Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dailami Firdaus mengecam keras jika kebijakan tersebut betul dilakukan pihak rumah sakit karena mencederai rasa keadilan dan hak asasi manusia (HAM) dalam menjalankan perintah agama.

“Ini adalah perilaku SARA yang tidak boleh ditolerir. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI harus melakukan investigasi dan menjatuhkan sanksi berat jika terbukti,” ujarnya, Senin (2/9).

Dailami menjelaskan, berdasarkan pemberitaan beredar, salah seorang dokter bedah senior dari Universitas Indonesia, Diani Kartini sampai mengundurkan diri karena adanya SARA di RS Medistra.

“Tentu ini menjadi salah satu bukti yang bisa memperkuat kebenaran informasi. Ibu Diani sampai rela mengundurkan diri demi menjaga marwah Islam dan keteguhannya menggunakan jilbab,” terangnya.

Menurutnya, rumah sakit sudah seharusnya tidak boleh pilih-pilih pasien maupun pegawai berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Sebab, Indonesia sudah menyepakati Bhinneka Tunggal Ika.

“Adanya kebijakan rumah sakit yang bersifat SARA sangat membahayakan persatuan dan kesatuan, serta menganggu ketenangan berbangsa dan bernegara,” ungkapnya.

Ia meminta, pihak rumah sakit segera memberikan klarifikasinya dan memastikan tidak ada kejadian serupa terulang di kemudian hari.

“Tidak perlu ditutup-tutupi. Terpenting, adalah kalau benar terjadi kesalahan tersebut yang harus meminta maaf dan memastikan tidak ada aturan larangan berjilbab bagi pegawai maupun pasien rumah sakit,” pungkasnya.(*/hel)

“Supaya tidak ada disinformasi, pihak-pihak terkait harus bisa membuka komunikasi dengan baik,” ujar Prof. Dailami melalui pesan tertulisnya di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Lebih jauh dikatakan Prof. Dailami , meskipun terdapat kesalahan dalam proses perekrutan karena melanggar regulasi, namun sebaiknya guru-guru yang memang berkompeten dan punya kemampuan bisa dibantu mendapatkan pekerjaan serupa, misalnya di sekolah-sekolah swasta.

“Pengabdian sebagai guru ini kan bisa di mana saja, tidak harus di sekolah negeri. Saya dapat informasi ada sekolah-sekolah swasta di Jakarta yang masih membutuhkan guru,” terang Prof. Dailami yang juga Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Islam As-Asyafiiyah ini.

Dijelaskan, nantinya sekolah-sekolah swasta yang memang membutuhkan tenaga pendidik bisa segera diinventarisir dan melaksanakan prosedur penerimaan di sekolah masing-masing.

“Kan ada 107 orang yang tidak lagi dipekerjakan. Nanti dari 107 ini silakan dites lagi kemampuannya di sekolah swasta yang membutuhkan. Kalau memang dinilai layak dan mumpuni, saya yakin pasti diterima,” tegasnya.

Berdasarkan informasi dari pemberitaan di media, lanjut Prof. Dailami, sebelumnya diduga mereka berdasarkan subjektifitas karena tidak ada pengumuman dan tes resmi dari Dinas Pendidikan.

“Kalau tidak ada pengumuman resmi, dari mana mereka tahu ada informasi lowongan di sekolah itu? Kemungkinan awal kan pasti dari komunitas di sekolah itu, bisa keluarga, saudara atau teman,” paparnya.

Menurut Prof. Dailami, mereka yang merekrut juga harus dimintai keterangan. Apakah membuat kontrak sebagai guru honorer secara resmi atau tidak?

“Kalau perekrutan hanya dilakukan secara lisan atau tidak di atas materai tentu guru yang direkrut juga tetap harus berbesar hati menerima keputusan ini,” ungkapnya.

Ia berharap, nantinya guru-guru yang memang berkompeten dan memenuhi persyaratan dapat mengikuti pentahapan sebagai tenaga Kontrak Kerja Individual (KKI) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Bahkan, bisa mengikuti tes sebagai Calon Aparatur Sipil Negara untuk formasi guru.

“Hanya memang, solusi dari ketiga opsi itu kan tidak bisa serta merta saat ini. Harus menunggu proses penganggaran dan kebutuhan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Sementara ya setidaknya masih bisa mengajar di sekolah-sekolah swasta dan mendapatkan penghasilan,” pungkas Prof. Dailami. (*/hel)

Pasalnya, kegiatan yang sejatinya adalah bagian dari rangkaian memperingati HUT Kota. Jakarta harusnya dapat memperlihatkan wajah Jakarta sebagi kota religius dan berbudaya. Hal tersebut disampaikan Senator RI Dapil Jakarta Prof. DR. H. Dailami Firdaus SH, LLM, MBA.

“Selayaknya Jakarta Internasional Marathon dapat dimulai atau dilaksanakan setelah ibadah sholat Subuh. Bukan pada pukul 4 pagi atau sebelum ibadah sholat subuh. Apalagi lokasi startnya tidak jauh dari masjid Istiqlal,” tutur Prof. Dailami kepada pers di Jakarta, Senin (25/6/2024).

Sebagai kota yang masyarakatnya religius harusnya, lanjut Prof. Dailami, Pemerintah Daerah Jakarta mempertimbangkan waktu pelaksanaan kegiatan tersebut secara matang.

“Bukan hanya sekedar mengejar momentum saja dan bangga dengan pencapaian jumlah peserta saja, namun juga harus dapat mengedepankan wajah daripada masyarakat ibukota yang religius humanis dan beradab,” tambah cucu ulama terkemuka alm. KH Abdullah Syafi’ie ini.

Menurut Prof. Dailami, masalah ini harus jadi pelajaran berharga bagi pemda Jakarta juga panitia penyelenggara dan instansi terkait lainnya untuk dapat menyesuaikan waktu kegiatan agar tidak berbenturan dan mengesampingkan hal-hal yang fundamental yaitu waktu ibadah.

Sepeti diketahui, JAKIM 2024 berlangsung Minggu 24 Juni 2024, start di Monas dan finish di Gelora Bung Karno. (*/hel)

Beredarnya video atraksi yang dipandang tidak menghormati syariah Islam di Aceh ini mendapat beragam komentar dari para pengguna aplikasi tiktok di Aceh.

Beredarnya cuplikan video atraksi fly board ini turut mendapat sorotan dari anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau Haji Uma.

Dalam keterangannya yang disampaikan kepada media, Kamis (7/3/2024), Haji Uma mengaku mendapat sejumlah pesan via whatsappnya berisi laporan atas hal ini yang disertai lampiran video terkait yang beredar dan tengah viral di aplikasi tiktok.

Menurut Haji Uma, jika apa yang terlihat di video itu benar faktanya demikian maka hal tersebut patut disesalkan karena telah mencoreng syariah islam yang berlaku di Aceh.

“Jika benar faktanya demikian serta pria dan wanita yang terlihat dalam video itu bukan muhrim, maka hal ini sangat kita sesalkan karena mencoreng nilai syariah islam yang berlaku di Aceh”, ujar Haji Uma.

Haji Uma melanjutkan bahwa kejadian ini sebagai sebuah kekeliruan penyelenggara Sabang Marine Festival 2024 yang kurang peka dalam memperhitungkan potensi dan mengantisipasi potensi terjadinya tindakan yang dapat mencoreng nilai syariah islam selama prosesi berlangsung.

“Ini adalah sebuah kekeliruan yang mesti kita jadikan pembelajaran agar prosesi serupa menjadi lebih baik dan tidak lepas dari upaya tetap menjaga nilai-nilai syariah yang berlaku di Aceh”, kata peraih suara terbanyak sementara calon anggota DPD RI periode 2024-2029 hasil Pemilu 2024 di Aceh.

Haji Uma juga menyampaikan jika dirinya dan masyarakat Aceh mendukung penuh upaya promosi dan pengembangan sektor pariwisata Aceh, khususnya Sabang. Karena akan berdampak bagi peningkatan dan kemajuan ekonomi masyarakat serta daerah sendiri. Namun tetap mesti selaras dan memperhatikan nilai dan norma dari syariah islam yang berlaku di Aceh. (hs)