yang akan menyiapkan tools launchernya.

3. Melakukan sosialisasi eksternal (sebelum maupun sesudah launching)

4. Mengkondisikan sarana dan prasarana (printer duplex dan blangko sertifikat elektronik)

Sementara, bagi Kantor Pertanahan yang sudah launching berkewajiban melakukan 4 langkah selaras dengan arahan Kementerian ATR/BPN.

1. Melaksanakan peningkatan kualitas data pertanahan.

2. Melakukan implementasi penerbitan sertifikat elektronik sesuai juknis Nomor 3/JUKNIS-HR.02/III/2024 tentang tata cara penerbitan sertifikat elektronik.

3. Melakukan sosialisasi secara berkala.

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta mengkoordinasikan hambatan kendala, dan masalah yang ditemukan pasca launching.

Berikut 11 Kantor Pertanahan kota dan kabupaten sebagai Kantor Elektronik di Jawa Barat:

1. Kabupaten Karawang

2. Kota Bandung

3. Kota Sukabumi

4. Kota Cimahi

5. Kota Bogor

6. Kota Depok

7. Kota Bekasi

8. Kota Banjar

9. Kota Cirebon

10. Kota Tasikmalaya

11. Kabupaten Bekasi

“Kami meminta doa dan dukungan masyarakat Kota Depok, semoga implementasi penerbitan sertifikat elektronik dapat berjalan sesuai arahan Kementerian ATR/BPN,” pungkas Indra Gunawan diamini Dindin Saripudin. (*/red)