“KUHAP yang baru ini harus memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, baik bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum,” kata Carrel di hadapan para legislator.

Carrel menyebut KUHAP baru harus menjadi pendamping yang ideal bagi KUHP No. 1 Tahun 2023 yang akan berlaku pada 1 Januari 2026.

6 Usulan Penting Versi Peradi
Carrel memaparkan enam poin penting yang menjadi perhatian utama kalangan advokat:

1. Perlindungan HAM saat penyelidikan

Orang yang diperiksa wajib didampingi advokat. Advokat juga punya hak menyatakan keberatan jika terjadi tekanan terhadap klien.

2. Pemeriksaan dibatasi waktu dan frekuensi

Pemeriksaan hanya boleh dilakukan saat jam kerja, dan dibatasi jumlah hari dan frekuensinya.

3. Imunitas hukum bagi advokat

Advokat yang bekerja dengan itikad baik tidak boleh dikriminalisasi. Mereka juga dikecualikan dari pasal Obstruction of Justice.

4. Penahanan harus disetujui hakim

Penyidik tak bisa sembarangan menahan. Harus ada persetujuan dari Hakim Komisaris, agar mencegah kriminalisasi atau kasus pesanan.

5. Penyidik dilarang bawa senjata api

Larangan ini demi mencegah intimidasi kepada saksi atau tersangka saat pemeriksaan.

6. Sanksi tegas untuk salah tetapkan

Tersangka atau salah tangkap
Jika ada kesalahan dalam penetapan tersangka atau salah tangkap, korban berhak atas ganti rugi. Bahkan, penyidik bisa dikenai sanksi pidana.

Dorong Reformasi Peradilan

Carrel berharap Komisi III DPR dan Pemerintah tak menunda pengesahan RKUHAP. Menurutnya, aturan baru ini penting untuk memperkuat sistem peradilan yang adil dan transparan.

“Sudah waktunya kita reformasi total. KUHAP lama terlalu banyak celah pelanggaran HAM. Kita butuh KUHAP baru yang berpihak pada keadilan dan hak-hak warga,” pungkas Carrel. (*)

Deklarasi ini bukan sekadar seremoni simbolik. Ia adalah titik awal perjalanan baru organisasi advokat independen yang selama ini dipimpin oleh Juniver Girsang, sosok sentral dalam konsolidasi dan eksistensi PERADI SAI dalam kancah profesi hukum nasional.

Dari Jakarta Pusat, Isyarat Kuat Menuju Bali

Hadir dalam deklarasi tersebut sejumlah pengurus DPC dari seluruh Indonesia, termasuk PERADI SAI Jakarta Utara yang datang dalam formasi lengkap, dipimpin langsung oleh Ketua DPC Carrel Ticualu, seorang advokat senior yang dikenal tegas dan konsisten dalam menjaga marwah profesi.

Carrel menyatakan dukungannya secara terbuka, dan menyebut bahwa Harry Ponto adalah figur yang tepat untuk melanjutkan tongkat estafet dari Juniver Girsang. “Beliau bukan hanya memiliki pengalaman panjang di dunia advokat, tapi juga pemikiran visioner dan karakter kepemimpinan yang kuat,” ujarnya.

Sementara itu, Patra M. Zen, yang saat ini masih menjabat sebagai Sekjen mendampingi Juniver, dinilai Carrel sebagai tokoh yang tidak hanya berpengalaman, tetapi juga memiliki keberanian dan ketajaman dalam membela prinsip-prinsip keadilan. “Sosoknya masih sangat relevan dan diperlukan untuk melanjutkan konsistensi organisasi di tingkat nasional,” lanjutnya.

Menuju Munas di Bali
Sebagaimana telah dijadwalkan, Musyawarah Nasional PERADI SAI akan digelar pada 25–27 Juli 2025 di Bali. Forum ini akan menjadi penentu arah organisasi lima tahun ke depan, sekaligus pemilihan resmi Ketua Umum dan Sekjen baru. Deklarasi di ASA Jakarta ini menjadi semacam pemanasan — sekaligus konsolidasi awal — yang menunjukkan bahwa arus dukungan untuk Ponto–Zen kian menguat.

Baik Harry Ponto maupun Patra M. Zen bukanlah nama baru. Keduanya telah lama malang melintang di dunia advokasi, dikenal luas dalam forum-forum hukum nasional, dan terlibat aktif dalam isu-isu penting seperti pembaruan peradilan, perlindungan hak asasi manusia, hingga profesionalisme organisasi advokat.

Peradi SAI dan Masa Depan Advokat Indonesia

Bagi banyak anggota, PERADI SAI bukan sekadar wadah organisasi, tapi juga benteng moral yang menjaga integritas dan independensi profesi advokat. Oleh karena itu, pergantian kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tetapi juga keberlanjutan nilai.

Dalam konteks itu, dukungan dari tokoh-tokoh seperti Carrel Ticualu, yang sendiri telah puluhan tahun membela keadilan di berbagai ruang sidang, menjadi penanda bahwa kontestasi kali ini tidak sekadar prosedural. Ia adalah pertaruhan arah: apakah PERADI SAI akan tetap teguh dalam independensinya atau akan kehilangan arah di tengah dinamika hukum yang makin kompleks. (*)

“Menjadi advokat bukan sekadar formalitas. Harus melalui proses yang benar dan memenuhi standar profesional,” ujar Carrel dalam keterangan pers yang dikutip Minggu (22/6/2025).

Ia menjelaskan bahwa Peradi-SAI menetapkan tahapan yang jelas dan ketat, mulai dari Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), magang minimal dua tahun, hingga Ujian Profesi Advokat (UPA).

Menurutnya, setiap peserta yang tidak lulus adalah murni karena tidak memenuhi standar kompetensi. “Tidak ada kongkalikong, tidak ada intervensi. Kami ingin menghasilkan advokat yang benar-benar layak,” tegasnya.

Carrel juga menolak pandangan bahwa Peradi-SAI terlalu selektif atau elitis. Ia menilai bahwa sikap selektif bukanlah kesombongan, melainkan upaya menjaga marwah profesi advokat. Bahkan, organisasi yang dipimpinnya tidak menerima orang-orang yang pernah dipecat dari organisasi advokat lain.

“Kami tidak ingin sekadar menambah jumlah, tetapi ingin mencetak advokat yang bermutu,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan dukungannya terhadap revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi multi-organisasi saat ini. “UU Advokat perlu menyesuaikan diri agar organisasi advokat bisa berjalan lebih sehat dan kompetitif,” pungkas Carrel.

Sebelumnya, Peradi-SAI Jakarta Utara telah melantik puluhan advokat baru dengan komitmen menjunjung tinggi kode etik dan profesionalisme. (*)

Ketua Komite Magang dan Pengangkatan Advokat DPN Peradi SAI, Tommy Sugih, SH., menyampaikan bahwa seluruh peserta telah sah diangkat sebagai advokat baru Peradi SAI berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPN Peradi SAI, Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H., dan Sekretaris Jenderal (Sekjen), Dr. A. Patra M. Zen, S.H., LL.M.

“Dengan dibacakannya SK ini, saudara-saudari resmi menjadi advokat dan akan segera disumpah di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta,” ujar Tommy.

Dalam sambutannya, Sekjen Peradi SAI A. Patra M. Zen, yang memimpin pelantikan, mengingatkan bahwa profesi advokat bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan moral untuk membela keadilan.

“Saya ingin menyampaikan tiga hal: selamat kepada para advokat baru, semoga bisa langsung aktif di DPC, dan jangan hanya bekerja demi imbalan. Profesi ini lahir untuk membela masyarakat miskin, marjinal, dan buta hukum,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa advokat adalah salah satu profesi tertua di dunia, dan harus dijalankan dengan nurani. Patra, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) periode 2006-2011, menekankan pentingnya integritas dan keberpihakan. “Bukan hanya kecakapan hukum, tapi advokat harus berpihak pada keadilan,” tegasnya.

Pelantikan ini turut dihadiri Trimedya Panjaitan, anggota Dewan Penasihat DPN Peradi SAI dan tokoh hukum nasional. Ia hadir secara pribadi karena anaknya, Dang Perkasa Alam Panjaitan, ikut dilantik sebagai advokat. “Sejak 1991 saya tidak pernah hadir di pelantikan seperti ini. Kali ini saya hadir karena anak saya dilantik. Saya bangga melihat wajah-wajah muda yang akan melanjutkan profesi ini,” ucapnya.

Trimedya, yang pernah menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR RI periode 2005–2009, sekaligus baru meraih gelar doktor ilmu hukum, menyampaikan pesan tegas. “Sekarang terlalu mudah menjadi advokat. Karena itu, jagalah integritas, hormati profesi, dan bela rakyat yang termarjinalkan secara hukum,” ujarnya.

*Selektif dan Berstandar Tinggi*

Ketua DPC Peradi SAI Jakarta Utara, Carrel Ticualu, S.E., S.H., M.H., menyampaikan bahwa pengangkatan dilakukan berdekatan dengan jadwal penyumpahan, sebagai bagian dari tata kelola organisasi yang disiplin.

“Kami berharap para advokat yang telah mengikuti PKPA Peradi SAI bisa bersaing secara profesional dan menjaga kehormatan profesi,” harapnya.

Sementara itu, Ketua DPC Jakarta Barat, Stefanus Gunawan, S.H., M.Hum., menekankan bahwa Peradi SAI sangat selektif dalam setiap tahapan. “Mulai dari PKPA, UPA, hingga masa magang, kami lakukan secara ketat. Kami ingin para advokat berani menyuarakan kebenaran dan berpihak kepada rakyat jelata,” ucapnya.

Pelantikan ini turut dihadiri oleh sejumlah pengurus DPN dan DPC Peradi SAI, antara lain Wasekjen DPN Liston Sibarani, S.H., serta pengurus DPC Jakarta Utara seperti Sri Astuti, S.H., M.H., Restu Widiastuti, S.H., M.H., Dipranto Tobok Pakpahan, S.H., M.H., Pipit Suwito, S.H., M.H., Hadisubroto Suwito, S.H., M.H., Maria Yulmina Sia, S.H., M.H., Ryan Pratama, S.H., M.H., Catur Wibowo, S.H., M.H., serta pengurus lainnya. Dari DPC Jakarta Barat, turut hadir Suherman Mihardja, S.H., M.H., bersama pengurus lainnya.

“Menjadi salah satu momen penting dalam hidup saya. Penuh semangat dan membanggakan. Ini mencerminkan komitmen Peradi SAI dalam mencetak advokat-advokat yang berintegritas dan kompeten. Saya bangga menjadi bagian dari keluarga besar Peradi SAI,” ujar salah satu advokat yang baru diangkat dari DPC Peradi Jakarta Utara.(*)

Tak hanya itu, Yoel juga telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan menjalani Ujian Profesi Advokat (UPA) pada 14 Juni 2025, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Advokat.

Namun, meski tahapan formal sudah dilalui, Yoel belum bisa menjalani pengangkatan sumpah sebagai advokat karena usia minimumnya belum mencukupi. Berdasarkan UU Advokat, pengangkatan sumpah hanya bisa dilakukan jika calon advokat telah berusia 25 tahun, sedangkan Yoel saat ini baru berusia 21 tahun.

Sambil menunggu usia yang disyaratkan, Yoel memilih melanjutkan studi S2 di bidang Hukum Bisnis Internasional di salah satu universitas top dunia, Peking University, Tiongkok. Universitas tersebut dikenal sebagai kampus terbaik di China dan Asia. Yoel pun berhasil meraih beasiswa penuh karena prestasinya sebagai lulusan cumlaude dari Fakultas Hukum UI.

“Saya sangat bangga. Yoel memang punya komitmen kuat di dunia hukum. Saya harap setelah lulus dari Peking University, dia bisa lanjut S3 ke Harvard University,” kata Carrel Ticualu saat ditemui.

Carrel menaruh harapan besar agar sang anak bisa menjadi advokat unggulan di bidang hukum bisnis internasional. Rencana besarnya, setelah menyelesaikan studi S3 di Amerika Serikat, Yoel akan kembali ke Indonesia, menjalani pengangkatan sumpah di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan resmi menjadi advokat.

“Targetnya bukan cuma jadi pengacara. Tapi advokat yang punya kualitas global dan berkontribusi besar buat dunia hukum Indonesia,” tambah Carrel.

Langkah Walter Yoel Carrel Ticualu menjadi bukti bahwa regenerasi dunia advokat Indonesia terus berjalan, dengan kombinasi ilmu, integritas, dan visi global. (*)

Sebanyak 41 peserta UPA Angkatan XI Tahun 2025 mengikuti ujian dengan pengawasan ketat dan aturan disipliner yang tegas.

Seluruh peserta hanya diperbolehkan membawa alat tulis, sementara meja ujian disterilkan dari segala bentuk bantuan, termasuk buku, catatan, maupun perangkat elektronik, untuk menjaga objektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan ujian.

Ketua DPC Peradi SAI Jakarta Utara, Carrel Ticualu, S.E., S.H., M.H., menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses seleksi advokat yang berkualitas dan siap berpraktik secara profesional.

“Ujian Profesi Advokat ini berada langsung di bawah pengawasan DPN Peradi. Kami sangat serius dalam menjaga integritas ujian, tanpa kompromi terhadap kecurangan. Ini adalah langkah penting untuk memastikan advokat yang lulus benar-benar layak,” ungkapnya.

Carrel Ticualu didampingi oleh jajaran pengawas dan panitia, di antaranya Dirgayati H. Lase, S.H. (perwakilan pengawas dari DPN Peradi), Donny M.S.G. Munthe, S.H., M.H., Restu Widiastuti, S.H., M.H., Sri Astuti, S.H., M.H., Pipit Suwito, S.H., M.H., serta Ryan Pratama, S.H., M.H.

Pihak panitia juga memberikan apresiasi kepada seluruh peserta UPA Angkatan XI Tahun 2025 yang mengikuti ujian dengan penuh semangat dan kedisiplinan.

Antusiasme peserta dinilai sebagai cerminan keseriusan dalam menapaki profesi advokat melalui jalur yang benar.

Adapun hasil kelulusan akan diumumkan secara resmi oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi dalam waktu sekitar lima minggu ke depan.

Dengan penyelenggaraan UPA yang mengedepankan transparansi, profesionalisme, dan integritas ini, DPC Peradi SAI Jakarta Utara optimis dapat melahirkan advokat-advokat muda yang tidak hanya menguasai hukum secara teknis, tetapi juga mampu menjadi penegak keadilan yang beretika dan bertanggung jawab di tengah dinamika hukum yang terus berkembang. (*/red)

“Kita berharap betul profesi advokat ini betul-betul diresapi oleh semua rekan-rekan, dijunjung tinggi untuk menjadi profesi yang betul-betul dapat diakui oleh masyarakat dan semuanya,” katanya pada acara Kongres Advokat Indonesia di Hotel The Trans Luxury Bandung, Jawa Barat, Senin (10/2/2025).

Lebih lanjut, Mendagri menegaskan, UU Nomor 18 Tahun 2003 menyebutkan bahwa advokat merupakan bagian dari penegak hukum. Pengakuan ini harus diikuti dengan tanggung jawab oleh siapa saja yang menjalani profesi tersebut. “Kami dari pemerintah juga akan mendukung penuh profesi advokat,” ujarnya.

Di lain sisi, Mendagri menjelaskan advokat dinilai sebagai profesi karena memenuhi sejumlah syarat. Hal itu di antaranya memiliki ilmu dasar, ditempuh melalui pendidikan, memiliki kode etik, dan mempunyai dedikasi pengabdian kepada masyarakat.

“Empat syarat itu yang setahu saya ingat, suatu bidang tugas menjadi dikenal sebagai profesi,” ujarnya.

Selain mencermati tentang tugas dan fungsi advokat, Mendagri juga memberikan dukungan penuh terhadap kongres yang tengah berlangsung. Dirinya berharap, advokat dapat menunjukkan kinerjanya sebagai penegak hukum yang bermartabat di Indonesia.

“Organisasi Kongres Advokat Indonesia, betul-betul menunjukkan tajinya untuk bangsa negara,” pungkasnya.

(*/Rendy)

Pemberian SK langsung diberikan Ketua DPC Kongres Advokat Indonesia Kota Bandar Lampung didampingi Wakil Ketua I Donal Andrias, S.H., M.H., Wakil Ketua II Dhaniko Sembiring, S.H. serta Bendahara Ginanjar Kevin Sasmita, S.H.

M. Rian Ali Akbar, S.H. mengatakan dengan diserahkannya SK tersebut maka akan terlaksana program Kerja yang sudah disusun dalam pembelaan Hukum secara gratis bagi masyarakat menengah ke bawah khusus nya di kota Bandar Lampung.

”Bantuan Hukum Advokasi Kota Bandar Lampung di bulan Ramadhan ini akan memulai membuka program bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat menengah ke bawah dari Pukul 10.00 WIB sd 16.00 WIB dan sudah ada 5 (lima) pengadu yang datang ke kantor kami di jl Urip Sumoharjo no 220 kel. Sukarame kec. Sukarame Kota Bandar Lampung untuk meminta bantuan hukum,” sebut Rian Ali.

Di tempat yang sama Rizki Tauzah, S.H. selaku Direktur Bantuan Hukum Advokasi Kota Bandar Lampung menyampaikan terima kasih atas kepercayaan kepada diri nya.

“Saya mengucapkan Terimakasih atas kepercayaan dan amanah yang telah diberikan Ketua dan pengurus DPC Kongres Advokat Indonesia Kota Bandar Lampung,” ujarnya.

M. Rizki Tauzah, S.H. yang akrab disapa Tauzah ini menyampaikan selain menjalankan SK sebagai Direktur Bantuan Hukum Advokai Bandar Lampung, pihaknya juga diamanahkan untuk melakukan konsolidasi organisasi dan menyusun program kerja di tubuh Advokai Bandar Lampung.

”Kita akan semaksimal mungkin membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dan juga terus menjaga soliditas dan konsolidasi agar Advokai Bandar Lampung semakin maju,” pungkas Tauzah.