“Ini ajang bagus bagi para pelaku ekraf untuk menampilkan produk-produk unggulan kreatifnya sekaligus meningkatkan penjualan produk-produk unggulan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dari sentra oleh-oleh dan kerajinan di PON Sumut,” kata Anggota DPR RI Komisi X Putra Nababan di Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Menurut Putra, selain bisa menjual produk-produk UMKM, PON XXI juga menjadi ajang yang tepat dalam mendorong pemasukan dari sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition) di daerah. Pasalnya, kegiatan PON tidak hanya berupa penyelenggaraan olahraga, tetapi juga harus diramaikan dengan berbagai event yang berkaitan dengan pameran, ekshibisi, konvensi dan meeting-meeting dari para delegasi yang datang dari 38 provinsi tersebut.

“Kedua sektor usaha pariwisata itulah yang akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu diperlukan persiapan yang matang seperti ketersediaan akses, transportasi, akomodasi, kuliner yang mudah dijangkau oleh delegasi yang akan hadir di PON nanti,” katanya.

Selain potensi dari sektor MICE dan UMKM, Putra juga melihat kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) ke berbagai destinasi wisata di Sumut dan Aceh juga akan semakin meningkat. “Seperti kita tahu Sumut memiliki destinasi superprioritas yaitu Danau Toba dan Pulau Samosir yang menyimpan berbagai potensi pariwisata lokal yang memikat,” katanya.

Karena itulah, Dinas Pariwisata Provinsi Sumut harus bersolek diri menyambut kedatangan para delegasi. Kemudahan akses dan informasi adalah salah satu kunci keberhasilan penyelenggaran kegiatan PON XXI. “Kita berharap selain para atlet fokus bertanding, mereka juga bisa dengan mudah mencari oleh-oleh khas Sumut yang bisa dibawa pulang saat PON selesai,” katanya.

Yang perlu diperhatikan juga adalah pelaku ekraf dan UMKM harus menyiapkan kemudahan pembayaran melalui model transaksi digital. Jadi pelaku ekraf harus familiar dengan model pembayaran transfer, e-wallet, QRIS, dan pembayaran digital lainnya. “Dengan adanya event ini diharapkan para pelaku UMKM di Sumut bia naik kelas dari mikro menjadi usaha kecil, kemudian menengah hingga menjadi besar. PON ini momen yang sangat penting sekali untuk unjuk gigi para pelaku ekraf di Sumut,” ujarnya.

(*/Rendy)

“Kita patut apresiasi respon cepat Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Wahyu Widada atas kasus dugaan kriminalisasi ini,” ujar Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).

Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, pada kasus tersebut pimpinan Polri bisa melakukan evaluasi melalui gelar perkara di Polda Metro Jaya (PMJ). Dengan mengundang semua pihak yang berselisih, baik tersangka dan pelapor.

“Jangan melakukan upaya praperadilan. Kan Polri punya mekanisme penghentian perkara (SP3). Pimpinan bisa melakukan gelar perkara di Polda,” tegasnya.

“Undang semua pihak (tersangka dan pelapor). Di sini bisa dilakukan evaluasi terkait kasus,” imbuhnya.

Selain mengadu ke Komisi III DPR RI, Budi Priyantono juga melaporkan kasus yang menimpa dirinya ke Kompolnas, Propam Mabes Polri, Polda Metro Jaya dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

“Saya sudah melaporkan kasus ini ke LPSK beberapa waktu lalu dan saat ini sedang dalam proses melengkapi sejumlah berkas yang diperlukan,” ujar Budi Priyanto, Kamis (25/4/2024) lalu.

Komisaris PT. Sampurna Sistem Indonesia ini mengaku pihaknya meminta perlindungan ke LPSK karena dasar tuduhan terhadap dirinya dan penempatan dirinya sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan terhadap PT KBU jelas tidaklah berdasar.

Karena, menurut dia, justru PT KBU lah yang melakukan wanprestasi terhadap dirinya, sebab belum membayar sisa tagihan sebesar Rp1.966.776.700.

“Mereka yang belum membayar hutangnya pada perusahaan saya mengapa saya dituding menggelapkan mesin dan melakukan penipuan kepada mereka. Anehnya lagi Polres Metro Tangsel malah melakukan kriminalisasi dengan menetapkan saya menjadi tersangka kasus penipuan dan penggelap,” katanya.

Dia menyatakan awal masalah ini terjadi saat PT KBU memesan mesin-mesin berdasarkan SPK No. 013/Pcs-KBU/VII/20 tertanggal 23 Juli 2020, SPK No. 12/Pcs-KBU/VIII/21 tertanggal 26 Agustus 2021, dan SPK No. 010/Pcs-KBU/VI/21 tertanggal 18 Juni 2021 dengan total harga Rp. 5.078.205.000 dan hanya melakukan pembayaran 2 termin yaitu DP dan before delivery dan masih hutang PT Rp. 1.966.776.700.

Namun pada perjalanannya, karena PT KBU mangkir membayar pelunasan senilai Rp. 1.966.776.700, dirinya melakukan PKPU terhadap perusahaan tersebut dan melakukan somasi 2 kali ke PT. KBU, namun tidak ada respon, malahan kami dilaporkan di Polres Tangsel dan Polda.

Anehnya, kata Budi, penyidik Polres Metro Tangsel malah menetapkan dirinya sebagai tersangka melalui Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/1156/III/RES.1.11./2024/Reskrim tertanggal 28 Maret 2024.

“Saya merasa penetapan tersangka atas diri saya ini merupakan upaya kriminalisasi yang dilakukan oknum penyidik dan PT KBU dengan mengesampingkan semua fakta dan bukti atas perkara hutang piutang antara saya dengan PT. KBU. Padahal faktanya sayalah yang dirugikan dalam perkara ini karena mesin-mesin yang dibeli oleh PT. KBU tak pernah dilunasi sisa pembayarannya,” ujar Budi.

Apalagi dirinya juga pernah melaporkan perkara ini melalui Pengaduan Masyarakat ke Kepala Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri melalui Surat Nomor : 051/SSI/PH/VI/2023 tertanggal 9 Juni 2023 dan sudah digelar perkara secara khusus oleh Biro Wassidik Bareskrim Polri pada tanggal 12 juli 2023.

Dalam gelar perkara tersebut, Ahli Pidana menyatakan tidak menemukan adanya unsur pidana dalam laporan polisi oleh PT KBU dan saya kemudian menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) Nomor : B/12139/IX/RES.7.5./2023/Bareskrim tertanggal 29 September 2023 yang isinya memberi petunjuk dan arahan kepada penyidik agar melakukan pemeriksaan konfrontir.

“Namun penyidik Polres Metro Tangsel tidak melakukannya. Sehingga saya menduga ini merupakan upaya kriminalisasi terhadap saya. Bahkan penyidik mengarahkan saya untuk mengajukan Restorative Justice padahal, berdasarkan SP3D, hasil gelar perkara khusus harus dilaksanakan oleh penyidik dan bukan melakukan Restorative Justice,” katanya.
(*/DY)

”Saya menganggap tindakan oleh Perusahaan Listrik Tokyo (TEPCO) ini dan Pemerintah Jepang sebagai tindakan yang egois dan tidak ilmiah, yang akan menyebabkan kerusakan permanen pada ekosistem laut,” tandas Rachmat Hidayat di Mataram, Jumat (26/4/2024).

Pada 19 April, Tokyo Electric Power Company Jepang telah memulai pembuangan limbah radioaktif ke laut untuk kelima kalinya. Langkah ini imbas gempa bumi yang diikuti oleh tsunami pada tahun 2011 yang menghancurkan pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima, menghancurkan sistem pendinginnya, dan menyebabkan inti reaktor menjadi terlalu panas dan mencemari air di dalam fasilitas dengan bahan radioaktif tinggi.

Sejak bencana, TEPCO telah memompa air untuk mendinginkan batang bahan bakar reaktor. Ini berarti setiap hari pabrik menghasilkan air yang terkontaminasi, yang disimpan di lebih dari 1.000 tangki atau cukup untuk mengisi lebih dari 500 kolam renang Olimpiade.

Pemerintah Jepang menyebutkan, membutuhkan tanah dengan tank-tank sebagai fasilitas baru untuk menonaktifkan pabrik dengan aman. Namun, hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang konsekuensi jika tank-tank itu runtuh dalam bencana alam.

Pemerintah Jepang kemudian memutuskan untuk melepaskan air limbah ke laut secara bertahap. Dan hal ini pun telah memperoleh lampu hijau dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Pelepasan perdana telah dimulai pada bulan Agustus 2023 dan dijadwalkan terus berlangsung hingga 2024. Seluruh proses pembuangan ini, disebutkan akan memakan waktu setidaknya 30 tahun.

Jika Jepang mampu menghilangkan semua unsur radioaktif dari air limbah sebelum menyalurkannya ke laut, mungkin itu tidak akan begitu kontroversial. Namun masalahnya, unsur radioaktif hidrogen yang disebut tritium, tidak dapat dihilangkan dari air yang terkontaminasi karena tidak ada teknologi untuk melakukannya. Sebagai solusi alternatif, air itu dilarutkan. Pesan dari para ahli adalah bahwa langkah pelepasan itu aman. Tetapi, tidak semua ilmuwan setuju tentang dampaknya.

Rachmat menegaskan, tindakan membuang limbah radioaktif ke laut akan merugikan kesehatan masyarakat Jepang, dan merugikan kepentingan langsung masyarakat negara tetangga.

”Ini merupakan tindakan yang tidak bermoral dan tidak bertanggung jawab. Sebagai anggota parlemen Indonesia, saya dengan tegas menentangnya,” tandas Rachmat.

Banyak informasi yang berseliweran terkait langkah Jepang yang mendapat lampu hijau dari IAEA ini. Ada sejumlah pihak yang melihat adanya laporan tentang adanya aliran uang antara Pemerintah Jepang dan IAEA. Namun, seberapa akurat hal tersebut, Rachmat menegaskan, masih butuh upaya untuk memastikan dan memvalidasi.

Yang jelas, kata Rachmat, “Laporan Evaluasi Komprehensif Penanganan Limbah Radioaktif Fukushima” adalah evaluasi pribadi antara Jepang dan Departemen Fungsional IAEA, yang cakupannya terbatas pada kepentingan pihak yang memberikan komisi. Karena itu, Hasilnya tidak dapat mewakili pandangan IAEA.

”Kita memiliki alasan yang cukup untuk mempertanyakan keamanan limbah radioaktif, dan sebagai anggota IAEA, Indonesia berhak mengetahuinya, dan Jepang harus memberikan penjelasan kepada kita,” tandas politisi PDI Perjuangan ini.

Namun begitu, akan menjadi lain, jika Jepang dapat membuktikan dengan tanpa keraguan bahwa limbah radioaktif aman, dan melakukan evaluasi lingkungan ilmiah yang komprehensif dan terbuka sesuai dengan kewajiban hukum internasional.

”Jepang tidak boleh membuang limbah radioaktif ke laut. Pemerintah Jepang dan Perusahaan Listrik TEPCO harus mempertimbangkan kembali cara penanganan limbah radioaktif. Jika limbah radioaktif ini memang aman, mengapa tidak langsung dituangkan ke sungai di Jepang?” ucap Rachmat dengan lantang.

Ditegaskannya, laut bukanlah tempat pembuangan sampah Jepang. Laut adalah rumah bagi Indonesia dan semua negara maritim, yang merupakan dasar kehidupan. Indonesia memiliki banyak nelayan, memiliki pantai yang indah.

”Zat radioaktif yang dibuang ke laut akan selamanya merugikan nelayan kami. Merusak industri pariwisata kami. Kerugian ini tak terhingga,” ucap politisi yang sudah delapan periode menjadi anggota parlemen ini.

Dengan tulus, Rachmat pun berharap Pemerintah Jepang dan Perusahaan Listrik Tokyo memikul tanggung jawab yang seharusnya, dan bersama-sama dengan lebih banyak negara maritim, melindungi laut yang menjadi milik seluruh umat manusia.

Perlu Kepedulian Banyak Pihak

Rachmat menegaskan, laut saat ini sudah menanggung sudah begitu banyak beban. Oleh karena itu, harusnya tidak ada lagi langkah tidak bertanggung jawab untuk terus menerus membebani laut dengan pencemaran.

Ditegaskan, permasalahan lingkungan yang terkait dengan laut saat ini sangatlah kompleks dan memiliki dampak yang luas, meliputi berbagai aspek mulai dari pencemaran, perubahan iklim, degradasi ekosistem, hingga pemanfaatan sumber daya secara berlebihan.

Di antara sejumlah hal yang mendesak adalah pencemaran plastik. Ton-ton sampah plastik masuk ke laut setiap tahunnya, mengancam kehidupan laut dan ekosistemnya. Selain itu, limbah industri, pestisida, dan bahan kimia lainnya juga mencemari laut, meracuni organisme laut dan memengaruhi rantai makanan.

Pemanasan global kata Rachmat adalah bukti nyata, bagaimana perubahan iklim menyebabkan kenaikan suhu laut, yang berdampak pada ekosistem terumbu karang, ikan, dan spesies lainnya. Pada akhirnya, ini juga dapat menyebabkan kejadian cuaca ekstrem seperti badai tropis yang lebih kuat.

”Penyerapan karbon dioksida oleh laut juga menghasilkan peningkatan keasaman air laut. Ini dapat mengganggu organisme laut seperti moluska dan terumbu karang,” tandasnya.

Di sisi lain, pemanfaatan sumber daya juga jauh dari tindakan berkelanjutan. Telah terjadi overfishing dimana penangkapan ikan berlebihan telah menyebabkan penurunan drastis dalam populasi ikan tertentu, mengganggu keseimbangan ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan perikanan.

Belum lagi penambangan laut seperti penambangan pasir dan mineral, yang mana hal tersebut dapat mengganggu habitat laut dan mengancam keberlanjutan ekosistem bawah laut.

Menurut Rachmat, kurangnya kerja sama internasional dalam pengelolaan sumber daya laut, bersama dengan konflik kepentingan antara negara-negara pesisir, sering kali menghambat upaya perlindungan lingkungan laut.

“Komunitas pesisir dan nelayan kecil sering kali menderita dampak langsung dari degradasi lingkungan laut, tetapi memiliki akses terbatas terhadap sumber daya dan keputusan pengelolaan,” tandasnya.

Belum lagi jika memperhitungkan penggundulan hutan mangrove untuk pembangunan infrastruktur dan akvakultur, hal yang telah mengurangi habitat penting untuk ikan dan menyebabkan erosi pantai.

Rachmat menegaskan, solusi untuk permasalahan lingkungan laut ini membutuhkan kerja sama global, regulasi yang ketat, serta kesadaran dan tindakan dari individu, industri, dan pemerintah.

”Perlindungan laut dan kesejahteraan manusia terhubung erat. Jadi, upaya untuk menjaga laut yang sehat sangat penting untuk masa depan planet ini,” tandasnya.
(Yyt)