Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI), Tundra Meliala, menerima langsung anugerah gelar kehormatan dari raja sebagai bentuk penghargaan atas kiprahnya dalam dunia media dan pelestarian nilai-nilai kebudayaan bangsa.

Dengan prosesi adat yang berlangsung secara tertutup dan khidmat di jantung kediaman raja, Tundra kini resmi menyandang gelar Kanjeng Raden Ario (KRA). Sejak saat itu, namanya tercatat sebagai KRA. Ir. Tundra Meliala Wartonagoro, MM., dan menjadi bagian dari keluarga besar Keraton Surakarta.

“Saya sangat bersyukur dan merasa mendapat amanah mulia. Gelar ini bukan sekadar kebanggaan pribadi, tetapi bentuk tanggung jawab budaya. Saya akan terus menjadikan media sebagai alat pencerdas bangsa yang tetap menghargai akar tradisi,” ungkap Tundra dengan penuh haru usai penobatan.

Penganugerahan gelar ini merupakan bentuk pengakuan dari pihak keraton terhadap dedikasi dan integritas Ketum AMKI yang dinilai mampu menjembatani dunia modern, khususnya media digital, dengan nilai-nilai adat dan budaya lokal.

KRA. Samsul A. Wijoyonagoro, juru bicara resmi Karaton Kasunanan Surakarta, menegaskan bahwa proses pemberian gelar ini telah melalui pertimbangan adat yang ketat serta diskusi internal yang mendalam di lingkungan keraton.

“Ini bukan hanya soal kehormatan, tapi juga tentang harapan. Beliau adalah sosok pemimpin media yang berpikir kebangsaan dan menjunjung tinggi budaya. Gelar ini adalah bentuk penghormatan dari raja atas dedikasi beliau,” ujar KRA. Samsul.

Gelar KRA dalam adat Keraton Surakarta tidak diberikan secara sembarangan. Hanya individu yang dinilai memiliki jasa luar biasa, baik terhadap bangsa maupun Keraton, yang bisa mendapatkannya.

Dalam konteks ini, Ketum AMKI dipandang sebagai mitra strategis Keraton dalam membangun jembatan komunikasi budaya dan identitas bangsa melalui media.

Kini, KRA. Tundra Meliala bukan hanya dikenal sebagai pemimpin asosiasi media nasional, tetapi juga sebagai bagian dari bangsawan kehormatan yang memikul tanggung jawab budaya.

Momen ini menjadi pengingat bahwa di tengah derasnya arus konvergensi media dan digitalisasi, semangat pelestarian nilai-nilai luhur tidak boleh ditinggalkan. (red)

“Dengan adanya kegiatan MPLS ini diharapkan para peserta didik baru dapat mengenal apa yang ada di lingkungan sekolah baik itu lingkungan belajar, para pengajarnya yaitu bapak dan ibu guru, fasilitas yang tersedia, dan tentunya tata tertib yang berlaku di SMAN 53 Jakarta,” terang Ketua Komite Sekolah SMAN 53 Jakarta, Ir. Agung Karang saat ditemui di SMAN 53 Jakarta, Senin (14/7).

Dalam acara MPLS di SMAN 53 Jakarta AMKI (Asosiasi Media Konvergensi) bersama GPIB (Gerakan Pendidikan Indonesia Baru) menginformasikan kepada siswa hadir dalam program yang akan berjalan pendidikan Bahasa Jepang gratis untuk sekolah-sekolah di SMA Jakarta. Harapannya siswa didik SMAN Jakarta bisa mendapatkan program beasiswa Pendidikan Tinggi di Negeri Jepang. Program ini akan berkolaborasi dari media persahabatan Indonesia-Jepang Sakuraina dengan Kedubes Jepang di Jakarta, Gubernur DKI dan kementerian RI.

Siswa yang bisa mengikuti program beasiswa ini adalah siswa yang berprestasi dalam bidang akademik di sekolahnya dan telah menyelesaikan program pendidikan bahasa Jepang yang diselenggarakan di sekolah.

“Begitu bahagia dan antusiasnya siswa-siswi SMAN 53 Jakarta Timur dengan akan diadakannya program ini. Mereka sangat merasa terbantu untuk bisa mewujudkan impian melanjutkan kuliah di luar negeri,” ujar dicky dari perwakilan AMKI saat di wawancara di acara MPLS SMAN 53 Jakarta (14/7).

Sengaja kami hadir untuk memberikan informasi program ini pertamakali di SMAN 53 Jakarta Timur, karena begitu banyak prestasi di sekolah ini. SMAN 53 Jakarta Timur sebagai pionir Sekolah Laboratorium Pancasila, juga meraih penghargaan Adiwiyata Lingkungan Hidup. Tidak sedikit siswa-siswi di SMAN 53 berprestasi di dunia internasional. Begitu juga lulusan di SMAN 53 Jakarta Timur berhasil menjadi artis-artis terkenal dan berprestasi yang membanggakan menjadi Menteri koordinator Kabinet Merah Putih yaitu Bapak Zulkifli Hasan.

Begitu juga dengan organisasi GPIB menyambut baik kerjasama ini, karena dengan kegiatan ini siswa dan siswi mendapatkan pendidikan tambahan bahasa Jepang guna bekal mereka bisa melanjutkan pendidikan keluar negeri dan bekerja di Negeri Sakura.

“Ini adalah program yang positif dan sangat dibutuhkan, dimana saat ini siswa-siswi tidak sedikit merasa berat untuk melanjutkan kuliah. Banyak dari mereka tidak mampu untuk berkuliah karena faktor ekonomi. Bagi GPIB ini adalah salah satu program kami untuk mencerdaskan anak bangsa dan dapat bertarung di kancah dunia demi membawa kemajuan bangsa,” Jelas Ario Sekjen GPIB saat hadir untuk memberikan pemaparan mengenai bahaya narkoba dan judi online di SMAN 53 Jakarta Timur.

Melalui dukungan siswa dan siswi disekolah, Kepala Sekolah dan ketua-ketua komite sekolah di jakarta besar harapan bekal program pendidikan bahasa Jepang ini dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang maksimal untuk membawa generasi penerus Indonesia dapat hadir dan berprestasi Go Internasional.

Indonesia dan Jepang terus memperkuat dan mempererat kerja sama di bidang Pendidikan, Budaya dan Pariwisata. Jepang sendiri telah memberikan kontribusi signifikan terhadap proyek-proyek transportasi termasuk pengembangan sistem perkeretaapian, pengembangan sumber daya manusia dan program pelatihan, serta pertukaran pengetahuan di bidang teknologi.

Program ini akan diwadahi media-media yang bergabung di AMKI, khususnya media Sakuraina di dalam organisasi AMKI yang menjadi pioner media persahabatan Indonesia-Jepang melalui media online dan yang bisa berinteraksi langsung dengan menggunakan 3 bahasa yaitu bahasa Jepang, Inggris dan Indonesia. Agar segala infomasi dan pengetahuan dapat diakses masyarakat Indonesia dan Jepang bersama-sama. Selain itu AMKI bersama GPIB juga akan memberikan pembekalan pelatihan jurnalistik untuk pembekelan siswa-siswi di sekolah-sekolah yang mengikuti program tersebut dan melakukan event-event bersama untuk mempererat hubungan dan memperkenalkan budaya dan wisata Indonesia-Jepang. (*)

Selain itu turut menghadiri kegiatan pengukuhan tersebut adalah Bong Pin Sang, atau akrab disapa Bang Asen, pemilik portal berita media online seputarpublik.com & mediaanalisindonesia.com. Ia merasa bersyukur atas pengukuhan kepengurusan AMKI pada hari ini.

“Sebagai Pemilik perusahaan media, tentunya sangat senang dan bangga, karena di kepengurusan AMKI yang baru saja dikukuhkan terdapat dua orang dari tim Seputar Publik masuk dalam jajaran kepengurusan di AMKI,” ucap Asen.

Dirinya menambahkan, bahwa ia berkeyakinan kedepan media seputarpublik.com dan mediaanalisindonesia.com, bakal bisa mensejajarkan diri dengan media-media yang sudah lebih dulu eksis, saya yakin akan pentingnya kolaborasi dan sinergi dalam memajukan industri media.

“Di tengah dinamika arus informasi yang terus berkembang pesat, tantangan dan peluang yang kita hadapi semakin kompleks. Oleh karena itu, saya berharap partisipasi aktif kita dalam organisasi AMKI ini sebagai sebuah keharusan, bukan sekadar pilihan, dan tentunya ini harus di dukung juga oleh semua jajaran divisi, khususnya di internal perusahaan kita masing-masing,” lanjut Asen.

Kekompakan dan kebersamaan didalam lingkungan pekerjaan kita sendiri adalah modal dasar dalam membangun sebuah perusahaan.

“Saya berharap, dengan bergabungnya seputarpublik.com dan mediaanalisindonesia.com dapat memberikan kontribusi dalam memberikan informasi yang baik kepada masyarakat,” pungkas Asen.

Seperti diketahui, Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) baru saja dikukuhkan dalam sebuah acara yang digelar di Jakarta. Pengukuhan ini dirangkaikan dengan Seminar Nasional bertajuk “Prospek Industri Media di Tengah Terpaan Disrupsi Media Sosial: Mari Kita Cari Solusi” yang menghadirkan narasumber dari kalangan pakar media dan komunikasi digital.

Dalam struktur kepengurusan yang dilantik, Ir. Tundra Meliala, M.M, GRCE ditetapkan sebagai Ketua Umum AMKI Pusat, sementara Dadang Rahmat, S.H. menjabat sebagai Sekretaris Jenderal. Posisi Dewan Pengawas AMKI dipercayakan kepada Marsdya TNI (Purn) Dede Rusamsi, yang dikenal luas sebagai tokoh komunikasi strategis. Turut hadir Dr. Eng. Hery Budiarto yang menjabat sebagai Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga Kehumasan. (hel)

Momen ini menjadi tonggak penting bagi AMKI dalam mengonsolidasikan kekuatan media lintas platform menuju ekosistem komunikasi terintegrasi di era digital.

Prosesi pengukuhan ditandai dengan penyerahan bendera pataka oleh Ketua Dewan Pengawas (Dewas) AMKI, Marsekal Madya TNI (Purn.) Dede Rusamsi, kepada Ketua Umum AMKI Pusat, Tundra Meliala. Sebelumnya, seluruh pengurus membacakan ikrar yang dipimpin langsung oleh Dede Rusamsi sebagai simbol komitmen kolektif.

Dalam susunan kepengurusan tersebut, Tundra Meliala didampingi Sekretaris Jenderal Dadang Rachmat, Bendahara Umum Umi Sjarifah, serta para pengurus lainnya dari berbagai latar belakang media cetak, elektronik, daring, dan multimedia.

Tundra mengucapkan terima kasih atas dukungan para tamu undangan dan menegaskan pentingnya semangat kolaborasi. “Hari ini adalah momen bersejarah bagi AMKI. Prinsip kami adalah gotong royong dan kolaborasi. Kami ingin menyatukan pandangan untuk bersama-sama membangun dan memajukan AMKI,” ujar Tundra, dalam sambutannya.

Ia menekankan bahwa AMKI hadir sebagai satu-satunya asosiasi media di Indonesia yang menyatukan seluruh bentuk media dalam satu ekosistem berbasis kolaborasi dan konvergensi digital. “AMKI sebagai langitnya dari para bintang yang bersinar,” kata alumnus PPRA Lemhannas Angkatan 51 itu dengan semangat.

Sementara itu, Ketua Dewas AMKI, Dede Rusamsi, turut mengapresiasi semangat pengurus baru. “AMKI diharapkan menjadi organisasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan para pengusaha dan pemilik media,” jelas purnawirawan TNI lulusan AAU 1981 yang pernah menjabat Kasum TNI tersebut.

Ketua Dewas AMKI, Dede Rusamsi, turut mengapresiasi semangat pengurus baru. “AMKI diharapkan menjadi organisasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan para pengusaha dan pemilik media,” ujar purnawirawan TNI lulusan AAU 1981 yang pernah menjabat Kasum TNI tersebut.

Ucapan selamat juga disampaikan Ketua Dewan Penasihat PWI Pusat, Irjen Pol. (Purn.) Dr. H. Anton Charliyan. “Luar biasa. Selamat dan sukses untuk AMKI. Dipimpin oleh sosok-sosok muda yang energik dan penuh semangat,” ujar lulusan Akpol 1984 yang pernah menjabat Kadiv Humas Polri, yang turut memimpin doa dalam suasana penuh kebersamaan.

Sejumlah tokoh nasional dan internasional turut hadir, di antaranya Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) Heru Setiawan, Plt Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Yevheniia Shynkarenko, Konsul Kehormatan Nepal Bally Saputra Datuk Janosati, Duta Besar Republik Demokratik Timor Leste untuk Republik Indonesia Roberto Sarmento de Oliveira Saores, Ir Pushubad Brigjen TNI Indra Gumay Fitri, dan Asdep Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa, Novan Ivanhoe Saleh.

Hadir juga dalam aacara ini, Dewas AMKI Carrel Ticualu beserta para advokat dari “Law Firm Cartic & Co”, Dewan Penasihat Suwandi SE, Dewan Pakar Hukum Heru Riyadi SH.,MH, para mahasiswa dan tamu undangan lainnya. Kehadiran mereka turut memperkuat legitimasi dan arah strategis kepengurusan baru AMKI Pusat.

Acara yang dipandu pembawa acara Anita Fitria ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang menjadi fondasi sinergi AMKI ke depan. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Seminar Nasional bertajuk “Menatap Media Konvergensi di Masa Depan” yang dimoderatori Algooth Putranto dan menghadirkan dua pakar media digital: Taufan Hariyadi dan Rully Nasrullah.

Sebagai bentuk apresiasi, Pengurus AMKI Pusat bersama ketua panitia acara, Budi Nugraha dan wakilnya Simon Leo Siahaan, menyampaikan ucapan terima kasih kepada para mitra dan sponsor yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, antara lain Bank Tabungan Negara (BTN), University of Jakarta International, Cartic & Co Law Office, Kedaung, dan lainnya.(*/hel)

Pengukuhan dilakukan langsung oleh Dewan Pengawas AMKI, Marsdya TNI (Purn) Dede Rusamsi, yang menandai lahirnya sebuah aliansi strategis bagi media cetak, elektronik, daring, hingga multimedia.

Ketua Umum AMKI, Ir. Tundra Meilala, M.M., GRCE, dalam pidatonya menyampaikan visi besar asosiasi ini: menjadi payung bersama yang menaungi seluruh pelaku media, memperkuat solidaritas, dan menjawab tantangan zaman melalui kolaborasi.

“AMKI bukan sekadar organisasi. Ini adalah rumah besar bagi seluruh media. Di sinilah kita menyatukan kekuatan, membangun komunikasi, dan tumbuh bersama di tengah arus konvergensi digital,” ujar Tundra dengan penuh semangat.

Menurutnya, AMKI akan fokus pada edukasi teknologi, pelatihan inovatif, dan pendampingan adaptasi digital. Tujuannya jelas: memastikan media Indonesia tetap relevan, tangguh, dan mampu bertransformasi.

“Kami akan hadir di tengah kebutuhan industri yang terus bergerak. Melalui pendekatan konvergensi, kita akan belajar, berinovasi, dan saling menguatkan,” tambahnya.

Tundra bahkan menggambarkan AMKI sebagai “langit” yang menaungi para “bintang” media—simbol dari semangat kebersamaan dan cahaya kolaborasi di tengah dinamika industri yang penuh tantangan.

Pengukuhan ini menandai dimulainya era baru: ekosistem media yang inklusif, progresif, dan saling terhubung. Di sinilah masa depan media Indonesia dibentuk—bersama, bukan sendiri-sendiri. (*)

Sekjen Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat

Pilar Demokrasi Hadapi Tantangan

Media, yang merupakan salah satu pilar fundamental demokrasi, sedang menghadapi tantangan yang berat. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan banyak perusahaan media dari beragam platform—cetak, digital, hingga multimedia—tutup usaha.

Keterpurukan mereka bukan disebabkan oleh ketidakrelevanan, melainkan oleh kenyataan yang semakin tidak mendukung: turunnya pendapatan iklan, tekanan dari dunia digital, dan penerapan kebijakan efisiensi oleh pemerintah yang berdampak langsung pada pendapatan media.

Ironisnya, situasi ini muncul saat masyarakat justru semakin membutuhkan informasi yang tepat dan bebas dari kepentingan. Sebuah demokrasi yang sehat membutuhkan media yang aktif, bukan yang terpuruk. Namun saat ini, kita melihat pilar ini mulai goyah.

Penyebab Krisis Media

Salah satu penyebab krisis ini adalah kebijakan pemerintah untuk efisiensi anggaran, terutama terkait belanja iklan dan sosialisasi program.

Pemerintah pusat dan daerah mulai beralih ke saluran komunikasi mereka sendiri—media sosial resmi, saluran YouTube, serta situs web lembaga. Di satu sisi, ini memang menciptakan efisiensi. Namun di sisi lain, langkah tersebut memicu dampak negatif yang besar bagi ekosistem pers nasional.

Perusahaan media kehilangan salah satu sumber pendapatan yang penting. Banyak yang tidak lagi mampu menutupi biaya operasional dan terpaksa memotong gaji, merampingkan jumlah staf redaksi, bahkan memecat jurnalis mereka. Dan kondisi ini bukan hanya dialami oleh media-media kecil, tetapi juga media besar.

Siapa Peduli Saat Media Gulung Tikar?

Ketika media tutup dan jurnalis kehilangan pekerjaan mereka, siapa yang peduli? Apakah masyarakat merasa kehilangan? Apakah pemerintah menyadari bahwa sebuah suara independen telah lenyap?

Sayangnya, kesadaran tentang hal ini masih rendah. Padahal, setiap kali sebuah media tutup, kita kehilangan kesempatan untuk mengkritik, kehilangan kontrol sosial, dan kehilangan pandangan transparansi terhadap kekuasaan. Dalam jangka panjang, ini merupakan kerugian besar bagi demokrasi dan masyarakat itu sendiri.

Media Konvergensi sebagai Solusi

Di tengah situasi yang suram ini, media konvergensi muncul sebagai salah satu solusi yang strategis. Konvergensi media adalah proses penyatuan berbagai platform—cetak, radio, televisi, digital, dan bahkan media sosial—dalam satu ekosistem yang terpadu. Ini bukan hanya terkait teknologi, tetapi juga tentang efisiensi, kerjasama, dan peningkatan daya saing.

Media konvergensi adalah proses integrasi atau penggabungan berbagai bentuk media—seperti media cetak, radio, televisi, media daring (online), dan media sosial—dalam satu sistem atau platform terpadu, baik dari sisi konten, teknologi, maupun organisasi.

Dengan konvergensi, pemilik media tidak perlu lagi mengelola banyak unit yang saling tumpang tindih. Redaksi dapat digabungkan, distribusi dapat diintegrasikan, dan konten dapat diproduksi melintasi berbagai platform. Hal ini membuka kesempatan untuk efisiensi sekaligus memperluas akses audiens dan pasar.

Konvergensi juga memungkinkan kerjasama antar perusahaan media. Di tengah keterbatasan, solidaritas menjadi kunci. Dengan bergabung dalam asosiasi, berbagi teknologi, sumber daya, dan ruang iklan, media dapat bertahan dan bahkan berkembang.

Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) hadir sebagai respons terhadap tantangan ini. AMKI mengajak integrasi media dalam semangat kolaborasi dan inovasi, sehingga pemilik dan pelaku bisnis media bisa mempertahankan keberadaannya, menciptakan model bisnis baru, dan terus menjalankan perannya sebagai pengawal demokrasi.

Penutup

Perubahan tidak dapat dihindari. Namun, krisis dapat dihadapi dengan strategi yang tepat. Media konvergensi merupakan alternatif yang logis dan realistis di tengah tantangan yang menerpa industri media saat ini.

Sudah saatnya pemilik media, pemerintah, dan masyarakat memahami bahwa menyelamatkan media bukan hanya soal menyelamatkan bisnis, tetapi juga melindungi demokrasi.

Media konvergensi bukan pilihan, tapi keharusan. Bersama AMKI, mari bangkit dan berinovasi.

Kisah Nabi Ibrahim AS yang rela mengorbankan putranya, Ismail, demi perintah Tuhan, selalu menjadi pelajaran tentang ketaatan, keikhlasan, dan solidaritas. Setiap potongan daging kurban yang dibagikan ke tangan-tangan yang jarang menikmati lauk mewah adalah perwujudan nyata dari semangat berbagi. Namun, jika kurban adalah simbol kesiapan melepaskan sesuatu yang dicintai demi kebaikan yang lebih besar, maka wartawan pun sejatinya berkurban—setiap hari.

Antara Tugas dan Tekanan

Menjalani profesi wartawan di era digital bukan sekadar soal menulis berita. Ini tentang menavigasi badai tekanan, ancaman, dan kehilangan. Berdasarkan catatan, sepanjang 2024, sedikitnya 56 kasus kekerasan terhadap jurnalis terjadi, mulai dari intimidasi, peretasan, hingga kekerasan fisik. Dalam banyak kasus, para pelaku berasal dari kalangan aparat, elite politik, hingga buzzer digital yang tak menyukai laporan investigatif.

Ini belum termasuk tekanan ekonomi. Seiring peralihan iklan dari media cetak ke platform digital seperti Facebook dan Google, pendapatan industri media menyusut drastis. Laporan Reuters Institute 2024 menyebutkan bahwa lebih dari 60 persen pendapatan iklan digital di Indonesia kini diserap oleh dua raksasa digital tersebut, meninggalkan media lokal dan nasional dalam tekanan berat.

Konsekuensinya? PHK massal. Dalam tiga tahun terakhir, beberapa grup media besar di Indonesia terpaksa memangkas ratusan pekerja, termasuk jurnalis senior yang kehilangan mata pencaharian di usia yang tak muda lagi. Dalam istilah yang lebih menyayat: mereka dipotong sebelum waktunya.

Ketika “Kurban” Bukan Lagi Simbol

Dalam konteks ini, berkurban bukan sekadar menyembelih hewan ternak. Wartawan mengorbankan waktu keluarga, energi, bahkan kadang nyawa, demi satu hal yang kerap dianggap sederhana: menyampaikan kebenaran. Tapi benarkah ini masih dimaknai sebagai bentuk ibadah sosial?

Seorang wartawan dari daerah konflik di Papua pernah berkata dalam sebuah forum media, “Kami tidak bisa ikut Idul Adha karena harus liputan kerusuhan. Tapi setiap hari kami merasa sedang berkurban, dan tak ada upah tambahan untuk itu”. Pernyataan itu diamini banyak rekan seprofesi di ruang diskusi yang sunyi setelahnya.

Dalam kondisi demikian, wartawan sejatinya menjalani makna pengorbanan seperti yang dicontohkan dalam Idul Adha: bukan hanya melepas, tapi juga menerima. Menerima risiko, menerima kritik, dan menerima ketidakpastian hidup demi sesuatu yang lebih besar: menjaga kewarasan publik.

Mencari Tebusan dan Harapan

Pengorbanan bukan tanpa tebusan. Wartawan yang tulus dan tekun bisa memetik kepuasan batin ketika liputannya menggugah perubahan. Ada kisah tentang jurnalis daerah yang liputannya soal korupsi dana desa membuat seorang kepala desa akhirnya ditangkap dan dana bantuan mengalir kembali ke warga.

Apresiasi semacam itu kini datang juga dari platform non-tradisional. Beberapa wartawan muda memanfaatkan Substack, YouTube, hingga Instagram untuk membangun kanal independen mereka sendiri—dengan ribuan pembaca loyal. Di sini, tebusannya tidak hanya berupa uang, tetapi juga ruang otonom dan kontrol editorial yang tidak dimiliki di redaksi konvensional.

Langkah adaptif ini menjadi penting di tengah merosotnya pendapatan media. Sebab, menurut kajian Google dan Deloitte (2023), media yang mengembangkan sistem langganan digital memiliki tingkat pertumbuhan pendapatan hingga 2,5 kali lipat dibanding yang masih mengandalkan iklan tradisional.

Dari Halaman Redaksi ke Halaman Sejarah

Ketika kita kembali merefleksikan Idul Adha, mungkin kita bisa melihat wartawan bukan hanya sebagai “penyampai berita,” tetapi juga sebagai penjaga nilai. Seperti Nabi Ibrahim yang menimbang antara cinta kepada anak dan ketaatan kepada Tuhan, wartawan pun menimbang antara keselamatan pribadi dan tanggung jawab publik.

Mereka tidak selalu memakai rompi pers. Tidak selalu tampil di televisi. Tapi mereka ada—di jalan, di desa, di ruang sidang, di wilayah bencana, atau di balik layar, menyunting naskah berita yang mungkin akan Anda baca esok hari.

Idul Adha, dengan seluruh semangat pengorbanannya, mengingatkan kita bahwa tidak semua kurban berupa daging. Sebagian kurban berwujud waktu, integritas, bahkan suara yang tetap ditulis meski tahu akan dibungkam.

Oleh: Tundra Meliala, Ketua Umum Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI)

Audiensi dihadiri oleh Ketua Umum AMKI Pusat Tundra Meliala, Sekretaris Jenderal Dadang Rachmat, Ketua Bidang Hukum Rukmana, Humas Herdiana, dan Bidang Organisasi dan Keanggotaan R. Ario Yuniarto. Dalam forum tersebut, pengurus AMKI memperkenalkan organisasi serta memaparkan bentuk-bentuk kolaborasi yang dapat dikembangkan bersama Pushubad.

Pada kesempatan itu, Tundra Meliala menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung TNI AD dalam memperkuat komunikasi publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Ia pun mengusulkan kerja sama produksi konten bersama seperti podcast, video dokumenter, artikel, hingga kampanye media sosial.

Tundra juga menawarkan pelatihan komunikasi digital bagi personel Pushubad, meliputi literasi media, strategi pemanfaatan media sosial, hingga manajemen krisis informasi. “AMKI memiliki jaringan media yang tersebar di berbagai platform cetak, daring, elektronik, hingga multimedia yang siap mendukung diseminasi informasi strategis TNI AD secara luas,” jelasnya.

Tundra menjelaskan, AMKI bukan hanya berkiprah di tingkat pusat, tetapi telah tumbuh dan tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia, termasuk hingga ke Papua Selatan. Ia menyebut, hal ini sebagai wujud nyata dari semangat inklusif dan nasionalis yang diusung oleh asosiasi tersebut.

“Kami percaya, kekuatan informasi harus merata hingga ke pelosok negeri. AMKI sudah hadir di banyak daerah, termasuk Papua Selatan. Dari timur Indonesia, matahari terbit dan menyinari seluruh nusantara. Itu pula semangat kami menjadi bagian dari kebangkitan komunikasi yang visioner, inklusif, dan membangun,” kata alumnus Lemhanas PPRA 51 itu dengan penuh optimisme.

Ia juga menyampaikan undangan kepada Kapushubad untuk menghadiri pengukuhan pengurus AMKI yang direncanakan akan digelar di Jakarta dalam waktu dekat. Dirinya menyebut bahwa kehadiran Kapushubad akan menjadi simbol kuat dukungan atas sinergi antara media dan institusi pertahanan.

Sambut Baik
Menanggapi hal itu, Kapushubad, Mayjen TNI Iroth Sonny Edhie, mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan inisiatif jajaran pengurus AMKI Pusat. Ia menyambut baik kehadiran asosiasi media tersebut dan mengapresiasi semangat kolaboratif yang ditawarkan. Lulusan Akademi Militer (Akmil) 1993 itu menegaskan bahwa komunikasi terbuka dan strategis sangat penting di era informasi saat ini. “Kami menyambut baik langkah ini sebagai bagian dari pembangunan sistem komunikasi pertahanan yang lebih adaptif dan modern,” ujarnya.

Dirinya menilai kerja sama tersebut sebagai jembatan penting dalam membangun pemahaman antara TNI AD dan masyarakat. Ia menekankan bahwa kolaborasi semacam ini harus dilandasi nilai pengabdian dan kepentingan nasional. “Kami siap menindaklanjuti inisiatif ini ke tahap berikutnya dalam waktu dekat,” pungkas jenderal bintang dua yang sebelumnya menjabat Komandan Pusat Sandi dan Siber TNI AD.

Hal senada disampaikan oleh Sekjen AMKI Pusat, Dadang Rachmat, dan Ketua Bidang Hukum AMKI Pusat, Rukmana. Keduanya menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara media dan institusi pertahanan guna menghadapi tantangan komunikasi di era digital saat ini. Dadang menyoroti kebutuhan komunikasi yang berkelanjutan dan strategis, sementara Rukmana menambahkan bahwa aspek hukum dan etika media harus menjadi fondasi agar informasi yang disampaikan tetap kredibel dan bertanggung jawab.

Sebagai penutup audiensi, kedua belah pihak saling bertukar cendera mata dan mengabadikan momen kebersamaan sebagai simbol dimulainya kolaborasi yang konstruktif. Kerja sama ini direncanakan akan ditindaklanjuti dalam bentuk nota kesepahaman (MoU), pelatihan bersama, dan program komunikasi publik lainnya.

Sebagai informasi, Pusat Perhubungan Angkatan Darat (Pushubad) merupakan badan pelaksana pusat TNI AD yang memiliki peran strategis dalam membangun sistem perhubungan dan komunikasi militer. Sementara itu, Asosiasi Media Konvergensi Indonesia atau disingkat AMKI merupakan wadah lintas platform media yang hadir untuk memperkuat literasi digital, menjunjung etika jurnalistik, serta mendorong peran media dalam pembangunan nasional yang inklusif dan bertanggung jawab.(*)

Audiensi ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum AMKI Pusat Tundra Meliala, Dewan Pengawas Marsdya TNI (Purn.) Dede Rusamsi, Sekretaris Jenderal Dadang Rachmat, Bendahara Umum Umi Sjarifah, Ketua Bidang Hukum Rukmana, dan Humas Herdiana.

Dari pihak Kemenko Polkam, turut hadir mendampingi Deputi Marsda TNI Eko Dono Indarto, Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa Novan Ivanhoe Saleh, Kabid Media Sosial dan Komunitas Erni Mustikasari, serta Kabid Media Massa dan Media Sosial Muhamad Burhan.

Dalam sambutannya, Marsda TNI Eko Dono Indarto menyambut hangat kehadiran AMKI. Ia menyatakan, pihaknya sangat terbuka terhadap kerja sama strategis dengan media konvergensi untuk menghadapi tantangan era digital.

“Kehadiran AMKI ini sangat bagus sekali untuk kami. Saya yakin, AMKI dikirim ke sini oleh Tuhan. Kami sudah merancang bentuk media gabungan untuk menangkal berbagai isu liar dan hoaks di media sosial. Kehadiran AMKI sangat tepat waktunya,” ujar alumnus Akademi Angkatan Udara (AAU) 1989 itu.

Menurutnya, sinergi antara Kemenko Polkam dan AMKI sangat dibutuhkan untuk membendung penyebaran informasi yang menyesatkan serta menciptakan ekosistem informasi yang sehat, edukatif, dan produktif.

“Kita harus bekerja sama untuk mengelola isu dan mencegah disinformasi. Saya lihat AMKI sudah sejalan dengan visi Polkam. Mari kita besarkan kerja sama ini agar Polkam bisa terus eksis dan tetap efisien dalam menjalankan perannya,” pria humanis yang pernah menjabat Gubernur AAU (2022 – 2023) itu.

Eko juga menambahkan bahwa AMKI akan diperlakukan layaknya tamu kehormatan dan diharapkan bisa menjadi mitra resmi dalam memperkuat komunikasi strategis pemerintah.

Ketua Umum AMKI, Tundra Meliala, memperkenalkan jajaran pengurus kepada Deputi dan berharap Kemenko Polkam dapat hadir dan memberikan dukungan dalam agenda pengukuhan AMKI secara resmi dalam waktu dekat. Ia juga menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Deputi Kemenko Polhukam dan seluruh jajaran.

“Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan ruang dialog yang diberikan. Kami percaya, kemitraan ini bukan sekadar kerja teknis, melainkan wujud pengabdian bersama bagi bangsa dan negara, dengan menjadikan informasi sebagai pilar penting dalam menciptakan masyarakat yang aman, cerdas, kritis, dan berkeadaban,” ucap Tundra.

Ia menekankan bahwa kerja sama ini adalah bagian dari upaya strategis untuk memperkuat sistem komunikasi nasional yang adaptif terhadap tantangan zaman.

“Semoga sinergi antara AMKI dan Kemenko Polhukam menjadi tonggak penting dalam membangun ekosistem informasi yang akurat, inklusif, dan bertanggung jawab. Kita ingin memastikan bahwa setiap informasi yang diterima masyarakat adalah informasi yang mencerahkan, bukan memecah-belah,” kata Alumni Lemhannas PPRA 51 itu penuh semangat.

Marsdya TNI (Purn.) Dede Rusamsi, sebagai Dewas AMKI, mengapresiasi pertemuan tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat komunikasi negara dengan rakyat melalui media nasionalis yang profesional.

“AMKI harus nasionalis. Media adalah garda ke-9 setelah delapan gatra kekuatan nasional yang selama ini dikenal. Ini kehormatan bagi kami, dan kami berharap bisa mendapatkan arahan dan bimbingan dari Kemenko Polkam,” tegas alumnus AAU 1981 itu.

Ia juga menyoroti tantangan dunia pers saat ini, salah satunya maraknya praktik penyalahgunaan profesi wartawan oleh oknum yang melakukan pemerasan dan aksi premanisme. “Kami ingin membedakan media profesional dengan oknum-oknum yang hanya mencoreng nama wartawan. AMKI hadir untuk membenahi dan mengangkat derajat pers yang berintegritas,” ucap pria kelahiran Tasikmalaya yang pernah menjabat Wagub Lemhannas RI (2013-2015) dan Kasum TNI (2015) itu.

Kolaborasi
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dadang Rachmat memaparkan program kerja AMKI, termasuk inisiatif untuk menjembatani kolaborasi antara Kemenko Polkam dan para pemilik media anggota AMKI.

“AMKI adalah asosiasi pemilik perusahaan media dari berbagai platform cetak, elektronik, dan digital. Kami juga memikirkan kesejahteraan para wartawan dan ingin menyiapkan program yang berkelanjutan agar media bisa dikelola secara profesional,” jelasnya.

“Kami di AMKI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun sistem informasi yang komprehensif dan adaptif, demi memperkuat stabilitas sosial dan politik Indonesia,” sambung Pemred Mitrapol itu.

Hal senada disampaikan oleh Bendahara Umum AMKI Pusat, Umi Sjarifah, yang turut menegaskan bahwa media konvergensi tidak lagi sekadar berperan sebagai penyampai berita, tetapi telah menjadi salah satu sumber data sosial-politik yang sangat penting. “Media hari ini bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga mata dan telinga bangsa. Dengan data yang tepat, framing yang cermat, dan monitoring isu yang akurat, negara bisa lebih siap menghadapi dinamika di lapangan,” tutur Umi.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Hukum AMKI Pusat, Rukmana, turut menyampaikan pentingnya media sebagai instrumen strategis dalam pemantauan opini publik dan sistem peringatan dini (early warning system).

“Melalui pemantauan media, pemerintah dan instansi terkait dapat mengidentifikasi isu-isu strategis yang sedang berkembang, termasuk sentimen masyarakat terhadap kebijakan tertentu. Ini sangat penting sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi konflik sosial dan instabilitas politik,” ungkap Mahasiswa Magister Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya) Jakata itu.

Audiensi antara Pengurus AMKI Pusat dan Deputi Kemenko Polkam berlangsung hangat dan penuh semangat kolaboratif. Pertemuan ditutup dengan sesi foto bersama yang mencerminkan semangat kebersamaan, sinergi, dan harapan akan kerja sama yang berkelanjutan. Dalam suasana yang santai namun penuh makna, kedua pihak saling mendoakan agar langkah-langkah strategis yang dirintis dapat memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara.(***)

Rombongan AMKI dipimpin langsung oleh Ketua Umum Tundra Meliala, bersama sejumlah pengurus, di antaranya Dewan Pengawas Carrel Ticualu, Bidang Hukum Rukmana, Victor, Dipranto Tobok Pakpahan, serta tim Humas Herdiana, Ario, dan Bambang Suranto.

Menurut Tundra Meliala, audiensi ini merupakan bentuk komitmen AMKI dalam memperkuat literasi hukum dan konstitusi di tengah masyarakat Indonesia yang semakin terkoneksi secara digital.

Rombongan AMKI Pusat diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK, Heru Setiawan. Turut mendampingi dalam audiensi tersebut, Kepala Biro Humas dan Protokol Pan Mohamad Faiz Kusuma, Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Andi Hakim, Kepala Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga Fitri Yuliana, serta Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan Intan Yuri Susanti.

Dalam pertemuan tersebut, Pengurus AMKI Pusat memaparkan berbagai inisiatif kolaboratif, seperti penyebaran konten edukasi hukum melalui jaringan media anggota AMKI, penyelenggaraan forum dialog publik, hingga sosialisasi putusan-putusan penting MK secara lebih mudah dipahami masyarakat.

“Melalui kerja sama ini, kami ingin memperluas jangkauan edukasi konstitusi, terutama ke daerah-daerah yang belum optimal tersentuh informasi hukum. Media bukan sekadar penyampai berita, tapi mitra strategis dalam membangun kesadaran konstitusional,” ujar Tundra Meliala.

Tundra berharap kerja sama ini membawa manfaat besar bagi MK, termasuk dalam meningkatkan literasi hukum publik, memperluas sosialisasi konstitusi hingga pelosok negeri, serta memperkuat citra dan transparansi Mahkamah sebagai penjaga marwah konstitusi.

“Audiensi ini menjadi langkah awal menuju sinergi kelembagaan antara MK dan AMKI, serta membuka peluang kolaborasi lebih luas antara institusi negara dan dunia media dalam memperkuat demokrasi berbasis konstitusi,” kata Alumni Lemhanas PPRA 51 itu.

Sambut Baik

Sekjen MK Heru Setiawan menyambut baik usulan tersebut. Ia menegaskan bahwa media memiliki peran penting dalam menyampaikan nilai-nilai konstitusi secara efektif kepada publik.

“Kami terbuka untuk berbagai bentuk kerja sama yang memberikan dampak positif bagi kesadaran hukum masyarakat. Kolaborasi dengan AMKI dapat menjadi jembatan antara MK dan rakyat secara lebih langsung dan akrab,” ujar Heru.

Pada kesempatan itu, Heru Setiawan menegaskan bahwa MK memiliki fungsi utama sebagai the guardian of the constitution (penjaga konstitusi ) guna memastikan tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Peran ini menjadi krusial dalam menjaga agar seluruh peraturan perundang-undangan dan praktik ketatanegaraan tetap sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945.

“Pancasila dan UUD 1945 adalah roh konstitusi kita, dan MK bertugas memastikan keduanya tetap menjadi pedoman dalam setiap pengambilan keputusan kenegaraan,” tegas peraih gelar Magister Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) dan Doktor dari Universitas Sebelas Maret (UNS) itu.

Kepala Biro Humas dan Protokol MK, Pan Mohamad Faiz Kusuma, juga merespons paparan mengenai potensi kerja sama yang disampaikan oleh Rukmana dari Bidang Hukum AMKI Pusat. Ia menyatakan bahwa sinergi antara lembaga negara dan media merupakan langkah strategis dalam membangun kesadaran hukum masyarakat secara lebih luas dan inklusif.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, kedua pihak sepakat untuk mengadakan pertemuan lanjutan yang akan membahas aspek-aspek teknis kerja sama secara lebih rinci. Pertemuan teknis tersebut akan menjadi fondasi dalam merumuskan bentuk kolaborasi yang konkret dan berkelanjutan antara Mahkamah Konstitusi dan AMKI.

Audiensi ditutup dengan diskusi santai yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban, kedua belah pihak saling bertukar pandangan dan ide untuk menguatkan rencana kolaborasi ke depan. Kegiatan ini diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen awal menuju sinergi antara MK dan AMKI dalam memperkuat literasi konstitusi di tengah masyarakat.(**)