“Jadi kalau nanti kita berhasil secara resmi bertanding sejajar dengan cabor-cabor yang lain, berarti 100 persen target kita di tahun 2022 sudah terlampaui semua,” katanya.

Bima menekankan pentingnya kekompakan di antara atlet ALTI serta perlunya menunjukkan bahwa lari trail bukan sekadar olahraga atau gaya hidup semata, melainkan juga ajang kompetisi yang berkontribusi dalam kemajuan olahraga nasional. Ia pun mengapresiasi kiprah para atlet yang telah memajukan ALTI dengan semangat luar biasa.

Dalam kesempatan tersebut, Bima turut mengapresiasi kinerja pengurus ALTI yang dinilainya berjalan baik tanpa muncul dinamika negatif. Ia menilai hal itu mencerminkan kecintaan mendalam dari para atlet terhadap olahraga lari trail.

“Saya melihat teman-teman kecintaannya sama lari trail itu luar biasa. Tetapi di sinilah, di Munas inilah kita mencoba untuk bermuhasabah, berkontemplasi, sekaligus juga menata kembali organisasi,” imbuhnya.

Lebih jauh, ia mendorong peserta Munas agar memilih pemimpin terbaik yang mampu membawa organisasi semakin solid dan menjalankan program sesuai aturan organisasi.

“Saya menyerahkan kepada seluruh pemegang hak suara, teman-teman pusat, dan teman-teman provinsi seperti apa formatnya di depan,” ungkapnya.

Bima juga berharap ketua terpilih nantinya dapat melakukan restrukturisasi kepengurusan, khususnya di tingkat pusat. Setelah itu, pengurus pusat diharapkan segera melakukan konsolidasi dengan jajaran pengurus daerah di seluruh Indonesia.

Selain itu, ia menyampaikan apresiasi kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) serta pemerintah daerah di seluruh provinsi atas kontribusi mereka dalam mendukung kemajuan ALTI. Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat agar ALTI semakin berkembang dan mampu mencapai target-target yang telah ditetapkan.

“Sekarang kita bisa dikatakan lumayan solid. Dan kita sedang bangkit untuk menuju PON nanti. Nanti kalau sudah PON terlampaui, maka insyaallah ALTI akan sama sejajar dengan cabor yang lainnya, menjadi olahraga yang hits di Indonesia,” tandas Bima.

Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan serta para pengurus ALTI dari seluruh Indonesia.

(*/Rendy)

Hal itu disampaikannya kepada awak media setelah meninjau pemeriksaan kesehatan peserta Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Sabtu (21/6/2025).

Ia menjelaskan, semestinya Retret Gelombang II diikuti oleh 93 peserta. Namun, enam di antaranya mengajukan permohonan untuk tidak mengikuti karena alasan kesehatan, sementara satu peserta batal ikut karena urusan keluarga.

“Kami izinkan setelah diteliti memang tidak memungkinkan [mengikuti Retret Gelombang II], mungkin akan ikut gelombang terakhir nanti karena masih ada satu gelombang lagi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bima menuturkan, sebelumnya kepala daerah dan wakil kepala daerah peserta Retret Gelombang II telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing, dan hasilnya disampaikan kepada Kemendagri. Pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan Kemendagri hanya meliputi pemeriksaan kesehatan mendasar, seperti tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat.

Ia menerangkan, untuk menandai kondisi kesehatan masing-masing peserta, Kemendagri memberikan gelang berwarna. Ada tiga warna gelang yang diberikan, yakni hijau menunjukkan kondisi peserta sehat, kuning memerlukan observasi, dan merah membutuhkan atensi khusus. Bima juga memastikan bahwa makanan yang disajikan selama retret aman untuk dikonsumsi semua peserta.

“Tetapi tentunya apabila ada permintaan khusus, apabila ada permintaan khusus ya [karena kondisi kesehatan] tentu kami akan penuhi terkait dengan menu makanan,” ujarnya.

Di sisi lain, materi yang akan disampaikan selama Retret Gelombang II sama dengan pembekalan kepala daerah di Magelang. Hal itu meliputi tugas pokok kepala daerah, program prioritas pemerintah seperti Asta Cita, pemberantasan korupsi, dan wawasan kebangsaan. Retret ini juga menjadi momentum yang baik untuk mengevaluasi berbagai program prioritas yang telah berjalan di daerah.

“Nah, momen ini dimanfaatkan juga untuk sama-sama mengevaluasi. Mungkin sekarang sudah ada feedback dari daerah terkait dengan program prioritas,” ujarnya.

Adapun peserta Retret Gelombang II akan diberangkatkan pada Minggu (22/6/2025) pagi dari Kantor Pusat Kemendagri menuju Kampus IPDN Jatinangor. Para peserta akan menggunakan Kereta Cepat Whoosh dalam satu rombongan.

“Jadi besok sesuai rencana peserta diminta pagi-pagi pukul delapan sudah hadir di Kantor Pusat Kemendagri, dan kemudian jam sepuluh akan menggunakan Kereta Cepat Whoosh bersama-sama menuju Bandung,” jelasnya.

Turut hadir dalam peninjauan pemeriksaan kesehatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yakni Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan, dan pejabat terkait lainnya.

(*/Rendy)

Penekanan tersebut disampaikan Bima saat Rapat Koordinasi Satuan Tugas Nasional Kopdeskel Merah Putih di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (20/6/2025). Rapat ini melibatkan perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait yang bertugas mengawal pembentukan Kopdeskel Merah Putih.

Lebih lanjut, Bima menjelaskan, penguatan kapasitas pengurus Kopdeskel Merah Putih membutuhkan dukungan dari kementerian dan lembaga terkait. Langkah ini diperlukan meskipun dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 telah ditugaskan kepada Kementerian Koperasi untuk memberikan fasilitas pendampingan, edukasi, dan pelatihan kepada pengurus koperasi.

Karena itu, ia meminta masukan dari Kementerian Koperasi mengenai keterlibatan seluruh kementerian dan lembaga terkait dalam penguatan kapasitas pengurus koperasi. “Untuk bimtek (bimbingan teknis) dari pengurus [Kopdeskel] ini, konsepnya nanti dari Kementerian Koperasi,” ujarnya.

Dia meyakini masing-masing kementerian dan lembaga terkait memiliki sumber daya untuk mendukung penguatan kapasitas pengurus. Misalnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memiliki Balai Pemerintahan Desa dapat dimanfaatkan untuk pembekalan kapasitas pengurus koperasi.

“Artinya konsepnya dari Kementerian Koperasi, tempatnya kita koordinasikan ada di mana saja, dan siapa nanti akan melakukan itu, kita perlu melakukan pemetaan seperti itu,” jelasnya.

Selain peningkatan kapasitas pengurus, Bima juga menekankan pentingnya membangun infrastruktur pendukung Kopdeskel Merah Putih. Tak hanya itu, ia juga menyoroti perlunya penentuan unit usaha yang sesuai dengan potensi masing-masing desa atau kelurahan.

Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria, Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agustina Arumsari, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

(*/Rendy)

Karena itu, secara paralel, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus membuka ruang seluas-luasnya bagi publik untuk memberikan saran dan masukan dalam penyusunan draf awal Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut yang tengah dilakukan.

“Karena kita percaya, semakin besar ruang ini, maka semakin berkualitas pula undang-undang yang dihasilkan,” ujar Bima dalam acara Diskusi Publik bertema “Revisi Paket RUU Pemilu” yang digelar di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Jakarta, Senin (19/5/2025).

Bima kembali menekankan pentingnya melibatkan pihak-pihak yang kompeten dan kredibel, seperti para pegiat pemilu, dalam penyusunan RUU tersebut. Menurutnya, perspektif mereka dibutuhkan untuk memperkaya substansi RUU Pemilu.

“Harus menggunakan orang-orang seperti Mas Burhan (Burhanuddin Muhtadi–Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia), yang menekuni empirical studies, jadi [berdasarkan] data-data, by data, dan kedua, perspektif konstitusi yang sangat penting,” ujar Bima.

Ia menjelaskan, sistem pemilu di Indonesia termasuk salah satu yang paling kompleks di dunia. Kompleksitas tersebut muncul dari kombinasi berbagai model demokrasi yang diadopsi dari negara lain, seperti sistem presidensial ala Amerika Serikat dan dinamika multipartai khas negara-negara Eropa.

“Jadi kita punya one of the most complicated—if not the most complicated—system di dunia,” katanya.

Meski demikian, Bima menilai Indonesia mampu beradaptasi dengan sistem pemilu yang kompleks. Sejak era reformasi, Indonesia telah sukses menyelenggarakan enam pemilu nasional secara damai, serta satu siklus pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang berlangsung relatif lancar.

Lebih lanjut, Bima menyampaikan, tantangan ke depan tidak hanya menjaga kualitas demokrasi, tetapi juga memastikan terciptanya governability dan unity. Menurutnya, ketiga aspek ini harus diselaraskan dalam desain sistem pemilu nasional.

“Democracy, governability, and unity itu tiga hal yang tidak mudah disandingkan, di banyak negara itu gagal. So far kita berhasil, tinggal penguatan-penguatan di masing-masing dimensi tadi,” ucap Bima.

Ia menambahkan, arah kebijakan politik nasional ke depan harus mempertimbangkan konteks dan tantangan baru. Hal ini penting untuk mendukung pencapaian target besar menuju Indonesia Emas 2045 dan ambisi menjadi lima besar kekuatan ekonomi dunia. Karena itu, evaluasi terhadap sistem pemilu yang ada perlu dilakukan agar benar-benar kompatibel dengan tujuan jangka panjang bangsa.

“Sekarang dimensinya agak lain, kita di persimpangan jalan, [kita harus tentukan] sistem mana yang compatible dengan target kita tadi,” ujar Bima.

Sebagai informasi, acara ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Dede Yusuf Macan Effendi, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja, perwakilan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi.

(*/Rendy)

Hal itu disampaikan Bima usai mengunjungi Makam Bung Karno dan Perpustakaan Proklamator Bung Karno di Kota Blitar, Jawa Timur, Kamis (1/5/2025).

Bima menjelaskan, dirinya sengaja menyambangi Kota Blitar karena ingin menyaksikan lebih dekat pengembangan kota yang sarat nilai sejarah tersebut. Terlebih, di Kota Blitar juga terdapat makam Bung Karno, proklamator bangsa Indonesia.

“Dan saya terkesan bagaimana Pemerintah Kota Blitar ini masih memuliakan peninggalan fisik dan juga nilai-nilai yang ada. Dan tentu saya percaya Mas Wali dan jajaran ke depan ini bisa terus melakukan inovasi untuk melakukan pengembangan-pengembangan,” ujar Bima kepada awak media.

Ia berpesan, nilai-nilai yang diajarkan oleh Bung Karno perlu terus dirawat sepanjang waktu. Bima menekankan agar masyarakat tidak melupakan sejarah, sebagaimana yang pernah disampaikan Bung Karno di masa lampau.

Bima pun mengaku terkesan dengan jejak peninggalan Bung Karno yang terawat dengan baik. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari sejarah yang tak ternilai dan menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Ia berpesan agar pengelolaan kawasan tersebut terus dioptimalkan oleh Pemerintah Kota Blitar.

“Yang terpenting adalah konsepnya. Tadi banyak berdiskusi dengan Mas Wali terkait inovasi, konsep-konsep yang lebih mengadopsi teknologi untuk pengelolaan di sini,” imbuhnya.

Ia berharap ke depan kawasan tersebut dapat menarik wisatawan mancanegara. Pasalnya, hal serupa juga terjadi di luar negeri, di mana pengunjung diarahkan untuk mengunjungi kawasan bersejarah yang berkaitan dengan para pendiri bangsa.

“Kita kan kalau ke luar negeri suka diajak ke pendiri bangsa itu, ke Turki, ke Amerika. Nah, di sini seharusnya juga bisa menjadi tempat kunjungan wajib, tidak saja bagi wisatawan, tapi bagi pemimpin-pemimpin internasional yang ada di sini,” tandasnya.

Sebagai informasi, turut hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin beserta jajaran.

(*/Rendy)

“Juga pemerintah akan semakin termotivasi untuk memperbaiki layanan. Warga saja sekarang banyak yang memilih transportasi publik, apalagi pejabat dan pemimpinnya,” katanya di Stasiun Surabaya Gubeng, Jawa Timur, Kamis (1/5/2025).

Bima juga menyampaikan pengalamannya menjajal berbagai moda transportasi umum. Dalam berbagai kesempatan bertugas, ia menggunakan transportasi publik seperti KRL hingga angkutan umum perkotaan atau angkot. Baru-baru ini, ia juga menggunakan kereta Panoramic dari Bandung ke Garut.

“Saya senang sekali mencoba berbagai macam layanan. Saya kemarin sangat punya pengalaman yang luar biasa pakai Panoramic dari Bandung ke Garut,” ujarnya.

Selama kunjungan di Jawa Timur, Bima berkesempatan merasakan langsung pelayanan transportasi umum. Ia menekankan pentingnya kemudahan dalam proses reservasi tiket sebagai bagian dari pelayanan yang harus terus ditingkatkan.

“Karena banyak sekali yang masih bingung, pesannya di mana, caranya bagaimana,” tambahnya.

Selain itu, Bima juga berharap aspek kenyamanan pengguna terus ditingkatkan. “Tapi saya melihat dua hal itu sudah semakin baik di KAI kita,” tandasnya.

(*/Rendy)

“Yang paling utama adalah pastikan higienis dan nutrisi. Semua harus higienis. Nah, higienis ini kan berarti tepat waktu, dihidangkannya, dan cara memprosesnya,” ujar Bima.

Bima juga menambahkan, program MBG seharusnya mendorong perputaran ekonomi lokal. “Yang kedua itu, harus memberikan dampak ekonomi bagi wilayah lingkungan di sini. Jadi suppliernya juga harus di sini. Semuanya, pengusaha katering dan sebagainya,” tambah Bima.

Lebih lanjut, Bima menegaskan, pengelolaan program harus dilakukan secara transparan dan profesional agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. “Semua pengelolaan itu harus transparan. Harus dikelola secara profesional,” tegasnya.

Saat ditanya mengenai hasil evaluasi sementara terhadap pelaksanaan MBG, Bima menyebutkan, sejauh ini pelaksanaannya cukup baik. Namun, ia tetap meminta kepala daerah untuk terlibat aktif dan membuka ruang komunikasi dengan masyarakat.

“Kepala daerah itu harus turun. Kepala daerah itu harus meminta masukan,” kata Bima.

Ia menekankan, pelaksanaan MBG harus dievaluasi secara berkelanjutan. Menurutnya, meskipun MBG merupakan sebuah inisiatif besar dengan tujuan yang mulia, proses implementasinya tetap harus dikawal secara cermat oleh seluruh kepala daerah.

Untuk mencegah kejadian seperti keracunan makanan, Bima juga mengingatkan pentingnya mematuhi standar dan pedoman yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). “Jadi, waktu penyajian, cara menyajikan, semuanya sudah ada panduannya dari Badan Gizi, ikuti saja,” tandasnya.

Sebelum meninjau pelaksanaan MBG, Bima disambut pertunjukan tarian Dayak kreasi yang dibawakan oleh siswi SDN 015 Balikpapan Selatan. Ia kemudian mengunjungi ruang kelas 2A, tempat para siswa tengah bersiap menyantap makanan bergizi.

Kedatangan Bima disambut antusias oleh para siswa yang memberi salam secara serempak, dipimpin oleh salah satu siswa. Sebelum makan dimulai, anak-anak membaca doa bersama, kemudian mulai menyantap makanan yang telah disediakan melalui program MBG. Bima juga sempat berdialog dan menyapa para siswa, serta meninjau beberapa kelas lainnya seperti 2B, 2C, 2D, 2E, 4A, dan 6D.

Dalam kunjungan tersebut turut hadir Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Seno Aji, dan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud.

(*/Rendy)

“Satu yang harus dipahami adalah hari ini, Bapak Presiden ikhtiar maksimal agar negara kita ini keluar dari kutukan, kutukan yang disebut dengan jebakan kelas menengah, jebakan pendapatan menengah, middle income trap,” katanya di Gedung Mahligai Pancasila, Kota Banjarmasin, Kalsel, Kamis (24/4/2025).

Bima menjelaskan, banyak negara di dunia berhasil naik dari pendapatan rendah ke menengah, tetapi gagal menembus kelas pendapatan tinggi karena terjebak dalam struktur ekonomi yang stagnan.

Indonesia, kata Bima, sejak 1985 sudah berhasil melompat dari kategori negara pendapatan rendah ke dalam negara pendapatan menengah. Karena itu, ia berharap Indonesia dapat terhindar dari middle income trap tersebut.

Ia menyebut, sejumlah negara seperti Singapura, Korea Selatan, Taiwan, dan Cina mampu keluar dari jebakan ini. Padahal, di masa lalu kondisi Indonesia sejajar dengan negara-negara tersebut.

“Di tahun 60-an, kita dengan Korea Selatan sama. Di tahun 80-an, kita dengan Cina sama. Tapi, hari ini mereka melesat jauh keluar. Inilah yang kemudian ditargetkan oleh Bapak Presiden, keluar, loncat dari jebakan itu,” tegasnya.

Untuk keluar dari jebakan tersebut, Bima menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang konsisten dan signifikan. Ia menyebut, Indonesia perlu mencatat pertumbuhan ekonomi dua digit selama sepuluh tahun berturut-turut agar mampu naik kelas.

“Jadi yang terkena kutukan ini pertumbuhan ekonominya enggak konsisten, dua sampai tiga persen begitu. Kita harus loncat double digit,” terangnya.

Ia juga menambahkan pentingnya investasi di sektor pendidikan sebagai salah satu jalan keluar dari middle income trap. Selain itu, Bima menyoroti urgensi penanganan kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta praktik-praktik korupsi yang merugikan negara.

“Dari sini Bapak-Ibu sekalian, Presiden Prabowo sebetulnya telah melanjutkan apa yang dipikirkan oleh Pak Jokowi selama dua periode. Untuk mencapai hasil yang luar biasa, tidak mungkin dengan cara yang biasa,” pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, dalam acara tersebut hadir antara lain Gubernur Kalsel Muhidin, Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel Kartoyo, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta bupati/wali kota se-Provinsi Kalsel.

(*/Rendy)

Dalam kunjungannya, Bima mencermati antusiasme warga yang mulai berdatangan sejak pagi. Meski baru didasarkan pada pemantauan di dua TPS, ia optimistis partisipasi warga pada PSU Kota Banjarbaru kali ini memiliki kecenderungan lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan harapan pemerintah bahwa tingkat kehadiran pemilih lebih baik dibanding sebelumnya.

“Tadi saya cek, dibanding pelaksanaan Pilkada yang lalu di tanggal 27 November [2024] pada jam yang sama, itu perbandingan kedatangan pemilih seperti apa? Dijawab, ‘lebih banyak sekarang’,” katanya di TPS 05 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara.

Menurut Bima, tingginya partisipasi mencerminkan kepemilikan (ownership) masyarakat terhadap proses demokrasi. Hal ini juga menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pemilu. Ia juga mengapresiasi kerapian pelaksanaan di lapangan, baik dari sisi kesiapan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) maupun penataan TPS.

“Saya lihat juga semua penataannya sesuai dengan prosedur dan lain-lain. Ini tentu sampel saja di satu TPS. Kita akan bergeser ke satu TPS lagi, dan harapannya adalah mudah-mudahan secara keseluruhan partisipasi politik meningkat,” tambahnya.

Setelah dari TPS 05, Bima melanjutkan kunjungan ke TPS 09 di Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin. Ia kembali menyatakan optimismenya atas capaian sementara jumlah pemilih yang sudah hadir. Sebelum pukul 09.30 WITA, tingkat partisipasi pemilih sudah mencapai 50 persen. Padahal, pada Pilkada 27 November 2024 lalu, partisipasi total di area ini hanya sekitar 50 persen hingga TPS ditutup.

“Insyaallah, sampel dari 2 TPS ini menunjukkan bahwa kemungkinan partisipasi pemilih lebih baik dan semuanya berjalan dengan lancar,” terangnya.

Bima menambahkan, hingga saat ini belum ada laporan pelanggaran terkait PSU Kota Banjarbaru. Ia berharap proses pemungutan hingga penghitungan suara dapat berlangsung aman dan tertib. Ia juga berharap tren positif ini berlangsung hingga seluruh tahapan PSU rampung.

“Atensi pusat itu sama, untuk semua yang melakukan PSU, untuk 24 daerah itu sama semua, kita berbagi tugas untuk memastikan semuanya lancar,” tandasnya.

Adapun kunjungan ke dua TPS tersebut dilakukan bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) Mochammad Afifuddin, Penjabat (Pj.) Wali Kota Banjarbaru Subhan Nor Yaumil, Ketua KPU Provinsi Kalsel Andi Tenri Sompa, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalsel.

(*/Rendy)

“Kalau kata Bung Hatta, koperasi itu adalah sokoguru perekonomian nasional. Maka hari ini adalah sejarah bagi bangsa ini karena Presiden Prabowo kemudian memanifestasikan konsep dan pemikiran itu melalui program pembentukan Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Bima saat memimpin lanjutan Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Ruang Rapat Utama Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Bima menjelaskan, salah satu persoalan yang terus diupayakan penyelesaiannya oleh pemerintah adalah urbanisasi. Menurut dia, dengan adanya Kopdes Merah Putih, tantangan tersebut dapat diatasi. Ia membeberkan bahwa terdapat tiga model pembentukan Kopdes Merah Putih yang dapat diterapkan.

Pertama, membangun dari nol, yakni oleh desa yang belum memiliki lahan maupun kelembagaan. Kedua, mengembangkan koperasi yang sudah ada. Ketiga, merevitalisasi koperasi yang tidak aktif di desa.

Lebih lanjut, Bima menerangkan bahwa pengembangan koperasi dapat dilakukan dengan menambahkan unit-unit usaha atau kegiatan pelayanan, seperti pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik desa, apotek desa, cold storage, pergudangan/lumbung pangan, serta logistik desa.

“Jadi kalau sudah ada maka dikembangkan untuk meliputi poin-poin atau unit-unit kegiatan seperti ini. Dan seperti yang disampaikan Pak Menko Pangan juga, Bapak-Ibu bisa menyesuaikan dengan spesifikasi karakteristik di daerahnya masing-masing,” tambah Bima.

Terkait dukungan terhadap pembentukan Kopdes Merah Putih, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan berfokus pada empat hal. Pertama, mendorong gubernur, bupati, dan wali kota untuk memfasilitasi pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih. Kedua, memberikan pendampingan kepada provinsi, kabupaten, dan kota dalam proses pembentukannya.

Ketiga, memfasilitasi pemerintah daerah (Pemda) dalam menyelaraskan serta mencantumkan program, kegiatan, dan subkegiatan pendukung Kopdes dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam dokumen perencanaan perangkat daerah serta pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Dan terakhir, Kemendagri melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan kebijakan program. Jadi setelah berjalan, maka akan dilakukan supervisi untuk proses-proses pengawasan,” tandasnya.

Turut hadir dalam sosialisasi tersebut, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP) Didit Herdiawan, serta Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono. Adapun kegiatan tersebut diikuti oleh para pejabat kementerian/lembaga terkait, serta jajaran Pemda dan pemerintah desa di wilayah Jawa Barat dan Sumatra secara virtual.

(*/Rendy)