Sekretaris Daerah NTB, Drs. Lalu Gita Ariadi, M.Si., dalam kunjungannya ke Wildlife Park pada (1/2/2025), menyampaikan bahwa keberadaan kebun binatang ini sangat potensial sebagai sarana edukatif. “Kebun binatang ini sangat cocok menjadi wahana pendidikan bagi anak-anak, khususnya siswa di NTB yang ingin belajar tentang satwa secara langsung. Tidak perlu lagi pergi jauh-jauh ke Wonokromo, di sini sudah ada,” ujar Miq Gite, sapaan akrabnya.

Dalam waktu dekat, Miq Gite mengungkapkan, pihaknya akan mengeluarkan surat edaran kepada sekolah-sekolah di bawah naungan provinsi, termasuk SMA, SMK, dan SLB, untuk mengarahkan kegiatan pendidikan luar kelas, khususnya yang berfokus pada pengenalan dunia satwa, ke kebun binatang ini. “Kami akan memfasilitasi dengan surat edaran agar anak-anak dapat mengunjungi kebun binatang ini dalam rangka kegiatan edukasi,” tambahnya.

Salah seorang pengunjung, Dewi, yang ditemui di lokasi, menambahkan bahwa membawa anak-anak ke kebun binatang merupakan cara efektif untuk mengenalkan mereka dengan berbagai jenis hewan dan karakteristiknya. “Anak-anak sangat senang melihat hewan-hewan secara langsung, bukan hanya dari buku. Kebun binatang bisa menjadi sarana edukasi yang menyenangkan dan bermanfaat,” jelas Dewi, yang tengah mendampingi anak-anaknya.

Wildlife Park Lombok, yang memiliki koleksi satwa mulai dari Aves (unggas), mamalia seperti kuda nil dan gajah, hingga reptil seperti ular dan buaya, memang menjadi pilihan tepat untuk wisata edukasi dan hiburan. Tempat ini diyakini akan mendukung tumbuhnya minat dan pemahaman yang lebih dalam mengenai dunia satwa di kalangan pelajar.

Dengan adanya kebijakan baru ini, diharapkan kebun binatang Lombok Wildlife Park dapat menjadi destinasi utama bagi siswa-siswi NTB yang ingin belajar tentang kehidupan satwa, sekaligus memperkenalkan keanekaragaman hayati lokal kepada generasi muda.
(Yyt)

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB, Hj. Eva Dewiyani, SP, tampil sebagai narasumber utama dalam acara tersebut. Dengan penuh semangat, ia memaparkan berbagai inovasi digitalisasi layanan yang telah dilakukan Bappenda; inovasi yang terbukti berperan signifikan dalam meningkatkan indeks SPBE pada domain Layanan SPBE.

“Hasil evaluasi dan pemantauan SPBE untuk Pemprov NTB dari Kementerian PAN-RB tahun 2023 menunjukkan indeks 3,4 atau kategori BAIK,” ungkap Eva. Namun, ia menekankan bahwa pencapaian ini bukan akhir dari perjuangan. “Kita semua harus terus berupaya meningkatkan layanan elektronik sebagai langkah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat; pelayanan yang cepat, tepat, efektif, dan efisien,” tambahnya.

Salah satu terobosan yang dibanggakan adalah Samsat Delivery, inovasi yang kini menjadi satu-satunya di Indonesia. Keberhasilan ini bahkan mengantarkan inovatornya menjadi yang terbaik di tingkat nasional. “Ini bukti nyata komitmen kami dalam memberikan layanan publik yang lebih baik,” ujar Eva dengan bangga.

Eva juga menekankan pentingnya kolaborasi antar perangkat daerah. “Pemantauan dan evaluasi SPBE adalah tanggung jawab bersama. Setiap perangkat daerah harus bahu-membahu menjalankan layanan elektronik secara optimal,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Eva mengajak seluruh perangkat daerah untuk turut mendukung terselenggaranya SPBE di lingkungan kerjanya masing-masing. Ia berharap, dengan sinergi yang kuat, NTB dapat mewujudkan pemerintahan digital yang semakin maju dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting bagi Provinsi NTB dalam memperkuat komitmennya terhadap transformasi digital pemerintahan. Dengan berbagai inovasi yang telah dan akan dilakukan, NTB optimis dapat terus meningkatkan kualitas layanan publik berbasis elektronik, sekaligus mendorong efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.

(Yyt)