Keputusan ini mendapatkan sambutan positif dari berbagai kalangan, khususnya lembaga pers. Mereka menilai langkah tersebut sebagai terobosan yang mampu menciptakan tata kelola hubungan antara pemerintah desa dan media yang lebih baik. Perwakilan salah satu lembaga pers menyebut mekanisme baru ini tidak hanya memberikan kejelasan dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga melindungi wartawan dari potensi konflik atau ketidakjelasan di lapangan.

“Kami mendukung penuh kebijakan ini. Dengan sistem yang terpusat melalui lembaga pers, kerja sama antara pemerintah desa dan media dapat dikelola secara profesional, terarah, dan berorientasi pada hasil,” ungkap salah satu ketua lembaga pers setempat.

Ketua Apdesi Mesuji menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan ini akan diawasi secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan anggaran. “Kami memahami kekhawatiran teman-teman wartawan. Oleh karena itu, mekanisme ini akan dijalankan secara transparan dan akuntabel, dengan pengawasan bersama dari pihak desa dan lembaga pers,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Apdesi berencana mengadakan pertemuan lanjutan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk wartawan independen, lembaga pers, dan perwakilan desa. Pertemuan ini bertujuan untuk menyosialisasikan kebijakan baru sekaligus menampung masukan demi kelancaran penerapannya di lapangan.

Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah desa untuk memperbaiki hubungan dengan media sekaligus menjaga integritas pengelolaan keuangan desa. Meski demikian, tantangan dalam pelaksanaan kebijakan ini tetap menjadi perhatian utama yang harus diatasi bersama oleh seluruh pihak terkait.

Dengan kebijakan ini, Apdesi berharap mampu menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan profesional antara pemerintah desa dan media, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

(Okta)

“Karena tidak merasa bermusuhan dengan Apdesi, saya hanya memperjuangkan rakyat, jadi apa yang harus mediasi,” kata Said Didu di Tangerang, Rabu (20/11/2024).

Dalam perkara yang saat ini dijalaninya, tidak mengejar persoalan mediasi ataupun musyawarah, tetapi hanya untuk membuktikan pernyataannya bukan sebagai penyebaran berita hoaks atau penyebaran informasi yang sifatnya menghasut dan menimbulkan kebencian seperti apa yang sudah dituduhkan mereka.

Selain itu, lanjut dia, dalam kasus ini akan dijadikan sebagai ajang pembuktian atas kritikan dan realitas sosial masyarakat terhadap negara.

“Jadi, apa yang harus dimediasi? Saya tidak pernah memusuhi dia. Yang saya perjuangkan saat ini adalah rakyat, biar mengajak mereka semua ikut membantu rakyat,” terangnya.

Dikatakan pula bahwa substansi yang disampaikan terhadap publik bukan pada personal atau menyudutkan yang tidak berdasarkan fakta. Namun, keritik terhadap ketidakadilan pada kebijakan pembangunan di Kawasan Pantai Indah Kosambi (PIK) 2, Kabupaten Tangerang.

“Kalau mediasi saya tidak tahu apa yang mau dibicarakan. Semua yang saya sampaikan di publik sudah ketahuan, ya kalau sebagai pejabat lakukan saja perbaikan,” kata dia.

Sementara itu, kuasa hukum Said Didu, Gufroni, menambahkan bahwa terkait perkara kliennya ini merupakan masalah bersama. Kebebasan berpendapat adalah hak semua warga negara seperti yang diatur dalam konstitusi.

“Siapa pun yang membuat laporan ini merupakan adanya persoalan. Yang melaporkan Said Didu ini sangat tidak relevan dengan

Sikap yang diambil pihak Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tangerang, menurut dia, merupakan tindakan yang mencirikan antikritik.

“Apa lagi, dari sebuah video yang dijadikan alat bukti ke polisi itu sama sekali tidak menyebut nama atau individu dari pelapor,” ujarnya.

Saat ini pihaknya telah memiliki beberapa bukti bahwa Apdesi sebagai perkumpulan pejabat pelayan publik memiliki fasilitas/kantor yang dijadikan tempat untuk pembebasan lahan dari proyek PIK 2 tersebut.

“Jadi, jika aparat desa tidak terlibat, itu tidak benar karena Apdesi jelas telah masuk dari bagian pembebasan lahan untuk proyek PIK 2,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Surta Wijaya mengungkapkan bahwa pihaknya siap menyelesaikan perkara dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong terhadap Said Didu melalui jalur musyawarah.

“Kalau setelah pelaporan ini dan pemeriksaan ini ada mediasi dengan Pak Said Didu, ya saya terima dengan tangan terbuka. Saya tidak menutup komunikasi,” ujar Surta.

Ia berharap kondisi kegaduhan di wilayah pantai utara Kabupaten Tangerang dapat diselesaikan secara musyawarah. Bahkan, pihaknya menjanjikan akan mencabut laporan polisi terhadap Said Didu jika komunikasi atau mediasi dapat dijalankan.

“Kami tidak apriori terhadap kritik, sebagai kontrol dari para tokoh nasional. Saya tidak mau terpecah belah antara orang yang di utara dan orang yang tidak tahu,” ungkap dia.