Hal itu disampaikan Mendagri pada Rapat Koordinasi Terbatas Tindak Lanjut Arahan Presiden Terkait Manipulasi Harga Beras dan Beras Oplosan di Kantor Kementerian Koodinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (25/7/2025). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Mendagri mengungkapkan, beras menjadi komoditas ketiga pendorong inflasi setelah bawang merah dan cabai rawit. Bahkan, tren jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras meningkat pada minggu ketiga Juli 2025 dibanding minggu kedua di periode yang sama. Hal itu dari semula kenaikan terjadi di 178 kabupaten/kota menjadi 205 kabupaten/kota.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya memikirkan distribusi beras di daerah kepulauan dan pegunungan yang aksesnya banyak mengandalkan transportasi udara. Salah satu kebijakan yang dapat diterapkan adalah memberikan subsidi transportasi komoditas pangan. Langkah ini diyakini dapat mengendalikan harga beras di daerah tersebut.

“Untuk masalah transportasi kita pikirkan Pak, untuk membantu daerah-daerah kepulauan, daerah-daerah gunung yang sulit-sulit ini,” ujarnya.

Mendagri juga menekankan pentingnya menggalakkan pangan lokal yang mengandung karbohidrat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengandalkan beras sebagai bahan pangan.

Di lain sisi, Mendagri juga menyinggung terkait dengan penegakan hukum yang akan dilakukan untuk mengendalikan harga beras. Ia menekankan agar penindakan lebih fokus pada pelaku usaha atau oknum yang melanggar secara bertahap. Sebelum itu perlu juga memberikan peringatan kepada para pelaku usaha untuk segera menurunkan harga sesuai ketentuan.

Mendagri mewanti-wanti jangan sampai penegakan hukum menganggu stabilitas ketersediaan pasokan di pasar yang akan berdampak terhadap naiknya harga beras. Karena itu, langkah yang perlu ditekankan adalah penurunan harga beras bukan ke arah penyegelan komoditas.

“Sehingga kalau mau ditindak orangnya, tapi barangnya harus diturunkan harganya, barangnya tetap bisa sampai ke masyarakat,” ujarnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Hadi, Kabareskrim Polri Komjen Pol. Wahyu Widada, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Ardiansyah, serta pejabat terkait lainnya.

(*/Rendy)

Budiman Susanto, narasumber utama dari Bulog NTB, memberikan penjelasan.
“Stok beras kami di Bulog NTB saat ini aman, mencapai sekitar tiga ribu ton. Untuk memenuhi kebutuhan stok selama bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran, pada bulan Maret dan April ini, kami akan mendatangkan beras sebanyak dua puluh ribu ton dari Jawa Timur,” kata Budiman.

Budiwan Susanto, Manager Supply Chain dan Pelayanan Publik, menjelaskan bahwa Bulog bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Provinsi NTB untuk melaksanakan operasi pasar. Operasi pasar ini melibatkan beberapa titik distribusi, termasuk Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Kota Mataram.

Menanggapi kondisi harga beras saat ini, Budiwan mengatakan bahwa harga sudah mulai turun di beberapa wilayah, terutama di Lombok Tengah dan Lombok Barat, karena telah dimulainya panen padi. Meskipun belum melimpah, panen padi diharapkan akan meningkat pada bulan April atau awal Mei 2024.

“Bulan ini, masyarakat tidak perlu panic buying karena kami secara aktif melaksanakan Operasi Pasar setiap hari di berbagai titik di setiap Kabupaten di NTB. Kami juga memberikan bantuan pangan kepada masyarakat penerima bantuan di NTB, dengan alokasi sekitar 6.430 ton yang sudah kami salurkan sejak bulan Pebruari,” tambah Budiwan Susanto, Manager Supply Chain dan Pelayanan Publik.
(Yyt).