Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, menyebutkan bahwa dari 58 daerah yang diundang, sebanyak 46 kepala daerah turut hadir menyukseskan acara ini. Ia menerangkan bahwa kolaborasi lintas daerah ini diikat oleh dua landasan hukum utama.

“Jadi ada dua produk hukum. MoU antara saya sebagai kepala daerah dengan para kepala daerah yang lain yang diundang 60 pada hari ini. Kemudian, perjanjian kerjasama ditandatangani antara Kepala Badan Pendapatan Daerah Tangerang Selatan dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah dari daerah-daerah yang lain, juga Kepala Kantor Pertanahan Tangerang Selatan dengan kepala kantor pertanahan dari daerah-daerah yang lain,” ujar Benyamin.

Lewat inovasi SISGITA, data perpajakan dan informasi bidang tanah kini tak lagi berdiri sendiri-sendiri, melainkan disatukan dalam sebuah pemetaan geospasial. Sistem ini akan menyelaraskan Nomor Objek Pajak (NOP) dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan Nomor Induk Bidang (NIB) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan.

“Intinya adalah menggabungkan informasi antara peta subjek pajak dengan peta bidang tanah atau NOP pajak yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah, khususnya Nomor Objek Pajak dan Nomor Induk Bidang yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan,” jelasnya.

Dari kacamata BPN, Harison Mocodompis menilai langkah ini membawa segudang keuntungan ganda. Tidak hanya mendongkrak pundi-pundi daerah dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sistem ini juga ampuh untuk mengerem angka sengketa tanah yang kerap terjadi akibat sertifikat tumpang tindih karena itu Harison sangat mendorong agar sistem ini direplikasi oleh daerah-daerah lain di Nusantara.

“SISGITA ini sangat bagus untuk direplikasi oleh daerah-daerah yang lain, kolaborasi di antara Pemda dan kantor pertanahan, karena bukan saja menjadi sebuah pengelolaan sistem informasi yang terintegrasi, namun juga lebih daripada itu akan sangat bermanfaat bagi bagaimana kita mengelola, mengoptimalisasikan pendapatan daerah dari sektor BPHTB, sekaligus juga meminimalisir terjadinya potensi sengketa atau konflik yang terjadi karena bidang yang saling berpotensi tumpang tindih. Mengingat ini sudah disupervisi juga oleh KPK dan Kemendagri bersama Kementerian ATR/BPN, tentu seharusnya tidak ada halangan untuk mulai mengintegrasikannya di Pemda masing-masing,” jelas Harison.

Kabar baiknya, SISGITA tak akan berhenti di format dua dimensi. Ke depannya, sistem ini siap dikembangkan menjadi tampilan 3D yang bisa menyajikan wujud detail bangunan di atas sebuah lahan, lengkap dengan rincian panjang, lebar, hingga tingginya.

Gubernur Banten, Andra Soni, yang turut memberikan tanggapan, menyebutkan bahwa akurasi data yang lahir dari sistem elektronik ini adalah kunci untuk menyuguhkan pelayanan masyarakat yang cepat dan tepat sasaran.

“Integrasi data berbasis elektronik merupakan fondasi penting bagi terwujudnya pemerintahan daerah yang modern. Kita membutuhkan integrasi data dan sistem yang mampu menghubungkan informasi pertanahan dengan data perpajakan secara lebih terpadu,” tuturnya.

Acara penandatanganan ini juga dimeriahkan oleh kehadiran deretan pejabat penting, mulai dari Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN Bidang Ekonomi Pertanahan Dedi Noor Cahyanto, Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Kementerian ATR/BPN Agus Apriawan, hingga jajaran Kepala Kantor Pertanahan dari Kota Tangsel, Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang.

(TAG)

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menjelaskan bahwa ke depannya kementerian yang ia pimpin akan lebih banyak bermain di ranah penyediaan data awal dan urusan administratif sebelum kasus diserahkan ke badan baru tersebut.

“Nanti (Kementerian ATR/BPN) menyiapkan bahan-bahan yang mentah, sama proses administrasinya. Kemudian, dilimpahkan ke sana (BRAN atau LPRA). Nanti konsepnya seperti apa akan kita simulasi,” ungkap Menteri Nusron usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta.

Lebih lanjut, simulasi pembagian peran ini juga akan mengkaji potensi peleburan sejumlah direktorat di Kementerian ATR/BPN ke dalam BRAN atau LPRA. Meski begitu, Nusron menegaskan bahwa kementeriannya tidak lantas lepas tangan sepenuhnya dari urusan mediasi pertanahan.

“Tergantung mediasinya apa. Kan ada dua, konflik dan sengketa,” tegasnya.

Ia merinci batas kewenangannya dan perselisihan tanah antar-individu akan tetap digarap oleh Kementerian ATR/BPN karena masih murni persoalan administrasi. Namun, untuk konflik berskala besar atau struktural, panggung penyelesaiannya akan beralih ke lembaga baru.

“Tapi kalau menyangkut komunal, seperti rakyat dengan korporasi, rakyat dengan BUMN, rakyat dengan BMN, mungkin nanti di dalam badan tersebut mediasinya,” tambah Nusron yang saat itu didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, beserta jajaran pejabat kementerian.

Langkah ini merupakan babak baru setelah RUU Pengaturan Reforma Agraria resmi disetujui dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027. Beleid ini berhasil disahkan setelah melewati maraton pembahasan yang alot, mulai dari bedah 596 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) hingga sinkronisasi di tingkat Panitia Kerja (Panja) bersama berbagai kementerian dan lembaga terkait.

(TAG)

Menghadapi pusaran kecurigaan tersebut, Nusron Wahid memberikan pernyataan usai menunaikan Salat Jumat di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (18/09/2026). Didampingi Ossy Dermawan, Nusron tidak membantah maupun membenarkan status orang-orang kepercayaannya, melainkan memilih sikap normatif dengan menyatakan siap bersikap kooperatif.

“Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan membantu proses yang ada di sini,” ujar Nusron di hadapan awak media.

Pernyataan Nusron ini keluar setelah penyidik KPK membeberkan temuan mencengangkan dari OTT yang berawal dari sengketa pemecahan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. KPK menyita barang bukti uang tunai senilai Rp 106,3 miliar, menjadikannya salah satu temuan terbesar dalam sejarah OTT yang sebagian besar ditemukan dalam koper merah berlabel inisial pejabat tinggi ATR/BPN.

Fakta paling krusial, penyidik KPK sebelumnya menetapkan empat pihak swasta yakni ARF, ERW, FAZ, dan MF sebagai tersangka yang terafiliasi langsung sebagai “orang kepercayaan menteri”. Dalam konferensi pers KPK, mencuat dugaan kuat bahwa aliran dana dari koper-koper merah tersebut dipersiapkan untuk membiayai acara muktamar sebuah ormas besar di Jawa Timur pada Agustus lalu.

Alih-alih mengklarifikasi tudingan sensitif soal koper merah dan aliran dana miliaran rupiah tersebut, Nusron justru mengalihkan narasi pada komitmen kelembagaan. Ia menegaskan bahwa kerja sama pemberantasan korupsi antara ATR/BPN dengan KPK yang ia klaim telah diinisiasinya sejak 22 Oktober 2025, tidak akan terhenti oleh kasus ini.

“Jalan terus. Tetap kita jalan (bersama KPK),” tutur Nusron menegaskan posisinya.

Nusron Wahid berharap kasus hukum yang tengah membelit para pejabat dan orang dekatnya ini bisa menjadi tamparan keras untuk memperbaiki tata kelola birokrasi pertanahan. Kasus suap HGB ini sebelumnya juga mengonfirmasi kajian KPK terkait adanya potensi pungutan liar hingga 5.500 persen dari tarif resmi di ATR/BPN.

“Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal Kantor Pertanahan,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.

Untuk meredam kepanikan publik akan lumpuhnya layanan birokrasi pasca-OTT, Nusron menggaransi bahwa seluruh program percepatan layanan akan tetap dieksekusi sesuai target.

“Insyaallah tidak terganggu. Pelayanan tetap jalan. Peralihan Hak 10 hari tetap jalan. Pengukuran Terjadwal tetap jalan,” tegas Nusron Wahid memungkasi keterangannya.

(TAG)

Program yang diluncurkan bertepatan dengan HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026 ini hadir untuk integrasi rantai pelayanan pertanahan sehingga masyarakat yang mengurus balik nama aset kini bisa mendapatkan kepastian hukum dan menyelesaikan dokumen hak milik secara jauh lebih cepat, transparan, serta efisien tanpa perlu menunggu waktu berlarut-larut.

Dengan sistem terintegrasi, pemohon tidak lagi terjebak dalam pola “pingpong” dokumen antar-lembaga. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, menegaskan bahwa percepatan ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

Harison menjelaskan, percepatan layanan tentu tidak dapat dilakukan oleh BPN sendiri. Proses ini membutuhkan peran atau kolaborasi dari seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pembayaran dan validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Bapenda, pembuatan akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), hingga kelengkapan administrasi yang kemudian ditindaklanjuti kembali oleh Kantor Pertanahan.

“Dengan layanan PERINTIS atau peralihan 10 hari ini, bisa mendorong perbaikan tata kelola di semua aspek, baik yang di internal BPN, tentu saja, dan juga mitra-mitra eksternal strategis lainnya. Dengan demikian, tata kelola pembuatan akta juga menjadi lebih baik dan lebih pasti, begitu pula tata kelola validasi BPHTB untuk optimalisasi penerimaan PAD di daerah juga menjadi lebih baik. Jadi, meskipun berjenjang terus disempurnakan, langkah untuk melakukan proses sebagaimana dalam layanan peralihan 10 hari ini harus mendapatkan dukungan dari semua pihak, karena pada akhirnya ditujukan sebesar-besarnya kepentingan masyarakat penerima layanan,” ujar Harison.

Dampak pemangkasan durasi ini dirasakan langsung oleh para praktisi pertanahan yang mengurus berkas masyarakat di lapangan. PPAT Kota Tangerang Selatan, Eti Puspa, membeberkan bahwa alur pemrosesan hak milik di lokasi pilot project kini lebih terukur.

“Hari ini saya mengambil produk peralihan hak 10 hari kerja. Tahapannya dari proses pengecekan, pembayaran pajak-pajak, kemudian penandatanganan AJB, dan selanjutnya balik nama sertifikat, memakan waktu kurang dari 10 hari,” ujar Eti.   

Sementara itu, salah satu mitra BPN dalam proses layanan pertanahan, PPAT Genio Ladyan Finasisca turut merasakan manfaat penerapan PERINTIS. Ia menyampaikan bahwa proses Peralihan hak yang ditanganinya dapat selesai bahkan kurang dari 10 hari.

“Kantah Kota Tangerang Selatan telah membantu saya, untuk menjalankan proses balik nama bahkan tidak sampai 10 hari.  Salah satu contoh, kami menjalankan proses balik nama sekitar delapan hari dan sertipikatnya sudah selesai kami terima untuk kemudian diserahkan kepada pemiliknya,” tuturnya. 

Pengujian SOP ketat ini juga mulai diterapkan di wilayah lain seperti Kota Depok. PPAT Depok, Riani Herawati, menilai kepastian alur kerja menjadi kunci utama percepatan layanan ini.

“Saya baru selesai mengurus proses balik nama dengan layanan program Perintis 10. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan dari awal hingga akhir,” ungkap Rian.

Apa Dampak Langsungnya bagi Masyarakat?

Secara teknis, pemangkasan durasi balik nama menjadi kurang dari 10 hari ini menjawab keluhan klasik masyarakat terkait lambatnya pengurusan tanah, sekaligus memberikan sejumlah dampak praktis bagi pemilik aset:

1. Mengurangi risiko sengketa tanah atau klaim ganda akibat tertundanya balik nama pasca-transaksi jual beli.
2. Sertifikat yang sudah berganti nama atas nama pemilik baru dapat segera digunakan untuk keperluan agunan perbankan atau investasi permodal usaha tanpa tertahan birokrasi.
3. Mengikis potensi biaya tidak resmi (pihak ketiga/calo) yang biasanya muncul akibat proses yang berlarut-larut.

Keberhasilan skema PERINTIS 10 Hari di Tangsel menandai awal baru dalam upaya pemangkasan rantai birokrasi pertanahan yang selama ini dikeluhkan publik. Meski demikian, efektivitas dan keberlanjutan skema ini di lapangan masih diuji oleh sejumlah faktor teknis.

(TAG)

Aset yang diterima Kementerian ATR/BPN secara rinci terdiri atas:

• Tanah dan bangunan di Komplek Grand Royal Residence I, Indramayu (luas 120 m² / bangunan 132 m²) senilai Rp569.023.000.
• Tanah di Desa Banjaragung, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur (luas 134 m²) senilai Rp143.816.000.
• Satu unit kendaraan minibus Daihatsu F700RG TS AT senilai Rp50.359.000.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan apresiasi kepada KPK dan menjelaskan bahwa aset-aset ini sangat dibutuhkan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

“Penyerahan aset ini menjadi sesuatu yang kita butuhkan untuk mendukung layanan kepada masyarakat, baik layanan yang sifatnya langsung maupun yang tidak langsung. Jadi kami mengapresiasi kepada KPK terkait dengan hal ini. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk mendukung layanan yang lebih baik lagi,” ujar Sekjen ATR/BPN.

Dalu Agung Darmawan menambahkan, tanah dan bangunan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kedinasan, termasuk mendukung pegawai yang membutuhkan fasilitas tempat tinggal dinas, serta dikaji untuk operasional kantor.

“Misalnya untuk pembangunan gedung arsip atau daya dukung lainnya. Nanti kita lihat perkembangannya,” tambah Sekjen ATR/BPN.

Sementara itu, Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Mungki Hadipratikto, mengatakan bahwa pemanfaatan barang rampasan negara oleh kementerian dan lembaga merupakan bentuk manfaat lain dari penanganan perkara tindak pidana korupsi.

“Ketua KPK menitipkan pesan, terhadap aset-aset ini tolong nanti dikasih plang yang menyatakan bahwa ini merupakan hasil dari penanganan perkara KPK. Tujuannya adalah untuk edukasi kepada masyarakat bahwa penanganan perkara itu tidak melulu menghukum pelaku, tapi juga bisa memberikan manfaat untuk masyarakat tidak secara langsung, namun melalui kementerian dan lembaga,” ungkap Mungki Hadipratikto.

Prosesi serah terima ini ditandai dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan sertifikat kepemilikan dari Direktur Labuksi KPK kepada Sekjen ATR/BPN. Selain Kementerian ATR/BPN, Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI juga menerima barang rampasan serupa pada waktu yang sama. 

Dalam kesempatan tersebut, Sekjen ATR/BPN turut didampingi oleh barisan pejabat tinggi, di antaranya Inspektur Jenderal ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi, Kepala Biro Keuangan dan BMN Kartika Sari, Kepala Kantah Kabupaten Indramayu Dwi Hary Januarto, serta Kepala Kantah Kabupaten Mojokerto Mateus Joko Slameto, bersama jajaran delegasi kementerian lainnya.

(TAG)

Dugaan Suap “Kode 2” dan Keterlibatan Elite

Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Hussein, memaparkan bahwa OTT pada Senin (14/09/2026) ini berawal dari sengketa pemecahan HGB PT Summarecon Agung di Kabupaten Bogor. Pihak Summarecon diduga memberikan uang pelicin senilai Rp 1,5 miliar kepada oknum pejabat ATR/BPN untuk membuka blokir sertifikat. Angka ini disepakati setelah proses negosiasi dari permintaan awal senilai Rp 2 miliar yang disandikan dengan “Kode 2”.

Delapan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka berasal dari klaster pemberi dan penerima dan di antaranya adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang berinisial LMP, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I berinisial SON, serta Direktur Utama Summarecon berinisial ADR. 

Fakta yang paling menonjol dari penyidikan ini adalah ditetapkannya empat orang pihak swasta yakni ARF, ERW, FAZ, dan MF yang secara resmi disebut oleh KPK sebagai “orang kepercayaan menteri”.

Penyitaan Tunai Terbesar dan Dugaan Aliran Dana

Barang bukti senilai Rp 106,3 miliar yang terdiri dari mata uang Rupiah, Dolar AS, Dolar Singapura, Riyal, dan Ringgit, memecahkan rekor sebagai salah satu temuan uang tunai terbesar dalam sejarah OTT KPK. Uang yang ditemukan di beberapa titik kediaman tersangka ini diduga merupakan kumpulan gratifikasi terkait layanan pertanahan, mutasi, dan promosi jabatan di berbagai level Kementerian ATR/BPN.

Kasus ini sekaligus mengonfirmasi temuan kajian KPK sebelumnya yang mengidentifikasi adanya potensi pungutan liar hingga 5.500 persen atau 55 kali lipat dari tarif resmi penerimaan negara di lingkungan kementerian tersebut.

Dalam konferensi pers juga disampaikan adanya dugaan bahwa aliran dana dalam koper-koper tersebut diarahkan untuk membiayai kegiatan sebuah ormas besar di Jawa Timur pada Agustus lalu.

Terkait dugaan keterlibatan langsung Menteri ATR/BPN dan aliran dana tersebut, KPK menegaskan masih terus melakukan pendalaman. Di sisi lain, KPK juga membuka peluang menjerat PT Summarecon Agung secara korporasi, mengingat pengembang tersebut pernah terseret pusaran suap IMB di Yogyakarta pada tahun 2022.

Tanggapan Resmi Kementerian ATR/BPN

Menyikapi eskalasi penanganan kasus suap HGB yang tengah bergulir, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyatakan bahwa institusinya menghormati penuh kewenangan penegak hukum. Pernyataan ini disampaikan usai Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (15/09/2026).

“Pertama, Kementerian ATR/BPN tentunya menghormati tindakan hukum yang dilakukan oleh KPK atau aparat penegak hukum (APH) siapa pun. Yang kedua, Kementerian ATR/BPN juga akan bersikap kooperatif dan mendukung segala proses yang tengah dilakukan oleh APH,” ujar Wamen Ossy saat ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta.

Terkait temuan barang bukti dan kronologi pengusutan perkara, Kementerian ATR/BPN memilih untuk tidak berspekulasi dan menyerahkan penjelasan detail kepada lembaga antirasuah tersebut.

Wamen Ossy memastikan bahwa pelayanan pertanahan di seluruh daerah tidak akan terganggu. Kementerian ATR/BPN mengklaim telah melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah Kantor Pertanahan (Kantah) untuk memastikan standar pelayanan.

“Dari sisi Kementerian ATR/BPN terus melaksanakan koordinasi antar pimpinan untuk memastikan bahwa integritas kita terus bisa ditingkatkan. Yang kedua, pelayanan publik tetap bisa dihadirkan di tengah isu yang tengah bergulir ini,” tutur Ossy.

“Tadi pagi juga kami melaksanakan pengecekan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan juga Kota Tangerang masih berjalan normal dan sesuai dengan prosedural sehari-harinya. Itu yang ingin kami tekankan juga hari ini. Jangan sampai isu ini kemudian mengorbankan pelayanan publik kepada masyarakat,” ucap Ossy.

Kasus suap pengurusan HGB ini bisa menjadi salah satu faktor reformasi birokrasi di Kementerian ATR/BPN. Publik kini menanti langkah tegas selanjutnya dari KPK terkait pengembangan aliran dana tersebut dan potensi keterlibatan aktor-aktor intelektual lainnya.

(TAG)

Penghargaan bergengsi dari Kementerian Ekonomi Kreatif/Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini menjadi bukti pengakuan atas keberhasilan Kementerian ATR/BPN menghadirkan informasi pertanahan yang semakin efisien, akuntabel, dan transparan bagi masyarakat.

Kepala Pusat Data Informasi (Pusdatin) Pertanahan dan Tata Ruang, Farid Hidayat, menerima secara langsung trofi penghargaan yang diserahkan oleh Menteri Parekraf/Kepala Bekraf, Teuku Riefky Harsya, di Nusantara Hall ICE BSD, Kabupaten Tangerang.

“Kita berterima kasih dan patut bersyukur karena kerja keras dari teman-teman, baik di Kementerian ATR/BPN pusat hingga jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah). Berdasarkan penilaian juri, Sentuh Tanahku dipilih karena memberikan kemudahan kepada masyarakat dan hadirnya itu memberikan dampak kebaikan buat masyarakat,” ujar Farid usai penerimaan penghargaan.

Sejak diluncurkan pada 2017, platform ini terus dikembangkan hingga kini menampung 2,8 juta pengguna, dengan 955 ribu di antaranya telah terverifikasi dengan ditandai dengan centang hijau. Hal ini sebagai salah satu dari enam penilaian IN-Apps Digital Award 2026 yang dilakukan secara tidak sembarangan

Selain itu, aplikasi Sentuh Tanahku telah dinilai dengan mempertimbangkan enam perspektif, yaitu performa bisnis, inovasi dan fitur, user experience, dampak sosial, keamanan dan compliance, serta tingkat komplain pengguna. Tim juri independen yang terdiri dari unsur kementerian/lembaga, akademisi teknologi informasi, asosiasi industri, hingga sektor swasta menguji Sentuh Tanahku secara komprehensif.

Salah satu faktor kunci dampak sosial dan kemudahan dari Sentuh Tanahku terletak pada fitur-fitur utamanya yang menjawab stigma “pengurusan tanah yang rumit”:

• Fitur Cari Berkas (Lacak Prosedur Real-Time) adalah fitur paling favorit yang memungkinkan masyarakat memantau status berkas pertanahan di seluruh Kantah (Kantor Pertanahan) se-Indonesia secara transparan. “Aplikasi ini bisa menjelaskan posisi berkas ada di mana, di meja siapa, bahkan nama petugas yang menangani pun tayang. Ini upaya kami memberikan pelayanan transparan,” jelas Farid Hidayat.
• Fitur Sertipikatku (Proteksi & Manajemen Aset), terintegrasi langsung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pemilik dapat melihat seluruh daftar aset tanah atas namanya, termasuk mengakses Sertipikat Elektronik tanpa perlu khawatir dokumen fisik rusak.
• Akses Informasi Layanan dapat mempermudah masyarakat dengan mengunduh dan mengecek simulasi syarat hingga biaya pengurusan layanan pertanahan secara mandiri.

Melalui penghargaan ini, Kementerian ATR/BPN berharap masyarakat dapat memanfaatkan Aplikasi Sentuh Tanahku secara maksimal. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam mengunduh dan mengawasi berkas secara digital, semakin meningkat pula kontrol publik terhadap kualitas pelayanan pertanahan di Indonesia.

“Harapan kami adalah masyarakat memanfaatkan informasi ini sebaik-baiknya. Semakin banyak yang men-download aplikasi ini akan semakin baik juga buat kami karena akan semakin banyak juga yang melakukan kontrol terhadap kualitas layanan ATR/BPN,” ujar Farid Hidayat.

Aplikasi Sentuh Tanahku dapat diunduh secara gratis melalui App Store dan Google Play Store, atau link unduh dapat diakses melalui situs resmi atrbpn.go.id/sentuh-tanahku.

(TAG)