(PJ) Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Lale Prayatni Gita Ariadi., yang membuka sekaligus memberikan sambutan dalam Kick Off tersebut menyampaikan, NTB telah melakukan upaya penurunan angka stunting salah satunya pada tahun 2023 melalui gerakan Gotong Royong Bhakti Stunting. Semangat gotong royong itulah yang sekiranya mempengaruhi penurunan stunting di NTB.

“Mudah-mudahan di tahun 2024 kita bisa melanjutkan semangat untuk terus bergerak bersama dalam menurunkan angka stunting di NTB,” ujarnya.

Hj. Lale mengungkapkan, PKK NTB memiliki daerah binaan dalam rangka penurunan stunting yang meliputi Desa Lembar di Lombok Barat, Desa Senaru Lombok Utara dan Desa Aik Berik di Lombok Tengah.

“Selama 6 bulan kami melakukan intervensi stunting. Kami melalukan intervensi dengan memberikan perpaduan makanan antara telur dan ikan laut. Hal ini kami lakukan karena kami melihat daerah pesisir di Ampenan merupakan daerah penghasil ikan tetapi angka stunting di saerah tersebut masih tinggi,” jelasnya.

Wahyuni Aristyanti mewakili Bidang Ketahanan Gizi Kementerian Koordinator PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM.MARS., serta beberapa pimpinan OPD lain turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Wahyuni mengapresiasi upaya pemerintan Provinsi NTB dalam penurunan stunting.

“Kami mengapresisasi Pemprov NTB yang berhasil menurunkan stunting secara signifikan dari tahun 2022 sampai 2023 sebanyak 8,1%. Tentu ini adalah upaya bersama, kerja keras dan kerja cerdas dari berbagai sektor,” ungkap beliau.

Pemerintah melalui Kemenkes RI dan jajarannya telah menyediakan antropometri di seluruh posyandu dan USG 2D di seluruh puskesmas. Peningkatan kualitas kader posyandu dan nakes untuk menggunakan alat-alat tersebut dalam percepatan penurunan stunting juga terus dilakukan.

Lebih lanjut, Wahyuni mengajak seluruh pihak untuk memastikan dilakukannya 10 hal dalam intervensi serentak pencegahan stunting di Provinsi NTB antara lain, memastikan dilakukan pendataan seluruh calon pengantin, ibu hamil dan balita yang ada di wilayah kerjanya untuk menjadi sasaran, memastikan catin yang belum didata, ibu hamil dan balita hadir di posyandu, memastikan alat antropometri berstandar tersedia di posyandu, memastikan seluruh kader posyandu memiliki keterampilan dalam penimbangan dan pengukuran antropometri berstandar serta mampu memberikan edukasi kepada catin, ibu hamil dan balita.

Selain itu, memastikan penimbangan dan pengukuran menggunaka alat antropometri berstandar dengan cara yang benar, PMT pangan lokal diterima ibu hamil dan balita, memastikan seluruh catin, ibu hamil dan balita diberikan edukasi di posyandu, memastikan pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran serta intervensi ke dalam sistem informasi di hari yang sama, memastikan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengukuran dan intervensi, serta memastikan kesediaan pembiayaan pelaksanaan intervensi serentak.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri menjelaskan, aksi serentak pencegahan stunting dilakukan melalui berbagai tahapan. Mulai dari pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi, validasi, dan intervensi bagi seluruh calon pengantin (catin), ibu hamil, dan balita secara berkelanjutan.

Menurut Dr. Fikri, balita yang rentan menderita stunting akan terlihat dari berat badan tidak naik atau kurang, gizinya kurang, bahkan mengalami gizi buruk. Semua persoalan yang dialami anak-anak tersebut akan terdata mulai dari tingkat posyandu, puskesmas, serta rumah sakit.

Kemenkes RI menekankan pada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Kepala Puskesmas, agar meningkatkan kualitas intervensi spesifik pencegahan stunting dalam intervensi serentak.

Kerja sama semua pihak sangat dibutuhkan. Dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota bersama dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) akan melakukan koordinasi pelaksanaan intervensi masalah gizi dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan intervensi serentak.

Setiap pemerintah daerah memastikan ketersediaan dan kesiapan anggaran atau pembiayaan pelaksanaan intervensi serentak termasuk rujukan kasus ke fasilitas layanan kesehatan dan tata laksana pada seluruh sasaran ibu hamil, balita dan calon pengantin (catin) bermasalah gizi.

(Yyt)

Data menunjukkan angka stunting NTB turun menjadi 24,6 persen, menurun 8,1 persen dibandingkan dengan survei sebelumnya pada tahun 2022. Pada Jum’at 22 Maret 2024.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan hasil survei ini saat rapat evaluasi target prevalensi stunting/tengkes pada Selasa (19/3/2024) di Istana Wapres.

Penjabat Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, menyambut baik capaian tersebut, menyebutnya sebagai penyemangat untuk menurunkan angka stunting lebih lanjut di masa mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan NTB, Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM, MARS, menjelaskan bahwa penurunan stunting di NTB berkat intervensi sensitif dan spesifik yang dilakukan Pemerintah Provinsi. Salah satu langkah penting adalah dukungan bagi seluruh Kabupaten/Kota dalam mencapai 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), yang merupakan salah satu faktor penentu stunting.

Selain itu, intervensi spesifik lainnya termasuk Gerakan Bakti Stunting terintegrasi pada program “Jumat Salam”, pemberian makanan tambahan, imunisasi, penguatan data rutin, pelatihan Kader Posyandu, hingga edukasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di berbagai tingkatan.

Dengan berbagai strategi tersebut, Pemerintah menargetkan penurunan angka prevalensi stunting Indonesia menjadi 14 persen pada tahun 2024, dengan melibatkan peran multi-sektor dan mengedepankan kolaborasi serta sinergi antara semua pemangku kepentingan dari tingkat nasional hingga desa/kelurahan.
(Yyt)