“Saya ingin memberikan apresiasi kepada Pak Gubernur [Bali] yang sudah mendorong seluruh kabupaten/kota, 8 kabupaten, 1 Kota Denpasar, ini sudah memiliki, satu-satunya provinsi setahu saya, yang sudah seluruh kabupaten/kotanya memiliki Mal Pelayanan Publik, MPP,” ujar Mendagri saat meninjau MPP Kabupaten Gianyar bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Jumat (24/1/2025).

Dia menjelaskan keberadaan MPP di daerah dinilai membantu pelayanan secara maksimal. Pasalnya, dengan layanan satu pintu di MPP, peluang terjadinya pungutan liar (pungli) dapat dicegah.

Dalam kesempatan itu, Mendagri mengungkapkan, keberadaan MPP di Indonesia merupakan salah satu inisiatif yang dipopulerkan oleh Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) di masa silam, Diah Natalisa.

Kebijakan tersebut, tambah Mendagri, merupakan hasil replikasi dari layanan serupa yang telah berlangsung di negara Georgia. Konsep pelayanan tersebut kemudian diterapkan secara menyeluruh di lingkup pemerintah daerah (Pemda). Hasilnya, di sejumlah daerah, MPP mampu memproses beberapa layanan publik, mulai dari perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pembuatan paspor, identitas kependudukan, hingga Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

“Dan ini sangat membantu sekali. PBG pun sudah masuk dalam satu outlet [layanan MPP]. Kemarin Pak Ara (Menteri PKP) melihat paspor pun sudah dibuat di tempat yang sama [di MPP],” imbuh Mendagri.

Berdasarkan hasil pengamatannya di sejumlah daerah, MPP di Provinsi Bali tergolong lengkap. Hal ini lantaran MPP tersedia di seluruh kabupaten/kota. Kondisi tersebut berbeda dengan daerah lain yang cenderung memiliki MPP di ibu kota provinsi.

Oleh karena itu, Mendagri mengapresiasi kebijakan Penjabat (Pj.) Gubernur Bali yang mendorong keberadaan MPP di kabupaten/kota di Bali. Bahkan, di sejumlah kabupaten/kota di Bali yang tidak mampu membangun MPP diberikan bantuan oleh Pemerintah Provinsi Bali.

“Saya memberikan apresiasi yang tinggi. Tolong dicatat juga teman-teman media, tolong dicatat media. Ini karena ini penting buat rakyat kita bahwa Provinsi Bali, seluruh kabupaten/kotanya sudah memiliki Mal Pelayanan Publik. Ini adalah provinsi pertama yang memiliki semuanya,” pungkas Mendagri.

Puspen Kemendagri

Keduanya memantau langsung proses perizinan PBG, mulai dari proses pengambilan nomor antrean, penginputan data mandiri oleh pemohon, hingga penerbitan sertifikat PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selama proses tersebut, baik Mendagri maupun Menteri PKP banyak menyimak sekaligus berdialog dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung I Made Agus Aryawan, Penjabat (Pj.) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, serta pejabat terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Mendagri mengapresiasi layanan perizinan PBG Kabupaten Badung yang berlangsung cepat dan berkualitas. Pelayanan perizinan PBG bagi MBR tersebut diketahui menghabiskan waktu selama 17 menit 28 detik yang mencakup layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Pelayanan ini juga dianggap unggul karena dikerjakan oleh tenaga teknis yang telah tersertifikasi.

“[Pelayanan PBG di Badung] ini sudah termasuk konfirmasi tersebut (KKPR). Artinya kalau sepertinya [waktu keseluruhan layanan PBG Kabupaten Badung] dipotong KKPR, itu kurang. Hanya 11 menit [sehingga lebih cepat],” ujar Mendagri yang disambut tepuk tangan oleh seluruh masyarakat yang hadir.

Dirinya mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar mengoptimalkan layanan perizinan PBG tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas. Dalam konteks itu, Kabupaten Badung dinilai andal lantaran telah mengoptimalkan kedua aspek tersebut dengan memanfaatkan inovasi tata ruang digital. Dengan begitu, proses pelayanan dapat termonitor melalui sistem yang tersedia.

Mendagri mengingatkan Pemda agar tetap menjalankan layanan PBG mengacu pada target 10 hari kerja. Ia menghargai apabila Pemda mampu mengoptimalkan layanan tersebut lebih cepat dari target tersebut, namun dengan kualitas yang tetap terjaga.

Dalam kesempatan itu, Mendagri menegaskan, pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi PBG khusus untuk MBR. Sedangkan untuk masyarakat di luar kategori MBR tetap dikenai biaya retribusi sebagaimana ketentuan peraturan. Apalagi BPHTB dan PBG merupakan salah satu instrumen dari pendapatan asli daerah (PAD).

“BPHTB dan PBG [yang dibebaskan] hanya, hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, untuk mereka punya rumah,” tandasnya.

Sebagai informasi, hadir pada kegiatan tersebut, Pangdam IX/Udayana Mayjen Muhammad Zamroni, Kapolda Bali Irjen. Pol. Dainel Adityajaya, Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Badung Ida Bagus Surya Suamba, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali, dan Badung.

(*/Rendy)

Dengan mengusung moto “Strategi dan Solusi Mengatasi Permasalahan Pembangunan di Bumi Bukti, Mukti, Bakti”, Giri-Brata menjadikan filosofi Tri Hita Karana – harmoni antara manusia, Tuhan, dan lingkungan – sebagai landasan pembangunan daerah.

Gus Giri, yang merupakan putra dari Ida Bagus Made Sutha (mantan Bupati Bangli 1960–1968) dan adik dari mantan Bupati Bangli Ida Bagus Gede Agung Ladip (1990–2000), membawa pengalaman dan semangat keluarga dalam membangun daerah. Sementara itu, I Made Subrata adalah adik dari mantan Bupati Bangli I Made Gianyar (2010–2021).

Pembangunan Berbasis Keberanian dan UMKM
Giri Putra optimistis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli dapat mendukung program-program pembangunan yang telah dirancangnya. Ia menegaskan bahwa seorang pemimpin harus memiliki keberanian untuk mendorong perubahan demi kesejahteraan masyarakat.

“Sebagai pemimpin, harus berani melakukan perubahan. Perubahan tidak akan datang jika menunggu orang lain,” ujar Gus Giri saat diwawancarai JurnalPatroliNews, Minggu (17/11/2024).

Selain itu, Giri-Brata berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan mengoptimalkan potensi ekonomi melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Mereka menilai UMKM sebagai motor penggerak ekonomi daerah yang mampu menciptakan nilai tambah, meningkatkan daya beli, serta membuka lapangan kerja.

“Penguatan UMKM harus mencakup peningkatan kapasitas produksi, akses pasar, dan dukungan pembiayaan agar hasil produksinya dapat terserap secara optimal,” jelas Gus Giri.

Jika anggaran tidak mencukupi, ia berencana mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memprioritaskan program-program strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. “Dengan langkah ini, pembangunan dapat tetap berjalan efektif dan memberikan manfaat yang maksimal,” tambah mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli itu.

Dukungan Politik Solid
Pasangan Giri-Brata tampil percaya diri dengan dukungan dari sejumlah partai politik besar, seperti Partai Gerindra, NasDem, PSI, dan PKN. Koalisi ini dinilai memiliki pengaruh signifikan di tingkat lokal maupun nasional, memperkuat peluang mereka dalam mewujudkan visi untuk membawa perubahan bagi Bangli.

Keempat partai tersebut diyakini memberikan fondasi politik yang solid untuk mendukung implementasi program-program unggulan pasangan ini. “Kami percaya, dukungan ini akan menjadi energi bagi kami untuk menciptakan Bangli yang lebih maju, harmonis, dan berdaya saing,” pungkas Gus Giri. (*)

“Semoga nanti juga Insya Allah Presiden ketujuh (Joko Widodo) datang juga untuk kampanyekan beliau-beliau berdua ini,” kata Kaesang ketika menghadiri kampanye Pilkada Bali di Pasar Badung, Kota Denpasar, Bali, Minggu (3/11/2024).

Putra bungsu mantan Presiden RI Joko Widodo itu juga menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga rencananya hadir di Bali untuk menghadiri kampanye Pilkada Bali 2024.

“Insya Allah nanti Pak Presiden (Prabowo Subianto) akan datang siang hari ini untuk mendukung beliau-beliau berdua,” imbuh Kaesang merujuk kandidat Pilgub Bali pasangan Mulia-Pas dan Pemilihan Wali Kota Denpasar yakni pasangan Abdi.

Kaesang hadir di Denpasar serangkaian kampanye kandidat yang bertarung di Pilkada Bali yang didukung oleh PSI yakni untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali pasangan nomor urut 1, Made Muliawan Arya alias De Gadjah dan Putu Agus Suradnyana (Mulia Pas).

Selain itu, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Denpasar nomor urut 1 Gede Ngurah Ambara Putra dan I Nengah Yasa Adi Susanto (Abdi).

Meski begitu, ia tidak membeberkan lebih detail terkait rencana kedatangan mantan Presiden Joko Widodo dalam masa kampanye Pilkada Bali 2024.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Bali I Nengah Yasa Adi Susanto juga mengakui Presiden RI dua periode 2014-2019 dan 2019-2024 itu akan memberikan dukungan kepada dirinya.

Ada Gede Ngurah Ambara Putra dan Nengah Yasa Adi Susanto menjadi kontestan untuk Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Denpasar 2024 dengan nomor urut 1.

“Pak Jokowi memang mendukung kami dan mendoakan kami, memberikan restu kami untuk bisa sukses di Pilkada Denpasar karena kami sudah dipanggil pada 25 Oktober lalu,” ucapnya.

Pemilihan gubernur (Pilgub) dan wakil gubernur Bali serta wali kota dan wakil wali kota Denpasar 2024 masing-masing diikuti oleh dua pasangan calon.

Dalam Pilgub Bali calon nomor urut 2 yakni petahana Wayan Koster dan Giri Prasta serta untuk calon wali kota dan wakil wali kota Denpasar nomor urut 2 yakni petahana I Gusti Ngurah Jaya Negara dan I Kadek Agus Arya Wibawa.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah III mencatat gempa berpusat di tiga kilometer barat daya Gianyar dengan titik gempa berada di kedalaman 22 kilometer.

Getaran gempa yang terjadi sekitar pukul 07.26 Wita itu memiliki titik koordinat 8.57 Lintang Selatan (LS) dan 115,32 Bujur Timur (BT).

Guncangan gempa itu terjadi sekitar 10-15 detik yang membuat sejumlah warga berhamburan keluar rumah.

Belum ada laporan kerusakan akibat gempa bumi yang terjadi pada Sabtu pagi itu.

Gempa dangkal ini merupakan gempa kedua yang berpusat di Gianyar, Bali, yang pertama dengan magnitudo 4,9 juga terjadi pada Sabtu (7/9) pada pukul 09.51 Wita dengan titik gempa berada pada kedalaman 10 kilometer.

Ada pun episentrum gempa saat itu terletak pada koordinat 8,52 derajat Lintang Selatan (LS) dan 115,35 derajat Bujur Timur (BT), atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak dua kilometer arah timur laut Kabupaten Gianyar, Bali.

Saat itu, gempa di darat itu membuat sejumlah bangunan di Gianyar mengalami kerusakan.*

I Gede Budiasa mengapresiasi langkah cepat Polres Buleleng yang telah menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pencurian dan/atau penyerobotan tanah milik Sia Yanto, yang terjadi sejak tahun 2017. Tanah tersebut diduga diserobot oleh sejumlah pihak dengan menggunakan alat berat (beco) dalam aktivitas galian C tanpa izin pemilik. Kasus ini dilaporkan dalam Laporan Polisi Nomor: B/2110/VIII/Res.1.10/2024/Reskrim pada 30 Agustus 2024.

“Saya berterima kasih kepada APH (Aparat Penegak Hukum) yang telah merespons cepat laporan masyarakat. Sejak tahun 2017, masyarakat di sekitar Desa Pangkungparuk merasa resah akibat tindakan oknum mafia tanah, yang diduga melibatkan pejabat desa adat setempat dan pihak terkait lainnya,” kata I Gede Budiasa, Kamis (5/9/2024).

Budiasa menjelaskan bahwa Made Ardita (orang yang diberi kuasa untuk mengawasi tanah milik Sia Yanto), serta masyarakat setempat, telah lama merasa terganggu oleh ulah pihak-pihak yang melakukan penggalian tanah (Galian C) tanpa izin.

“Yang lebih miris, bukan hanya satu atau dua orang yang menjadi korban. Banyak warga Pangkungparuk yang juga dirugikan oleh pengusaha galian C berinisial KS, yang diduga bersekongkol dengan sindikat mafia tanah di desa tersebut. Warga yang kebingungan harus mengadu ke mana akhirnya menghubungi Lembaga Garda Tipikor Indonesia Buleleng Bali,” tambah Budiasa.

Budiasa berharap APH atau Polres Buleleng Polda Bali terus mengusut kasus ini hingga tuntas, mengingat keresahan masyarakat yang semakin meningkat akibat aktivitas galian C tanpa izin tersebut.

“DPC Garda Tipikor Indonesia Buleleng Bali siap mengawal aduan masyarakat (Dumas) demi tegaknya hukum dan keadilan,” pungkas I Gede Budiasa. (*)

“Implementasi saat ini situasi betul-betul baik, kondusif dan terselenggara dengan lancar,” kata Trunoyudo dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (22/5/2024).

Jenderal polisi bintang satu itu menjelaskan, Polri bertindak sesuai arahan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo kepada Kepala Operasi (Kaops) Puri Agung 2024 Komjen Pol. Fadil Imron untuk melaksanakan Operasi Puri Agung 2024 mengamankan Forum Air se-dunia dapat berlangsung dengan aman dan terkendali.

Keberhasilan dalam pengamanan ini, kata dia, tidak terlepas dari kesiapan yang dilakukan Polri, mulai dari perencanaan, menyiapkan tahapan-tahapan pengamanan secara matang, termasuk manajemen risiko dalam operasi kepolisian, dan bagaimana cara mengantisipasinya.

“Dan konsep Operasi Puri Agung 2024 ini secara operasional terpadu, sinergi antara Paspampres, TNI, kemudian juga ada stakeholders lainnya,” kata Trunoyudo.

Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu juga menyampaikan, sejumlah delegasi menyampaikan apresiasi atas keramahan dalam pengamanan yang diberikan.

Menurut dia, keramahan ini merupakan implementasi dari budaya yang tercipta di Bali, peran tokoh masyarakat dan tokoh agama serta masyarakat Bali yang memberikan pengertian.

“Beberapa apresiasi dari beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama toko adat di Bali, termasuk delegasi dan beberapa kementerian, lembaga dengan keramahan tentu keramahan ini juga berasal dari masyarakat Bali yang memberikan suatu pengertian dan kemudian menjadi budaya, ramah tamah sehingga delegasi merasa nyaman,” katanya.

Selain itu, Polri juga memiliki pengalaman dalam mengamankan agenda internasional yang berlangsung di Indonesia, seperti KTT G-20 tahun 2022, kemudian KTT ASEAN di Labuan Bajo dan Jakarta, pengamanan Moto GP Di Mandalika, dan masih banyak lainnya.

“Ini menjadi tugas pokok dan fungsi Polri menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat,” katanya.

Selama World Water Forum ini Polri melaksanakan Operasi Puri Agung 2024 melibatkan 5.791 personel gabungan berasal dari Mabes Polri, Polda Bali, Polda Jawa Timur dan Polda Nusa Tenggara Barat.

Kesuksesan Operasi Puri Agung 2024 juga didukung oleh Posko Kendali yang bertugas mengontrol dan mengatur segala pergerakan personel pengamanan sehingga menjadi dinamis saat bertugas.

“Wujud dari implementasi sinergi ini tentu hasilnya aman, lancar dan tidak terlepas dari kearifan lokal, jadi treatment secara khusus kami juga sinergi, melalui posko kendali ada dinamisator,” kata Trunoyudo.

Pertama, kata Mendagri, memastikan solidaritas dan inklusivitas di antara seluruh negara dan pemangku kepentingan terkait air. Mendagri menekankan, Forum Air Dunia ke-10 harus mendorong upaya inovatif untuk menjamin keberlanjutan sektor air.

“Kita harus terus memberikan hasil nyata terkait pengelolaan sumber daya air terpadu, serta akses terhadap air minum yang bersih dan aman serta sanitasi yang memadai,” kata Mendagri saat memimpin pertemuan tingkat menteri tersebut.

Kedua, lanjut Mendagri, membangun sinergi dalam berbagai proses yang terkait dengan pengelolaan air. Untuk itu, dalam Forum Air Dunia ke-10 ini, ia meminta keterlibatan seluruh pihak, mulai dari tingkat internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tingkat regional, nasional, bahkan hingga tingkat lokal. Proses-proses ini akan memastikan implementasi nyata dari target dan tujuan global terkait air, termasuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) tahun 2030.

Ketiga, sambung Mendagri, mengarahkan komitmen politik yang membawa hasil nyata. Mendagri menegaskan, pemerintahan di seluruh dunia perlu menjalankan dengan sungguh-sungguh apa yang diucapkan, dan mengubah diskusi menjadi tindakan. Pembuatan kebijakan yang efektif dan komitmen jangka panjang terhadap solusi air akan menentukan keberhasilan pembahasan saat ini dan seterusnya.

“Oleh karena itu, Forum Air Dunia ke-10 harus menjadi mercusuar, yang memandu jalan kita menuju kerja sama yang inklusif, berdampak, dan saling menguntungkan, untuk melindungi generasi mendatang,” ujarnya.

Mendagri juga menyampaikan, permasalahan air tidak hanya menjadi tanggung jawab para profesional dan akademisi, namun juga memerlukan kepemimpinan yang kuat dari para pembuat kebijakan, yang menekankan bahwa air bersifat politis.

“Ini adalah saat yang mendesak bagi umat manusia, karena pemerintah harus menunjukkan solidaritas dan berkolaborasi dalam mengatasi krisis air,” tuturnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam acara pembukaan menyampaikan, suatu kehormatan bagi Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah Forum Air Sedunia (WWF) ke-10 untuk meneguhkan komitmen bersama dan merumuskan aksi nyata pengelolaan air yang inklusif dan berkelanjutan. Presiden menegaskan, tanpa air tidak ada makanan, tidak ada perdamaian, dan tidak ada kehidupan. Oleh sebab itu, air harus dikelola dengan baik karena setiap tetesnya sangat berharga.

“Sebagai negara dengan luas perairan yang mencapai 65 persen, Indonesia kaya kearifan lokal dalam pengelolaan air. Mulai dari sepanjang garis pantai, pinggiran aliran sungai, sampai tepian danau. Masyarakat kami memiliki budaya terhadap air, salah satunya adalah sistem perairan subak di Bali, yang dipraktikkan sejak abad kesebelas yang lalu dan diakui sebagai warisan budaya dunia,” ungkapnya.

Presiden melanjutkan, bagi masyarakat Bali, air adalah kemuliaan yang mengandung nilai-nilai spiritual dan budaya yang harus dikelola bersama-sama. Hal tersebut sejalan dengan tema WWF ke-10 yaitu “Air Bagi Kemakmuran Bersama”. Tema ini dapat dimaknai menjadi tiga prinsip dasar, yaitu menghindari persaingan, mengedepankan pemerataan dan kerja sama inklusif, serta menyokong perdamaian dan kemakmuran bersama.

“Di mana ketiganya hanya bisa terwujud dengan sebuah kata kunci, yaitu kolaborasi. Di Indonesia kolaborasi telah menjadi kunci keberhasilan dalam merestorasi Sungai Citarum, serta pengembangan energi hijau, solar panel terapung di Waduk Cirata yang menjadi terbesar di Asia Tenggara dan ketiga di dunia,” tuturnya.

Presiden berharap dunia bisa bergandengan tangan secara berkesinambungan untuk dapat memperkuat komitmen kolaborasi dalam mengatasi tantangan global terkait air. Sebab, air adalah sumber kehidupan, air merupakan simbol keseimbangan dan keharmonisan. Namun ketika tidak dikelola dengan baik, juga bisa menjadi sumber bencana.

“Bisa kita bayangkan, dari 72 persen permukaan bumi yang tertutup air, hanya 1 persen yang bisa diakses dan digunakan sebagai air minum dan keperluan sanitasi. Bahkan di tahun 2050, 500 juta petani kecil sebagai penyumbang 80 persen pangan dunia diprediksi paling rentan mengalami kekeringan,” tandasnya.

Sebagai informasi, selain Presiden Joko Widodo dan jajaran menteri, pembukaan KTT World Water Forum ke-10 di Bali tersebut turut dihadiri oleh CEO Tesla Elon Musk, Head of The Government of the Kingdom Morocco H. E. MR. Aziz Akhannouch, dan President of The World Water Council Loïc Fauchon. Berdasarkan siaran pers Tim Media dan Komunikasi WWF ke-10, forum air terbesar dunia tersebut akan dihadiri sebanyak 13.448 orang dari 148 negara. Adapun delegasi VVIP terdiri dari 8 kepala negara dan wakil kepala pemerintahan, 3 utusan khusus, dan 38 menteri.

(*/Rendy)

Seremoni mulai bergulir pukul 08.30 hingga 10.30 WITA bertempat di Mangunpura Hall BICC Bali. Kegiatan dibuka dengan pertunjukan seni kolaborasi musik orkestra, tari, paduan suara.

Agenda berlanjut pada penyampaian pidato dari pebisnis asal Amerika Serikat Elon Musk selama 10 menit mulai pukul 09.03 WITA dan dilanjutkan dengan penyampaian pidato dari President World Water Council, Loic Fauchon.

Pembukaan WWF juga dirangkai dengan tayangan Video of King Hasan II Great World Water Prize sebagai visualisasi dukungan perlindungan dan pelestarian sumber daya air, peningkatan pengelolaan, penggunaan kembali air limbah, serta peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat.

Video King Hasan II Great World Water Prize dirangkai dengan penyampaian pidato Menteri Peralatan dan Air Maroko, Nizar Baraka sebagai bagian dari upacara khusus.

Terdapat juga prosesi pemberian penghargaan oleh President World Water Council kepada para pihak atas kontribusinya dalam penanggulangan masalah air.

Presiden Jokowi menyampaikan pidato pembukaan KTT WWF pada pukul 09.30 WITA. Selain itu juga ada laporan dari Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menlu Retno Marsudi.

Hadir sejumlah delegasi dalam seremonial pembukaan KTT WWF Ke-10 di antaranya Wakil Perdana Menteri (PM) Papua Nugini John Rosso, Utusan Khusus Belanda Meike van Ginneken, Presiden Majelis Umum PBB Dennis Francis, Utusan Khusus Prancis Barbara Pompili, dan Utusan Khusus Persatuan Emirat Arab Suhail Mohamed Al Mazroui.

Selain itu juga hadir Wakil PM Malaysia Dato Sri Haji Fadillah Bin Haji Yusof, Utusan Khusus yang juga Presiden Hungaria 2012-2022 János Áder, PM Tajikistan Qohir Rasulzoda, Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, Presiden Fiji Ratu Wiliame Maivalili Katonivere, dan Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga Perwakilan Presiden International Parliamentary Union (IPU).

Usai pembukaan, dilanjutkan dengan interface meetings bersama penanggung jawab proses politik, tematik, dan regional, serta pertemuan bilateral.

Sementara itu, Nusa Dua Hall, Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) juga akan menjadi lokasi Opening Fair and Expo. Fair and Expo Kegiatan serupa juga akan diselenggarakan di beberapa lokasi lainnya seperti BICC, Bali Collection Nusa Dua dan Pantai Kuta pada 20- 25 Mei 2024.

Direktur Polairud Polda Bali Kombes Ponadi mengatakan pihaknya selain mengerahkan personil juga alat material khusus (almatsus). “Jadi ada kapal-kapal kita dan diback-up oleh Korpolairud Barhakam Polri. Ada 2 kapal yang ikut terlibat kegiatan termasuk juga pesawat helikopter ada 3 unit diback-up dalam rangka untuk pengamanan kegiatan World Water Forum ke-10 di Bali ini.,” kata Ponadi dalam keterangan, Sabtu (18/5/2024).

Dirinya menerangkan, dalam rangka pengamanan event internasional ini, Ditpolairud Polda Bali juga berkoordinasi dengan TNI maupun Basarnas. Titik-titik pengamanan dengan menggunakan kapal, sambung Ponadi yakni di bawah kolong tol, kemudian pantai dan perairan Nusa Dua Bali.

Selain itu, pihak kepolisian juga melakukan patroli di wilayah pelabuhan-pelabuhan penyebrangan seperti Gilimanuk, Padangbai dan lainnya. ‘Itu titik-titik penyebrangan untuk antisipasi masuknya orang-orang dari luar Bali, antisipasi pelaku-pelaku pidana, kita berkolaborasi, kita berkoordinasi dengan satuan wilayah setempat ,” ujarnya.

Sementara beberapa sambung Ponadi, helikopter juga di tempatkan di dekat kegiatan World Water Forum berlangsung. Helikopter jenis Dolphin ini kata dia, digunakan dalam situasi darurat. Misalnya, jika ada delegasi yang membutuhkan penanganan medis dapat menggunakan heli untuk ke rumah sakit terdekat.

Ia menambahkan, para personil juga telah dilengkapi alat-alat komunikasi seperti HT, Podium dan juga aplikasi-aplikasi seperti SOT. Dengan perlengkapan tersebut, anggota bisa melaporkan situasi yang ada di lapangan ke Posko Command Center 91.

“Kita terkoneksi dengan posko, yang sewaktu-waktu Posko kontak dengan anggota di lapangan bisa melaporkan langsung di lapangan,” ucapnya. (*/GM)