“Kami menyadari keberhasilan program ini tidak terlepas dari kerja sama dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan BPJS Ketenagakerjaan,” kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, Deny Yusyulian dalam keterangan di Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Dia meyakini dengan semangat kolaborasi yang kuat, DKI Jakarta dapat menjadi pionir dalam perlindungan sosial ketenagakerjaan di Indonesia.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali memandang perlunya perhatian lebih untuk meningkatkan kesadaran dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan.

Peran aktif ini mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga kelurahan untuk memperluas cakupan perlindungan Jamsostek, termasuk di antaranya perlindungan bagi pekerja informal dan pekerja rentan.

Marullah lalu mendorong agar kepatuhan dan kepedulian para pemberi kerja terhadap penyelenggaraan program Jamsostek dapat terus ditingkatkan, sebagai bagian dari kewajiban normatif dan tanggung jawab sosial.

“Mari jaga sinergi antara Pemprov DKI Jakarta, BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Kolaborasi inilah yang menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan cakupan semesta Jamsostek di Jakarta,” ujar dia.

Dalam kesempatan itu, diadakan Penganugerahan “Paritrana Award 2025”. Ini merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha yang mendukung implementasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk mewujudkan universal “coverage Jamsostek” di Jakarta.

Hasil seleksi “Paritrana Award 2024” menunjukkan sebanyak 115.446 pemberi kerja/badan usaha telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Kanwil DKI Jakarta.

Adapun dalam ajang penghargaan tingkat Provinsi DKI Jakarta, total terdapat 17 pemberi kerja/badan usaha, 3 pemerintah kota dan 3 kelurahan yang berhasil meraih penghargaan juara 1 hingga 3.

Penghargaan diberikan dalam kategori pemerintah kabupaten/kota terbaik, usaha terbaik per sektor (5 sektor) yaitu keuangan, perdagangan dan jasa; pertambangan, manufaktur, dan konstruksi; pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan dan pendidikan.

Lalu, Usaha Kecil dan Mikro (UKM) terbaik dan pemerintah desa/kelurahan terbaik.

Melalui “Paritrana Award”, Sekda ingin mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat komitmen dan kolaborasi.

“Semoga pencapaian ini menjadi contoh dan inspirasi dalam mewujudkan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, aman dan berkelanjutan,” ujar dia.

Piagam tersebut, diserahkan langsung yang diwakili oleh Jihan selaku pengawasan dan pemeriksa Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Grogol Petamburan.

Piagam penghargaan ini diberikan kepada Bhabinkamtibmas Kelurahan Duri Kosambi Aipda Ahmad Haris, karena dinilai atas prestasinya yang gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pekerja khususnya bagi pekerja bukan penerima upah (BPU).

Kapolsek Cengkareng Kompol Hasoloan Situmorang menyambut baik kolaborasi antara Polri dengan BPJS Ketenagakerjaan.

“Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya diberikan kepada Bhabinkamtibmas dan jajaran Citra Bhayangkara Polsek Cengkareng selaku mitra Polri.
Karena masih banyak pekerja yang belum mengetahui program, manfaat, dan pentingnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Kompol Hasoloan, Sabtu (01/6/2024).

Adapun sosialisasi ini sebagai pembekalan pengetahuan bagi Bhabinkamtibmas dan Citra Bhayangkara agar dapat membantu dan mendukung program pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja bukan penerima upah.

Tak hanya itu, Kapolsek Cengkareng juga memberikan apresiasi kepada Bhabinkamtibmas Kelurahan Duri Kosambi atas semangat yang tinggi dalam mencapai kepesertaan perlindungan tenaga kerja menunjukkan cakupan.

“Kami mengucapkan selamat kepada saudara Aipda Achmad Haris yang telah mendapatkan apresiasi dari BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Barat,” ujarnya.

Sementara itu, Jihan yang mewakili Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Barat menilai Bhabinkamtibmas Kelurahan Duri Kosambi paling produktif dan aktif dalam kegiatan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Bapak Ahmad Haris terlihat semangat dan produktif, sehingga dapat coverage kepesertaan di Kelurahan Duri Kosambi mencapai 398 peserta,” jelasnya.

Lebih lanjut, Jihan juga mengucapkan rasa terima kasih atas kerjasama yang diberikan oleh Polsek Cengkareng dalam melaksanakan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami sangat berterima kasih kepada Polsek Cengkareng atas kerja samanya. Yang gencar melakukan sosialisasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat yang membutuhkannya,” jelasnya.
(Mega)

Penyerahan kartu BPJS kepada seniman Betawi itu dilakukan secara simbolis oleh Ketua Umum LKB H Beky Mardani kepada perwakilan seniman Hj Tonah, Bang Burhan,dan Bang Madit, dalam acara buka puasa bersama di Jakarta, Kamis (4/4/2024).

Hadir pula memeriahkan buka puasa bersama ini Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Firmansyah Wahi, serta perwakilan Dinas kebudayaan Pemprov DKI Jakarta, Dinas Parekraf.

Ketua Umum LKB H Beky Mardani menjelaskan, kartu BPJS Ketenagakerjaan ini diberikan kepada 1.000 seniman Betawi yang berkegiatan kesenian di sanggar masing-masing. Misalnya sanggar gambang kromong, seluruh pemain musiknya dapat kartu dengan manfaat jaminan kematian bagi keluarga atau ahli warisnya. Kartu BPJS Ketenagakerjaan ini diberikan selama satu tahun.

“Ini tahun kedua dengan dukungan dari Dinas Kebudayaan Pemprov Jakarta untuk jaminan kematian,” ujar Beky Mardani.

Menurutnya, pemberian jaminan sosial ini sudah berjalan untuk tahun kedua. Dan manfaatnya sudah dirasakan oleh keluarga seniman yang dikelola oleh Hj Tonah. Total manfaat yang diterima keluarganya sekitar Rp 40 juta.

Seniwati Betawi Hj Tonah mengakui manfaat kartu BPJS Ketenagakerjaan yang diterimanya.

“Ada anggota yang meninggal dunia, bermanfaat bagi keluarga almarhum,” ujarnya di acara yang sama.

Selain buka puasa bersama, LKB juga memberikan paket sembako kepada para pengurus dan sanggar.

FGD UU Daerah Khusus Jakarta

Pada kesempatan sama, Beky juga mengungkapkan renvana LKB membuat kelompok diskusi terarah atau focus group discussion (FGD) mengenai UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang baru saja disahkan pada akhir Maret lalu. UU ini perlu dicermati oleh LKB dan para seniman Betawi sebagai payung hukum baru pembangunan kota Jakarta yang tidak lagi berstatus ibukota negara.

“Saya mengajak seniman Betawi mneningkatkan kualitas dan daya kreativitasnya karena UU DKJ membuat ruang itu semakin terbuka. Mari kita kawal UU DKJ ini dan turunannya, seperti peraturan daerah (perda) Pemajuan Budaya Betawi,” pungkas Beky. (*/hel)