Pembukaan Porprov XII ditandai dengan penyalaan api Porprov oleh Gubernur Miq Iqbal didampingi Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, Ketua KONI NTB H. Mori Hanafi, Wakil Ketua Umum KONI Pusat, serta atlet-atlet kebanggaan NTB. Acara dihadiri jajaran Forkopimda, para bupati dan wali kota se-NTB, pimpinan DPRD, kepala OPD, pengurus KONI, serta ribuan atlet dan ofisial dari seluruh kabupaten/kota.

Suasana pembukaan semakin meriah dengan parade kontingen, tari kolosal Raga Budaya, serta pertunjukan seni yang menggambarkan semangat persatuan masyarakat NTB.

Ketua KONI NTB, H. Mori Hanafi, menegaskan seluruh pelaksanaan Porprov XII dirancang sebagai simulasi menuju PON XXII 2028. Berbagai aspek teknis telah disesuaikan dengan standar nasional, termasuk penerapan sistem digital dalam pendaftaran atlet guna mewujudkan tata kelola olahraga yang modern dan transparan.

“Porprov ini menjadi latihan bersama menuju PON 2028. Karena itu, kami mulai menerapkan sistem yang lebih profesional, efisien, dan transparan agar seluruh perangkat penyelenggara terbiasa dengan standar nasional,” ujarnya.

Porprov XII mempertandingkan 51 cabang olahraga yang diikuti 4.860 atlet, didampingi 1.088 ofisial, serta 519 wasit, hakim, dan juri. Kompetisi berlangsung hingga 26 Juli 2026 di enam daerah penyelenggara, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Selain menjadi ajang pembinaan prestasi, Porprov XII juga diproyeksikan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Perputaran ekonomi selama penyelenggaraan diperkirakan menembus lebih dari Rp100 miliar, didorong meningkatnya okupansi hotel, sektor transportasi, kuliner, hingga aktivitas UMKM. Lebih dari 4.200 kamar hotel diperkirakan terisi, sementara jumlah penonton diproyeksikan mencapai lebih dari 150 ribu orang sepanjang pelaksanaan.

Mori Hanafi menyebut keberhasilan penyelenggaraan Porprov merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi NTB, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, sponsor, dan masyarakat dalam memajukan olahraga daerah.

Sementara itu, Gubernur Miq Iqbal menegaskan Porprov bukan sekadar agenda olahraga empat tahunan, melainkan fondasi lahirnya atlet-atlet masa depan NTB.

“Porprov ini bukan sekadar soal siapa yang menang dan kalah. Ini adalah embrio pembinaan atlet masa depan NTB. Dari sinilah kita menyiapkan generasi yang akan mengharumkan nama daerah pada PON maupun berbagai kejuaraan nasional dan internasional,” tegasnya.

Menurut Gubernur, ada dua misi besar yang ingin dicapai melalui Porprov XII. Pertama, meningkatkan kualitas pembinaan agar prestasi atlet NTB pada PON XXII Tahun 2028 melampaui capaian sebelumnya. Kedua, menguji kesiapan NTB sebagai tuan rumah PON yang profesional, akuntabel, dan berstandar nasional.

“Kita ingin menjadi tuan rumah terbaik. Sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, bersih, transparan, akuntabel, dan tidak menyisakan persoalan hukum maupun administrasi,” kata Miq Iqbal.

Ia juga mengingatkan seluruh atlet agar menjunjung tinggi sportivitas dan menjadikan Porprov sebagai wadah membangun karakter.

“Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, kejarlah prestasi setinggi mungkin, tetapi jangan pernah mengorbankan sportivitas. Kita boleh bersaing di arena, tetapi setelah pertandingan usai, kita tetap satu keluarga besar Nusa Tenggara Barat,” pesannya.

Porprov XII NTB 2026 diharapkan menjadi titik awal lahirnya atlet-atlet berprestasi yang siap bersaing di PON XXII 2028. Di sisi lain, ajang ini juga menjadi bukti kesiapan NTB sebagai tuan rumah yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing, sekaligus mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui sektor olahraga.

(Yyt)

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi NTB yang juga Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menanggapi pemberitaan iNewsLombok.id pada 15 Juli 2026 berjudul “Beda Data Tindak Lanjut Temuan BPK antara Inspektorat dan Jubir Iqbal, Bukti Komunikasi Publik Lemah” yang memuat pandangan Pengamat Politik Dr. Alfisahrin.

Pria yang akrab disapa Aka itu mengatakan, klarifikasi perlu disampaikan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh terhadap informasi yang berkembang.

Menurut Aka, pernyataan yang ia sampaikan sebelumnya merupakan respons atas pemberitaan Siar Post pada 12 Juli 2026 berjudul “Uang Negara Masuk Kantong Pribadi! BPK Temukan Kebobolan Retribusi di 7 Unit Kerja Pemprov NTB, Potensi Rugi Ratusan Juta.” Pemberitaan tersebut secara khusus membahas temuan BPK terkait pengelolaan retribusi daerah di tujuh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

“Karena itu, penjelasan yang kami sampaikan juga fokus pada tindak lanjut atas temuan di tujuh UPTD tersebut. Pernyataan itu tidak dimaksudkan untuk menggambarkan progres penyelesaian seluruh rekomendasi BPK terhadap Pemerintah Provinsi NTB,” ujar Aka.

Sementara itu, lanjutnya, penjelasan Inspektur Provinsi NTB Budi Herman membahas perkembangan penyelesaian seluruh rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2025 yang mencakup seluruh perangkat daerah, termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Dengan demikian, kedua pernyataan tersebut berada dalam konteks yang berbeda. Pernyataan saya menjelaskan tindak lanjut atas temuan yang menjadi objek pemberitaan Siar Post, sedangkan Inspektorat menyampaikan progres penyelesaian seluruh rekomendasi BPK. Karena objek yang dibahas berbeda, tentu tidak tepat jika kemudian disimpulkan terdapat perbedaan data ataupun lemahnya komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB,” tegasnya.

Aka menilai, dalam komunikasi publik, konteks merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari fakta. Ketika konteks tidak dipahami secara utuh, informasi berpotensi menimbulkan persepsi yang berbeda dari substansi sebenarnya.

Sebagai bentuk keterbukaan, Aka mengaku memilih melakukan komunikasi langsung dengan Dr. Alfisahrin untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait pandangan yang disampaikannya.

“Bagi saya, tabayyun merupakan bagian dari etika komunikasi publik. Karena itu saya memilih menghubungi langsung Dr. Alfisahrin agar memahami secara utuh maksud pernyataan beliau, bukan hanya berdasarkan kutipan yang berkembang di media,” katanya

Dalam komunikasi tersebut, Dr. Alfisahrin menjelaskan bahwa pandangannya bersifat normatif dan disampaikan secara hati-hati. Ia juga mengapresiasi langkah konfirmasi yang dilakukan Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB sebagai bentuk komunikasi yang terbuka dan konstruktif.

“Di akhir komunikasi, kami bahkan saling mendoakan agar senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan tugas masing-masing. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar, tetapi komunikasi yang terbuka akan melahirkan saling pengertian dan memperkuat kepercayaan,” ujar Aka.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi NTB akan terus membuka ruang bagi kritik, masukan, dan berbagai pandangan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

“Kritik adalah bagian penting dalam demokrasi. Namun, komunikasi publik yang baik tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan informasi dipahami secara utuh. Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB akan terus mengedepankan keterbukaan, dialog, dan tabayyun dalam setiap komunikasi publik. Tujuan kita sama, yaitu menghadirkan pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat,” tutup Aka.

(Yyt)

Bu iş birliği, NTB İl Hükümeti’nin Güçlendirilmiş Köy programını Mataram Üniversitesi’nin öncü projesi olan Etki Profesörü 2026 programıyla bütünleştiriyor. Mutabakat Zaptı imza törenine onlarca Unram profesörü ve öğretim üyesi tanık oldu.

NTB Başkanı Miq Iqbal, bu iş birliğinin sadece sembolik olmadığını, aksine hükümet ve akademisyenler arasındaki iş birliği yoluyla gerçek çözümler sunma taahhüdünü vurguladı.

Miq Iqbal, “Bu profesörlerin bilgi ve deneyimlerinin Güçlendirilmiş Köy Programını güçlendireceğini ve toplumu doğrudan etkileyen çeşitli kalkınma programlarını destekleyeceğini umuyoruz,” dedi.

Ona göre, birçok köyde aşırı yoksulluk büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Bu nedenle, Güçlendirilmiş Köy Programı, yerel potansiyeli ve avantajları en üst düzeye çıkararak ve toplumsal refahı artırarak bağımsız köyler geliştirmeye odaklanmaktadır.

Vali, köyün ekonomik bağımsızlığını sağlayabilmesi için sadece sosyal yardıma değil, aynı zamanda mentorluğa, yeniliğe ve iş geliştirmeye de ihtiyaç duyduğunu değerlendirdi.

“Köy kolaylaştırıcılarına ek olarak, köy düzeyinde verimli işletmelerin ve ekonomilerin doğmasını teşvik etmek için profesörlerden de yenilikçi yaklaşımlara ihtiyacımız var,” dedi.

Bu arada, Unram Rektörü Prof. Sukardi, akademik camianın NTB’nin gelişimini desteklemeye tam olarak hazır olduğunu ifade etti. Yirmi iki profesör, uygulanabilir araştırma ve inovasyon yoluyla Güçlendirilmiş Köy Programının uygulanmasına doğrudan yardımcı olmak üzere görevlendirilecektir.

“Bugün gerçek bağlılığımızı gösteriyoruz. Bu program üç yıl sürecek ve toplum tarafından doğrudan hissedilebilecek ekonomik etki yaratmayı hedefliyor,” diye açıkladı Profesör Sukardi.

Gelecekte Unram, NTB’nin çeşitli bölgelerinde Güçlendirilmiş Köy ekosistemini güçlendirmek amacıyla, öğretim görevlilerinin ve öğrencilerin Toplumsal Hizmet Programlarına (KKN) katılımını da genişletecektir.

NTB İl Hükümeti ile Mataram Üniversitesi arasındaki bu iş birliğinin, köylerin kalkınmasını hızlandırmak, araştırmaya dayalı yenilikleri teşvik etmek ve yerel ekonomiyi güçlendirerek toplum refahını artırmak için somut bir adım olması bekleniyor.

(Yyt)İstenirse, haberin doğruluğunu azaltmadan tıklama oranlarını (CTR) potansiyel olarak artırmak amacıyla, ulusal medya manşetleri tarzında daha kışkırtıcı bir versiyon da oluşturabilirim.

(Yyt)

Dokumen KUA-PPAS diserahkan Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., mewakili Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, dalam Rapat Paripurna DPRD NTB di Ruang Rapat Tambora, Mataram, Selasa (14/7/2026).

Mengawali penyampaiannya, Wakil Gubernur yang akrab disapa Umi Dinda mengapresiasi masyarakat NTB yang terus menjaga stabilitas daerah. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat kepercayaan pemerintah pusat sekaligus mempercepat pembangunan di NTB.

Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, Pemprov NTB memproyeksikan kapasitas fiskal daerah semakin kuat sehingga membuka ruang lebih besar bagi percepatan program prioritas. Meski demikian, pengelolaan anggaran tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar setiap rupiah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Umi Dinda juga menegaskan sinergi pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat. Salah satu buktinya adalah peresmian Bendungan Meninting oleh Presiden Prabowo Subianto, yang menjadi bagian dari lima bendungan strategis nasional.

“Peresmian Bendungan Meninting semakin memperkokoh posisi NTB sebagai salah satu penyangga ketahanan pangan nasional, sekaligus memperkuat ketahanan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi nasional,” ujarnya.

Di sektor pariwisata, Pemprov NTB optimistis berbagai agenda nasional dan internasional akan menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Kesuksesan Pocari Sweat Run Lombok 2026 dinilai memberikan dampak positif bagi sektor perhotelan, transportasi, UMKM, dan ekonomi kreatif. Momentum tersebut akan berlanjut melalui MotoGP Mandalika 2026, Porprov XII NTB, hingga persiapan PON XXII Tahun 2028.

Adapun tema pembangunan APBD 2027 adalah “Akselerasi Pengentasan Kemiskinan, Ketahanan Pangan dan Energi, Penyiapan Ekosistem Industri Agromaritim, serta Pembangunan Destinasi Pariwisata Berkualitas Berkelanjutan.”

“Tema ini mencerminkan arah pembangunan NTB yang berfokus pada program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata, baik dalam jangka pendek maupun berkelanjutan,” jelas Umi Dinda.

Ia menambahkan, penyusunan APBD 2027 tetap memprioritaskan belanja wajib, belanja earmarked, serta program-program strategis daerah dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Rancangan KUA-PPAS yang memuat proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah selanjutnya akan dibahas bersama DPRD NTB sebelum ditetapkan menjadi APBD Tahun Anggaran 2027.

Pemprov NTB berharap pembahasan KUA-PPAS dapat diselesaikan tepat waktu sehingga APBD 2027 mampu menjadi instrumen percepatan pembangunan, pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan daya saing ekonomi, serta pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat NTB.

(Yyt)

Target tersebut disampaikan saat meninjau Training Center Kafilah MTQ Nasional XXXI NTB di Asrama Haji Kelas I Lombok, Mataram, Senin (13/7/2026). Kunjungan ini menjadi bentuk dukungan sekaligus motivasi bagi para peserta yang tengah menjalani pemusatan latihan.

Didampingi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda NTB, H. Amir, Miq Iqbal mengingatkan bahwa NTB pernah menjadi salah satu kekuatan utama MTQ Nasional. Menurutnya, kejayaan itu harus kembali diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah.

“Dulu setiap nama NTB disebut di ajang nasional, daerah lain merasa waswas karena kita hampir selalu masuk tiga besar. Martabat dan kehormatan itu harus kita rebut kembali,” tegasnya.

Ia menilai, kebangkitan prestasi MTQ bukan hanya soal meraih gelar, tetapi juga menghidupkan kembali tradisi melahirkan generasi Qur’ani yang menjadi kebanggaan NTB. Karena itu, Pemprov NTB terus memperkuat pembinaan melalui pembenahan organisasi LPTQ dan peningkatan kualitas pelatihan.

Miq Iqbal juga mengusung visi agar NTB tidak hanya dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid, tetapi juga menjadi Serambi Al-Qur’an Indonesia.

“Kami ingin orang datang ke NTB bukan hanya menikmati keindahan alam, tetapi juga belajar Al-Qur’an. NTB harus menjadi pusat lahirnya generasi Qur’ani dan rujukan pembelajaran Al-Qur’an di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Harian LPTQ Provinsi NTB, TGH. Dr. Sabarudin, menyampaikan bahwa Training Center diikuti 58 peserta terbaik yang dibina oleh 16 pelatih pada delapan cabang musabaqah dan 21 golongan. Pembinaan dilakukan secara intensif dengan evaluasi harian dan akan berlanjut secara luring maupun daring hingga pelaksanaan MTQ Nasional.

Menutup kunjungannya, Gubernur berpesan agar seluruh peserta menjaga disiplin, kesehatan, dan kekompakan selama menjalani pemusatan latihan.

“Perjuangan tidak pernah mengkhianati hasil. Berlatihlah dengan sungguh-sungguh, jaga kesehatan, dan yakinlah setiap ikhtiar terbaik akan membuahkan hasil yang terbaik pula,” pungkasnya.

(Yyt)

Bu açılış, hükümetin su kaynakları altyapısının geliştirilmesi yoluyla ulusal gıda güvenliği, su güvenliği ve enerji güvenliğini güçlendirme taahhüdünün bir parçasıdır.

O vesileyle Cumhurbaşkanına, Altyapı ve Bölgesel Kalkınmadan Sorumlu Koordinatör Bakan, Bayındırlık Bakanı Dody Hanggodo, Kırmızı Beyaz Kabine üyeleri, TNI Komutanı, Ulusal Polis Şefi, NTB Valisi ve Vali Yardımcısı, Bölgesel Liderlik İletişim Forumu (Forkopimda), NTB’nin dört bir yanından bölge başkanları, topluluk liderleri ve yüzlerce çiftçi eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Prabowo konuşmasında, barajın sadece bir altyapı projesi değil, gıda güvenliğini sağlamak ve toplum refahını iyileştirmek için uzun vadeli bir yatırım olduğunu vurguladı.

“Çiftçilerin ihtiyaç duyduğu suyun gerçekten onlara ulaşmasını sağlayın. Gıda olmadan millet olmaz,” diye vurguladı Cumhurbaşkanı.

Cumhurbaşkanı ayrıca kalkınmanın hükümetler arası sürekli bir çaba olduğunu vurguladı. Önceki yönetim tarafından başlatılan ve bir sonraki yönetim tarafından tamamlanan her projenin, Endonezya’yı inşa etme konusunda birlik ve beraberliği gösterdiğini belirtti.

Ayrıca Prabowo, tüm devlet yöneticilerine bütçe yönetiminde dürüstlüğü korumaları gerektiğini hatırlattı.

“Halkın parasının her rupisi, mümkün olduğunca halkın yararına kullanılmalıdır,” dedi.

Cumhurbaşkanı, bölgesel liderlere her zaman toplumun çıkarlarını önceliklendirmeleri konusunda tavsiyede bulundu.

“İnsanlara sevgiyle önderlik edin. Küçük insanların çektiği acılar üzerinden zenginliği hedeflemeyin,” dedi.

Bu arada, Bayındırlık Bakanı Dody Hanggodo, açılışı yapılan beş barajın, Cumhurbaşkanı Prabowo’nun Asta Cita programını desteklemek amacıyla 2015-2025 dönemi için ulusal baraj geliştirme programının bir parçası olduğunu açıkladı.

Beş baraj arasında Meninting Barajı (NTB), Jlantah (Orta Java), Sidan (Bali), Keureuto (Kuzey Aceh) ve Rukoh (Pidie, Aceh) bulunmaktadır.

Toplamda, beş baraj yaklaşık 371 milyon metreküp depolama kapasitesine, 280 kilometrelik bir sulama ağına sahiptir ve yaklaşık 40.000 hektarlık tarım arazisine hizmet vermektedir. Bu altyapının, pirinç üretimini yılda 720.000 ton artırması, saniyede 3,6 metreküp ham su sağlaması, yaklaşık 932 hektarlık alanda sel riskini azaltması ve 9,6 MW’lık bir hidroelektrik santrali ve 346 MW’lık yüzer güneş enerjisi santrali potansiyeliyle yenilenebilir enerjiyi desteklemesi öngörülmektedir.

Özellikle Meninting Barajı, yaklaşık 1.600 hektarlık tarım arazisini sulamakta, ekim yoğunluğunu yılda birden üç hasada çıkarmakta, yaklaşık 100.000 kişiye ham su sağlamakta, Batı Lombok ve Mataram şehrinin bazı bölgelerinde sel riskini azaltmakta ve kurak mevsimde çiftçiler arasındaki su anlaşmazlıklarına son vermektedir.

Meninting Barajı’nın açılışı, ulusal gıda güvenliğini güçlendirme ve kalkınmanın faydalarının toplum, özellikle de Endonezya’daki gıda tedarikçilerinin ön saflarında yer alan çiftçiler tarafından gerçekten hissedilmesini sağlama yolunda önemli bir dönüm noktasıdır.

(Yyt)

Kolaborasi ini mengintegrasikan program Desa Berdaya milik Pemprov NTB dengan program unggulan Profesor Berdampak 2026 Universitas Mataram. Penandatanganan MoU turut disaksikan puluhan guru besar dan profesor Unram.

Gubernur NTB, Miq Iqbal, menegaskan bahwa kerja sama tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk komitmen menghadirkan solusi nyata melalui kolaborasi antara pemerintah dan kalangan akademisi.

“Kami berharap ilmu dan pengalaman para guru besar mampu memperkuat Program Desa Berdaya serta mendukung berbagai program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Miq Iqbal.

Menurutnya, kemiskinan ekstrem di sejumlah desa masih menjadi tantangan besar. Karena itu, Program Desa Berdaya difokuskan pada pengembangan desa mandiri melalui optimalisasi potensi dan keunggulan lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur menilai masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan sosial, tetapi juga pendampingan, inovasi, dan pengembangan usaha agar mampu membangun kemandirian ekonomi di desa.

“Selain pendamping desa, kami membutuhkan inovasi dari para profesor untuk mendorong lahirnya usaha dan ekonomi produktif di tingkat desa,” katanya.

Sementara itu, Rektor Unram, Prof. Sukardi, menyatakan kesiapan penuh civitas akademika dalam mendukung pembangunan NTB. Sebanyak 120 profesor akan diterjunkan langsung untuk mendampingi pelaksanaan Program Desa Berdaya melalui riset dan inovasi yang aplikatif.

“Hari ini kami menunjukkan komitmen nyata. Program ini dirancang berlangsung selama tiga tahun dengan target menghasilkan dampak ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelas Prof. Sukardi.
Ke depan, Unram juga akan memperluas keterlibatan dosen dan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) guna memperkuat ekosistem Desa Berdaya di berbagai wilayah NTB.

Kolaborasi Pemprov NTB dan Universitas Mataram ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mempercepat pembangunan desa, mendorong inovasi berbasis riset, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal.

(Yyt)

Bale Kita hadir sebagai transformasi NTB Mall menjadi rumah bersama bagi para perajin dan pelaku UMKM. Tidak hanya menjadi pusat penjualan, Bale Kita juga berfungsi sebagai ruang kurasi, peningkatan kualitas produk, pendampingan usaha, serta perluasan akses pasar hingga tingkat nasional dan internasional.

Gubernur Iqbal menegaskan seluruh produk yang dipasarkan merupakan karya autentik para perajin NTB tanpa produk pabrikan. Setiap produk wajib melalui proses kurasi untuk menjaga kualitas, identitas budaya, dan nilai seni sehingga Bale Kita menjadi etalase resmi produk unggulan daerah.

Selain galeri fisik, Pemprov NTB juga menyiapkan platform digital Bale Kita agar lebih banyak UMKM dapat memasarkan produknya tanpa terbatas ruang pamer.

Ketua Dekranasda NTB, Hj. Sinta Agathia M. Iqbal, mengatakan nama Bale Kita dipilih karena mencerminkan makna “rumah bersama” bagi seluruh pelaku UMKM. Produk yang dipasarkan akan dikurasi secara objektif berdasarkan kualitas, disertai sistem rotasi agar seluruh pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB, H. Lalu Wiranata, menyebut Bale Kita saat ini telah mewadahi sekitar 250 UMKM dari Pulau Lombok dan Sumbawa. Jumlah tersebut akan terus bertambah seiring pengembangan platform digital.

Melalui Bale Kita, Pemerintah Provinsi NTB memperkuat komitmennya membangun ekosistem UMKM yang profesional, inovatif, dan berdaya saing, sekaligus mendorong produk unggulan NTB menembus pasar nasional hingga internasional.

(Yyt)

::

Komitmen tersebut disepakati dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah, Pengendalian Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan yang dipimpin Menteri Lingkungan Hidup RI, Mohammad Jumhur Hidayat, bersama Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, serta dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-NTB di Aula Bank NTB Syariah, Mataram, Selasa (7/7/2026).

Menteri Lingkungan Hidup memperkenalkan Agenda Aksi Pertobatan Ekologis Nasional yang berfokus pada rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai (DAS), pemulihan ekosistem pesisir, pengelolaan sampah dari sumbernya, pengendalian pencemaran, rehabilitasi lahan kritis, hingga penguatan ekonomi sirkular dan pasar karbon.

Menurut Menteri, sebagian besar bencana hidrometeorologi dipicu oleh kerusakan lingkungan. Karena itu, pola pengelolaan sampah harus berubah dari angkut dan buang menjadi pilah, olah, guna ulang, dan daur ulang sejak dari sumbernya.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa kerusakan hutan dan persoalan sampah telah menjadi tantangan serius di NTB. Ia menyoroti banjir yang terus berulang di Pulau Sumbawa akibat rusaknya kawasan hulu, serta kondisi TPA Regional Kebon Kongok yang kini menampung hampir satu juta ton sampah dengan tambahan sekitar 400 ton per hari.

“Kami berkomitmen melakukan rehabilitasi kawasan tangkapan air dan memperkuat sistem pengelolaan sampah agar risiko bencana dapat ditekan sekaligus menjamin keberlanjutan lingkungan,” tegas Gubernur.

Menteri juga menyatakan siap membantu NTB memperkuat pengelolaan TPA Kebon Kongok melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dan sistem ekonomi sirkular.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov NTB tengah menyiapkan Peraturan Gubernur terkait pengawasan aktivitas tambak di kawasan pesisir serta kebijakan Corporate Environment Responsibility (CER) untuk mendorong dunia usaha, khususnya sektor pariwisata, berkontribusi dalam pelestarian lingkungan.

Komitmen tersebut mendapat dukungan seluruh kepala daerah di NTB. Bupati Sumbawa melaporkan keberhasilan penanaman sekitar 1,15 juta pohon, sementara kepala daerah lainnya meminta dukungan pemerintah pusat untuk rehabilitasi kawasan hulu dan penguatan fasilitas pengelolaan sampah.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Kementerian Lingkungan Hidup akan mengalokasikan program penanaman pohon nasional, memperkuat pendampingan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, serta menyerahkan 200 unit komposter kepada Pemerintah Provinsi NTB.

Rapat ditutup dengan kesepakatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk menjadikan penyelamatan lingkungan sebagai gerakan bersama demi mewujudkan pembangunan NTB yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

(Yyt)

Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi program kemanusiaan yang telah dijalankan selama delapan tahun terakhir sejak gempa bumi Lombok 2018. Fokus kerja sama meliputi penyediaan akses air minum layak, edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta pengelolaan sampah plastik menjadi fasilitas pendidikan.

Perwakilan ONG Balanced World, Rosa, menjelaskan bahwa organisasinya setiap tahun menjangkau sekitar 1.200 keluarga dan puluhan sekolah melalui distribusi filter air tanpa listrik, bantuan bagi panti asuhan, serta pendampingan masyarakat rentan. Seluruh program tersebut didukung pendanaan dari Pemerintah Kepulauan Canary, Spanyol.

“Kami berterima kasih atas dukungan Pemerintah Provinsi NTB sehingga program kemanusiaan ini dapat terus berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Rosa.

Gubernur Lalu Muhamad Iqbal mengapresiasi konsistensi NGO asal Spanyol tersebut dalam membantu masyarakat NTB, khususnya melalui penyediaan akses air bersih yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup warga.

Namun, Gubernur menilai berbagai program bantuan internasional selama ini belum memberikan dampak maksimal karena masih berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, diperlukan koordinasi yang kuat agar seluruh program saling mendukung dan tepat sasaran.

“Pemprov NTB akan menjadi penggerak kolaborasi agar seluruh program pembangunan memiliki arah yang sama dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Sebagai langkah strategis, Gubernur memperkenalkan program unggulan Desa Berdaya, yang difokuskan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di 106 desa dengan sasaran sekitar 114 ribu jiwa.

Tak hanya itu, Lalu Muhamad Iqbal juga mengusulkan pembentukan kerja sama resmi melalui skema Sister Province antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kepulauan Canary. Skema tersebut diharapkan menjadi payung hukum yang memperkuat kolaborasi kedua pihak sekaligus memperluas peluang kerja sama di berbagai bidang.

Gubernur bahkan mengundang langsung Gubernur Kepulauan Canary untuk berkunjung ke NTB, meninjau pelaksanaan program di lapangan, serta membahas penandatanganan kerja sama resmi.

Audiensi turut dihadiri Kepala Bappeda NTB serta Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP3A) NTB. Dalam kesempatan itu, kedua belah pihak mulai memetakan peluang kolaborasi di wilayah prioritas, seperti Kecamatan Lembar dan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sebagai lokasi pengembangan program berikutnya.

(Yyt)