Pada kesempatan itu, jajaran APKASI melaporkan hasil pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) VI yang telah digelar di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Munas tersebut menghasilkan kepemimpinan baru dengan terpilihnya Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, sebagai Ketua Umum APKASI periode 2025–2030.

Dalam audiensi tersebut, Bursah turut meminta masukan dan arahan dari Mendagri terkait arah kepemimpinan dan penguatan peran organisasi ke depan. Mendagri pun menyampaikan bahwa pembentukan kepengurusan merupakan kewenangan Ketua Umum terpilih bersama tim formatur.

“Nanti ketua akan membentuk formasi kepengurusan yang lebih detail, dan nanti setelah selesai biasanya akan ada pelantikan. Dan nanti, ketika waktunya pas, saya insyaallah akan hadir melantik APKASI dengan pengurus yang baru ini, resmi menjadi pengurus untuk lima tahun ke depan,” katanya.

Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan diskusi terbuka. Sejumlah isu aktual turut dibahas, termasuk tantangan dalam membangun tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Dalam hal ini, Mendagri menekankan pentingnya penguatan integritas kepala daerah guna mencegah praktik korupsi yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat dan menghambat proses pembangunan.

Mendagri juga menyoroti pentingnya sinergi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mengawal pelaksanaan program-program prioritas nasional yang strategis. Ia menegaskan bahwa kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya bersama mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui Asta Cita.

APKASI, menurut Mendagri, memiliki peran penting sebagai mitra Kemendagri dalam menjembatani komunikasi antara pusat dan daerah. APKASI juga dinilai berkontribusi dalam mendorong implementasi berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan agenda strategis lainnya.

“Saya berharap kita bisa bekerja sama, berinovasi, menyuarakan aspirasi kepentingan daerah, sekaligus juga APKASI bisa menjembatani bukan hanya pusat-daerah, tapi juga dengan pemerintah, dengan asosiasi, DPRD-nya, dan lain-lain,” ungkapnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah kepala daerah, di antaranya Bupati Bandung Dadang Supriatna, Bupati Pati Sudewo, Bupati Sambas Satono, Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad, Bupati Blora Arief Rohman, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, serta Direktur Eksekutif APKASI Sarman Simanjorang.

(*/Rendy)

Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Mesuji dengan Kementerian Transmigrasi dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Elfianah diterima langsung oleh Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, di Gedung Kementerian Transmigrasi RI, Jakarta.

Kedua pihak membahas berbagai program strategis, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan kelembagaan di kawasan transmigrasi Kabupaten Mesuji.

Bupati Elfianah menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Transmigrasi selama ini.

“Kami berharap kerja sama ini dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam pengembangan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat,” ujarnya.

Menteri Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan komitmen kementeriannya untuk mendukung pembangunan di Mesuji.

“Kami akan terus mendorong program-program yang meningkatkan kualitas hidup para transmigran, termasuk melalui pelatihan keterampilan dan akses permodalan,” kata Menteri Iftitah.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat mempercepat realisasi berbagai program prioritas di Kabupaten Mesuji, sekaligus mempererat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat transmigran.

(Dinas Kominfo Mesuji/okt).

Dalam sambutannya saat menerima audensi Taruna AAU, Danlanud menyampaikan pesan-pesan penting kepada para taruna sebagai calon pemimpin masa depan. Danlanud menekankan pentingnya memahami dan menghayati sebelas asas kepemimpinan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di masa depan.

“Sebagai pemimpin, tidak cukup hanya memberi contoh, tetapi juga harus menjadi contoh bagi yang dipimpin,” tegas Kolonel Alfian.

Danlanud juga mengingatkan para taruna untuk senantiasa beribadah sesuai keyakinan masing-masing dan menjaga kesehatan agar tetap prima dalam menghadapi tantangan yang ada.

“Harapan saya, kelak kalian dapat menjadi pemimpin yang baik dan turut berkontribusi dalam mengisi era Indonesia Emas 2045,” pungkas Danlanud.

Kegiatan audiensi ini menjadi momen penting untuk memotivasi para taruna dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masa depan serta memperkuat semangat kepemimpinan yang berkualitas.

Hadir pada acara ini Pengurus PIA Ardhya Garini Cabang 4/D.I Lanud Husein Sastranegara dan Taruna AAU yang melaksanakan Cuti pendidikan di wilayah Bandung. (*)

Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat kerja sama antara Lanud Husein Sastranegara dan Universitas Nurtanio dalam bidang pengembangan pendidikan. Dalam audiensi tersebut, kedua belah pihak membahas peluang kolaborasi dalam program-program yang dapat meningkatkan sinergi antara Lanud Husein Sastranegara dan lembaga pendidikan tinggi.

Komandan Lanud Husein Sastranegara, Kolonel Alfian, S.E., M.Han., mengungkapkan pentingnya pendidikan. “Kami berharap melalui audiensi ini, kami dapat mempererat silaturahmi dan berkontribusi dalam pengembangan pendidikan,” ungkap Danlanud Husein.

Sementara itu, Rektor Unnur, Marsma TNI Prof. Dr. Rudy Agus Gemilang Gultom, M.Sc., CEH., CiQaR., IPM., ASEAN Eng., menyambut baik audiensi Danlanud Husein Sastranegara. “Universitas Nurtanio memiliki komitmen untuk terus mengembangkan kualitas pendidikan dan riset di bidang penerbangan. Kerja sama dengan Lanud Husein Sastranegara akan menjadi kesempatan berharga bagi mahasiswa kami untuk belajar lebih dalam tentang dunia penerbangan dan teknologi,” ujar Rektor Unnur. (*)

Dalam pertemuan yang berlangsung santai dan penuh kekeluargaan tersebut, Wisnu Bawa Tenaya menjelaskan sejarah Mahasabha di Surabaya sampai Mahasabha XII di Hotel Sultan, Jakarta.

Sekretaris Sabha Pandita, Ida Pandita Putra Nata Siliwangi yang turut hadir, dalam kesempatan tersebut menjelaskan konsep Sampradaya dalam Hindu, dan menjelaskan pentingnya menjadikan PHDI sebagai Majelis yang menjadi rumah besar bagi seluruh umat Hindu dari berbagai sekte, klan, sampradaya, suku, bangsa dan sebagainya. PHDI adalah milik seluruh umat Hindu Indonesia.

Hal senada ditegaskan oleh Mayjend TNI Purn Putu Sastra yang mewakili Sabha Walaka, bahwa dalam pertemuan beberapa waktu lalu bersama Dirjen Bimas Hindu dan juga perwakilan Menkopolhukam, tidak ada alasan lagi seharusnya untuk ribut-ribut PHDI, karena apa yang dipersoalkan sudah selesai, dan kondisi ini hanya akan merugikan umat Hindu seluruh Indonesia.

Sementara itu Ketua Bidang Hukum PH PHDI Pusat, Yanto Jaya SH pada kesempatan yang sama melaporkan proses hukum yang dijalani oleh PHDI. Bahwa posisi terakhir gugatan yang ditujukan kepada PHDI Mahasabha XII sedang dalam tahap kasasi setelah pada tingkat Pengadilan Negeri Jakbar dan Pengadilan Tinggi Jakarta, gugatan yang ditujukan kepada PHDI Mahasabha XII ditolak. Kabid Hukum juga menjelaskan bahwa pada kasus yang lain, Putusan Kasasi TUN 431 hanya membatalkan SK AHU yang diberikan pada PHDI Mahasabha XII karena menurut pertimbangan hakim masih terjadi sengketa organisasi. Hal ini samasekali tidak mempengaruhi kondisi riil, de facto bahwa PHDI yang mendapat pengakuan dari PHDI Provinsi adalah PHDI Mahasabha XII yang sejak Mahasabha Oktober 2021 sampai Agustus 2024 ini sudah mengesahkan dan melantik pengurus PHDI di 23 Provinsi.

Menkopolhukam Hadi Tjhajanto menyambut hangat kedatangan Pengurus PHDI Pusat, dan menyampaikan bahwa dalam beberapa kali kunjungan ke daerah beliau seringkali ikut mengamati dinamika PHDI. Dari hasil pengamatan langsung, Menko memastikan bahwa di daerah yang beliau kunjungi semua PHDI mengaku berada di bawah kepengurusan Wisnu Bawa Tenaya.

Menko juga menegaskan akan membantu agar dinamika di Tubuh PHDI selesai secepat mungkin. “Kita harapkan secepatnya terwujud rekonsiliasi” demikian disampaikan mantan Panglima tersebut.

Dalam audensi tersebut Wisnu Bawa Tenaya didampingi oleh beberapa pengurus lainnya, yaitu Ketua Bidang Ididologi dan Kesatuan Bangsa Mayjen TNI Purn. Kasim Genawi, Ketua Bidang Organisasi D. Sures Kumar, Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yanto Jaya, Ketua Bidang Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan I Wayan Kantun Mandara, Sekretaris Bid Hukum Ida Jaka, dan kepala Sekretariat PHDI Wayan Suyasa. (*)

Kabupaten Palas adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Kabupaten ini adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kabupaten Palas resmi berdiri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2007, tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2007, bersamaan dengan dibentuknya Kabupaten Padang Lawas Utara, menyusul RUU yang disetujui pada 17 Juli 2007. Ibu kota kabupaten ini adalah Sibuhuan. Dan tahun ini Kabupaten Padang Lawas berusia 17 tahun.

Tujuan silaturahmi Tim Pemekaran Palas meminta kepada Pj Bupati Palas ke depan SDM di palas dan Lebih Maju dari yg sebelumnya dan Setara dengan Kabupaten yang lain.

Turut hadir dalam Audiensi Tersebut Ketua Tim pemekaran, H. Ridho Harahap, SE, Sekretaris, Parmonangan Harahap, S.Pd dan tokoh tim pemekaran lainya. (081)