“Jika kesepakatan dilanggar, kita akan tingkatkan menjadi perang intensif,” ujar Netanyahu dalam wawancara dengan saluran televisi Israel, Channel 12.

Dia menyatakan, “Saya menyebutnya sebagai gencatan senjata karena saya tidak menyatakan perang telah berakhir.”

Sebelumnya, otoritas Lebanon mengatakan bahwa Israel telah melakukan serangkaian pelanggaran atas perjanjian gencatan senjata sejak Rabu.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Israel seharusnya menarik pasukannya dari selatan perbatasan de facto Garis Biru secara bertahap, sementara pasukan Lebanon akan mulai ditempatkan di Lebanon selatan dalam waktu 60 hari.

Penerapan perjanjian itu akan diawasi oleh Amerika Serikat dan Prancis.

Sedikitnya 3.960 orang terbunuh dan lebih dari 16.500 lainnya terluka akibat serangan Israel di Lebanon, dan lebih dari satu juta orang mengungsi sejak Oktober tahun lalu, menurut otoritas kesehatan Lebanon.

“Saya belum siap menghentikan perang,” kata Netanyahu dalam diskusi rahasia di Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset, seperti dikutip stasiun televisi KAN.

Dia mengklaim rincian usulan gencatan senjata yang diajukan Biden “tidak akurat.”

“Garis besar yang disampaikan Biden hanya parsial. Perang akan dihentikan dengan tujuan mengembalikan sandera dan kemudian kita akan berdiskusi,” ujarnya.

“Ada detail yang dirahasiakan. Kami dapat berhenti berperang selama 42 hari untuk memfasilitasi kembalinya para sandera, namun kami tidak akan menyerah pada tujuan kami untuk meraih kemenangan penuh.”

Perdana Menteri Israel itu menolak membahas jumlah tahanan Palestina yang akan dibebaskan sebagai bagian dari usulan kesepakatan pertukaran sandera.

“Kami tidak akan setuju untuk mengakhiri perang tanpa mencapai tujuannya,” kata Netanyahu. “Jumlah sandera yang akan dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan belum ditentukan.”

Pada Jumat (31/5/2024), Biden mengatakan Israel mengajukan kesepakatan tiga fase yang akan mengakhiri permusuhan di Gaza dan menjamin pembebasan sandera yang ditahan di wilayah pesisir tersebut.

Biden meminta kelompok perjuangan Palestina Hamas untuk menerima usulan tersebut dan mendesak Netanyahu untuk menolak tekanan dari anggota koalisi pemerintahannya untuk menolak rencana tersebut.

Namun, kantor Netanyahu menegaskan kembali pada Jumat bahwa pemerintah bermaksud untuk melanjutkan serangan mematikannya di Gaza sampai semua “tujuan” perang Tel Aviv tercapai.

Hamas, mengatakan pihaknya akan “menanggapi secara positif setiap usulan yang mencakup gencatan senjata permanen, penarikan penuh dari Jalur Gaza, upaya rekonstruksi, pemulangan pengungsi, dan penyelesaian kesepakatan pertukaran sandera yang komprehensif.”

Israel terus melanjutkan serangan mematikannya di Gaza menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 meski ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera.

Lebih dari 36.400 warga Palestina telah tewas di Gaza, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, dan lebih dari 82.600 lainnya terluka, menurut otorita kesehatan setempat.

Hampir delapan bulan setelah perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur akibat blokade yang melumpuhkan makanan, air bersih dan obat-obatan.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ), yang dalam keputusan terbarunya memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasinya di kota selatan Rafah, tempat lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum diserbu pada 6 Mei.

“Posisi yang saya sampaikan didukung oleh mayoritas warga Israel yang mengatakan kepada Anda setelah 7 Oktober: ‘Kami tidak ingin melihat negara Palestina’,” kata Netanyahu dalam wawancara dengan media Politico.

Selain itu, Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa Israel harus memiliki kendali penuh atas seluruh wilayah Palestina yang berada di sebelah barat Sungai Yordan.

Palestina mencari pengakuan diplomatik atas negara merdeka mereka di wilayah Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, yang sebagian diduduki oleh Israel, dan Jalur Gaza.

Pemerintah Israel menolak mengakui Palestina sebagai entitas politik dan diplomatik yang independen.

Negara Zionis itu juga membangun permukiman di wilayah pendudukan meskipun ada suara keberatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).