Dalam forum tersebut, BKN menyampaikan hasil investigasi mendalam yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pejabat daerah Kanreg XIV BKN dan masyarakat. Klarifikasi menyeluruh menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan serius dalam prosedur mutasi ASN, yang dinilai melanggar prinsip-prinsip meritokrasi dan ketentuan dalam Undang-Undang ASN.

“Situasi ini memunculkan kekhawatiran serius atas transparansi dan integritas dalam tata kelola kepegawaian di lingkungan Pemkab Maybrat,” ujar Yatno seperti dikutip dari JurnalPatroliNews, Kamis (15/5/2025).

Meski demikian, BKN mengapresiasi sikap kooperatif Bupati Maybrat yang menyatakan komitmennya untuk melakukan pembenahan melalui langkah konkret dan realistis.
Sebagai bentuk pemulihan, BKN menyampaikan bahwa jabatan definitif milik Theopilus Yaam dan Onavia De Lora Saraun akan dikembalikan, serta penunjukan pelaksana tugas (Plt) yang tidak sesuai prosedur akan dibatalkan. BKN juga menegaskan komitmennya untuk mengawal uji kompetensi dengan mekanisme seleksi yang transparan dan sesuai aturan.

“Panitia seleksi uji kompetensi akan dipastikan memenuhi kualifikasi dan metode seleksi harus sesuai dengan regulasi yang berlaku,” imbuh Yatno.

Dalam pertemuan itu, BKN juga menekankan pentingnya peran strategis pengelola kepegawaian daerah untuk menyampaikan informasi yang akurat kepada pimpinan. Pemanfaatan teknologi e-Government dinilai sangat penting dalam mendukung transparansi dan efisiensi proses administrasi ASN.

“Apabila tidak ada tindak lanjut dari pemerintah daerah, BKN akan mempertimbangkan tindakan tegas seperti pemblokiran data kepegawaian dan pencabutan SK pejabat yang bermasalah,” tegasnya.

Sementara itu, Deri Hartono dari Garda Tipikor mendesak agar BKN terus memberikan pengawasan dan masukan kepada pemerintah daerah, khususnya dalam kasus mutasi pejabat yang tidak mengikuti prosedur UU ASN secara benar.

“Kekeliruan prosedural dalam proses mutasi bisa berdampak pada kerugian hukum, administratif, dan psikologis bagi ASN yang terdampak. Ini bukan hanya soal aturan, tapi juga soal keadilan,” tegas Deri.

Ia juga mendorong agar langkah pembinaan terhadap Pemkab Maybrat dilakukan sebagai bentuk pemulihan hak ASN dan sebagai peringatan bagi daerah lain agar taat terhadap regulasi nasional.

Kasus di Maybrat menjadi cermin dari tantangan tata kelola kepegawaian di sejumlah wilayah, khususnya di Papua. BKN menegaskan akan terus bersinergi dengan berbagai pihak dalam upaya menciptakan birokrasi yang bersih, adil, dan berorientasi pada pelayanan publik. (*/Dy)

“Kemudian beliau juga dari segi keilmuan juga cukup tinggi, profesor, doktor. Dan pengalaman lapangan sudah kenyang,” ujar Mendagri dalam acara Pelepasan Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H, M.H di Ballroom Puri Ratna Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (13/1/2025).

Acara tersebut digelar untuk melepas Zudan menjalankan amanah barunya sebagai Kepala BKN. Adapun Zudan dilantik sebagai Kepala BKN oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini di Jakarta, Selasa (7/1/2025). Sebelumnya, Zudan menjabat sebagai Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Mendagri, yang juga menjabat sebagai Kepala BNPP, menyebut Zudan sebagai sosok dengan tingkat intelektualitas di atas rata-rata. Hal ini membuat Mendagri sering berdiskusi dengan Zudan yang dinilai sefrekuensi dengan dirinya. Karena kapasitas dan pengalaman tersebut, Mendagri juga pernah menugaskan Zudan sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur.

“Sehingga malam ini kami rasanya bangga dan juga kami merasa bahagia bisa melepas [Zudan] dari institusi yang sebetulnya kami masih membutuhkan, tapi negara membutuhkan yang lebih besar lagi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara,” ujar Mendagri.

Zudan, yang juga menjabat Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), dinilai memiliki bekal yang kuat untuk mendukung kinerjanya di BKN. Mendagri menyampaikan rasa syukur dan bangga atas terpilihnya Zudan dalam seleksi Kepala BKN serta kepercayaan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Zudan.

Mendagri juga berterima kasih atas dedikasi Zudan selama bertugas di Kemendagri dan BNPP. Ia mendoakan agar Zudan selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan amanah barunya.

Di sisi lain, Mendagri berpesan kepada jajaran BNPP agar tetap menjaga kekompakan dan soliditas dalam bekerja, terlepas dari siapa pun yang akan mengisi posisi Sekretaris BNPP menggantikan Zudan. Soliditas ini penting untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BNPP.

Sementara itu, Zudan dalam kesempatan yang sama menyampaikan rasa terima kasih kepada Mendagri beserta para pejabat dan jajaran yang hadir. Ia memohon diri untuk melanjutkan tugas sebagai Kepala BKN. Tak lupa, ia juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan selama masa pengabdiannya di Kemendagri dan BNPP.

“Kami mohon diri serta mohon doa untuk bisa melanjutkan penugasan di Badan Kepegawaian Negara,” ucap Zudan.

(*/Rendy)