Selain mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi, rapat paripurna juga melakukan penandatanganan rancangan kesepakatan antara Pemerintah Kota Bekasi Bekasi dengan DPRD Kota Bekasi terkait persetujuan Raperda menjadi Perda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

Selain penandatanganan kesepakatan, rapat paripurna juga membahas mengenai rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2024 serta penugasan badan anggaran DPRD Kota Bekasi.

Rapat Paripurna dihadiri Pj. Wali Kota Bekasi, Gani Muhamad bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Jajaran Pejabat Eselon II dan III Pemerintah Kota Bekasi dan seluruh anggota DPRD dari berbagai fraksi.

Pj. Wali Kota Bekasi dalam laporannya menyampaikan tentang, pentingnya bijak dalam pengelolaan anggaran agar tercapainya proyeksi pendapatan daerah yang mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pj. Wali Kota Bekasi menjelaskan, Pada perubahan APBD 2024 direncanakan mengalami kenaikan sekitar 17,2%. Kemudian, terdapat beberapa kondisi yang mendasari dilakukannya perubahan APBD, yaitu perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.

Menurut Pj. Walikota Bekasi, perubahan APBD ini terjadi dikarenakan adanya penyesuaian target pendapatan berdasarkan regulasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta adanya penyesuaian target pendapatan transfer Pemerintah Pusat dan pendapat transfer antar daerah atas pendapatan yang belum di anggarkan.

“Jadi perubahan ABPD ini terjadi karena adanya penyesuaian antara target pusat dengan target daerah,” pungkasnya.

(*/Ahmad Zarkasi)

Pj. Bupati Palas Ir. H. Ardan Noor Hasibuan, MM., dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas, Arpan Nasution S.Sos bahwa penyusunan rancangan APBD tahun 2025 merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang teknis pengelolaan pedoman keuangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas baik secara internal maupun eksternal dengan DPRD telah melakukan pembahasan guna menghasilkan kesepakatan yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2025, dengan hasil sebagai berikut:

Dalam rancangan APBD tahun anggaran 2025 pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp.1.131.834.570.672,00,-(1 triliun 131 milyar 834 juta 570 ribu 672 rupiah).

Secara keseluruhan dibandingkan dengan target APBD tahun 2024 dengan rencana pendapatan daerah tahun anggaran 2025 terdapat kenaikan sebesar Rp. 3.712.062.543,00,- (3 milyar 712 juta 62 ribu 543 rupiah), tambahnya.

Dan ada rancangan APBD tahun anggaran 2025 dialokasikan belanja daerah sebesar Rp. 1.145.404.301.467,00(1 triliun 145 milyar 404 juta 301 ribu 467 rupiah), tambahnya lagi.

Jika anggaran belanja daerah tahun 2024 dengan belanja daerah anggaran 2025 terdapat penurunan sebesar Rp. 11.092.279.457,00,- tahun (11 milyar 92 juta 279 ribu 457 rupiah).

Akhir amanatnya, mengenai rancangan APBD tahun anggaran 2025. saya berharap pembahasan ranperda tentang APBD beserta nota keuangan tahun anggaran 2025 dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Saya berkeyakinan dengan kepercayaan dan dukungan rakyat, pemerintah dapat bekerja lebih baik, bekerja lebih efektif dalam mencapai kemajuan bersama.

Turut Hadir Wakapolres Palas, Pabung Palas Kodim 0212/TS, mewakili Kajari Palas, para Asisten, dan Pimpinan OPD/Camat Se Kabupaten Palas, Insan Pers dan undangan lainnya. (081)

Ada beberapa catatan penting yang disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) seperti mengoptimalkan aset daerah yang ada, dan kebijakan untuk APBD tahun mendatang.

Hal itu disebutkan Djamaludin Bugis, selaku perwakilan fraksi PKB dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buru.

Ia mengatakan Penjabat Bupati kedepannya harus memperhatikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa keuangan (BPK) serta meninjau ulang kebijakan APBD tahun mendatang.

“Kami meminta evaluasi terkait status lahan-lahan milik Pemda yang belum jelas,” ujar Jamaludin.

PKB juga menggarisbawahi pentingnya menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan analisis yang akurat.

Aset daerah yang potensial belum menghasilkan PAD yang diharapkan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan PAD masih rendah dan perlu ditingkatkan,” tambahnya

Keterlambatan pelaksanaan program akibat perencanaan yang kurang matang menjadi perhatian utama.

Daya serap anggaran dalam pelaksanaan beberapa program masih lambat dan pengawasan ke lapangan perlu diperbaiki,” kritik Jamaludin.

PKB menekankan agar perencanaan keuangan didasarkan pada skala prioritas kebutuhan pembangunan dan pemerataan.

“Pembangunan harus merata dan didasarkan pada kebutuhan masyarakat, bukan hanya kebutuhan birokrasi,” tegasnya.

Meskipun memberikan sejumlah kritik, PKB menyatakan menerima dan mendukung penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2023.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah,” tutupnya. (SM)