BPJS Kesehatan – Media Analis Indonesia

BPJS Kesehatan Berlaku di Luar Kota, hingga Tiga Kali Kunjungan per Bulan

Redaksi 2 — Tue, 06 May 2025 11:10:22 +0000

Media Analis Indonesia, Jakarta — Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap dapat menggunakan layanan BPJS Kesehatan meskipun sedang berada di luar kota. Pelayanan ini dapat diakses tanpa harus memindahkan fasilitas kesehatan (faskes), khususnya dalam kondisi mendesak. Syaratnya, status kepesertaan harus aktif.

Ketentuan ini menjadi solusi bagi masyarakat yang sedang melakukan perjalanan, baik untuk urusan pribadi maupun pekerjaan, dan tiba-tiba membutuhkan layanan medis.

Berikut ini poin-poin penting terkait penggunaan BPJS Kesehatan di luar domisili:

1. Layanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

– Peserta tetap bisa berobat di FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di luar kota.

– Maksimal kunjungan: 3 kali dalam satu bulan.

– Tidak perlu pindah faskes asal.

– Bawa KTP dan kartu BPJS Kesehatan saat berkunjung ke FKTP.

– Jika diperlukan, FKTP akan memberikan rujukan ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).

2. Layanan di Rumah Sakit dalam Kondisi Gawat Darurat

– Peserta dapat langsung datang ke Unit Gawat Darurat (UGD) di rumah sakit terdekat.

– Tidak memerlukan rujukan dari FKTP.

– Tunjukkan kartu peserta BPJS dan KTP.

– Peserta akan diminta menandatangani bukti pelayanan.

Kriteria kondisi gawat darurat mencakup:

– Kondisi yang mengancam nyawa.

– Membahayakan diri, orang lain, atau lingkungan.

– Gangguan pada jalan napas.

– Penurunan kesadaran.

– Gangguan hemodinamik.

– Memerlukan tindakan segera.

Catatan: Hanya dokter yang berwenang menentukan apakah kondisi pasien masuk kategori gawat darurat.

3. Pindah Domisili Permanen

– Jika peserta berpindah tempat tinggal secara permanen, disarankan segera mengganti faskes ke lokasi yang baru.

– Perubahan faskes dapat dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan.

4. Pengaduan dan Bantuan Layanan

– Jika layanan BPJS Kesehatan ditolak di luar domisili tanpa alasan yang jelas, peserta dapat menghubungi Care Center 165 atau via WhatsApp di 0811-8165-165.

Dengan kemudahan ini, peserta JKN-KIS diharapkan tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, di manapun mereka berada, selama mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. (imh)

Pemkab Palas dan BPJS Kesehatan Teken Kerja Sama Terkait Informasi Status Kepesertaan JKN

Redaksi 1 — Mon, 09 Sep 2024 14:05:10 +0000

Media Analis Indonesia, Palas – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Padanglawas (Palas) melalui Dinas Sosial Kabupaten Palas bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kabupaten Palas melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Informasi Status Kepesertaan JKN.

Penandatanganan tersebut dilakukan antara Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Palas, Ir Abdulah dengan Kepala BPJS Cabang Palas yang dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Palas, Juanda, didampingi oleh pewagai BPJS Palas.

Prosesi penandatanganan PKS tersebut juga disaksikan oleh Jajarannya Dinas Sosial, TKSK, se-palas, yang berlangsung di ruang Aula Dinsos Kabupaten Palas setempat, Senin (09/09/2024).

Hadir dalam acara tersebut Plt kepala Dinas Sosial Kabupaten Palas, Ir. Abdullah, Sekretaris Dinsos, Mawardhani Daulay, Kabid Perlindungan dan Jamsos Suryadi, Kabid Pemberdayaan Sosial Parlindungan Hasibuan, Kepala BPJS kesehatan Palas Juanda Raditio, bersama Pegawai BPJS Kesehatan Palas, dan seluruh TKSK se-palas, serta lainnya.

Kepala BPJS Kabupaten Palas, Juanda Raditio menyampaikan, tujuan penandatanganan tersebut adalah untuk dilaksanakannya pemberian status kepesertaan Jaminan Informasi Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Palas.

“Dengan rencana kerja yakni memberikan informasi, sosialisasi, edukasi dan publikasi program JKN kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Palas,” ujar Juanda.

Juanda berharap, melalui kerja sama masyarakat tersebut, khususnya yang ada di Kabupaten Palas bisa mendapatkan informasi yang akurat tentang jaminan kesehatan nasional.

“Semoga distribusi surat pemberitahuan ini dapat sampai ke masyarakat, sehingga dapat memperoleh informasi tentang kepesertaan JKN ini,” kata Juanda Raditio.

Sebelumnya, Plt Kepala Dinsos Palas, Ir Abdullah dalam arahannya menyambut baik dan sangat mendukung atas terjalinnya kerja sama dengan BPJS Cabang Palas.

Dirinya berharap, jalinan kerja sama tersebut dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Terutama mengenai status kepesertaan JKN di Kabupaten Palas.

“Pada intinya kami memyambut dengan baik, semoga kerja sama ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita semua,” ucap Plt Kadis Sosial Kabupaten Palas Ir Abdullah.

Sementara itu, di akhir acara Kabid Pemberdayaan sosial Dinsos Kabupaten Palas, Parlindungan Hasibuan menambahkan, Tugas utama TKSK antara lain melakukan sosialisasi dan edukasi Program JKN kepada masyarakat dan memberikan surat pemberitahuan informasi status kepesertaan jkn peserta yang telah ditentukan, sedangkan Dinas sosial memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini berjalan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan.

Pada akhirnya BPJS Kesehatan dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial melakukan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pemberian informasi status kepesertaan JKN. Ujarnya. (081)

Pemprov NTB Raih Penghargaan Universal Health Coverage dari BPJS Kesehatan

Redaksi 1 — Mon, 04 Mar 2024 09:54:45 +0000

Media Analis Indonesia, Mataram – Pemerintah Provinsi NTB meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas komitmen dan tercapainya cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan Nasional bagi masyarakat NTB. Penyerahan penghargaan berlangsung di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB pada Senin tanggal 04 Maret 2024.

Ibnu Salim S. H., M. Si, CGCAE, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, mewakili PJ Gubernur NTB, menyampaikan terima kasih atas apresiasi tersebut. Dia berharap pencapaian ini dapat menjadi ikhtiar bersama untuk meningkatkan pelayanan dan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat NTB.

Cakupan kepesertaan mencapai 95,70 persen, dan Ibnu Salim menekankan perlunya upaya terus-menerus dalam validasi data, pembenahan, dan penganggaran di tingkat Kabupaten/Kota. PJ Sekda NTB menyatakan bahwa apresiasi ini menjadi momentum untuk mengevaluasi hasil upaya dan kerja keras dalam meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Mahlil Ruby – Deputi Direksi Wilayah XI BPJS Kesehatan, Elfanetti (kanan)

Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, DR. dr. Mahlil Ruby, M.Kes, menyampaikan apresiasi karena Provinsi NTB berhasil menjaminkan lebih dari 95 persen masyarakatnya melalui jaminan kesehatan nasional. Dia menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara semua pihak untuk meningkatkan layanan kesehatan sesuai standar.

Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM, MARS, Direktur RSUD Provinsi NTB “dr. H. Lalu Herman Mahaputra, M.Kes, MH, Direktur RSUD Kota Mataram, dr.Hj. NK. Eka Nurhayati., Sp.OG.,Subsp.,FER.,M, dan seluruh jajaran Kepala OPD Lingkup Pemprov Nusa Tenggara Barat.
(Yyt)