Dailami mengatakan, peresmian ini menegaskan komitmen Provinsi Gyeonggi dalam membangun ekosistem inovasi berbasis teknologi masa depan seperti semikonduktor, bioteknologi, dan mobilitas canggih, serta dalam mendukung UMKM dan membangun pusat-pusat pertumbuhan regional berbasis riset dan kolaborasi akademik.

“Bagi kami di Indonesia, khususnya DPD RI yang merupakan representasi daerah dari seluruh provinsi, hal ini menjadi inspirasi sekaligus peluang,” ujarnya, di lokasi acara, Raffles Hotel, Jalan Prof Dr Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (22/4/2025).

Ketua Dewan Penasehat Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta ini meyakini, kekuatan pembangunan tidak hanya bersumber dari pusat, namun juga dari potensi daerah yang dikelola secara kolaboratif, partisipatif, dan inovatif.

“Kami siap menjembatani GBC dengan pemerintah di daerah seluruh Indonesia,” terangnya.

Menurutnya, dengan lebih dari 700 ribu pelaku UMKM di Provinsi Gyeonggi. Kemudian, ratusan ribu pelaku UMKM di provinsi-provinsi Indonesia maka ada tantangan yang sama untuk mentransformasikan UMKM menjadi pelaku utama ekonomi digital dan rantai pasok global.

Melalui kerja sama dengan Gyeonggido Business and Science Accelerator (GBSA), Dailami melihat potensi untuk membangun kolaborasi antar-techno valleys dan kawasan industri inovatif di Indonesia.

“Ada juga peluang untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha daerah melalui program inkubasi, pelatihan, dan pertukaran teknologi. Selanjutnya, mendorong investasi Korea di sektor-sektor unggulan daerah seperti agrikultur berkelanjutan, ekonomi biru, pariwisata berbasis budaya, dan biohealth.

“Kami percaya bahwa hubungan Indonesia dan Korea Selatan bukan hanya hubungan antar negara, tetapi juga antar daerah, antar komunitas, dan antar pelaku perubahan,” bebernya.

Ia menegaskan, DPD RI berkomitmen menjadi jembatan strategis bagi daerah-daerah di Indonesia untuk membangun sinergi konkret dengan Provinsi Gyeonggi dan GBSA, baik dalam bentuk program bersama, pertukaran bisnis, maupun forum kerja sama tahunan.

“Mari kita jadikan kerja sama ini bukan hanya simbol diplomasi, tetapi juga platform konkret untuk menghadirkan kesejahteraan dan kemajuan yang setara bagi rakyat di kedua negara,” pungkas Dailami.

Untuk diketahui, peresmian Kantor Gyeonggi Business Center (GBC) Jakarta turut dihadiri GBSA Vice President, Kim Byeong-Ki; Consul General Embassy of The Republic Korea, Gang Won Joon; Presiden of The Korean Association in Indonesia, Kim Jong Hun; dan Director General GBC Jakarta, Shin Ho Jin.(*/hel)

Dailami mengatakan, pemberian alat kontrasepsi tersebut merupakan kebijakan sesat yang justru bisa mendorong pelajar dalam pergaulan bebas.

“Sudah jelas, kalau dalam Islam itu seks bebas atau zina dilarang. Jadi, tidak usah malah difasilitasi kalau memang belum menikah,” ujarnya, melalui keterangan tertulis, Senin (5/8).

Dailami menjelaskan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) harus dievaluasi lagi.

“Terutama pada Pasal 103 Ayat 4 yang menyatakan pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja, paling sedikit terdiri atas deteksi dini penyakit atau skrining, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi,” terangnya.

Menurutnya, lebih bijak jika pemerintah terus mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi tentang larangan seks bebas atau zina kepada pelajar maupun mahasiswa.

“Perlu lebih dimasifkan lagi, baik kaitan dari sisi kajian agama maupun bahayanya dari sisi kesehatan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar atau remaja tegas harus dilarang. Bahkan, semestinya jika ada yang menjual kepada pelajar atau remaja belum menikah semestinya ada sanksi.

“Saya juga mengkritik alat kontrasepsi yang bisa mudah diperoleh dan dijual bebas. Bahkan, di gerai minimarket alat kontrasepsi dijual tanpa ada persyaratan tertentu dari pembeli,” tegasnya.

Dailami berharap, penjualan alat kontrasepsi ini dapat dilakukan pengaturan secara baik untuk mencegah akses pelajar atau generasi muda dari seks bebas.

“Menurut hemat saya, meski mereka bisa terlindung dari penyakit atau kehamilan karena seks bebas. Tapi, yang harus direnungkan adalah kita memfasilitasi mereka dalam perbuatan dosa atau dilarang agama,” pungkasnya.(*/hel)

Diwakili oleh Ana Yuliana, senator asal DKI, Fahira Idris yang juga ketua umum Bang Japar memberikan penghargaan tersebut kepada Mpok Kokom.

“Saya mewakili Ibu Fahira Idris selaku anggota DPD DKI Jakarta dan juga Ketua umum Bang Japar, memberikan penghargaan kepada Ibu Komariah alias Mpok Kokom atas prestasinya menata rias para peserta karnaval,” kata Ana, pada Sabtu (13/7/2024).

Fahira Idris menyampaikan titip salam dan memberikan apresiasinya. “Semoga ini menjadi penyemangat untuk terus berkarya khususnya buat Betawi. Beliau tidak bisa hadir memberikan penghargaan ini secara langsung karena ada agenda lain yang bersamaan,” terang Ana.

Selain kepada Mpok Kokom, Fahira juga memberikan penghargaan kepada Farida Lastuti, selaku pengelola Kampung Betawi di arena PRJ. Festival yang bertajuk “semarak warna warni Jakarta Fair 2024” diselenggarakan oleh JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Perlu diketahui, Gelaran ‘Kampung Betawi’ seluas 1.000 meter persegi di area JIExpo Kemayoran ini merupakan hibah bagi mengembangkan Budaya Betawi selama berlangsungnya perhelatan PRJ. Dan sekaligus untuk ketiga kalinya pelaksanaan ‘Kampung Betawi’ ini bekerjasama antara Bamus Betawi dengan KLC Pimpinan Mpok Farida. (*/hel)