“Makanya dibuat tata ruang RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) rencana detilnya termasuk RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)-nya rencana tata ruang wilayah ini, konsisten mana yang menjadi taman untuk menjadi green area tadi,” ujar Mendagri saat menjadi pembicara kunci pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) XVII 2024. Kegiatan ini berlangsung di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (4/6/2024).

Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan, melengkapi wilayah kota dengan fasilitas olahraga dapat membangun kebiasaan masyarakat menjaga tubuh tetap sehat sehingga mencegah penyakit. Ini lebih murah dibanding pemerintah mengeluarkan biaya untuk pengobatan bagi yang terlanjur sakit. Selain itu, area hijau juga dibutuhkan untuk menghindari wilayah perkotaan agar tidak dipenuhi polusi.

“Jadi tanggung jawab kita untuk membangun tempat-tempat olahraga, sarana rekreasi, taman-taman, Surabaya saya melihat perubahan besar, zamannya Ibu Risma yang sekarang Pak Eri teruskan,” ujar Mendagri.

Selain itu, dirinya menekankan pemerintah kota agar memperhatikan fasilitas digital security. Hal itu meliputi layanan emergency yang sigap ketika masyarakat memerlukan. Dirinya mencontohkan salah satu kota di negara luar yang memiliki layanan satu atap mengawaki pemadam kebakaran, polisi, dan ambulance. Dirinya mendorong daerah yang memiliki ide memberikan layanan seperti itu dapat segera direalisasikan.

“Karena rakyat kita membutuhkan bantuan ketika mereka terjadi kebakaran harus cepat, ketika mereka terjadi gangguan keamanan mereka harus cepat, ketika terjadi ada yang terkena masalah sakit ambulance harus cepat datang,” ujarnya.

Fasilitas digital security lainnya yang perlu diperhatikan yaitu adanya kamera pengawas atau closed circuit television (CCTV). Fasilitas ini tak hanya membantu pemantauan lalu lintas, tapi juga untuk mencegah maupun mengungkap tindak kejahatan. Kemudian juga dapat dimanfaatkan untuk mengecek masalah kebersihan, layanan sampah, dan sebagainya.

“Saran saya ini CCTV ini dibuat command post untuk memonitor, bisa juga di iPad Bapak-Bapak untuk memonitor semua satu kota itu, jangan diproyekkan, gunakan tenaga-tenaga yang sebetulnya semua anak Indonesia bisa mengerjakan, murah, itu akan sangat membantu,” tandasnya.

(*/Rendy)

Mendagri mengatakan, saat ini Indonesia tengah menghadapi sejumlah tantangan besar, salah satunya adalah memaksimalkan bonus demografi. Ia menjelaskan, bonus demografi harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Sebab jika tidak, kondisi tersebut akan menjadi bencana di kemudian hari.

“Kita menghadapi usia kerja yang potensial dalam jumlah yang besar, tetapi ini akan menjadi bencana demografi kalau tidak bekerja,” katanya di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC) Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (4/6/2024).

Guna memberdayakan bonus demografi, lanjut Mendagri, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Upaya itu seperti dengan memberikan pendidikan, memperhatikan kesehatan, dan membuka lapangan kerja untuk mereka. “Jika ini dilakukan, kita akan menjadi mesin produksi yang hebat dan itu betul 2045 kita akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 terbesar di dunia,” tegasnya pada Rakernas yang dibuka oleh Presiden Jokowi tersebut.

Pasalnya, lanjut Mendagri, banyaknya angkatan kerja yang produktif merupakan salah satu syarat negara tersebut memiliki mesin ekonomi yang kuat. Syarat berikutnya adalah sumber daya alam (SDA) yang melimpah untuk mendukung produksi dan memiliki wilayah yang luas untuk menampung mesin produksi secara masif. Menurutnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki syarat tersebut.

“Kalau kita melihat 3 syarat itu, maka lebih dari 200 negara di dunia tidak akan lebih dari 10 negara yang memiliki 3 syarat itu,” ujarnya.

Karena itu, kata Mendagri, para kepala daerah harus memperhatikan bonus demografi yang merupakan modal besar dalam pembangunan. Dirinya mendorong kepala daerah agar fokus membangun kualitas angkatan kerja melalui bidang pendidikan dan kesehatan. “Tenaga kerja anak-anak muda ini mereka harus terdidik terlatih dan sehat,” jelasnya.

Selain bonus demografi, masalah inflasi juga menjadi atensi Mendagri. Kepala daerah diminta untuk menjaga inflasi agar tidak membebani daya beli masyarakat. Bahkan untuk menjaga laju inflasi, Mendagri meminta kepada kepala daerah untuk mengikuti pertemuan virtual yang rutin digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setiap minggunya.

“Kenapa kita ngotot [mengendalikan] inflasi, karena ini menjadi atensi publik nomor satu, barang-barang tersedia terutama pangan, yang kedua harga terjangkau analisisnya tidak boleh terlalu tinggi,” pungkasnya.

(*/Rendy)