“Kami minta pengunjuk rasa ikuti aturan serta arahan petugas keamanan yang ada di lapangan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Kamis (17/7/2025).

Menurut dia, pengamanan diawali dengan apel pasukan pada pukul 08.00 WIB di Pos Polisi Merdeka Barat.

Susatyo mengatakan, pihaknya siap mengawal aksi penyampaian pendapat tersebut dengan pendekatan humanis dan profesional.

“Kami mengimbau kepada seluruh orator untuk menenangkan massa, tidak memprovokasi, dan tidak memancing massa lainnya berbuat anarkis,” ujarnya.

Kapolres juga meminta massa aksi untuk tetap tertib, tidak melawan petugas, dan tidak merusak fasilitas umum selama menyampaikan aspirasi untuk menjaga Jakarta tetap aman dan kondusif.

“Jika memang ingin menyampaikan aspirasi, sampaikanlah dengan cara yang baik, damai, dan bermartabat,” tuturnya.

Susatyo menekankan kepada seluruh personel pengamanan untuk selalu mengedepankan pelayanan yang persuasif.

“Kepada petugas, saya tegaskan tidak ada yang membawa senjata api. Layani saudara-saudara kita yang akan menyampaikan pendapat dengan humanis dan profesional, namun tetap tegas dalam menjalankan tugas,” kata dia.

Untuk mengantisipasi kemacetan, warga diimbau menggunakan jalur alternatif di sekitar Silang Selatan Monas selama aksi unjuk rasa berlangsung.

Sebanyak 502 personel gabungan disiagakan untuk mengawal jalannya aksi, yang terdiri dari anggota Polres Sumbawa Barat, BKO Dalmas Polda NTB, BKO Dit Samapta Polda NTB, serta personel dari Sat Brimob Polda NTB.

“Kami nyatakan siap mengamankan kegiatan masyarakat dalam aksi ini,” ujar Kapolres Sumbawa Barat AKBP Zulkarnain, S.I.K., melalui Kabag Ops AKP Dewa Gede Wija Astawa, S.H.

Pasukan gabungan ini akan ditempatkan di sejumlah titik strategis di sekitar Pelabuhan Poto Tano guna memastikan jalannya aksi tetap aman, tertib, dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Terkait pengaturan lalu lintas, AKP Dewa Gede menyebutkan bahwa pengalihan arus akan dilakukan secara situasional, tergantung dinamika di lapangan.

Kapolres juga mengingatkan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara, namun harus tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini demi menjaga ketertiban umum dan menghormati hak masyarakat lainnya.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Mari kita bangun komunikasi yang baik, hindari provokasi, dan utamakan dialog untuk mencari solusi bersama,” tutupnya.
(Yyt)

“Untuk personel dikerahkan sebanyak 2.554 personel gabungan pada sejumlah titik lokasi unjuk rasa,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Ade Ary menjelaskan personel tersebut terdiri atas unsur Polda Metro Jaya sebanyak 1.913 personel, Polres Metro Jakarta Pusat 230 personel, TNI 320 personel, dan Pemda DKI 91 personel.

Dia menyebutkan pengamanan akan disebar di empat sektor utama meliputi area Monas Utara dan Selatan dikerahkan 1.080 personel, area Bundaran HI dan Kemenhub RI 285 personel, area DPR/MPR RI dan sekitar 989 personel, dan sektor pengaturan lalu lintas melibatkan 200 personel dari Ditlantas.

Ade Ary juga mengimbau kepada seluruh warga DKI Jakarta dan pengguna jalan agar  menghindari kawasan Monas, Bundaran HI, Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR/MPR RI selama kegiatan unjuk rasa berlangsung.

“Warga kami minta mengatur waktu dan rute perjalanan untuk menghindari potensi kemacetan dan penutupan arus lalu lintas,” katanya.

Sementara untuk para peserta unjuk rasa agar menyampaikan aspirasi secara damai, tertib, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Tidak membawa benda-benda yang membahayakan keselamatan umum, menghindari tindakan provokatif dan menjaga ketertiban di lokasi unjuk rasa dan juga menghargai petugas di lapangan yang menjalankan tugas pengamanan,” kata Ade Ary.

Polda Metro Jaya menjamin kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, namun juga berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban bersama.

“Dengan kerja sama yang baik antara masyarakat, peserta unjuk rasa, dan aparat keamanan, diharapkan seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif,” kata Ade Ary.

Sekitar 500 ribu pengemudi ojek online (ojol) akan mematikan aplikasi dan menggelar unjuk rasa besar-besaran secara serentak pada Selasa, 20 Mei 2025, sebagai bentuk protes terhadap aplikator yang diduga melanggar regulasi.

Aksi tersebut akan diikuti pengemudi ojol dan taksi online dari berbagai daerah, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Cirebon, hingga Palembang, Lampung dan wilayah Banten Raya.

Ratusan demonstran dengan lantang menyerukan keterbukaan informasi dan akuntabilitas dari pihak pemerintah. Namun, di tengah riuhnya orasi dan tuntutan massa, ekspresi Galas justru menjadi sorotan. Diam, tertunduk, dan seolah tenggelam dalam pikirannya sendiri, gesturnya mengundang beragam spekulasi.

Sebagian pihak menilai sikap Galas sebagai bentuk introspeksi atas tuntutan yang disampaikan, sementara yang lain menduga ia tengah menahan tekanan di tengah situasi yang memanas. Terlepas dari berbagai tafsir, aksi ini kembali menegaskan pentingnya komunikasi yang terbuka antara pemerintah, pers, dan masyarakat untuk menciptakan tata kelola yang lebih transparan.

Menanggapi tuntutan yang disampaikan, pihak Kominfo menyatakan akan memberikan jawaban dalam waktu dua hari. Sementara itu, demonstran menegaskan akan terus mengawal isu transparansi hingga ada kejelasan dari pihak terkait.
(Ok)

“Kami melibatkan 2.460 personel gabungan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Susatyo menyebut personel gabungan tersebut terdiri atas Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI. dan instansi terkait. Nantinya personel akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar kawasan Patung Kuda Monas hingga di depan Istana Negara.

Untuk pengalihan arus lalu lintas, Susatyo menuturkan hal itu bersifat situasional. Artinya, rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dan dinamika situasi di lapangan.

“Apabila jumlah massa tidak banyak, lalu lintas normal seperti biasa. Kita lihat nanti jumlah massa, bila nanti di sekitaran bundaran Patung Kuda Monas itu jumlah massa cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas akan dialihkan, diimbau kepada warga yang akan melintas sekitar Monas agar mencari jalan alternatif untuk menghindari penumpukan kendaraan di sekitar Patung Kuda,” ujarnya.

Susatyo mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis serta menjaga keamanan dan keselamatan.

Susatyo juga mengimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.

“Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan lainnya yang akan melintas di bundaran Patung Kuda Monas, dan beberapa lokasi lainnya,” ujarnya.

“Personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata api. Hormati dan hargai saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya dimuka dengan humanis dan profesional,” katanya.

“Ada 1.994 personel yang diterjunkan untuk menjaga aksi,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Condro di Jakarta, Minggu (26/1/2025).

Susatyo menerangkan, personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait. Personel ditempatkan di sejumlah titik di sekitar Kedutaan Besar (Kedubes) AS.

Ia menambahkan untuk pengalihan arus lalu lintas bersifat situasional. Artinya, rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dan dinamika situasi di lapangan.

Susatyo mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis serta menjaga keamanan dan keselamatan.

Susatyo juga mengimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.

“Lakukan penyampaian pendapat dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di depan Kedubes AS,” ujarnya.

Dia menambahkan, personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata dan tetap menghargai massa aksi yang akan menyampaikan pendapatnya.

“Personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata api. Hormati dan hargai saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya di muka umum dengan humanis dan profesional,” katanya.

Aksi bela Palestina di depan Kedubes AS diikuti sejumlah masyarakat dari berbagai daerah. Mereka mengenakan atribut bertuliskan “Palestina” dan membawa sejumlah bendera berwarna hitam dan putih yang bertuliskan kalimat syahadat.

“Untuk pengamanan aksi komunitas ojek online (ojol) dan kurir se-Jabodetabek, di bundaran Patung Kuda Monas dan sekitarnya, kami melibatkan personel gabungan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro saat dihubungi di Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.

Personel ditempatkan di sejumlah titik sekitar bundaran Patung Kuda Monas hingga depan Istana Negara.

Selain itu, pengamanan juga dilakukan untuk mengantisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa aksi masuk ke dalam Istana Negara.

Sedangkan penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar bundaran Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lain bersifat situasional.

Susatyo menyebutkan rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.

“Apabila jumlah massa tidak banyak, lalu lintas normal seperti biasa. Kita lihat nanti jumlahnya,” ujar Susatyo.

Bila massa di sekitaran bundaran Patung Kuda Monas itu cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas mengarah ke sana akan dialihkan.

Selain itu, Susatyo mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis serta menjaga keamanan dan keselamatan.

Susatyo juga mengimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.

“Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di bundaran Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lain,” ucap Susatyo.

Susatyo menyebutkan personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata dan tetap menghargai massa aksi yang akan menyampaikan pendapatnya.

“Hormati dan hargai saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya di muka umum dengan humanis dan profesional,” kata Susatyo.

Diketahui, komunitas ojek online (ojol) dan kurir se-Jabodetabek dengan rute aksi Istana Merdeka, kantor Gojek di sekitar wilayah Petojo, Jakarta Pusat dan kantor Grab di sekitar Cilandak, Jakarta Selatan hari ini.

Aksi tersebut menyampaikan beberapa tuntutannya kepada perusahaan maupun pemerintah. Rencananya, aksi dari massa ojol dan kurir yang menamakan diri Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Roda Dua Nasional Garda Indonesia ini diikuti 500-1.000 orang.

“Informasi dari rekan-rekan kami bahwa aksi akan diikuti sekitar 500-1.000 pengemudi ojol dari berbagai komunitas di Jabodetabek, dengan rencana pelaksanaan jam 12.00 WIB dengan rute aksi Istana Merdeka, kantor Gojek di sekitar wilayah Petojo, Jakarta Pusat dan kantor Grab di sekitar Cilandak, Jakarta Selatan,” Ketua Umum Garda Indonesia Igun Wicaksono dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (28/8/2024).

“Untuk pengamanan aksi elemen masyarakat di bundaran Patung Kuda Monas dan sekitarnya, kami melibatkan sejumlah 1.477 personel gabungan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Rabu (17/7:2024).

Personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.

Mereka nantinya akan ditempatkan di sejumlah titik sekitar bundaran Patung Kuda Monas hingga depan Istana Negara.

Selain itu, pengamanan juga dilakukan untuk mengantisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa aksi masuk ke dalam Istana Negara.

Sedangkan penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar bundaran Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lain bersifat situasional.

Susatyo menyebut, rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.

“Apabila massa tidak banyak, lalu lintas normal seperti biasa dan sebaliknya, maka arus lintas yang akan mengarah ke sana akan dialihkan,” ujar Susatyo.

Selain itu, Susatyo mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis serta menjaga keamanan dan keselamatan.

Susatyo juga mengimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.

“Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di bundaran Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lain,” ucap Susatyo.

Lebih lanjut, Susatyo menyebut personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata dan tetap menghargai massa aksi yang akan menyampaikan pendapatnya.

“Personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata, semua perintah dan kendali dari saya sebagai Kapamwil (Kepala Pengamanan Wilayah). Hormati dan hargai saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya di muka umum dengan humanis dan profesional,” jelas Susatyo.

Aksi ini merupakan upaya bersama untuk menyuarakan penolakan Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja), sistem kerja kontrak (outsourcing), PHK serta mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor.

Aksi ini akan dipimpin langsung oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal bersama pimpinan serikat pekerja atau serikat buruh yang lainnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolresta Mataram AKBP I Wayan Sudarmanta SIK MH, Kabag Ops Kompol I Gede Sumadra Kerthiawan SH MH, Kasat Intelkam Kompol Hatta SIP, Kabag Ren Kompol Arifuddin, S.Sos, 2 Pleton BKO Samapta Polda.NTB, 2 Pleton BKO Sat Brimobda NTB, 312 personel Polresta Mataram dan Polsek jajaran yang terkena terlubat yang seluruhnya berjumlah 432 personel.

Hal ini berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/936/IV/Pam.3.2/2024 tanggal 29 April 2024 untuk melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa dari Lembaga Advokasi Kerakyatan Nusa Tenggara Barat (LASKAR NTB) bertempat di Kantor PT. LNI Mataram di Jalan Brawijaya No. 18 Cakranegara Mataram.

Kapolresta Mataram Kombes Pol Dr Ariefaldi Warganegara SH SIK MM CPHR CBA dalam kesempatannya mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan yang telah hadir untuk melaksanakan apel sebelum pelaksanaan tugas.

“Hari ini ada 2 kubu yang akan melaksanakan unjuk rasa terkait dengan leasing, maka terkait pengamanan melibatkan kekuatan personil yang cukup banyak,” kata Kapolresta.

“Hadapi peserta unras dengan kepala dingin jangan mudah terpancing pada saat pengamanan,” jelasnya.

Kapolresta Mataram juga menekankan pada saat pengamanan agar tetap serius jangan meremehkan apapun pada saat melakukan pengamanan dan tetap mengedepankan sikap humanis.

” Apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan, sampaikan langsung kepada Perwira Pengendali dilapangan agar mendapatkan informasi yang utuh sesuai fakta di lapangan,” terangnya.

” Tidak ada penyegelan maupun memblokir jalan, serta monitor apabila ada dari masa aksi yang membawa senjata tajam agar segera diamankan,” tegasnya.

Semua komando akan disampaikan melalui mobil komando atau penerangan masyarakat, selesai apel agar personil untuk langsung menuju ke lokasi pengamanan dengan melaksanakan tugas pengamanan penuh rasa tanggung jawab, tutupnya.

(Yyt)

Kali ini, ratusan massa dari perwakilan masyarakat Desa Bara dan juga yang tergabung dari beberapa organisasi mahasiswa turut menggelar aksi di depan kantor Bupati Buru, Selasa (23/4/2024).

Massa mengeluh terkait persoalan penyerobotan lahan milik warga yang dikelola oleh pihak perusahaan yang mana menurut dugaan. PT Inagro telah dengan sengaja melakukan aktifitas pada areal lahan milik masyarakat desa.

Ketua Kordinator Aksi Ruslan Tomari kepada media menyebutkan bahwa ada antek-antek yang main dalam proses operasional perizinan PT Inargo.

Antek yang dimaksud adalah adalah seorang pendukung atau pemantu setia yang ditujukan untuk usaha-usaha kejahatan.

Untuk itu ia menyampaikan terdapat 10 poin yang menjadi tuntutan hari ini, diantaranya :

1. Menolak PT INAGRO CIPTA NUSANTARA untuk beroperasi di wilayah masyarakat Desa Bara

2. Meminta DPRD Kabupaten Buru Untuk Segera Memanggil Bupati Buru, Manager Pt Inagro Cipta Nusantara dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buru

3. Meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Buru Untuk segera menyelesaikan persoalan tapal batas antara desa bara dan desa tanjung karang

4. Meminta kapolres kabupaten Buru untuk segera menyelesaikan persoalan perampasan, penggusuran, dan pengrusakan lahan milik masyarakat desa bara

5. Meminta kepada PT Inagro Cipta Nusantara segera menyelesaikan ganti rugi terhadap tanaman masyarakat yang di gusur.

6. Meminta kepada DPRD Kab. Buru untuk mempertanyakan legalitas PT. INAGRO CIPTA NUSANTARA.

7. Meminta Polres Buru untuk memproses saudara Karim Lesbasa selaku Kepala Soa yang mengklaim tanah di Wilayah Desa Bara.

8. Meminta kepada Badan Nasional Kab. Buru untuk segara menyelesaikan Sertifikat Tanah yang terindikasi bermasalah di wilayah Desa Bara.

9. Meminta kepada Badan Pertanahan Kab. Buru untuk menindaklanjuti Nota Keberatan dari Pemerintah Desa Bara terkait penerbitan sertifikat atas nama Karim Lesbasa.

10. Meminta kepada Badan Pertanahan Kab. Buru bertanggungjawab atas penerbitan sertifikat-sertifikat di areal Desa Bara yang bermasalah diatas lahan Desa Bara yang sudah memiliki legalitas Surat Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. (SM)