“Bantuan sosial ditujukan bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Jika ditemukan adanya keterlibatan dalam praktik judi online, maka bantuan akan dialihkan kepada warga lain yang lebih membutuhkan,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Ex-Taman Anggrek, kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, pada Sabtu (26/7).

Pemprov DKI saat ini tengah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik), Dinas Sosial, serta Inspektorat, guna mendapatkan informasi yang komprehensif terkait masalah judol. Kolaborasi ini diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman bersama PPATK dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada Rabu (23/7), sebagai bagian dari upaya bersama dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme.

Berdasarkan data PPATK, sepanjang 2024 terdapat 602.419 warga Jakarta yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online, dengan nilai transaksi mencapai Rp3,12 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15.033 di antaranya tercatat sebagai penerima bansos.

“Kami ingin memastikan bahwa dana bantuan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, untuk memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat,” jelas Gubernur Pramono.

Ia juga mengajak masyarakat untuk turut serta menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan terbebas dari praktik-praktik ilegal. Masyarakat juga diimbau untuk melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan bansos di lingkungannya.

Gubernur Pramono menegaskan, Pemprov DKI berkomitmen untuk terus memperbarui data penerima bansos secara berkala agar bantuan dapat tersalurkan secara adil dan tepat sasaran.

“Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bantuan yang diberikan benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan,” pungkasnya.(*/hel)

“Saat ini, banjir rob sudah berangsur surut. Di Marunda Pulo, kami pastikan air sudah surut pada pukul 13.50 WIB, sehingga aktivitas masyarakat sudah kembali normal. Sedangkan, di Jl. Dermaga Ujung, Muara Angke, Kelurahan Pluit, hingga pukul 15.00 WIB, air masih menggenang di tiga RT, yaitu RT 005, RT 010, dan RT 002, yang terletak di RW 022. Namun, tidak ada pengungsi di kedua wilayah yang terdampak rob tersebut,” papar Isnawa, di Jakarta, pada Senin (16/12).

Lebih lanjut, Isnawa menjelaskan, personel BPBD Provinsi DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya (SDA) Provinsi DKI Jakarta, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam menangani banjir rob ini. “Kami juga menyiagakan satu perahu karet dan perahu/sekoci PE (polyethylene) untuk transportasi warga setempat di Muara Angke,” imbuhnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum memaparkan, pihaknya menyiagakan pompa polder, pompa mobile, pompa stasioner, dan satgas perbantuan untuk mempercepat penanganan banjir rob. “Kami juga menyiagakan personel untuk mengoperasikan pompa dan optimalisasi saluran drainase agar rob cepat surut,” tuturnya.

Tak hanya itu, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta juga bergerak cepat menyalurkan bantuan berupa makanan siap saji untuk warga terdampak. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Premi Lasari mengungkapkan, Suku Dinas Sosial Jakarta Utara mendistribusikan bantuan berupa makanan siap saji sebanyak 2.100 nasi boks dan air mineral setiap hari, yang dibagikan untuk makan pagi, siang, dan malam.

“Pendistribusian makanan siap saji dan air mineral ini telah dilakukan sejak 12 Desember lalu. Tim kami juga akan terus memastikan warga terdampak banjir rob tetap terpenuhi kebutuhan dasarnya,” pungkasnya. (*/hel)

Kegiatan berbagi ini diikuti oleh Kepala Lapas (Kalapas) Slawi, Karyono, beserta pejabat struktural Eselon IV dan V. Acara diawali dengan sambutan dari pemilik Yayasan Daarul Hakim An Nafi yang menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Lapas Slawi. Kemudian, Kalapas Slawi, Karyono, memberikan sambutan yang menekankan pentingnya kegiatan sosial seperti ini sebagai wujud nyata dari semangat pengayoman kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam sambutannya, Karyono mengatakan, “Kami berharap, melalui kegiatan ini, kami dapat meringankan beban saudara-saudara kita di Yayasan Daarul Hakim An Nafi. Kegiatan sosial ini merupakan bagian dari tanggung jawab kami sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM untuk selalu hadir di tengah masyarakat, khususnya dalam momen memperingati Hari Pengayoman yang ke-79.”

Setelah sambutan, acara dilanjutkan dengan penyerahan pakaian layak pakai secara simbolis kepada Yayasan Daarul Hakim An Nafi. Bantuan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para penerima di yayasan tersebut.

Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan sosial yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIB Slawi dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-79, sekaligus memperkuat hubungan antara Lapas dan masyarakat sekitar. (*/gm)

Dia mengatakan bahwa masyarakat lebih cenderung memilih calon presiden berdasarkan kualitas kepemimpinan yang tegas dan dekat dengan rakyat.

“Jadi alasan masyarakat memilih capres karena punya kualitas tertentu. Hal serupa juga berlaku pada politik uang atau serangan fajar, sehingga tidak ada jaminan antara pemberian money politic dengan memilih kandidat apalagi itu pemberian bantuan sosial atau perlindungan sosial,” kata Qodari dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (6/4/2024).

Dia menjelaskan alasan kenapa Prabowo dengan kualifikasi tegas, lebih banyak dipilih dibandingkan dengan Ganjar yang dianggap merakyat atau Anies yang dinilai pintar. Hal itu menurut dia karena proporsi pemilih yang menginginkan pemimpin tegas lebih besar dari pada aspek lainnya.

“Kenapa calon A menang dibandingkan dengan calon B? Karena yang mau kualifikasi A mungkin proporsinya lebih besar daripada kualifikasi B, saya ingat tahun 2014 yang menang Pak Jokowi, karena yang mau presiden merakyat lebih tinggi dari pada yang mau presiden tegas,” ungkapnya.

Menurut dia, tahun 2019 pola itu tetap sama, ditambah satu variabel lagi yaitu kerja nyata dan itu mengarah kepada Jokowi.

“Tahun ini kalau survei Indo Barometer paling tinggi adalah orangnya tegas,” ujarnya.

Hal itu telah disampaikan Qodari saat menjadi saksi ahli untuk memberikan keterangan sesuai keahliannya dalam bidang statistik, yang dihadirkan kuasa hukum Prabowo-Gibran pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

Qodari mengutip data exit poll yang dilakukan Litbang Kompas pada 14 Februari 2024 bahwa yang ditawari dan menerima bansos di antara tiga kelompok pemilih proporsinya sama yaitu 15-16 persen, namun tidak mempengaruhi elektabilitas capres-cawapres.

Kedua, kata Qodari, survei Indikator Politik Indonesia juga menampilkan hal yang sama dari 22,5 persen menerima bansos dan 77,3 persen tidak menerima bansos tetap memilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden.

Ketiga menurut dia, survei dari Indo Barometer bulan Oktober 2023 tentang alasan memilih calon presiden tidak ada alasan karena menerima bansos.

Tertinggi alasan masyarakat memilih calon presiden dari pertanyaan terbuka yaitu orangnya tegas dan berani 25 persen, perhatian dengan rakyat 16,2 persen dan orangnya pintar 8,4 persen, berwibawa 6,2 persen selain alasan itu di bawah 5 persen.