Salah satunya adalah penguatan sektor kebudayaan dengan melibatkan lembaga adat.

Rano Karno, menyatakan pentingnya percepatan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Lembaga Adat Masyarakat Betawi sebagai langkah konkret dalam mengakui dan memuliakan eksistensi masyarakat adat Betawi di kota Jakarta.

“Saya akan putuskan bahwa yang ingin kita bentuk ini adalah lembaga adat masyarakat Betawi,” tegas Wagub Rano.

Sekarang sudah waktunya Pemprov Jakarta memberi ruang hukum dan kelembagaan resmi bagi masyarakat adat Betawi, agar peran dan kontribusinya terhadap pembangunan kota bisa lebih terstruktur, terlembaga, dan terlindungi.

“Saya berharap sarasehan ini memberikan masukan yang konstruktif, agar saya bisa segera menetapkan arah penyusunan Perda,” ucap Rano.

Dirinya menambahkan, bahwa Gubernur Provinsi Jakarta, Pramono Anung, dalam forum Lebaran Betawi di Monas, juga menyampaikan kegelisahan yang sama atas belum terbentuknya lembaga adat Betawi hingga saat ini.

“Pak Gubernur bilang kok sampai hari ini lembaga adat Betawi belum terbentuk? Padahal wakil Gubernurnya orang Betawi, ketua DPRD-nya orang Betawi, juga Sekda-nya orang Betawi,” sebut Rano.

Bahkan dalam pernyataannya di Lebaran Betawi lalu, Gubernur Pramono mengatakan kesiapan untuk mengambil alih proses pembentukan lembaga adat Betawi jika tidak ada progres berarti dari unsur pemerintahan terkait.

“Kalau tidak bisa diselesaikan, Gubernur akan ambil alih. Nah Ini kan soal harga diri saya sebagai orang Betawi,” beber Rano.

Ia juga menegaskan bahwa inisiatif pembentukan lembaga adat Betawi bukan hanya bersifat simbolik, tetapi merupakan bagian integral dari visi kebudayaan Jakarta ke depan.

Ia berharap pembentukan lembaga ini bisa mendorong pelestarian nilai-nilai luhur, adat, serta peran aktif masyarakat Betawi dalam perumusan kebijakan daerah.

Wagub Rano menambahkan bahwa waktunya tidak bisa lagi ditunda, karena semakin lama ditunda, maka semakin jauh pula masyarakat adat Betawi dari posisi strategis dalam pembangunan daerah.

“Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi yang memperjuangkan marwah Betawi?” pungkas Rano.

Sementara itu, penasehat Kaukus Muda Betawi, Kyai Lutfi Hakim, mengapresiasi pemintaan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno yang mendorong pembetukan Lembaga Adat Masyarakat Betawi sesegera mungkin.

Dipastikannya, sarasehan yang dilaksanakan kali ini bisa mengahasilkan mufakat untuk membentuk Lembaga Adat Masyarakat Betawi.

Kesepakatan ini nantinya akan dibawa sebagai rekomendasi kepada Gubernur dan Wakil Gubenur DKI Jakarta. Setelahnya, barulah akan disusun roadmap memperkuat Budaya Betawi.

“Hasil sarasehan akan merekomendasikan pembentukan lembaga dan kami serahkan sesegera mungkin ke Gubernur dan Wakil Gubernur,” pungkas Kyai Lutfi Hakim.(*/hel)

“Saya tadi berbisik dengan Pak Sekda, kota Jakarta belum punya pusat oleh-oleh. Kalau kita punya, nah baru sedap itu,” ujar wagub yang akrab disapa Bang Doel ini.

Dirinya mengatakan, pusat oleh-oleh tersebut akan menjual makanan, minuman dan kerajinan khas Jakarta. Menurutnya, pembuatan pusat oleh-oleh di Jakarta merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat.

Ia mengusulkan, salah satu lokasi yang dapat dijadikan pusat oleh-oleh khas Jakarta yakni di Istana Pasar Baru, Jakarta Pusat.

“Nanti kita desain dan branding. Mungkin kalau undang Mandra ke sana bisa ramai,” ucapnya.

Menurut Rano, sudah saatnya, Pemprov DKI Jakarta memiliki pusat oleh-oleh khas Jakarta. Terlebih di beberapa provinsi seperti Yogyakarta dan Bali sudah memiliki pusat oleh-oleh.

Rano menambahkan, pihaknya mendukung kegiatan seperti bazar kreatif UMKM yang diselenggarakan secara rutin untuk mempromosikan produk pelaku UMKM binaan Pemprov DKI Jakarta agar dapat lebih berkembang.

“Saya juga menekankan pelatihan bagi pelaku UMKM binaan Pemprov DKI ditambah dan penyertaan modal agar lebih berkembang. Kalau ingin menghadapi lima abad, kita masih ada waktu dua tahun karena tahun 2027 adalah titik awal lima abad Jakarta,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo menambahkan, Bazar Kreatif UMKM diselenggarakan bertujuan meningkatkan pemasaran produk dan memperluas jejaring pengusaha Jakpreneur serta mendorong promosi dan pemasaran produk UMKM agar dapat dikenal, dipasarkan serta menghasilkan omzet bagi pelaku usaha binaan Pemprov DKI Jakarta.

Menurutnya, Bazar Kreatif UMKM di Ruang Serbaguna MH Thamrin, Grha Ali Sadikin, Balai Kota, dilaksanakan selama empat hari mulai 24 – 27 Februari 2025 yang diikuti sebanyak 27 peserta kategori makanan, dua peserta kategori minuman, lima peserta kategori fesyen dan tiga peserta kategori kerajinan yang merupakan anggota Jakpreneur dan pelajar SMK binaan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Adapun tema pameran kali ini adalah Bazar Produk Kreatif Menyongsong Lima Abad Jakarta.

“Kami berharap kegiatan ini dapat membangkitkan, memperluas jejaring, meningkatkan omzet serta semangat Jakpreneur secara khusus dan warga Jakarta secara umum dalam menyosong lima abad Kota Jakarta,” pungkasnya.

Turut hadir mendampingi Wakil Gubernur Rano Karno pada acara tersebut yakni, Sekda DKI Jakarta, Marullah Matali; Plt Asisten Perekonomian dan Keuangan (Asperkeu) Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati; Plt Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Sekda DKI Jakarta, Hendra Hidayat; serta perwakilan dari kementerian terkait dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi DKI Jakarta.(*/hel)