“Tanpa stabilitas politik dan keamanan, pembangunan ini akan terhambat dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan nasional ini tidak akan dapat berjalan dengan baik dan maksimal,” ujar Menko Polkam Budi Gunawan saat menyampaikan materi pada Retret Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).

Di samping itu, kata dia, stabilitas politik dan keamanan juga akan mempermudah peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dirinya secara khusus mendorong kepala daerah untuk bekerja sama dan menjalin sinergi dengan berbagai pihak, khusunya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Selain itu, kepala daerah juga diminta untuk bersinergi dengan jajaran TNI/Polri untuk dapat mengimplementasikan programnya dengan baik.

Adapun dalam mengantisipasi terjadinya konflik sosial di masyarakat, Menko Polkam Budi Gunawan mendorong daerah untuk melakukan deteksi dini. Ia mengungkapkan, saat ini implementasi program prioritas Presiden Prabowo tengah berada di jalan yang tepat. Hal ini khususnya kebijakan efisiensi anggaran yang memacu semua pihak untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan secara mandiri.

“Insyaallah jika kita bisa menjalankan semua ini, atau mengeksekusi semua program prioritas ini dengan baik tentunya kita akan mampu berlari menuju Indonesia yang maju dan sejahtera,” imbuhnya.

Di sisi lain, Menko Budi menambahkan, kepala daerah perlu mendukung kemudahan investasi di daerah masing-masing. Berbagai perizinan di sektor usaha didorong agar lebih mudah, cepat, dan transparan. Hal ini juga akan menjadi kepastian hukum yang mendorong para investor berinvestasi.

Ia juga berpesan, peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dapat dimanfaatkan kepala daerah untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional. Dalam konteks tersebut, kepala daerah diminta untuk dapat memastikan segala implementasi program pemerintah dapat dirasakan langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, koordinasi yang baik perlu dibangun antara daerah dengan pusat agar kebijakan itu dapat terlaksana secara maksimal.

“Kepala daerah harus aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat, menjalankan kebijakan pusat dengan sepenuhnya secara bertanggung jawab dan memastikan program-program prioritas tersebut harus berjalan di daerahnya, serta bekerja sama di dalam mengatasi berbagai hambatan-hambatan yang terjadi,” tandasnya.

(*/Rendy)

Peringatan itu menjadi salah satu pesan yang ditekankan Jaksa Agung ST Burhanuddin saat menjadi pembicara pada kegiatan yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut. “Ya pada intinya, anjuran untuk tidak korupsi, gitu aja, kalau korupsi tak sikat,” ujarnya di hadapan awak media usai memberikan pemaparan kepada kepala daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025) malam.

Dalam arahannya, Jaksa Agung Burhanuddin menekankan pentingnya para kepala daerah menjalankan tugas dengan baik dan menghindari tindakan yang dapat merugikan keuangan negara. Ia menegaskan bahwa korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat kemajuan. Dampaknya mencakup perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan investasi, serta menurunnya kualitas sarana dan prasarana.

“Menciptakan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, sehingga merusak kepercayaan publik yang memicu kualitas roda pemerintah,” terangnya.

Oleh karena itu, tindak pidana korupsi harus dihindari. Strategi pencegahannya perlu dimulai dari diri sendiri dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Selain itu, kepala daerah diharapkan menjadi pelopor dalam upaya pemberantasan korupsi dengan memberikan teladan bagi masyarakat. Mereka juga perlu menerapkan prinsip integritas, akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme, serta menjalankan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agustina Arumsari mengingatkan adanya potensi tindak pidana korupsi yang perlu diwaspadai, termasuk dalam layanan perizinan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pengawasan yang ketat.

Di sisi lain, ia menyoroti pentingnya pengawasan dalam perencanaan dan penganggaran sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Selain itu, ia juga memaparkan berbagai temuan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh pihaknya.

(*/Rendy)

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, saat ini pemerintah tengah berupaya keras untuk mengatasi persoalan tersebut. Sejumlah kebijakan juga terus diperkuat seperti penyaluran bantuan sosial (bansos), memperluas pembukaan lapangan pekerjaan, pemberian subsidi energi bagi kalangan yang membutuhkan, dan meningkatkan layanan sosial.

Oleh karena itulah, Menko Muhaimin mengajak para kepala daerah untuk menuntaskan persoalan itu. “Karena itu mari para kepala daerah, kita bahu-membahu bersatu padu untuk mempercepat penanganan,” ujarnya saat menjadi pembicara pada Retret Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025).

Dia mengimbuhkan, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat secara khusus mendapatkan tugas besar untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan. Pihaknya optimistis, dengan kerja sama semua pihak, utamanya pemerintah pusat dan daerah langkah tersebut dapat terealisasikan dengan baik.

“Karena ini program nasional, saya dan Bapak/Ibu Kepala Daerah tentu harus memiliki kebersamaan agar target graduasi, menaikkan kelas dari kemiskinan menuju berdaya [dapat tercapai],” ujar Menko Muhaimin.

Sementara itu, tantangan berikutnya yang harus dioptimalkan kepala daerah yakni bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan swasembada pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, upaya swasembada pangan perlu menjadi perhatian semua pihak. Hal itu menjadi krusial lantaran dapat memicu krisis berkepanjangan apabila tidak ditangani dengan benar.

“Manakala terjadi krisis pangan itu akan melompat krisis politik dan konflik sosial terjadi. Sehingga Bapak Presiden memerintahkan pada kami. Pada saat kami dilantik, dipanggil oleh beliau (Presiden Prabowo), ‘Pak Mentan tolong capai swasembada [pangan]’,” imbuhnya.

Amran menyebutkan, pihaknya telah melakukan berbagai langkah strategis dalam mewujudkan swasembada pangan. Saat sejumlah daerah di Indonesia dilanda El Nino, pihaknya bekerja sama dengan jajaran TNI/Polri untuk melakukan pompanisasi ke sejumlah lahan pertanian yang terdampak kekeringan. Dengan upaya tersebut hasil panen para petani dapat terjaga dengan baik.

“Kami seorang Menteri Pertanian sukses. Tidak pernah bisa berhasil tanpa kolaborasi, tanpa bupati, tanpa gubernur, tanpa wali kota,” tandasnya.

(*/Rendy)

“Sensus ekonomi 2026 ini akan memotret secara pasti dan persis kondisi ekonomi Indonesia dan di daerah Bapak/Ibu semua,” ujarnya saat menjadi pembicara pada Retret Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Senin (24/2/2025) malam.

Untuk itu, Amalia meminta dukungan dari para kepala daerah, meliputi gubernur, bupati, dan wali kota untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi tersebut. Menurutnya, upaya tersebut akan bermanfaat bagi daerah lantaran mampu mengetahui potret ekonomi di daerah masing-masing.

Amalia menjelaskan, kepala daerah dapat memanfaatkan data statistik untuk membentuk kebijakan berbasis data dan fakta. Dengan demikian, proses pembangunan akan berlangsung optimal dan berdampak. Di samping itu, kepala daerah juga akan mampu mengetahui data pasti di daerah lainnya.

“Ibaratnya kalau penyakit, dengan memahami data dan statistik secara menyeluruh maka diagnosa yang Bapak/Ibu lakukan itu nantinya tidak hanya mengobati gejalanya saja tetapi kami berharap dengan data dan statistik yang Bapak/Ibu pahami secara menyeluruh ini dapat menyembuhkan sumber penyakitnya secara langsung, bukan hanya mengobati gejalanya,” imbuhnya.

Dalam forum tersebut, Amalia menjelaskan, data statistik yang biasanya dilakukan untuk mengukur survei pembangunan dibagi menjadi dua, yakni makro dan mikro. Data makro berarti data yang disajikan berdasarkan klasifikasi nasional, provinsi, kota, tetapi bukan berdasarkan individu.

Sebaliknya, data mikro merupakan yang biasanya digunakan untuk pensasaran program pembangunan hingga di level individu. Dengan kata lain, data tersebut juga kerap diartikan sebagai data by name by address.

“Yang kemudian di akhir tahun yang lalu kami BPS ditugaskan untuk membangun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN,” tandasnya.

(*/Rendy)

Berdasarkan pantauan di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (23/2/2025), bagi yang beragama Islam di masjid depan ruang Sudirman, bagi yang beragama Kristen/Katolik di gereja lingkungan Akmil, yang beragama Buddha di Vihara Buddha Dhamma Magelang.

Bupati Mappi Papua Selatan Kristosimus Yohanes Agawemu menyampaikan terima kasih kepada panitia yang memperhatikan ibadah para peserta.

“Kami ingin melihat suasana yang baru di luar wilayah, secara khusus kami di Provinsi Papua Selatan, ada suasana keakraban dan keharmonisan, yang kami lihat bahwa ada kerinduan dari setiap orang untuk mendekatkan diri pada Tuhan,” katanya.

Menurut dia, kegiatan ini bisa menghadirkan kebhinekaan untuk membangun nilai-nilai Pancasila dengan keharmonisan untuk membangun bangsa ini lebih maju ke depan.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendgari) Bima Arya Sugiarto menyampaikan hari ini dari jam 10.00 WIB sampai sore dengan dengan materi dari Lemhanas.

Kemudian jam 19.00 WIB ada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akan hadir memberikan materi yg sangat ditunggu para kepala daerah. “Akan banyak bertanya pasti teman-

Dalam sambutannya, Mendagri menjelaskan, kegiatan retret kepala daerah sangat penting lantaran menjadi momentum para kepala daerah untuk saling mengenal. Dengan koordinasi tersebut, kepala daerah dapat mengimplementasikan program kerja secara sinkron dan sinergis.

“Kepala daerah enggak bisa bekerja sendiri. Gubernur enggak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan bupati, wali kota. Bupati, wali kota enggak bisa bekerja tanpa dukungan dari gubernur. Antarbupati juga enggak bisa bekerja sendiri,” ujar Mendagri.

Dalam retret ini, Mendagri memuji sejumlah daerah yang telah memanfaatkan forum tersebut untuk melakukan pendekatan informal antarkepala daerah. Dirinya berharap, kebersamaan yang terjalin akan dapat membantu kepala daerah untuk mengurangi sekat-sekat yang selama ini kerap terjadi.

Lebih lanjut, Mendagri menguraikan, pada retret yang berlangsung hari ini akan ada sejumlah pemateri yang dihadirkan. Di antaranya Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas) TB. Ace Hasan Syadzily, hingga Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin. Dirinya percaya, berbagai materi yang diberikan akan membantu daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Menurut pengamatan kami, ini akan bermanfaat bagi rekan-rekan untuk menapakkan langkah untuk menuju kepemimpinan di tempat daerah masing-masing,” imbuhnya.

Di lain sisi, imbuh Mendagri, forum tersebut juga menjadi momentum kepala daerah untuk mengenal lebih dekat jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Pasalnya, para menteri tersebut dijadwalkan akan memberikan materi terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Dalam kesempatan itu, Mendagri menjelaskan dipilihnya Lembah Tidar Akmil Magelang lantaran tempat tersebut memiliki sejarah yang panjang bagi bangsa. Kepala daerah, lanjut Mendagri, dapat memanfaatkan momentum retret ini untuk belajar tentang sejarah tersebut.

Turut hadir dalam pembukaan retret ini, Gubernur Lemhannas TB. Ace Hasan Syadzily, Gubernur Akmil beserta para pejabat utama Akmil, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, serta para pejabat tinggi madya dan pratama kementerian/lembaga.

(*/Rendy)

Selain Mendagri, kedatangan para kepala daerah juga disambut oleh Gubernur Akmil Mayjen TNI R. Sidharta Wisnu Graha. Turut mendampingi Mendagri, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dan sejumlah pejabat terkait lainnya. Kedatangan kepala daerah juga disambut secara simbolis dengan pengalungan bunga kepada perwakilan gubernur, bupati, dan wali kota.

Para kepala daerah tiba di Akmil dengan menggunakan bus dari Rindam IV/Diponegoro. Sebelum memasuki Akmil, mereka lebih dulu transit di Wisma Sumbing yang lokasinya persis di depan Akmil. Di Wisma Sumbing, para kepala daerah dikumpulkan berdasarkan masing-masing peleton. Mereka kemudian membentuk barisan dan meneriakkan yel-yel penyemangat sebelum akhirnya berjalan memasuki gerbang Akmil.

Dalam sambutannya, Mendagri mengingatkan para kepala daerah agar dapat menjaga kesehatan dan tidak memaksakan mengikuti kegiatan yang dinilai berat. Pihaknya telah menyiapkan tenaga kesehatan untuk memfasilitasi para kepala daerah. “Silakan istirahat saja di tenda, kalau memang sakit enggak bisa [mengikuti kegiatan]. Kita siapkan juga dokter ambulans dan lain-lain,” jelasnya.

Selain itu, dirinya juga mengingatkan para kepala daerah agar memanfaatkan momen retreat untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Dirinya berharap, kegiatan tersebut dapat berjalan lancar hingga akhir acara.

“Dan Bapak-Bapak/Ibu-Ibu [kepala daerah] bisa kembali ke daerah masing-masing dengan membawa semangat baru,” jelasnya.

Sebelumnya, Wamendagri Bima menjelaskan, kepala daerah yang mengikuti retreat diberikan gelang berwana sebagai penanda kondisi kesehatan. Ada tiga warna yang diberikan di antaranya hijau menunjukkan kondisi kepala daerah sehat, kuning memerlukan observasi, dan merah membutuhkan atensi khusus. Sebelum memasuki tenda, para kepala daerah juga bakal kembali dicek kesehatannya.

Lebih lanjut, Bima mengatakan bahwa para kepala daerah yang mengikuti retreat pembekalan tidak diperkenankan membawa pendamping, protokol, dan lainnya. Ini mengingat jumlah peserta yang mengikuti retreat begitu banyak. “Jadi betul-betul sendiri,” jelasnya.

Tak hanya itu, retreat kepala daerah juga menghindari kegiatan yang banyak berkaitan dengan fisik. Aktivitas peserta bakal lebih banyak di dalam kelas agar lebih memahami materi yang disampaikan. “Tentu ini akan sangat menyesuaikan dengan pembobotan akan lebih banyak di ruang-ruang kelas,” tandasnya.

(*/Rendy)

Prosesi yang dipimpin langsung Gubernur Akmil Mayjen TNI R. Sidharta Wisnu Graha itu dihelat di dekat gerbang keluar Akmil Magelang menuju Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Magelang, sekitar pukul 10.50 WIB.

Prosesi itu melibatkan prajurit taruna dan taruni berseragam lengkap yang membentuk barisan dan mengangkat tangan sebagai bentuk penghormatan.

Tradisi militer Akmil itu juga melibatkan personel drumband ‘Genderang Suling Canka Lokananta’ dari kalangan Taruna Akmil Magelang yang menambah suasana khidmat pelepasan Kepala Negara dan rombongan.

Pewarta ANTARA yang hadir di lokasi melaporkan, anggota Jajar Kehormatan berdiri tegak di dua sisi jalan area dalam Akmil menghadap ke arah Prabowo Subianto yang melintas menggunakan mobil Kepresidenan jenis MV3 Maung Pindad.

Saat Panglima Tertinggi TNI itu melintas, mereka melakukan penghormatan dengan gerakan tangan yang serentak dan tegas, yang memperlihatkan rasa hormat dan disiplin tinggi prajurit.

Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah lebih dulu meninggalkan lokasi Akmil sekitar pukul 09.28 WIB menggunakan mobil Toyota Zenix putih, disusul kemudian, anggota Kabinet Merah Putih yang diangkut kendaraan bis sebanyak enam unit sekitar pukul 10.17 WIB.

Prosesi Jajar Kehormatan juga digelar saat kedatangan Prabowo di Akmil, Sabtu (24/10) pukul 17.56 WIB. Prosesi kali ini juga dimeriahkan oleh kerumunan warga dari lingkungan setempat yang menanti sejak pagi di sisi Jalan Jenderal Gatot Soebroto.

Mereka berasal dari kalangan pelajar SD, SMP, SMA dan sederajat, hingga anak-anak yang ditemani orang tuanya, dengan kawalan polisi dan tentara.

Prosesi tersebut sekaligus mengakhiri rangkaian agenda Retret Kabinet Merah Putih yang berlangsung selama 24-27 Oktober 2024 di lingkungan Akmil Magelang.