Dalam ajang tersebut, NTB meraih Terbaik I kategori Implementasi Program Pembangunan 3 Juta Rumah. Selain itu, NTB memperoleh Terbaik II kategori Akses Pendidikan dan Pelayanan Pendidikan serta Terbaik II kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri.
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan tiga apresiasi tersebut menjadi refleksi atas arah kebijakan pemerintah daerah dalam menjawab berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.

“Alhamdulillah, kali ini NTB mendapatkan tiga apresiasi. Satu apresiasi juara pertama, yaitu di bidang pencapaian 3 juta rumah,” ujar Iqbal.
Menurut Iqbal, penilaian tersebut tidak semata-mata menggambarkan hasil akhir pembangunan, tetapi juga menunjukkan adanya kebijakan yang dinilai solid pada tiga isu tersebut.

“Semua penilaian ini masih berdasarkan kebijakan. Artinya, dalam tiga isu tadi, NTB dipandang memiliki kebijakan yang solid dan keberpihakan yang jelas,” katanya.
Atas capaian tersebut, NTB juga memperoleh dukungan anggaran dengan total Rp9 miliar. Dana tersebut terdiri atas Rp6 miliar untuk program bedah rumah sebanyak 300 unit, serta masing-masing Rp1,5 miliar untuk bidang pelayanan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta pengelolaan sampah dan lingkungan.

Fokus Bedah Rumah
Di sektor perumahan, Iqbal menjelaskan bahwa program bedah rumah akan diarahkan terutama kepada masyarakat di desa-desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem.
Perbaikan kualitas hunian menjadi salah satu bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan karena kondisi rumah merupakan salah satu persoalan yang berkaitan dengan kemiskinan ekstrem.

“Memang kami mengalokasikan cukup banyak untuk bedah rumah, khususnya di desa-desa kemiskinan ekstrem. Karena salah satu persoalan yang menyebabkan tingginya kemiskinan ekstrem itu adalah persoalan rumah. Karena itu yang menjadi sasaran kami,” jelasnya.

Pemerataan Pendidikan
Sementara itu, di bidang pendidikan, Pemprov NTB terus mendorong pembenahan tata kelola SMA, SMK, dan SLB, antara lain melalui pengembangan sekolah tematik yang disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing wilayah.

Pemprov NTB juga menyiapkan kebijakan golden ticket untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan. Melalui kebijakan tersebut, kepala sekolah dengan kinerja terbaik akan didorong untuk bertugas di wilayah pelosok dengan dukungan insentif tambahan.
“Kita berikan kepada kepala sekolah-kepala sekolah yang terbaik, kita letakkan di daerah-daerah yang pelosok, tetapi mereka diberikan insentif tambahan. Ini bagian dari upaya kita untuk memeratakan kualitas pendidikan antara kota dengan di pelosok,” kata Iqbal.

Gubernur menegaskan bahwa apresiasi dari pemerintah pusat bukanlah tujuan akhir. Pengakuan tersebut justru menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan yang telah dirancang dapat diterjemahkan menjadi program yang konkret dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Targetnya adalah kita ingin supaya kebijakan ini betul-betul menghasilkan hasil-hasil yang konkret seperti yang ditargetkan dari sejak awal,” ujarnya.

Sejalan dengan Tiga Pilar Pembangunan
Iqbal menjelaskan, berbagai kebijakan tersebut sejalan dengan tiga pilar pembangunan NTB, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
Program Desa Berdaya, khususnya yang menyasar desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem, menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah dalam mendorong percepatan pengentasan kemiskinan.

“Ini hanya refleksi dari visi-visi Presiden juga yang kami bawa ke level daerah,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemberian apresiasi kepada pemerintah daerah antara lain bertujuan melihat pelaksanaan standar pelayanan minimal, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
Kemendagri juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan sampah dan program Indonesia Asri yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat.

“Itu hal yang wajib dilakukan. Ditambah dengan satu lagi, yaitu penanganan sampah dan Indonesia Asri yang menjadi program unggulan Bapak Presiden,” ujar Tito.

Selain tingkat provinsi, sejumlah kabupaten/kota di NTB juga memperoleh apresiasi dalam berbagai kategori. Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Mataram, Kota Bima, dan Kabupaten Lombok Utara tercatat meraih penghargaan di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, program pembangunan 3 juta rumah, serta pengelolaan sampah dan lingkungan asri.

Rangkaian capaian tersebut menunjukkan bahwa apresiasi diberikan tidak hanya pada tingkat provinsi, tetapi juga mencakup berbagai jenjang pemerintahan daerah di NTB dalam upaya memperkuat pelayanan dasar.
Bagi Pemprov NTB, apresiasi tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan suatu kebijakan pada akhirnya harus diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

(Yyt)

Menghadapi pusaran kecurigaan tersebut, Nusron Wahid memberikan pernyataan usai menunaikan Salat Jumat di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (18/09/2026). Didampingi Ossy Dermawan, Nusron tidak membantah maupun membenarkan status orang-orang kepercayaannya, melainkan memilih sikap normatif dengan menyatakan siap bersikap kooperatif.

“Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan membantu proses yang ada di sini,” ujar Nusron di hadapan awak media.

Pernyataan Nusron ini keluar setelah penyidik KPK membeberkan temuan mencengangkan dari OTT yang berawal dari sengketa pemecahan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. KPK menyita barang bukti uang tunai senilai Rp 106,3 miliar, menjadikannya salah satu temuan terbesar dalam sejarah OTT yang sebagian besar ditemukan dalam koper merah berlabel inisial pejabat tinggi ATR/BPN.

Fakta paling krusial, penyidik KPK sebelumnya menetapkan empat pihak swasta yakni ARF, ERW, FAZ, dan MF sebagai tersangka yang terafiliasi langsung sebagai “orang kepercayaan menteri”. Dalam konferensi pers KPK, mencuat dugaan kuat bahwa aliran dana dari koper-koper merah tersebut dipersiapkan untuk membiayai acara muktamar sebuah ormas besar di Jawa Timur pada Agustus lalu.

Alih-alih mengklarifikasi tudingan sensitif soal koper merah dan aliran dana miliaran rupiah tersebut, Nusron justru mengalihkan narasi pada komitmen kelembagaan. Ia menegaskan bahwa kerja sama pemberantasan korupsi antara ATR/BPN dengan KPK yang ia klaim telah diinisiasinya sejak 22 Oktober 2025, tidak akan terhenti oleh kasus ini.

“Jalan terus. Tetap kita jalan (bersama KPK),” tutur Nusron menegaskan posisinya.

Nusron Wahid berharap kasus hukum yang tengah membelit para pejabat dan orang dekatnya ini bisa menjadi tamparan keras untuk memperbaiki tata kelola birokrasi pertanahan. Kasus suap HGB ini sebelumnya juga mengonfirmasi kajian KPK terkait adanya potensi pungutan liar hingga 5.500 persen dari tarif resmi di ATR/BPN.

“Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal Kantor Pertanahan,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.

Untuk meredam kepanikan publik akan lumpuhnya layanan birokrasi pasca-OTT, Nusron menggaransi bahwa seluruh program percepatan layanan akan tetap dieksekusi sesuai target.

“Insyaallah tidak terganggu. Pelayanan tetap jalan. Peralihan Hak 10 hari tetap jalan. Pengukuran Terjadwal tetap jalan,” tegas Nusron Wahid memungkasi keterangannya.

(TAG)

Program yang diluncurkan bertepatan dengan HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026 ini hadir untuk integrasi rantai pelayanan pertanahan sehingga masyarakat yang mengurus balik nama aset kini bisa mendapatkan kepastian hukum dan menyelesaikan dokumen hak milik secara jauh lebih cepat, transparan, serta efisien tanpa perlu menunggu waktu berlarut-larut.

Dengan sistem terintegrasi, pemohon tidak lagi terjebak dalam pola “pingpong” dokumen antar-lembaga. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, menegaskan bahwa percepatan ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

Harison menjelaskan, percepatan layanan tentu tidak dapat dilakukan oleh BPN sendiri. Proses ini membutuhkan peran atau kolaborasi dari seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pembayaran dan validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Bapenda, pembuatan akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), hingga kelengkapan administrasi yang kemudian ditindaklanjuti kembali oleh Kantor Pertanahan.

“Dengan layanan PERINTIS atau peralihan 10 hari ini, bisa mendorong perbaikan tata kelola di semua aspek, baik yang di internal BPN, tentu saja, dan juga mitra-mitra eksternal strategis lainnya. Dengan demikian, tata kelola pembuatan akta juga menjadi lebih baik dan lebih pasti, begitu pula tata kelola validasi BPHTB untuk optimalisasi penerimaan PAD di daerah juga menjadi lebih baik. Jadi, meskipun berjenjang terus disempurnakan, langkah untuk melakukan proses sebagaimana dalam layanan peralihan 10 hari ini harus mendapatkan dukungan dari semua pihak, karena pada akhirnya ditujukan sebesar-besarnya kepentingan masyarakat penerima layanan,” ujar Harison.

Dampak pemangkasan durasi ini dirasakan langsung oleh para praktisi pertanahan yang mengurus berkas masyarakat di lapangan. PPAT Kota Tangerang Selatan, Eti Puspa, membeberkan bahwa alur pemrosesan hak milik di lokasi pilot project kini lebih terukur.

“Hari ini saya mengambil produk peralihan hak 10 hari kerja. Tahapannya dari proses pengecekan, pembayaran pajak-pajak, kemudian penandatanganan AJB, dan selanjutnya balik nama sertifikat, memakan waktu kurang dari 10 hari,” ujar Eti.   

Sementara itu, salah satu mitra BPN dalam proses layanan pertanahan, PPAT Genio Ladyan Finasisca turut merasakan manfaat penerapan PERINTIS. Ia menyampaikan bahwa proses Peralihan hak yang ditanganinya dapat selesai bahkan kurang dari 10 hari.

“Kantah Kota Tangerang Selatan telah membantu saya, untuk menjalankan proses balik nama bahkan tidak sampai 10 hari.  Salah satu contoh, kami menjalankan proses balik nama sekitar delapan hari dan sertipikatnya sudah selesai kami terima untuk kemudian diserahkan kepada pemiliknya,” tuturnya. 

Pengujian SOP ketat ini juga mulai diterapkan di wilayah lain seperti Kota Depok. PPAT Depok, Riani Herawati, menilai kepastian alur kerja menjadi kunci utama percepatan layanan ini.

“Saya baru selesai mengurus proses balik nama dengan layanan program Perintis 10. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan dari awal hingga akhir,” ungkap Rian.

Apa Dampak Langsungnya bagi Masyarakat?

Secara teknis, pemangkasan durasi balik nama menjadi kurang dari 10 hari ini menjawab keluhan klasik masyarakat terkait lambatnya pengurusan tanah, sekaligus memberikan sejumlah dampak praktis bagi pemilik aset:

1. Mengurangi risiko sengketa tanah atau klaim ganda akibat tertundanya balik nama pasca-transaksi jual beli.
2. Sertifikat yang sudah berganti nama atas nama pemilik baru dapat segera digunakan untuk keperluan agunan perbankan atau investasi permodal usaha tanpa tertahan birokrasi.
3. Mengikis potensi biaya tidak resmi (pihak ketiga/calo) yang biasanya muncul akibat proses yang berlarut-larut.

Keberhasilan skema PERINTIS 10 Hari di Tangsel menandai awal baru dalam upaya pemangkasan rantai birokrasi pertanahan yang selama ini dikeluhkan publik. Meski demikian, efektivitas dan keberlanjutan skema ini di lapangan masih diuji oleh sejumlah faktor teknis.

(TAG)

Aset yang diterima Kementerian ATR/BPN secara rinci terdiri atas:

• Tanah dan bangunan di Komplek Grand Royal Residence I, Indramayu (luas 120 m² / bangunan 132 m²) senilai Rp569.023.000.
• Tanah di Desa Banjaragung, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur (luas 134 m²) senilai Rp143.816.000.
• Satu unit kendaraan minibus Daihatsu F700RG TS AT senilai Rp50.359.000.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan apresiasi kepada KPK dan menjelaskan bahwa aset-aset ini sangat dibutuhkan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

“Penyerahan aset ini menjadi sesuatu yang kita butuhkan untuk mendukung layanan kepada masyarakat, baik layanan yang sifatnya langsung maupun yang tidak langsung. Jadi kami mengapresiasi kepada KPK terkait dengan hal ini. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk mendukung layanan yang lebih baik lagi,” ujar Sekjen ATR/BPN.

Dalu Agung Darmawan menambahkan, tanah dan bangunan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kedinasan, termasuk mendukung pegawai yang membutuhkan fasilitas tempat tinggal dinas, serta dikaji untuk operasional kantor.

“Misalnya untuk pembangunan gedung arsip atau daya dukung lainnya. Nanti kita lihat perkembangannya,” tambah Sekjen ATR/BPN.

Sementara itu, Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Mungki Hadipratikto, mengatakan bahwa pemanfaatan barang rampasan negara oleh kementerian dan lembaga merupakan bentuk manfaat lain dari penanganan perkara tindak pidana korupsi.

“Ketua KPK menitipkan pesan, terhadap aset-aset ini tolong nanti dikasih plang yang menyatakan bahwa ini merupakan hasil dari penanganan perkara KPK. Tujuannya adalah untuk edukasi kepada masyarakat bahwa penanganan perkara itu tidak melulu menghukum pelaku, tapi juga bisa memberikan manfaat untuk masyarakat tidak secara langsung, namun melalui kementerian dan lembaga,” ungkap Mungki Hadipratikto.

Prosesi serah terima ini ditandai dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan sertifikat kepemilikan dari Direktur Labuksi KPK kepada Sekjen ATR/BPN. Selain Kementerian ATR/BPN, Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI juga menerima barang rampasan serupa pada waktu yang sama. 

Dalam kesempatan tersebut, Sekjen ATR/BPN turut didampingi oleh barisan pejabat tinggi, di antaranya Inspektur Jenderal ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi, Kepala Biro Keuangan dan BMN Kartika Sari, Kepala Kantah Kabupaten Indramayu Dwi Hary Januarto, serta Kepala Kantah Kabupaten Mojokerto Mateus Joko Slameto, bersama jajaran delegasi kementerian lainnya.

(TAG)

Dugaan Suap “Kode 2” dan Keterlibatan Elite

Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Hussein, memaparkan bahwa OTT pada Senin (14/09/2026) ini berawal dari sengketa pemecahan HGB PT Summarecon Agung di Kabupaten Bogor. Pihak Summarecon diduga memberikan uang pelicin senilai Rp 1,5 miliar kepada oknum pejabat ATR/BPN untuk membuka blokir sertifikat. Angka ini disepakati setelah proses negosiasi dari permintaan awal senilai Rp 2 miliar yang disandikan dengan “Kode 2”.

Delapan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka berasal dari klaster pemberi dan penerima dan di antaranya adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang berinisial LMP, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I berinisial SON, serta Direktur Utama Summarecon berinisial ADR. 

Fakta yang paling menonjol dari penyidikan ini adalah ditetapkannya empat orang pihak swasta yakni ARF, ERW, FAZ, dan MF yang secara resmi disebut oleh KPK sebagai “orang kepercayaan menteri”.

Penyitaan Tunai Terbesar dan Dugaan Aliran Dana

Barang bukti senilai Rp 106,3 miliar yang terdiri dari mata uang Rupiah, Dolar AS, Dolar Singapura, Riyal, dan Ringgit, memecahkan rekor sebagai salah satu temuan uang tunai terbesar dalam sejarah OTT KPK. Uang yang ditemukan di beberapa titik kediaman tersangka ini diduga merupakan kumpulan gratifikasi terkait layanan pertanahan, mutasi, dan promosi jabatan di berbagai level Kementerian ATR/BPN.

Kasus ini sekaligus mengonfirmasi temuan kajian KPK sebelumnya yang mengidentifikasi adanya potensi pungutan liar hingga 5.500 persen atau 55 kali lipat dari tarif resmi penerimaan negara di lingkungan kementerian tersebut.

Dalam konferensi pers juga disampaikan adanya dugaan bahwa aliran dana dalam koper-koper tersebut diarahkan untuk membiayai kegiatan sebuah ormas besar di Jawa Timur pada Agustus lalu.

Terkait dugaan keterlibatan langsung Menteri ATR/BPN dan aliran dana tersebut, KPK menegaskan masih terus melakukan pendalaman. Di sisi lain, KPK juga membuka peluang menjerat PT Summarecon Agung secara korporasi, mengingat pengembang tersebut pernah terseret pusaran suap IMB di Yogyakarta pada tahun 2022.

Tanggapan Resmi Kementerian ATR/BPN

Menyikapi eskalasi penanganan kasus suap HGB yang tengah bergulir, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyatakan bahwa institusinya menghormati penuh kewenangan penegak hukum. Pernyataan ini disampaikan usai Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (15/09/2026).

“Pertama, Kementerian ATR/BPN tentunya menghormati tindakan hukum yang dilakukan oleh KPK atau aparat penegak hukum (APH) siapa pun. Yang kedua, Kementerian ATR/BPN juga akan bersikap kooperatif dan mendukung segala proses yang tengah dilakukan oleh APH,” ujar Wamen Ossy saat ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta.

Terkait temuan barang bukti dan kronologi pengusutan perkara, Kementerian ATR/BPN memilih untuk tidak berspekulasi dan menyerahkan penjelasan detail kepada lembaga antirasuah tersebut.

Wamen Ossy memastikan bahwa pelayanan pertanahan di seluruh daerah tidak akan terganggu. Kementerian ATR/BPN mengklaim telah melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah Kantor Pertanahan (Kantah) untuk memastikan standar pelayanan.

“Dari sisi Kementerian ATR/BPN terus melaksanakan koordinasi antar pimpinan untuk memastikan bahwa integritas kita terus bisa ditingkatkan. Yang kedua, pelayanan publik tetap bisa dihadirkan di tengah isu yang tengah bergulir ini,” tutur Ossy.

“Tadi pagi juga kami melaksanakan pengecekan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan juga Kota Tangerang masih berjalan normal dan sesuai dengan prosedural sehari-harinya. Itu yang ingin kami tekankan juga hari ini. Jangan sampai isu ini kemudian mengorbankan pelayanan publik kepada masyarakat,” ucap Ossy.

Kasus suap pengurusan HGB ini bisa menjadi salah satu faktor reformasi birokrasi di Kementerian ATR/BPN. Publik kini menanti langkah tegas selanjutnya dari KPK terkait pengembangan aliran dana tersebut dan potensi keterlibatan aktor-aktor intelektual lainnya.

(TAG)

Penghargaan bergengsi dari Kementerian Ekonomi Kreatif/Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini menjadi bukti pengakuan atas keberhasilan Kementerian ATR/BPN menghadirkan informasi pertanahan yang semakin efisien, akuntabel, dan transparan bagi masyarakat.

Kepala Pusat Data Informasi (Pusdatin) Pertanahan dan Tata Ruang, Farid Hidayat, menerima secara langsung trofi penghargaan yang diserahkan oleh Menteri Parekraf/Kepala Bekraf, Teuku Riefky Harsya, di Nusantara Hall ICE BSD, Kabupaten Tangerang.

“Kita berterima kasih dan patut bersyukur karena kerja keras dari teman-teman, baik di Kementerian ATR/BPN pusat hingga jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah). Berdasarkan penilaian juri, Sentuh Tanahku dipilih karena memberikan kemudahan kepada masyarakat dan hadirnya itu memberikan dampak kebaikan buat masyarakat,” ujar Farid usai penerimaan penghargaan.

Sejak diluncurkan pada 2017, platform ini terus dikembangkan hingga kini menampung 2,8 juta pengguna, dengan 955 ribu di antaranya telah terverifikasi dengan ditandai dengan centang hijau. Hal ini sebagai salah satu dari enam penilaian IN-Apps Digital Award 2026 yang dilakukan secara tidak sembarangan

Selain itu, aplikasi Sentuh Tanahku telah dinilai dengan mempertimbangkan enam perspektif, yaitu performa bisnis, inovasi dan fitur, user experience, dampak sosial, keamanan dan compliance, serta tingkat komplain pengguna. Tim juri independen yang terdiri dari unsur kementerian/lembaga, akademisi teknologi informasi, asosiasi industri, hingga sektor swasta menguji Sentuh Tanahku secara komprehensif.

Salah satu faktor kunci dampak sosial dan kemudahan dari Sentuh Tanahku terletak pada fitur-fitur utamanya yang menjawab stigma “pengurusan tanah yang rumit”:

• Fitur Cari Berkas (Lacak Prosedur Real-Time) adalah fitur paling favorit yang memungkinkan masyarakat memantau status berkas pertanahan di seluruh Kantah (Kantor Pertanahan) se-Indonesia secara transparan. “Aplikasi ini bisa menjelaskan posisi berkas ada di mana, di meja siapa, bahkan nama petugas yang menangani pun tayang. Ini upaya kami memberikan pelayanan transparan,” jelas Farid Hidayat.
• Fitur Sertipikatku (Proteksi & Manajemen Aset), terintegrasi langsung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pemilik dapat melihat seluruh daftar aset tanah atas namanya, termasuk mengakses Sertipikat Elektronik tanpa perlu khawatir dokumen fisik rusak.
• Akses Informasi Layanan dapat mempermudah masyarakat dengan mengunduh dan mengecek simulasi syarat hingga biaya pengurusan layanan pertanahan secara mandiri.

Melalui penghargaan ini, Kementerian ATR/BPN berharap masyarakat dapat memanfaatkan Aplikasi Sentuh Tanahku secara maksimal. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam mengunduh dan mengawasi berkas secara digital, semakin meningkat pula kontrol publik terhadap kualitas pelayanan pertanahan di Indonesia.

“Harapan kami adalah masyarakat memanfaatkan informasi ini sebaik-baiknya. Semakin banyak yang men-download aplikasi ini akan semakin baik juga buat kami karena akan semakin banyak juga yang melakukan kontrol terhadap kualitas layanan ATR/BPN,” ujar Farid Hidayat.

Aplikasi Sentuh Tanahku dapat diunduh secara gratis melalui App Store dan Google Play Store, atau link unduh dapat diakses melalui situs resmi atrbpn.go.id/sentuh-tanahku.

(TAG)

Target tersebut menjadi perhatian Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal dalam mengawal persiapan penyelenggaraan MotoGP 2026. Saat memimpin Rapat Persiapan Penyelenggaraan MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Hotel Lombok Raya, Mataram, Senin (14/9/2026), Gubernur menekankan pentingnya menjadikan pengalaman penyelenggaraan sebelumnya sebagai pijakan untuk menghadirkan gelaran yang semakin baik.

Menurutnya, MotoGP bukan sekadar ajang olahraga internasional, tetapi juga momentum untuk membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat NTB.

“Harapan kita, MotoGP tahun ini menjadi penyelenggaraan yang lebih baik, dengan lebih banyak melibatkan masyarakat, volunteer lokal, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk berpartisipasi,” ujar Miq Iqbal.

Karena itu, berbagai aspek terus disempurnakan, mulai dari kesiapan sirkuit dan infrastruktur pendukung, kelistrikan, keamanan, transportasi, akomodasi, distribusi tiket hingga kesiapan penonton, khususnya masyarakat NTB.

Seluruh sektor diarahkan bergerak dalam satu koordinasi agar penyelenggaraan berlangsung aman dan lancar, sekaligus memberikan pengalaman terbaik bagi penonton dan wisatawan yang datang ke Mandalika.

Dari sisi penyelenggara, Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia Troy Reza Warokka menyampaikan bahwa persiapan MotoGP Mandalika 2026 telah mencapai sekitar 80 persen.

Sejumlah pekerjaan yang masih dalam tahap penyempurnaan mencakup fasilitas sirkuit, infrastruktur pendukung, kelistrikan, akomodasi, keamanan dan transportasi.

Troy juga memastikan seluruh pembalap yang dijadwalkan tampil di Mandalika pada 2026 akan hadir, termasuk para pembalap yang menjadi perhatian besar masyarakat Indonesia.

Kehadiran para pembalap tersebut diharapkan semakin meningkatkan antusiasme penonton sekaligus memperkuat posisi Mandalika sebagai destinasi sport tourism berkelas dunia.

Dari Mandalika Mendunia

Penyelenggaraan tahun ini juga membawa pesan yang lebih spesifik. Jika sebelumnya mengusung semangat “Dari Indonesia Mendunia”, MotoGP 2026 diarahkan dengan semangat “Dari Mandalika Mendunia.”

“Kalau tahun sebelumnya kita membawa semangat ‘Dari Indonesia Mendunia’, tahun ini kita ingin lebih spesifik: ‘Dari Mandalika Mendunia’,” ujar Troy.

Semangat tersebut menempatkan Mandalika bukan sekadar lokasi balapan, melainkan pintu yang membawa berbagai potensi NTB ke panggung global.

MotoGP menjadi momentum untuk memperkenalkan pariwisata, produk lokal, ekonomi kreatif, kuliner, kerajinan serta berbagai potensi unggulan daerah kepada masyarakat internasional.

Pesan tersebut juga sejalan dengan visi pembangunan NTB, “Makmur Mendunia.”

Akomodasi Jadi Perhatian

Di luar sirkuit, ketersediaan akomodasi menjadi salah satu perhatian penting. Pemerintah Provinsi NTB bersama pelaku industri pariwisata terus memastikan kesiapan hotel, penginapan, dan berbagai pilihan akomodasi lainnya untuk mengantisipasi peningkatan jumlah wisatawan dan penonton.

Koordinasi dilakukan agar kapasitas dan kualitas pelayanan akomodasi mampu mengikuti peningkatan kunjungan selama rangkaian MotoGP.

Terkait tarif akomodasi, Gubernur menyampaikan bahwa setelah dilakukan evaluasi bersama para pelaku pariwisata, perkembangan kawasan Mandalika yang semakin baik membuat mekanisme pasar dinilai telah berjalan.

Dengan kondisi tersebut, regulasi khusus mengenai tarif akomodasi dinilai tidak lagi diperlukan. Meski demikian, pemerintah tetap melakukan koordinasi dan pengawasan, termasuk terhadap penjualan tiket melalui pihak ketiga agar tidak menimbulkan persoalan bagi masyarakat maupun wisatawan.

UMKM Harus Ikut Menikmati

Perhatian khusus juga diberikan kepada pelaku UMKM lokal. Gubernur meminta ruang partisipasi yang lebih besar agar MotoGP tidak hanya mendatangkan wisatawan, tetapi sekaligus menjadi pasar bagi produk-produk NTB.

Kuliner, kerajinan, produk ekonomi kreatif, dan berbagai produk unggulan daerah diharapkan mendapatkan ruang optimal selama rangkaian kegiatan MotoGP.

Dengan demikian, perputaran ekonomi yang tercipta dari event internasional tersebut dapat semakin banyak dirasakan masyarakat NTB.

Pengamanan Diperkuat

Dari sisi keamanan, Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho menyampaikan bahwa seluruh unsur terkait telah mempersiapkan pengamanan secara terpadu.

Pengamanan mencakup kawasan sirkuit, jalur akses, transportasi, akomodasi, pelayanan hingga protokol. Persiapan juga dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan kehadiran Presiden Republik Indonesia.

“Seluruh unsur harus bersinergi memastikan kesiapan pengamanan, transportasi, akomodasi, pelayanan, dan protokol,” ujarnya.

Bagi NTB, kemungkinan kehadiran Presiden dalam ajang internasional tersebut menjadi kebanggaan sekaligus kehormatan bagi daerah.

Karena itu, kesiapan MotoGP tidak hanya menyangkut kelancaran balapan, tetapi juga menjadi kesempatan bagi NTB untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai tuan rumah event olahraga dunia.

Dengan seluruh persiapan yang terus dimatangkan, MotoGP Mandalika 2026 diharapkan menjadi lebih dari sekadar agenda balap tahunan.

NTB ingin menunjukkan bahwa pengalaman penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya telah menjadi modal untuk menghadirkan event yang lebih baik, lebih tertata, dan lebih inklusif.

Pada saat yang sama, panggung dunia di Mandalika diharapkan menjadi penggerak pariwisata, pasar bagi UMKM, ruang promosi produk lokal, serta sumber pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.

MotoGP Mandalika 2026 bukan hanya tentang siapa yang tercepat di lintasan, tetapi tentang bagaimana NTB memanfaatkan panggung dunia untuk membawa potensi daerah semakin mendunia.

(Yyt)

Di Art Gallery of South Australia (AGSA), Adelaide, mereka tidak hanya menyaksikan wastra Lombok yang menjadi bagian dari koleksi museum Australia, tetapi juga menemukan jejak budaya Bima dan manuskrip Lombok yang membuka kembali kisah panjang perjalanan kebudayaan NTB ke dunia internasional.

Ketiganya adalah Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, Ketua Dekranasda NTB Hj. Sinta Agathia, dan Ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda. Mereka didampingi Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi NTB, Kepala Museum Negeri NTB, serta sejumlah anggota tim dalam rangkaian kegiatan di AGSA pada 11–12 September 2026.

Bagi Wakil Gubernur, kunjungan tersebut tidak boleh berhenti sebagai perjalanan seremonial. Setiap pengalaman harus menghasilkan pengetahuan, jejaring, dan peluang kerja sama yang dapat dibawa pulang untuk memperkuat kebudayaan NTB.

«“Yang kita bawa ke panggung dunia bukan hanya benda budaya. Yang harus kita bawa adalah cerita, pengetahuan, nilai, dan sejarah yang ada di balik setiap benda itu. Karena itu, perjalanan ini harus menjadi bagian dari upaya kita menjadikan kebudayaan sebagai salah satu kekuatan NTB untuk mendunia,” pesannya.»

Di AGSA, delegasi menelusuri sejumlah koleksi yang berkaitan dengan Lombok, Bali, dan Bima. Di antaranya kekombong, kain ritual dari Lombok Utara; kampuh atau leang dari Lombok Tengah; tekstil songket; serta teknik supplementary weft.

Koleksi tersebut menunjukkan bahwa wastra bukan sekadar perpaduan motif dan warna. Di balik setiap lembar kain tersimpan pengetahuan mengenai kapas, pemintalan, pewarna alam, teknik menenun, ritual, struktur sosial, hingga hubungan budaya antardaerah.

Perhatian delegasi kemudian tertuju pada sebuah keris kerajaan asal Bima. Dalam katalog AGSA, keris tersebut tercatat berasal dari Bima, NTB, dan diperkirakan dibuat pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18.

Keberadaan pusaka tersebut memunculkan pertanyaan lebih besar: berapa banyak lagi warisan budaya NTB yang saat ini tersimpan di berbagai institusi di luar negeri?

“Kita harus mulai mengetahui, mendata, dan membangun komunikasi dengan institusi yang menyimpannya. Tidak selalu harus berbicara tentang mengembalikan benda. Yang juga penting adalah bagaimana kita memperoleh pengetahuan, dokumentasi, dan akses terhadap sejarah benda tersebut untuk masyarakat NTB,” ujar Wakil Gubernur.

Jejak budaya NTB lainnya ditemukan melalui Hikayat Nabi Yusuf yang ditulis pada daun lontar. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kekayaan budaya NTB tidak hanya berupa kain dan benda pusaka, tetapi juga mencakup manuskrip, sastra, bahasa, arsitektur, senjata tradisional, ritus, serta pengetahuan mengenai alam.

Pengalaman di AGSA sekaligus menjadi referensi bagi pengembangan Museum Negeri NTB sebagai pusat pengetahuan, penelitian, pendidikan, konservasi, dan diplomasi budaya.

Kerja sama ke depan dapat diarahkan pada katalogisasi, digitalisasi, konservasi, penelitian provenance, publikasi, pertukaran pameran, serta penguatan kapasitas kurator dan pengelola museum.

Lombok dan Bali dalam Satu Benang Budaya

Cerita tentang Lombok kemudian dibawa ke forum internasional melalui peluncuran buku Two Islands, One Thread: Lombok and Bali Textiles from the Michael Abbott Collections.

Forum tersebut mempertemukan peneliti, kolektor, kurator, dan pemerhati tekstil. Sejumlah tokoh Australia turut hadir, di antaranya Senator The Hon Don Farrell, Menteri Perdagangan dan Pariwisata Australia, pimpinan AGSA, serta Michael Abbott AO KC.

Ketua Dekranasda NTB Hj. Sinta Agathia menilai buku tersebut bukan untuk membandingkan mana tekstil yang lebih baik antara Lombok dan Bali. Sebaliknya, buku itu memperlihatkan hubungan, persahabatan, dan pertukaran budaya yang telah berlangsung di antara kedua pulau.

Motif rangrang menjadi salah satu contoh bagaimana budaya dapat berkembang melalui interaksi dan pertukaran tanpa harus kehilangan identitasnya.

Sinta juga mengapresiasi Michael Abbott yang telah mengumpulkan dan mendokumentasikan ratusan tekstil Indonesia, termasuk koleksi dari Lombok dan Sumbawa.

Menurutnya, publikasi tersebut penting untuk meningkatkan penghargaan terhadap para penenun sekaligus menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda agar mengenal dan melestarikan warisan budaya daerah.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda menilai diplomasi budaya membutuhkan dukungan yang berkelanjutan.

Menurutnya, diplomasi budaya tidak hanya bertujuan membangun reputasi dan kepercayaan internasional, tetapi juga harus bermuara pada perlindungan serta manfaat nyata bagi penenun, perajin, seniman, budayawan, dan generasi muda NTB.

Pariwisata dan Budaya Harus Berjalan Bersama

Bagi Wakil Gubernur NTB, pariwisata dan kebudayaan merupakan dua kekuatan yang harus berjalan beriringan.

«“Pariwisata membawa orang datang. Kebudayaan membuat orang memahami siapa kita. Dua hal ini harus saling menguatkan.”»

Pesan tersebut juga disampaikan kepada diaspora NTB di Adelaide. Para mahasiswa dan generasi muda NTB didorong memanfaatkan pengalaman internasional untuk membangun ilmu, pengalaman, dan jaringan, kemudian mengembalikannya bagi kemajuan daerah.

«“Belajarlah setinggi mungkin. Kuasai ilmu yang sedang dipelajari. Bangun pengalaman dan jaringan seluas-luasnya. Tetapi pada waktunya, ilmu dan pengalaman itu harus ikut memberi manfaat kepada NTB,” pesan Wakil Gubernur.»

Diaspora NTB juga dipandang sebagai jembatan strategis untuk membuka peluang kerja sama di bidang pendidikan, investasi, perdagangan, pariwisata, dan kebudayaan.

Dalam pertemuan tersebut, aspirasi mengenai konektivitas langsung Adelaide–Lombok juga dibuka untuk dikaji lebih lanjut.

Pada akhirnya, kunjungan ke Adelaide diarahkan menjadi agenda kerja lanjutan, mulai dari pemetaan koleksi budaya NTB di luar negeri, penguatan museum, dokumentasi pengetahuan para penenun, hingga perluasan penelitian dan publikasi di tingkat internasional.

Mendunia bukan berarti meninggalkan akar. Dari kain Lombok, manuskrip lontar, hingga keris Bima yang kini berada di Adelaide, jejak tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan NTB telah lama melintasi batas geografis.

Kini, tugas generasi hari ini adalah menyambungkan kembali jejak tersebut menjadi pengetahuan, jejaring, kerja sama, dan manfaat nyata bagi masyarakat.

(Yyt)

Penyerahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna pertama mengenai Nota Keuangan dan Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 di ruang sidang DPRD NTB, Kantor Gubernur NTB, Jumat (11/9/2026).

Sebelumnya, Pemprov NTB dan DPRD NTB telah menandatangani Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melalui Sekretaris Daerah NTB Abul Chair menyampaikan bahwa perubahan kebijakan anggaran dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika dan tantangan fiskal daerah.

Menurutnya, penyesuaian tersebut diperlukan agar program pembangunan tetap berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Di tengah berbagai tantangan fiskal, kita dituntut untuk semakin bijak dalam mengelola keuangan daerah. Setiap kebijakan anggaran harus diarahkan pada program-program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung prioritas pembangunan daerah,” ujar Abul Chair saat membacakan penjelasan gubernur.

Dalam postur rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp5,68 triliun lebih, meningkat sekitar 1,08 persen dibandingkan APBD Murni 2026 yang sebelumnya sebesar Rp5,62 triliun lebih.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp6,52 triliun lebih, atau meningkat sekitar Rp319 miliar dibandingkan APBD Murni 2026.

Dengan komposisi tersebut, rancangan perubahan APBD 2026 mencatat defisit anggaran sebesar Rp399 miliar lebih. Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan netto yang bersumber dari penerimaan pembiayaan, termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), serta pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pemprov NTB menegaskan bahwa seluruh kebijakan anggaran harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan daerah.

“Perubahan ini ditujukan untuk tujuan bersama dalam mempercepat pengentasan kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, serta mengembangkan destinasi wisata yang berkualitas dan berkelanjutan,” tambahnya.

Selain itu, Pemprov NTB terus melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko korupsi yang disebabkan oleh kelemahan sistem. Pembenahan tersebut dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko.

(Yyt)

Pesan tersebut disampaikan Gubernur Iqbal melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, saat membuka Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) PWI NTB di Mataram, Kamis (10/9/2026).

Menurut Iqbal, pers memiliki posisi penting dalam kehidupan demokrasi. Pemerintah membutuhkan pers yang independen untuk mengawasi kebijakan, mengangkat persoalan masyarakat, sekaligus memberikan kritik yang dapat menjadi cermin bagi pemerintah.
“Gubernur dan Wakil Gubernur membuka seluas-luasnya ruang kritik bagi insan pers. Bagi pemerintah, kritik yang berbasis data bukanlah ancaman. Kritik yang jujur adalah cermin,” ujar Ahsanul Halik menyampaikan pesan Gubernur.

Ia menegaskan, menjadi mitra pemerintah tidak berarti pers harus kehilangan independensinya. Pemerintah dan media dapat bekerja sama untuk kepentingan masyarakat dengan tetap menjalankan fungsi masing-masing.

“Pers tidak perlu menjadi corong pemerintah. Namun, pers juga tidak harus menjadi musuh pemerintah. Pemerintah dan pers dapat bekerja sama untuk kepentingan masyarakat tanpa kehilangan independensi masing-masing,” tegasnya.

Iqbal menilai tantangan pers saat ini semakin besar seiring perkembangan teknologi yang membuat informasi bergerak jauh lebih cepat. Setiap orang dapat memproduksi dan menyebarkan informasi. Kondisi tersebut, kata dia, justru membuat masyarakat semakin membutuhkan wartawan yang mampu membedakan fakta dari opini serta informasi yang benar dari informasi yang menyesatkan.
“Jangan sampai kecepatan mengalahkan ketelitian. Jangan sampai popularitas mengalahkan kebenaran. Jangan sampai asumsi mengalahkan fakta,” pesannya.

Karena itu, wartawan dituntut tidak berhenti pada apa yang terlihat atau terdengar. Setiap informasi harus diperiksa, dikonfirmasi, dan ditempatkan dalam konteks yang tepat.
Iqbal juga mengaitkan prinsip jurnalistik tersebut dengan nilai tabayun dalam Islam, yakni memeriksa kebenaran suatu kabar sebelum mempercayai dan menyebarkannya.
“Periksa sebelum percaya. Teliti sebelum menyimpulkan. Pastikan sebelum menyampaikan,” tegasnya.

Menurut Iqbal, sebuah berita mungkin hanya membutuhkan waktu singkat untuk ditulis, tetapi dampaknya dapat berlangsung jauh lebih lama. Karena itu, semakin besar jangkauan sebuah media, semakin besar pula tanggung jawab moral yang melekat pada wartawannya.
Ia juga menekankan bahwa kemerdekaan pers merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi sebagaimana dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan secara profesional dan beretika.

“Kebebasan pers adalah hak, tetapi kebebasan pers juga amanah. Kebebasan pers bukanlah kebebasan dari tanggung jawab,” tegasnya.
Dalam konteks keterbukaan informasi publik, pemerintah juga dituntut membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka. Namun, keterbukaan tetap harus berjalan berdasarkan ketentuan hukum karena tidak seluruh informasi memiliki status yang sama.
“Keterbukaan bukan berarti tanpa batas. Kebebasan pers bukan berarti tanpa tanggung jawab. Yang kita bangun adalah kebebasan yang beradab, keterbukaan yang bertanggung jawab, dan jurnalistik yang bermartabat,” ujarnya.

Lebih jauh, Iqbal berharap wartawan di NTB tidak hanya memiliki kemampuan teknis dalam menulis berita, tetapi juga mampu membaca persoalan secara lebih mendalam. Pemberitaan mengenai kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun kebijakan publik, menurutnya, harus dibangun berdasarkan data, fakta, regulasi, dan pengalaman masyarakat yang terdampak.

“Tugas wartawan bukan sekadar memberitakan peristiwa. Tugas wartawan adalah membantu masyarakat memahami makna di balik peristiwa,” katanya.
Ia juga berharap perusahaan pers menjadi ruang tumbuh bagi wartawan yang kompeten sekaligus membangun tata kelola media yang sehat. Sebab, pers yang sehat membutuhkan wartawan yang profesional, sementara wartawan profesional membutuhkan ekosistem media yang sehat.

Sementara itu, Ketua PWI NTB Ahmad Ikliluddin mengatakan UKW dan OKK menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme wartawan. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 120 peserta, dengan 54 wartawan mengikuti UKW pada jenjang muda, madya, dan utama.

Menurut Ahmad, materi UKW tidak hanya menguji kemampuan teknis, tetapi juga pemahaman terhadap Kode Etik Jurnalistik, Undang-Undang Pers, perilaku jurnalistik, serta kemampuan menghasilkan pemberitaan berdasarkan fakta dan etika.

Bagi Pemprov NTB, penguatan kualitas pers merupakan bagian dari penguatan demokrasi itu sendiri. Pemerintah tidak membutuhkan media yang selalu membenarkan, tetapi media yang berani bertanya, cermat memeriksa, jujur memberitakan, dan bertanggung jawab kepada publik.

Pada akhirnya, Iqbal mengingatkan bahwa ukuran terbesar martabat seorang wartawan bukan seberapa sering namanya muncul atau seberapa banyak beritanya dibaca, melainkan seberapa kuat kepercayaan publik yang berhasil dijaganya.

“Ketika kepercayaan publik terjaga, pers tidak hanya menjadi penyampai berita. Pers menjadi penjaga akal sehat publik. Dan ketika akal sehat publik terjaga, demokrasi tumbuh, pembangunan memiliki arah, dan pada akhirnya masyarakatlah yang merasakan manfaatnya,” pungkasnya.

(Yyt)