Langkah tersebut dilakukan sebagai persiapan sebelum rekayasa diterapkan untuk mengurai kepadatan kendaraan yang kerap terjadi di dua titik persimpangan tersebut.

Sosialisasi dilakukan personel Subdit Kamsel Ditlantas Polda NTB bersama petugas Dishub Kota Mataram dengan menyasar langsung para pengguna jalan. Pengendara diberikan penjelasan mengenai perubahan arah perjalanan agar tidak kebingungan saat rekayasa mulai diberlakukan.

Dalam skema tersebut, kendaraan dari arah utara menuju Simpang 3 Dakota tidak diperbolehkan langsung berbelok ke kanan. Pengendara harus melaju lurus menuju Simpang 4 Rembiga, kemudian memilih arah sesuai tujuan.

Sementara pengendara yang hendak menuju selatan diarahkan mengambil jalur kiri, kemudian melakukan putar balik di U-turn yang telah disiapkan.

Perubahan arus juga berlaku di Simpang 4 Rembiga. Kendaraan dari arah selatan diwajibkan berbelok ke kiri. Sedangkan pengendara yang hendak menuju utara dapat melalui pertigaan di depan Lanud dengan mengambil jalur Dakota.

Kendaraan dari arah barat juga akan diarahkan berbelok ke kiri menuju Dakota. Setibanya di Simpang 3 Dakota, pengendara dapat memilih jalur sesuai tujuan perjalanan.

Pola rekayasa tersebut diharapkan dapat mengurangi penumpukan kendaraan sekaligus membuat arus lalu lintas di kawasan Dakota-Rembiga lebih tertib dan lancar.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., mengatakan sosialisasi menjadi bagian penting sebelum rekayasa diterapkan.

Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui perubahan jalur sejak awal agar penerapan di lapangan berjalan lancar dan tidak menimbulkan kebingungan.

“Sosialisasi terkait rekayasa arus lalu lintas di Simpang 3 Dakota dan Simpang 4 Rembiga ini untuk memastikan seluruh pengendara yang biasa melalui jalur tersebut mengetahui arah dan jalur yang boleh dilalui,” ujarnya.

Ia menjelaskan, rekayasa lalu lintas tersebut merupakan langkah antisipatif untuk mengurangi potensi kemacetan sekaligus mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di wilayah Kota Mataram.

“Rekayasa ini dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan serta dalam rangka mewujudkan Kamseltibcarlantas di wilayah Kota Mataram,” jelasnya.

Polda NTB bersama Dishub Kota Mataram mengimbau seluruh pengguna jalan untuk mematuhi petunjuk petugas serta rambu-rambu yang telah disiapkan.

Dengan pemahaman masyarakat terhadap pola rekayasa tersebut, perubahan arus diharapkan berjalan lancar dan mampu mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan Dakota-Rembiga.

(Yyt)

Kapolresta Mataram Kombes Pol. Hendro Purwoko, S.I.K., M.H., didampingi Wakapolresta Mataram AKBP I Wayan Sudarmanta, S.I.K., dan Kabagops Kompol Ahmad Majmuk, S.Pd., turun langsung memantau jalannya eksekusi.
Eksekusi dilakukan petugas Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan putusan pengadilan. Untuk mengantisipasi gangguan keamanan, Polresta Mataram mengerahkan puluhan personel ke lokasi.

Polisi mengedepankan pendekatan persuasif dengan memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara pihak penggugat dan tergugat. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah situasi berkembang menjadi konflik.

Setelah kondisi terkendali, petugas PN Mataram melanjutkan eksekusi. Sejumlah barang milik pihak tergugat dikeluarkan dari lokasi, sebelum lahan dan bangunan tersebut akhirnya disegel.
Kasi Humas Polresta Mataram Iptu Edy Sutrisno mengatakan, pengamanan dilakukan sebagai tindak lanjut surat perintah PN Mataram guna memastikan eksekusi berjalan aman, tertib, dan kondusif.

“Meski sempat mendapat perlawanan, berkat kesiapan personel dan pendekatan persuasif, proses eksekusi akhirnya berlangsung lancar dan aman. Situasi kamtibmas di sekitar lokasi tetap kondusif,” ujarnya.

Polresta Mataram memastikan personel tetap melakukan pemantauan hingga seluruh rangkaian eksekusi selesai.

(Yyt)

Kebijakan yang diberlakukan sejak 2025 hingga 2026 tersebut dinilai efektif mendorong pemilik kendaraan luar daerah untuk melakukan mutasi administrasi ke NTB.

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB, sepanjang 2025 tercatat sebanyak 10.161 objek kendaraan melakukan mutasi masuk. Sementara hingga 2026, jumlahnya telah mencapai 4.072 objek kendaraan.

Kebijakan tersebut menjadi stimulus untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PKB sekaligus mendorong tertib administrasi kendaraan bermotor.

Plt. Kepala Bapenda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., mengatakan kebijakan tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga sebagai bentuk keadilan bagi seluruh pengguna infrastruktur jalan di NTB.

“Fasilitas infrastruktur jalan yang kita gunakan harus kita jaga bersama. Kontribusinya juga harus sama bagi semua pengguna jalan. Kendaraan luar daerah yang digunakan di NTB juga harus ikut berkontribusi,” ujar Baiq Nelly di kantornya, Senin (10/8/2026).

Menurutnya, pemberian keringanan pajak diharapkan menjadi stimulus bagi pemilik kendaraan luar daerah untuk segera melakukan mutasi masuk ke NTB.

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bapenda NTB, Sena Puja, mengungkapkan potensi penambahan objek pajak masih cukup besar. Diperkirakan terdapat sekitar 20.300 kendaraan berpelat luar daerah yang masih beroperasi di wilayah NTB dan belum melakukan balik nama menjadi pelat lokal, yakni DR atau EA.

“Diperkirakan masih sekitar 20.300 objek kendaraan dengan pelat luar daerah yang ada di NTB belum balik nama menjadi pelat DR atau EA,” ungkap Sena.

Pemprov NTB mengimbau masyarakat yang masih menggunakan kendaraan berpelat luar daerah agar memanfaatkan program tersebut sebelum berakhir pada 19 Desember 2026.

Dalam program tersebut, kendaraan luar daerah yang melakukan mutasi masuk ke NTB mendapatkan diskon 50 persen PKB.

Selain meningkatkan PAD, kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat tertib administrasi dan legalitas kendaraan, sekaligus memudahkan pendataan kepemilikan kendaraan demi mendukung keamanan dan kenyamanan berlalu lintas.

(Yyt)

Demikian pula, pemerintah tidak dapat meramalkan atau mencegah semua masalah. Namun, mereka dapat memperkuat sistem mereka, mengantisipasi potensi risiko sejak dini, dan mempersiapkan langkah-langkah mitigasi ketika risiko tersebut terwujud.

Pesan ini disampaikan oleh Gubernur Tanzania Utara, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, pada pembukaan Lokakarya Manajemen Risiko Pemerintah Provinsi Tanzania Utara yang diadakan di Sembalun, Lombok Timur, pada hari Sabtu (8/8).

Acara yang diprakarsai oleh Inspektorat Provinsi NTB ini dihadiri oleh para asisten, kepala instansi regional, kepala biro, direktur dan wakil direktur rumah sakit, serta sekretaris kementerian dan instansi. Hadir pula Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, Sekretaris Regional NTB, Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP RI) NTB, dan para pembicara dari BPKP RI dan Kementerian Dalam Negeri.

Menurut gubernur, manajemen risiko bukan sekadar upaya untuk menghindari kesalahan. Lebih dari itu; manajemen risiko sangat penting agar pemerintah dapat mengambil keputusan ketika setiap kebijakan memiliki konsekuensi dan ketidakpastian.

Oleh karena itu, setiap program dan kebijakan harus mempertimbangkan risiko sejak awal. Risiko tidak hanya terkait dengan masalah hukum, tetapi juga dengan faktor politik, sosial, lingkungan, keuangan, dan berbagai faktor lain yang dapat memengaruhi keberhasilan program.

“Mengambil risiko” bukan berarti mengabaikan risiko. Para pemimpin tetap harus berani dalam mengambil keputusan, tetapi ini berarti mengambil risiko yang terukur dan menerapkan langkah-langkah mitigasi risiko yang telah disiapkan.

Apakah risiko-risiko tersebut dikelola dengan tepat?

Gubernur mengingatkan semua orang bahwa perangkat manajemen risiko sudah tersedia. Pemerintah Provinsi NTB juga memiliki pedoman manajemen risiko melalui peraturan daerah.

Pertanyaan sebenarnya sekarang bukanlah apakah ada aturan, tetapi apakah aturan-aturan ini benar-benar telah mengubah cara kerja birokrasi.

Materi lokakarya BPKP mengungkapkan bahwa masih ada pekerjaan yang perlu dilakukan. Praktik manajemen risiko di NTB belum menjadi proses yang terintegrasi sepenuhnya. Meskipun manajemen cenderung fokus pada daftar risiko dan Rencana Aksi Pengendalian (RTP), implementasi dan pemantauan efektivitasnya masih belum konsisten.

Selain itu, diyakini bahwa definisi risiko tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan risiko kritis yang secara langsung terkait dengan tujuan strategis.

BPKP mengingatkan bahwa buku catatan risiko hanya akan menjadi dokumen administratif jika tidak dibuat sebelum penilaian, tidak digunakan dalam rapat manajemen, tidak menjadi dasar penganggaran, dan tidak dipantau secara berkala.

Jadi pertanyaan mendasarnya adalah: Apakah pemerintah benar-benar mengelola risiko, atau hanya mengelola dokumen-dokumen yang berkaitan dengan risiko?

Perbedaannya sangat besar.

Risiko dapat muncul sejak program dirancang.

Bagi para pemangku kepentingan risiko, pertanyaan yang perlu dijawab sejak awal adalah: Apa yang mungkin menyebabkan suatu program gagal?

Risiko tidak selalu muncul selama fase implementasi program. Risiko seperti tujuan yang salah, indikator yang tidak mencerminkan hasil, koordinasi yang buruk, kapasitas implementasi yang terbatas, dan anggaran yang tidak mendukung tujuan juga dapat berasal dari fase perencanaan.

Oleh karena itu, para pemangku kepentingan risiko harus meninjau program tersebut sejak awal. Sebelum kegiatan dimulai, potensi risiko, penyebabnya, besarnya dampak, siapa yang bertanggung jawab, dan langkah-langkah mitigasi harus jelas.

Hal ini menjadi semakin penting karena program-program prioritas pemerintah seringkali melibatkan banyak lembaga pemerintah daerah. Meskipun OPD (Kantor Pengembangan Proyek) mungkin hanya mengawasi sebagian dari proses tersebut, keberhasilan program bergantung pada kerja sama antar lembaga daerah.

Sebagaimana ditekankan oleh BPKP, manajemen risiko regional harus mampu menghubungkan program dan indikator instrumen regional dengan tujuan pembangunan.

Ini berarti bahwa pemilik risiko tidak dapat hanya fokus pada tugas-tugas dalam unit kerja mereka sendiri. Mereka perlu memahami bagaimana setiap keputusan dan tugas berdampak pada tujuan pembangunan yang lebih besar.

Manajemen risiko tidak seharusnya menjadi budaya ketakutan.

Wakil Presiden NTB Indah Dhamayanti Putri menekankan pentingnya rasa aman bagi staf saat menjalankan tugasnya.

Ia mengatakan bahwa kepala cabang regional tidak hanya bertanggung jawab atas pencapaian kinerja tetapi juga untuk memberikan rasa aman kepada orang-orang yang mereka kelola. Para pejabat perlu bekerja dengan tekun, terutama dalam pengelolaan keuangan, tanpa menyerah pada rasa takut yang berlebihan.

Pesan ini melengkapi pandangan Gubernur. Manajemen risiko bukanlah alasan untuk menghentikan pengambilan keputusan.

Birokrasi perlu terus bergerak, tetapi dengan cara yang terencana.

Rasa takut yang berlebihan untuk mengambil risiko dapat menghambat organisasi dalam berinovasi. Sebaliknya, mengambil risiko tanpa perencanaan yang tepat dapat menyebabkan masalah yang sebenarnya dapat dicegah.

Yang kita butuhkan adalah keberanian yang terukur.

Dari Buku Catatan Risiko ke Budaya Risiko

Langkah selanjutnya bukan hanya membuat daftar risiko yang lebih komprehensif. Risiko harus diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan.

Risiko harus dibahas dalam rapat kepemimpinan, dipertimbangkan dalam perencanaan dan penganggaran, dipantau sepanjang program, dan diperbarui seiring perubahan situasi.

Manajemen risiko seharusnya merupakan proses berkelanjutan yang mencakup identifikasi, penilaian, pengendalian, dan pemantauan.

Oleh karena itu, birokrasi perlu beralih dari model kerja reaktif ke model kerja prediktif.

Seorang pelaut tidak dapat menghentikan gelombang laut. Ia juga tidak dapat mencegah datangnya badai. Yang dapat ia lakukan hanyalah memastikan kapalnya dalam kondisi baik, navigasinya akurat, dan awak kapalnya siap menghadapi segala kemungkinan.

Pemerintah juga berpendapat demikian.

Program yang sukses bukanlah program yang bebas risiko. Program yang sukses adalah program di mana risiko diidentifikasi, diprioritaskan, dan dikelola sejak awal.

“Ukuran keberhasilan manajemen risiko bukanlah seberapa banyak risiko yang tercantum dalam dokumen, tetapi seberapa siap pemerintah ketika risiko-risiko tersebut benar-benar terjadi,” simpul gubernur yang dikenal luas sebagai Miq Iqbal.

(Ya)

Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, Walikota Mataram Mohan Roliskana, pejabat Forkopimda, pengelola poliklinik, organisasi masyarakat, mahasiswa, dan perwakilan dari masyarakat umum.

Dalam pidatonya, Wakil Gubernur NTB Dinda, demikian ia dikenal, mengatakan bahwa perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 merupakan kesempatan untuk mengenang perjuangan para pahlawan dan juga untuk memperkuat semangat nasionalisme.

“Keanekaragaman etnis, agama, budaya, dan tradisi adalah kekuatan bangsa. Mari kita terus menjaga persatuan kita dan jangan mudah terpancing oleh provokasi dari mereka yang berupaya memecah belah kita,” katanya.

Beliau juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memandang Hari Kemerdekaan sebagai pendorong untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan kerja sama mutual, dan terus berupaya mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan Nusa Tenggara Barat yang lebih makmur di skala global.

Sementara itu, Walikota Mataram Mohan Roliskana menekankan bahwa perayaan Hari Kemerdekaan bukan hanya acara seremonial, tetapi manifestasi sejati dari semangat patriotisme, cinta tanah air, dan komitmen terhadap pembangunan bangsa.

“Selama kita terus melindungi nilai-nilai nasional kita dan mempraktikkannya, Indonesia akan tetap menjadi negara yang kuat, maju, dan berjaya,” katanya.

Gerakan Penyebaran Bendera Merah Putih merupakan bagian dari rangkaian acara peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Pemerintah berharap masyarakat akan semakin termotivasi untuk mengibarkan bendera Merah Putih di lingkungan mereka sebagai simbol persatuan dan nasionalisme.

Acara tersebut berlangsung meriah dan penuh antusiasme. Di akhir acara, Walikota Mataram mengajak seluruh peserta untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 dengan semangat nasionalisme.

“Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81!” teriak Mohan.

(Ya)

Dalam pemaparan tersebut, Gubernur didampingi Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, serta Tim Manajemen Talenta BKD NTB.

Ekspose dipimpin Deputi Bidang Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN RI, Dr. Herman, M.Si., mewakili Kepala BKN RI, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. Turut hadir Sekretaris Utama BKN, para deputi, Pejabat Fungsional Ahli Utama, Kepala Kantor Regional X BKN (Bali-Nusa Tenggara), serta Direktorat Pengembangan Talenta dan Karier ASN.

Kehadiran jajaran lengkap BKN RI merupakan bagian dari proses klarifikasi, konfirmasi, dan validasi terhadap kesiapan Pemerintah Provinsi NTB dalam menyelenggarakan Sistem Manajemen Talenta.

Dalam paparannya, Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal menegaskan bahwa transformasi birokrasi harus diawali dengan pembenahan sistem pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Menurutnya, pengembangan karier ASN tidak boleh lagi bergantung pada kontestasi sesaat, melainkan harus dibangun melalui sistem yang objektif, transparan, serta berbasis kinerja dan potensi.

«”Pengembangan karier ASN tidak boleh lagi bergantung pada kontestasi sesaat. Ke depan, karier aparatur harus dipandu oleh Manajemen Talenta ASN berbasis kinerja dan potensi sehingga adil bagi ASN dan menguntungkan organisasi,” tegas Gubernur.»

Miq Iqbal menjelaskan, pembangunan Sistem Manajemen Talenta merupakan implementasi visi Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia, khususnya Misi Ketujuh yang berfokus pada percepatan transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan kolaboratif.

Saat ini, Pemerintah Provinsi NTB mengelola 27.850 ASN sehingga membutuhkan sistem pengelolaan karier yang modern, profesional, objektif, dan berbasis data.

Menurutnya, keberhasilan Triple Agenda Pembangunan Daerah, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, serta menjadikan NTB sebagai destinasi wisata kelas dunia, hanya dapat dicapai apabila didukung ASN yang kompeten, profesional, dan ditempatkan sesuai talenta terbaiknya. Oleh karena itu, pembangunan Sistem Manajemen Talenta menjadi fondasi penting dalam mendukung keberhasilan agenda pembangunan daerah.

Dalam forum yang berlangsung sekitar 90 menit tersebut, Gubernur memaparkan secara komprehensif pembangunan Sistem Manajemen Talenta di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Paparan meliputi identifikasi jabatan strategis yang kosong maupun yang akan kosong, pemetaan talenta ASN melalui talent mapping, penyusunan rencana suksesi (succession planning), pengembangan kompetensi melalui Individual Development Plan (IDP), strategi retensi talenta, hingga simulasi pengisian jabatan berbasis data menggunakan aplikasi SIMATA BKN.

Seluruh instrumen tersebut disiapkan sebagai fondasi pengembangan karier ASN yang objektif, terukur, transparan, dan berkelanjutan.

Setelah melalui proses klarifikasi, konfirmasi, dan validasi terhadap seluruh materi yang dipaparkan, Deputi Bidang Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN RI, Dr. Herman, M.Si., menyampaikan apresiasi atas kesiapan Pemerintah Provinsi NTB.

Menurutnya, pembangunan Sistem Manajemen Talenta di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB telah menunjukkan kesiapan yang sangat baik dan siap memasuki tahapan penetapan oleh Kepala BKN RI.

“Kesiapan Pemerintah Provinsi NTB sangat baik dan sudah siap. Selanjutnya akan kami dalami sehingga mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama rekomendasi Kepala BKN RI dapat segera keluar,” ujar Dr. Herman.»

Ia menjelaskan, tahapan selanjutnya adalah pendalaman terhadap dokumen dan implementasi Sistem Manajemen Talenta yang telah dipaparkan Pemerintah Provinsi NTB. Apabila seluruh persyaratan dinyatakan terpenuhi, Kepala BKN RI akan menerbitkan rekomendasi penetapan penyelenggaraan Sistem Manajemen Talenta bagi Pemerintah Provinsi NTB.

Terbitnya rekomendasi tersebut akan menjadi tonggak penting dalam reformasi manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Ke depan, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tidak lagi semata-mata mengandalkan mekanisme seleksi terbuka melalui Tim Seleksi, tetapi mengacu pada Sistem Manajemen Talenta yang menempatkan rekam jejak, kompetensi, kinerja, potensi, dan kesiapan suksesi sebagai dasar utama pengembangan karier ASN.

Melalui sistem tersebut, setiap ASN memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang berdasarkan prestasi dan kapasitasnya. Di sisi lain, organisasi memiliki talent pool yang dipersiapkan secara sistematis sehingga proses pengisian jabatan dapat berlangsung lebih cepat, objektif, transparan, dan berkelanjutan.

Bagi Pemerintah Provinsi NTB, penerapan Sistem Manajemen Talenta bukan sekadar memenuhi kebijakan reformasi birokrasi nasional, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publi.

(Yyt)

Rakor dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, didampingi Asisten I dan Asisten III Setda Provinsi NTB. Hadir pula kepala OPD lingkup Pemprov NTB serta unsur TNI-Polri.

Agenda rapat membahas kesiapan program kerja masing-masing bidang sesuai Surat Keputusan (SK) Panitia Pelaksana Peringatan HUT RI ke-81 Tahun 2026.

Dalam arahannya, Sekda Abul Chair meminta seluruh panitia tetap fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta memperkuat koordinasi antarbidang agar seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari perlombaan hingga upacara pengibaran dan penurunan Bendera Merah Putih, dapat berlangsung sukses.

Menurutnya, peringatan HUT RI tahun ini akan lebih menitikberatkan pada keterlibatan masyarakat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Selain berbagai perlombaan yang rutin digelar, pemerintah juga menyiapkan sejumlah kegiatan baru yang selaras dengan program nasional.

“Momentum HUT RI harus menjadi milik seluruh masyarakat, bukan hanya pemerintah. Semangat kemerdekaan yang telah berusia 81 tahun harus dirasakan bersama sebagai bagian dari perjalanan pembangunan bangsa,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten I Setda NTB, H. Fathul Gani, menyampaikan bahwa berdasarkan laporan dari seluruh bidang, termasuk unsur TNI-Polri, persiapan pelaksanaan HUT RI ke-81 secara umum telah berjalan sesuai rencana.

Ia menegaskan, masing-masing bidang siap melaksanakan berbagai agenda hingga puncak peringatan pada 17 Agustus 2026.

Dalam rapat juga disepakati bahwa peserta upacara akan mengenakan pakaian adat Nusantara. Selain itu, pegawai PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemprov NTB akan dilibatkan dalam pembagian dan pengibaran Bendera Merah Putih di lingkungan masyarakat, tempat kerja, serta lokasi-lokasi strategis.

Fathul Gani menambahkan, rangkaian kegiatan peringatan HUT RI akan dimulai pada 7 Agustus 2026 dengan konsep yang lebih dekat dengan masyarakat. Berbagai kegiatan akan dipusatkan dalam suasana kebersamaan antara masyarakat, aparatur pemerintah, serta TNI-Polri.

Sejumlah stan dan bazar UMKM juga akan disiapkan sebagai ruang promosi dan pemasaran produk lokal. Pada puncak peringatan 17 Agustus, masyarakat akan diundang mengikuti upacara, menyaksikan hiburan rakyat, tarian kolosal NTB, lomba Jurakan (panjat pinang), serta menikmati beragam kuliner khas yang disajikan pelaku UMKM NTB.

(Yyt)

Hal itu disampaikan Miq Iqbal saat menerima Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi NTB bersama perwakilan TACB kabupaten/kota se-Pulau Lombok di Kantor Gubernur NTB, Senin (3/8).

Menurutnya, keberhasilan pelestarian diukur dari manfaat yang diberikan bagi masyarakat melalui pendidikan, riset, pariwisata budaya, hingga penguatan ekonomi daerah.

“Lebih baik sedikit, tetapi benar-benar terurus, daripada mengejar status, setelah ditetapkan justru tidak dirawat dan tidak dimanfaatkan,” tegasnya.

Gubernur juga meminta Dinas Kebudayaan NTB segera menyusun basis data cagar budaya berbasis digital sebagai dasar penentuan kebijakan, prioritas pelestarian, dan penganggaran. Selain itu, ia mendorong penguatan penelitian arkeologi serta revitalisasi Kawasan Kota Tua Ampenan tanpa menghilangkan nilai sejarah dan keasliannya.

Miq Iqbal menekankan kebudayaan harus dipandang sebagai aset pembangunan yang mampu menggerakkan pariwisata, membuka lapangan kerja, menghidupkan UMKM, dan meningkatkan pendapatan daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan NTB, Muhamad Ihwan, mengatakan pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi pertama sejak dinas berdiri sebagai perangkat daerah tersendiri. Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan mempercepat penyusunan basis data digital, membentuk Forum Komunikasi TACB se-NTB, serta memperkuat kolaborasi dalam pelestarian cagar budaya.

(Yyt)

Turnamen bertema “Membangun Prestasi untuk Negeri” itu berlangsung mulai 27 Juli hingga 1 Agustus 2026. Sebanyak 54 tim dari seluruh Polda se-Indonesia serta satuan kerja Mabes Polri ambil bagian. Total peserta mencapai sekitar 1.200 orang, terdiri dari unsur Polri dan masyarakat umum, sementara 558 atlet berasal dari jajaran Polri.

Persaingan berlangsung ketat sejak babak awal. Korps Brimob A keluar sebagai juara I, disusul Polda Jawa Barat di posisi kedua. Polda NTB bersama Polda Jawa Tengah sama-sama mengisi podium juara III.

Kepala Official Tim Polda NTB AKBP Agus Purwanta, S.I.K., mengapresiasi perjuangan seluruh atlet yang tampil penuh semangat, hingga mampu membawa nama Polda NTB masuk jajaran terbaik nasional.

“Prestasi ini lahir dari kerja keras, kekompakan, serta semangat pantang menyerah seluruh pemain. Kami bangga bisa membawa Polda NTB berdiri di podium nasional,” kata AKBP Agus Purwanta, Selasa (4/8/2026).

Tim Polda NTB diperkuat tujuh personel, terdiri dari tiga anggota Polda NTB, dua personel Polres Lombok Barat, serta dua personel Polres Lombok Timur. AKBP Agus Purwanta, yang juga menjabat Kapolres Lombok Utara, memimpin kontingen sekaligus turun sebagai atlet.

“Hasil ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kemampuan, menjaga soliditas tim, serta mengharumkan nama Polda NTB pada kejuaraan berikutnya,” tutup AKBP Agus Purwanta.

(Yyt)

Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan seluruh peserta harus terus meningkatkan kemampuan dan tidak cepat merasa puas. Menurutnya, kemajuan harus terlihat dari aspek fisik, keterampilan, disiplin, hingga kemampuan berbahasa Jepang.

“Ke depan semua harus terus berkembang. Jangan sampai mengalami penurunan. Yang membuat seseorang mundur adalah merasa puas sebelum waktunya. Jadi jangan cepat puas, teruslah belajar dan bekerja,” tegas Iqbal saat membuka pelatihan di Ruang Kompetensi BPSDM NTB, Senin (3/8/2026).

Iqbal menjelaskan, dukungan Pemerintah Provinsi NTB terhadap program pemagangan bukan sekadar untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan di luar negeri. Ia berharap para peserta mampu memanfaatkan hasil kerja mereka sebagai modal membangun masa depan yang lebih baik setelah kembali ke daerah.

“Penghasilan yang diperoleh harus digunakan untuk membangun keluarga. Keluarga yang sebelumnya miskin ekstrem bisa keluar dari kemiskinan, yang sudah sejahtera menjadi lebih maju,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan peserta agar mengelola waktu dan keuangan dengan bijak. Menurutnya, setiap rupiah yang diperoleh harus dipandang sebagai investasi untuk masa depan, bukan dihabiskan untuk memenuhi gaya hidup konsumtif.

“Gunakan uang untuk masa depanmu, keluargamu, dan anak-anakmu nanti. Jangan sampai habis hanya karena gaya hidup,” pesannya.

Selain itu, Gubernur berharap para peserta membawa pulang budaya kerja Jepang, terutama etos kerja, disiplin, dan sopan santun, lalu menularkannya kepada masyarakat di NTB.

“Semakin banyak orang mencintai dan menghargai disiplin, maka disiplin akan menjadi budaya di tengah masyarakat,” katanya.

Iqbal juga mendorong para calon PMI meningkatkan literasi keuangan serta memanfaatkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) PMI yang tersedia di Bank NTB Syariah untuk membangun usaha produktif setelah kembali dari Jepang.

“Ketika pulang nanti, kondisi kalian harus lebih baik. Punya rumah, tanah, atau usaha yang produktif. Jangan gunakan hasil kerja hanya untuk hal-hal konsumtif,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Dr. Aidy Furqan, mengatakan pelatihan tahap pertama bertujuan membekali peserta dengan kemampuan dasar bahasa Jepang, pemahaman budaya dan etika kerja, pengenalan jenis pekerjaan, serta meningkatkan kesiapan fisik, mental, disiplin, kompetensi, dan etos kerja.

Ia menjelaskan, selama pelatihan peserta akan menjalani evaluasi bahasa, fisik, dan kompetensi. Karena itu, seluruh peserta diminta mengikuti setiap tahapan dengan sungguh-sungguh.

“Kami berharap seluruh peserta dapat mengeluarkan kemampuan terbaiknya agar tidak tereliminasi,” ujar Aidy.

Peserta yang lulus Pelatihan Nasional Tahap II dijadwalkan berangkat ke Jepang pada akhir 2026 atau paling lambat awal 2027 untuk mengikuti program magang selama tiga tahun. Peserta dengan prestasi dan potensi luar biasa berpeluang memperoleh perpanjangan masa magang hingga lima tahun.

“Mereka diharapkan menjadi duta NTB yang membawa nama baik daerah sekaligus mewujudkan visi NTB Makmur Mendunia,” tutup Aidy.

(Yyt)