Bu açılış, hükümetin su kaynakları altyapısının geliştirilmesi yoluyla ulusal gıda güvenliği, su güvenliği ve enerji güvenliğini güçlendirme taahhüdünün bir parçasıdır.

O vesileyle Cumhurbaşkanına, Altyapı ve Bölgesel Kalkınmadan Sorumlu Koordinatör Bakan, Bayındırlık Bakanı Dody Hanggodo, Kırmızı Beyaz Kabine üyeleri, TNI Komutanı, Ulusal Polis Şefi, NTB Valisi ve Vali Yardımcısı, Bölgesel Liderlik İletişim Forumu (Forkopimda), NTB’nin dört bir yanından bölge başkanları, topluluk liderleri ve yüzlerce çiftçi eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Prabowo konuşmasında, barajın sadece bir altyapı projesi değil, gıda güvenliğini sağlamak ve toplum refahını iyileştirmek için uzun vadeli bir yatırım olduğunu vurguladı.

“Çiftçilerin ihtiyaç duyduğu suyun gerçekten onlara ulaşmasını sağlayın. Gıda olmadan millet olmaz,” diye vurguladı Cumhurbaşkanı.

Cumhurbaşkanı ayrıca kalkınmanın hükümetler arası sürekli bir çaba olduğunu vurguladı. Önceki yönetim tarafından başlatılan ve bir sonraki yönetim tarafından tamamlanan her projenin, Endonezya’yı inşa etme konusunda birlik ve beraberliği gösterdiğini belirtti.

Ayrıca Prabowo, tüm devlet yöneticilerine bütçe yönetiminde dürüstlüğü korumaları gerektiğini hatırlattı.

“Halkın parasının her rupisi, mümkün olduğunca halkın yararına kullanılmalıdır,” dedi.

Cumhurbaşkanı, bölgesel liderlere her zaman toplumun çıkarlarını önceliklendirmeleri konusunda tavsiyede bulundu.

“İnsanlara sevgiyle önderlik edin. Küçük insanların çektiği acılar üzerinden zenginliği hedeflemeyin,” dedi.

Bu arada, Bayındırlık Bakanı Dody Hanggodo, açılışı yapılan beş barajın, Cumhurbaşkanı Prabowo’nun Asta Cita programını desteklemek amacıyla 2015-2025 dönemi için ulusal baraj geliştirme programının bir parçası olduğunu açıkladı.

Beş baraj arasında Meninting Barajı (NTB), Jlantah (Orta Java), Sidan (Bali), Keureuto (Kuzey Aceh) ve Rukoh (Pidie, Aceh) bulunmaktadır.

Toplamda, beş baraj yaklaşık 371 milyon metreküp depolama kapasitesine, 280 kilometrelik bir sulama ağına sahiptir ve yaklaşık 40.000 hektarlık tarım arazisine hizmet vermektedir. Bu altyapının, pirinç üretimini yılda 720.000 ton artırması, saniyede 3,6 metreküp ham su sağlaması, yaklaşık 932 hektarlık alanda sel riskini azaltması ve 9,6 MW’lık bir hidroelektrik santrali ve 346 MW’lık yüzer güneş enerjisi santrali potansiyeliyle yenilenebilir enerjiyi desteklemesi öngörülmektedir.

Özellikle Meninting Barajı, yaklaşık 1.600 hektarlık tarım arazisini sulamakta, ekim yoğunluğunu yılda birden üç hasada çıkarmakta, yaklaşık 100.000 kişiye ham su sağlamakta, Batı Lombok ve Mataram şehrinin bazı bölgelerinde sel riskini azaltmakta ve kurak mevsimde çiftçiler arasındaki su anlaşmazlıklarına son vermektedir.

Meninting Barajı’nın açılışı, ulusal gıda güvenliğini güçlendirme ve kalkınmanın faydalarının toplum, özellikle de Endonezya’daki gıda tedarikçilerinin ön saflarında yer alan çiftçiler tarafından gerçekten hissedilmesini sağlama yolunda önemli bir dönüm noktasıdır.

(Yyt)

Kolaborasi ini mengintegrasikan program Desa Berdaya milik Pemprov NTB dengan program unggulan Profesor Berdampak 2026 Universitas Mataram. Penandatanganan MoU turut disaksikan puluhan guru besar dan profesor Unram.

Gubernur NTB, Miq Iqbal, menegaskan bahwa kerja sama tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk komitmen menghadirkan solusi nyata melalui kolaborasi antara pemerintah dan kalangan akademisi.

“Kami berharap ilmu dan pengalaman para guru besar mampu memperkuat Program Desa Berdaya serta mendukung berbagai program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Miq Iqbal.

Menurutnya, kemiskinan ekstrem di sejumlah desa masih menjadi tantangan besar. Karena itu, Program Desa Berdaya difokuskan pada pengembangan desa mandiri melalui optimalisasi potensi dan keunggulan lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur menilai masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan sosial, tetapi juga pendampingan, inovasi, dan pengembangan usaha agar mampu membangun kemandirian ekonomi di desa.

“Selain pendamping desa, kami membutuhkan inovasi dari para profesor untuk mendorong lahirnya usaha dan ekonomi produktif di tingkat desa,” katanya.

Sementara itu, Rektor Unram, Prof. Sukardi, menyatakan kesiapan penuh civitas akademika dalam mendukung pembangunan NTB. Sebanyak 120 profesor akan diterjunkan langsung untuk mendampingi pelaksanaan Program Desa Berdaya melalui riset dan inovasi yang aplikatif.

“Hari ini kami menunjukkan komitmen nyata. Program ini dirancang berlangsung selama tiga tahun dengan target menghasilkan dampak ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelas Prof. Sukardi.
Ke depan, Unram juga akan memperluas keterlibatan dosen dan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) guna memperkuat ekosistem Desa Berdaya di berbagai wilayah NTB.

Kolaborasi Pemprov NTB dan Universitas Mataram ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mempercepat pembangunan desa, mendorong inovasi berbasis riset, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal.

(Yyt)

Bale Kita hadir sebagai transformasi NTB Mall menjadi rumah bersama bagi para perajin dan pelaku UMKM. Tidak hanya menjadi pusat penjualan, Bale Kita juga berfungsi sebagai ruang kurasi, peningkatan kualitas produk, pendampingan usaha, serta perluasan akses pasar hingga tingkat nasional dan internasional.

Gubernur Iqbal menegaskan seluruh produk yang dipasarkan merupakan karya autentik para perajin NTB tanpa produk pabrikan. Setiap produk wajib melalui proses kurasi untuk menjaga kualitas, identitas budaya, dan nilai seni sehingga Bale Kita menjadi etalase resmi produk unggulan daerah.

Selain galeri fisik, Pemprov NTB juga menyiapkan platform digital Bale Kita agar lebih banyak UMKM dapat memasarkan produknya tanpa terbatas ruang pamer.

Ketua Dekranasda NTB, Hj. Sinta Agathia M. Iqbal, mengatakan nama Bale Kita dipilih karena mencerminkan makna “rumah bersama” bagi seluruh pelaku UMKM. Produk yang dipasarkan akan dikurasi secara objektif berdasarkan kualitas, disertai sistem rotasi agar seluruh pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB, H. Lalu Wiranata, menyebut Bale Kita saat ini telah mewadahi sekitar 250 UMKM dari Pulau Lombok dan Sumbawa. Jumlah tersebut akan terus bertambah seiring pengembangan platform digital.

Melalui Bale Kita, Pemerintah Provinsi NTB memperkuat komitmennya membangun ekosistem UMKM yang profesional, inovatif, dan berdaya saing, sekaligus mendorong produk unggulan NTB menembus pasar nasional hingga internasional.

(Yyt)

::

Komitmen tersebut disepakati dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah, Pengendalian Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan yang dipimpin Menteri Lingkungan Hidup RI, Mohammad Jumhur Hidayat, bersama Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, serta dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-NTB di Aula Bank NTB Syariah, Mataram, Selasa (7/7/2026).

Menteri Lingkungan Hidup memperkenalkan Agenda Aksi Pertobatan Ekologis Nasional yang berfokus pada rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai (DAS), pemulihan ekosistem pesisir, pengelolaan sampah dari sumbernya, pengendalian pencemaran, rehabilitasi lahan kritis, hingga penguatan ekonomi sirkular dan pasar karbon.

Menurut Menteri, sebagian besar bencana hidrometeorologi dipicu oleh kerusakan lingkungan. Karena itu, pola pengelolaan sampah harus berubah dari angkut dan buang menjadi pilah, olah, guna ulang, dan daur ulang sejak dari sumbernya.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa kerusakan hutan dan persoalan sampah telah menjadi tantangan serius di NTB. Ia menyoroti banjir yang terus berulang di Pulau Sumbawa akibat rusaknya kawasan hulu, serta kondisi TPA Regional Kebon Kongok yang kini menampung hampir satu juta ton sampah dengan tambahan sekitar 400 ton per hari.

“Kami berkomitmen melakukan rehabilitasi kawasan tangkapan air dan memperkuat sistem pengelolaan sampah agar risiko bencana dapat ditekan sekaligus menjamin keberlanjutan lingkungan,” tegas Gubernur.

Menteri juga menyatakan siap membantu NTB memperkuat pengelolaan TPA Kebon Kongok melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dan sistem ekonomi sirkular.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov NTB tengah menyiapkan Peraturan Gubernur terkait pengawasan aktivitas tambak di kawasan pesisir serta kebijakan Corporate Environment Responsibility (CER) untuk mendorong dunia usaha, khususnya sektor pariwisata, berkontribusi dalam pelestarian lingkungan.

Komitmen tersebut mendapat dukungan seluruh kepala daerah di NTB. Bupati Sumbawa melaporkan keberhasilan penanaman sekitar 1,15 juta pohon, sementara kepala daerah lainnya meminta dukungan pemerintah pusat untuk rehabilitasi kawasan hulu dan penguatan fasilitas pengelolaan sampah.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Kementerian Lingkungan Hidup akan mengalokasikan program penanaman pohon nasional, memperkuat pendampingan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, serta menyerahkan 200 unit komposter kepada Pemerintah Provinsi NTB.

Rapat ditutup dengan kesepakatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk menjadikan penyelamatan lingkungan sebagai gerakan bersama demi mewujudkan pembangunan NTB yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

(Yyt)

Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi program kemanusiaan yang telah dijalankan selama delapan tahun terakhir sejak gempa bumi Lombok 2018. Fokus kerja sama meliputi penyediaan akses air minum layak, edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta pengelolaan sampah plastik menjadi fasilitas pendidikan.

Perwakilan ONG Balanced World, Rosa, menjelaskan bahwa organisasinya setiap tahun menjangkau sekitar 1.200 keluarga dan puluhan sekolah melalui distribusi filter air tanpa listrik, bantuan bagi panti asuhan, serta pendampingan masyarakat rentan. Seluruh program tersebut didukung pendanaan dari Pemerintah Kepulauan Canary, Spanyol.

“Kami berterima kasih atas dukungan Pemerintah Provinsi NTB sehingga program kemanusiaan ini dapat terus berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Rosa.

Gubernur Lalu Muhamad Iqbal mengapresiasi konsistensi NGO asal Spanyol tersebut dalam membantu masyarakat NTB, khususnya melalui penyediaan akses air bersih yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup warga.

Namun, Gubernur menilai berbagai program bantuan internasional selama ini belum memberikan dampak maksimal karena masih berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, diperlukan koordinasi yang kuat agar seluruh program saling mendukung dan tepat sasaran.

“Pemprov NTB akan menjadi penggerak kolaborasi agar seluruh program pembangunan memiliki arah yang sama dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Sebagai langkah strategis, Gubernur memperkenalkan program unggulan Desa Berdaya, yang difokuskan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di 106 desa dengan sasaran sekitar 114 ribu jiwa.

Tak hanya itu, Lalu Muhamad Iqbal juga mengusulkan pembentukan kerja sama resmi melalui skema Sister Province antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kepulauan Canary. Skema tersebut diharapkan menjadi payung hukum yang memperkuat kolaborasi kedua pihak sekaligus memperluas peluang kerja sama di berbagai bidang.

Gubernur bahkan mengundang langsung Gubernur Kepulauan Canary untuk berkunjung ke NTB, meninjau pelaksanaan program di lapangan, serta membahas penandatanganan kerja sama resmi.

Audiensi turut dihadiri Kepala Bappeda NTB serta Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP3A) NTB. Dalam kesempatan itu, kedua belah pihak mulai memetakan peluang kolaborasi di wilayah prioritas, seperti Kecamatan Lembar dan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sebagai lokasi pengembangan program berikutnya.

(Yyt)

Jamkrindo’nun Başkanı Abdul Bari, şirketin 56 yıllık yolculuğunun, tüm Jamkrindo çalışanlarının özverisi ve hükümetin, hissedarların, düzenleyici kurumların, iş ortaklarının ve toplumun güveninin sonucu olduğunu söyledi.

Abdul Bari, “Jamkrindo 56 yıldır sadece bir şirket kurmakla kalmadı, aynı zamanda güven de inşa etti. Bu güven, sürekli büyümemizin, dönüşümümüzün ve Endonezya halkı ve ekonomisi için daha geniş kapsamlı faydaların temelidir,” dedi.

56. yılına giren Jamkrindo, organizasyonel dönüşüm, güçlendirilmiş yönetim, dijital inovasyon ve geliştirilmiş insan kaynakları kapasitesi yoluyla Endonezya’nın en büyük sigorta şirketi olarak rolünü güçlendirmeye devam ediyor. Şirket ayrıca hizmet kalitesini ve rekabet gücünü artırmak için veri analitiği, yapay zeka (YZ) ve iş süreç otomasyonunun kullanımını geliştiriyor.

İş tarafında ise Jamkrindo, portföy çeşitlendirmesi, stratejik ortaklıkların güçlendirilmesi, iş ekosistemlerinin geliştirilmesi ve iyi kurumsal yönetişimin uygulanması yoluyla nitelikli büyümeyi teşvik ederken, ihtiyatlılık ilkesine öncelik vermektedir.

Jamkrindo’nun garanti hizmetleri, elli yılı aşkın süredir on milyonlarca KOBİ’nin finansmana erişmesine yardımcı olmuştur. Bu destek, işletme büyümesi için fırsatlar yaratmış, pazarları genişletmiş, istihdam sağlamış ve ulusal ekonomik rekabet gücünü artırmıştır.

“Jamkrindo için her garanti, sadece finansman risklerini azaltmanın bir yolu değil, aynı zamanda Endonezya ekonomisinin geleceğine yapılan bir yatırımdır. 56. yıldönümümüzün teması da budur: Daha Geniş Kapsamlı Garantiler, Daha Gerçek Etki,” dedi Abdul Bari.

Jamkrindo, 56. yıldönümü çerçevesinde, 5.600 Endonezyalı çocuk için Pustaka Lestari (Okuma Merkezi), Pelosok Mengajar (Öğretmenlere Destek Programı), uzak bölgelerdeki öğretmenlere teşekkür, Endonezya’nın dokuz bölgesindeki okuma köşelerine yardım, aile ruh sağlığı eğitimi, Kaliteli Öğretmen programı, Akıllı Endonezyalı Çocuklar, PELITA (Empati, Okuryazarlık ve Çocuk Gelişimi Hizmetleri) hizmet aracının lansmanı ve kan bağışı faaliyetleri de dahil olmak üzere çeşitli Sosyal ve Çevresel Sorumluluk (TJSL) programları düzenledi.

Abdul Bari’ye göre, tüm bu programlar, iş büyümesinin sosyal değer yaratımıyla birlikte ilerlemesi gerektiğinin kanıtıdır.

“Jamkrindo’nun başarısı sadece iş büyümesiyle değil, aynı zamanda toplumun hissettiği önemli faydalarla da ölçülüyor. KOBİ’lerin gelişimine, kamu refahının iyileştirilmesine ve Endonezya ekonomisinin geliştirilmesine gerçek bir etki yaratmaya devam etmek istiyoruz,” diyerek sözlerini tamamladı.

(Yyt)

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Dr. Drs. Wahyudin, M.M., mengatakan berbagai indikator ekonomi hingga Juni 2026 memperlihatkan aktivitas ekonomi masyarakat yang terus meningkat.

“Daya beli petani meningkat, sektor pariwisata terus bergerak, mobilitas masyarakat bertambah, dan perdagangan luar negeri masih memberikan kontribusi positif bagi perekonomian NTB,” ujar Wahyudin saat menyampaikan Berita Resmi Statistik (BRS), Rabu (1/7).

BPS mencatat inflasi tahunan (year-on-year) NTB pada Juni 2026 sebesar 3,55 persen, inflasi bulanan 0,37 persen, dan inflasi tahun kalender 2,12 persen. Inflasi dipicu kenaikan harga BBM non-subsidi, terutama Pertamax dan Pertamax Turbo, yang berdampak pada tarif angkutan udara, serta naiknya harga bawang merah, bawang putih, cumi-cumi, dan kubis.

Meski demikian, kenaikan inflasi masih terkendali berkat turunnya harga cabai rawit, daging ayam ras, dan emas perhiasan, didukung meningkatnya pasokan hasil panen di sejumlah daerah.

Di sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) NTB naik menjadi 130,95, atau meningkat 0,39 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh membaiknya harga gabah, jagung, tomat, kacang tanah, dan bawang putih. Empat subsektor utama, yaitu tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan, mencatatkan NTP di atas 100 yang menunjukkan usaha tani masih menguntungkan.

Sektor pariwisata juga mencatat kinerja menggembirakan. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang pada Mei 2026 mencapai 41,07 persen, naik 5,01 poin dibandingkan April. Sementara itu, jumlah wisatawan nusantara mencapai 1.332.393 orang, meningkat 10,49 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan 13,20 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Peningkatan tersebut didorong momentum libur panjang serta penyelenggaraan berbagai ajang nasional dan internasional, seperti GT World Challenge Asia di Pertamina Mandalika International Circuit dan Rinjani 100 Ultra 2026 di Sembalun.

Mobilitas masyarakat juga terus meningkat. Penumpang angkutan laut pada Mei 2026 tumbuh lebih dari 15 persen, sedangkan penumpang penerbangan domestik melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid naik 4,23 persen, mencerminkan aktivitas ekonomi yang semakin bergairah.

Di sektor perdagangan luar negeri, kinerja ekspor NTB melonjak tajam. Nilai ekspor periode Januari–Mei 2026 mencapai US$1,27 miliar, atau meningkat 1.045,94 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Komoditas utama ekspor meliputi tembaga, ikan dan udang, serta perhiasan dengan tujuan utama Tiongkok, Thailand, dan Amerika Serikat.

Sementara itu, nilai impor tercatat US$36,48 juta, turun 71,70 persen akibat berkurangnya impor barang modal dan bahan baku.

Wahyudin menegaskan, meski inflasi tetap perlu diwaspadai, penguatan sektor pertanian, pariwisata, transportasi, dan perdagangan menjadi sinyal kuat bahwa ekonomi NTB masih berada di jalur pertumbuhan yang sehat.

“Aktivitas ekonomi masyarakat terus bergerak. Stabilitas harga harus tetap dijaga agar pertumbuhan sektor produktif semakin berdampak pada kesejahteraan masyarakat NTB,” tutupnya.Jika diinginkan, saya juga dapat membuat versi yang lebih viral, lebih SEO Google Discover, atau format berita Kantor Berita Indonesia (LKBN ANTARA).

(Yyt)

Kegiatan yang dipimpin Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Panglima Kopassus Letjen TNI Djon Afriandi itu merupakan bagian dari latihan sinkronisasi Kopassus di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Latihan ini bertujuan meningkatkan kesiapan personel dan koordinasi pengamanan menjelang berbagai agenda nasional maupun internasional, termasuk MotoGP di The Mandalika.

Gubernur Iqbal mengapresiasi latihan tersebut karena dinilai mampu memperkuat profesionalisme prajurit sekaligus meningkatkan rasa aman masyarakat dan kesiapan negara dalam melindungi kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Kehadiran TNI memberikan rasa aman, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta menunjukkan kesiapan negara dalam menjaga kawasan strategis dan mendukung berbagai agenda nasional maupun internasional di NTB,” ujar Iqbal.

Sementara itu, Panglima Kopassus Letjen TNI Djon Afriandi menegaskan latihan ini merupakan program rutin pembinaan kemampuan satuan agar tetap profesional dan siap menjalankan tugas. Ia juga menekankan pentingnya kedekatan TNI dengan masyarakat.

“TNI adalah milik rakyat. Karena itu masyarakat kami beri kesempatan mengenal Kopassus dan melihat langsung aktivitas prajurit,” katanya.

Dukungan juga datang dari General Manager The Mandalika, Pari Wijaya. Menurutnya, latihan tersebut memperkuat kolaborasi TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keamanan destinasi pariwisata prioritas nasional.

Pelepasan konvoi kendaraan taktis berlangsung meriah dan disambut antusias masyarakat di sepanjang rute. Kehadiran prajurit Kopassus dan kendaraan taktis menjadi daya tarik sekaligus menunjukkan kesiapan aparat dalam menjaga keamanan wilayah.

Latihan yang digelar secara terbatas di KEK Mandalika ini bukan operasi militer, melainkan latihan kesiapsiagaan untuk menyelaraskan prosedur dan koordinasi antarunsur pengamanan, termasuk simulasi penanganan situasi darurat. Tujuannya memastikan Mandalika tetap aman, nyaman, dan siap menjadi tuan rumah berbagai agenda nasional maupun internasional.

(Yyt)

Media Analis Indonesia.Mataram, NTB – Kemiskinan ekstrem tidak dapat diputus hanya dengan bantuan sosial. Ia membutuhkan strategi yang mampu membangun kemandirian keluarga, menggerakkan potensi lokal, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Berangkat dari pemahaman tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menghadirkan Program Desa Berdaya, sebuah pendekatan pembangunan yang memadukan pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial, penguatan ekonomi desa, dan kolaborasi lintas sektor sebagai strategi graduasi kemiskinan ekstrem menuju NTB Makmur Mendunia.

Bagaimana strategi tersebut bekerja dapat dilihat dari kunjungan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, ke Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Kunjungan itu bukan sekadar agenda peninjauan program, melainkan upaya memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mengevaluasi berbagai persoalan yang masih menghambat pembangunan desa.

Di Desa Mekarsari, Gubernur berdialog dengan keluarga penerima manfaat, meninjau rumah yang sedang direhabilitasi, melihat usaha-usaha produktif yang mulai tumbuh, hingga menyusuri jalan menuju Dusun Malaka yang masih sempit dan rusak. Dari pertemuan langsung dengan masyarakat itu tampak bahwa bantuan pemerintah telah menumbuhkan harapan, tetapi masih memerlukan dukungan infrastruktur,p pelayanan dasar, dan pendampingan agar benar-benar menghasilkan perubahan yang berkelanjutan.

Kunjungan tersebut memperlihatkan bahwa kemiskinan tidak pernah berdiri sendiri. Modal usaha akan sulit berkembang apabila akses jalan masih terbatas. Rumah yang layak huni akan lebih bermakna apabila diikuti kesempatan memperoleh penghasilan. Potensi desa pun tidak akan menghasilkan nilai tambah apabila belum didukung kelembagaan ekonomi, akses pasar, dan tata kelola yang baik.

Mekarsari menjadi gambaran kecil dari wajah pembangunan di Nusa Tenggara Barat. Dari desa ini terlihat bahwa upaya mengentaskan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh, menghubungkan pembangunan manusia, pemberdayaan ekonomi, penyediaan infrastruktur dasar, dan pengembangan potensi lokal dalam satu ekosistem yang saling menguatkan. Gagasan inilah yang menjadi fondasi Program Desa Berdaya.

Membangun Jalan Keluar dari Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga terbatasnya akses terhadap pekerjaan produktif, pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak, infrastruktur dasar, dan permodalan. Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB mengembangkan Desa Berdaya Transformatif sebagai strategi graduasi untuk membangun keluarga yang mandiri, produktif, dan berdaya saing.

Program ini dilaksanakan melalui empat pilar utama, yaitu perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial, dan inklusi keuangan. Keempat pilar tersebut saling melengkapi sehingga bantuan yang diberikan tidak berhenti sebagai intervensi jangka pendek, tetapi menjadi fondasi peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Pada tahap pertama, Program Desa Berdaya Transformatif dilaksanakan di 40 desa dengan sasaran 6.337 kepala keluarga miskin ekstrem yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat. Setiap desa memperoleh Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp300 juta, sementara setiap kepala keluarga sasaran memperoleh bantuan pemberdayaan ekonomi sebesar Rp7 juta dalam bentuk aset produktif sesuai rencana usaha yang telah diverifikasi. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan bantuan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar Rp200 juta per desa untuk rehabilitasi delapan unit rumah.

Antusiasme masyarakat terhadap program ini tercermin dari tingginya partisipasi dalam penyusunan rencana usaha. Dari 6.337 kepala keluarga yang menjadi sasaran, sebanyak 5.277 keluarga atau 83,27 persen telah mengajukan proposal usaha. Setelah melalui verifikasi berjenjang, 5.024 proposal atau 79,28 persen dinyatakan layak memperoleh dukungan. Sebanyak 209 proposal masih memerlukan penyempurnaan, sedangkan 1.104 keluarga yang belum mengajukan proposal menjadi prioritas pendampingan pada tahap berikutnya.

Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi memosisikan diri sebagai penerima bantuan semata. Mereka mulai memanfaatkan program sebagai peluang membangun usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Di sisi lain, pemerintah memilih memastikan setiap bantuan benar-benar tepat sasaran sehingga memiliki peluang berhasil dalam jangka panjang.

Sebaran proposal yang telah disetujui memperlihatkan kesiapan masyarakat di berbagai daerah. Kabupaten Lombok Barat mencatat jumlah proposal terbesar dengan 1.443 proposal, disusul Lombok Tengah sebanyak 1.234 proposal, Lombok Timur 935 proposal, Kota Mataram 421 proposal, dan Kabupaten Sumbawa 304 proposal. Sebaran ini menjadi dasar penyusunan pola pendampingan dan pengembangan usaha sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

Jenis usaha yang dipilih masyarakat juga menunjukkan arah pembangunan ekonomi desa. Dari 5.024 proposal usaha yang disetujui, 2.481 proposal atau hampir 50 persen memilih peternakan unggas sebagai usaha utama. Selanjutnya 1.588 proposal bergerak di sektor perdagangan, 360 proposal pada pertanian dan perkebunan, sedangkan sisanya tersebar pada sektor perikanan, jasa, industri rumah tangga, dan berbagai usaha produktif lainnya.

Dominasi usaha peternakan unggas dan perdagangan menunjukkan bahwa masyarakat memilih sektor yang telah mereka kuasai. Pemerintah kemudian memperkuat potensi tersebut melalui bantuan aset produktif dan pendampingan usaha agar mampu berkembang menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan.

Selain usaha utama, masyarakat juga mengajukan 2.016 usulan usaha kedua sebagai sumber pendapatan tambahan. Diversifikasi ini menjadi indikator tumbuhnya ketahanan ekonomi keluarga, karena penghasilan tidak lagi bergantung pada satu jenis usaha.

Untuk mendukung seluruh usaha tersebut, Pemerintah Provinsi NTB mengalokasikan Rp35,144 miliar dalam bentuk transfer aset produktif. Sebesar Rp30,296 miliar atau 86,2 persen dialokasikan untuk usaha utama, sedangkan Rp4,848 miliar atau 13,8 persen digunakan untuk mendukung usaha kedua. Skema ini menegaskan perubahan pendekatan pemerintah, dari bantuan yang bersifat konsumtif menjadi investasi produktif yang mampu menghasilkan nilai ekonomi bagi keluarga penerima manfaat.

Meski demikian, prinsip kehati-hatian tetap menjadi bagian penting pelaksanaan program. Masih terdapat 208 proposal yang belum dapat disetujui dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp1,456 miliar, sebagian besar merupakan usulan pada sektor peternakan ternak besar yang masih memerlukan penyempurnaan dan verifikasi lebih lanjut. Langkah ini menunjukkan bahwa kecepatan pelaksanaan tetap diimbangi dengan ketepatan sasaran dan kualitas program.

Lebih jauh lagi, hasil pendataan menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem memiliki dimensi yang lebih luas daripada persoalan pendapatan. Dari 6.337 keluarga miskin ekstrem, masih terdapat 4.809 rumah tidak layak huni, 1.064 keluarga yang belum memiliki akses air bersih yang memadai, 2.424 keluarga yang belum memiliki listrik mandiri, 2.985 keluarga yang belum menerima bantuan sosial, serta 1.570 keluarga dengan 2.074 anak yang belum memperoleh Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Di bidang perlindungan sosial, masih terdapat 2.801 keluarga atau 44,2 persen yang belum menerima bantuan sosial dan 1.506 keluarga atau 23,8 persen yang belum memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan. Fakta tersebut menegaskan bahwa peningkatan pendapatan harus berjalan seiring dengan pemenuhan layanan dasar agar keluarga benar-benar mampu keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

Karena itu, Program Desa Berdaya dikembangkan sebagai platform kolaborasi lintas sektor. Data menjadi dasar penyusunan kebijakan, sementara setiap persoalan diterjemahkan menjadi intervensi yang saling melengkapi, mulai dari rehabilitasi rumah, penyediaan air bersih, akses listrik, perlindungan sosial, layanan kesehatan, hingga pendidikan. Tujuan akhirnya bukan sekadar meningkatkan pendapatan, tetapi meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

(bersambung)

(Yyt)

Komitmen tersebut ditegaskan dalam peluncuran Program BKOW KUAT (Komunitas Unggul Anak Tangguh) yang dirangkaikan dengan penguatan Program Desa Berdaya di Desa Barabali, Kabupaten Lombok Tengah, Kamis (25/6/2026).

Kegiatan yang dipimpin Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, didampingi Ketua TP PKK Provinsi NTB, Sinta M. Iqbal, menjadi bagian dari strategi Pemerintah Provinsi NTB dalam membangun ekosistem pemberdayaan masyarakat yang mengintegrasikan sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta ketahanan keluarga.

Wakil Gubernur NTB yang akrab disapa Ummi Dinda menegaskan, Program Desa Berdaya merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah daerah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui intervensi yang menyentuh langsung akar persoalan masyarakat.

“Tujuan utama Desa Berdaya adalah memperkuat tiga pilar penting, yaitu ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Karena itu, kami hadir memastikan seluruh program yang telah dianggarkan benar-benar berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurut Ummi Dinda, persoalan stunting tidak berdiri sendiri. Faktor sosial, pola pengasuhan, hingga minimnya pendampingan orang tua akibat tuntutan pekerjaan turut memengaruhi tumbuh kembang anak.

Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB mendorong peran aktif pemerintah desa, kader Posyandu, serta Tim Penggerak PKK sebagai ujung tombak dalam mendeteksi persoalan sejak dini sekaligus mendampingi keluarga agar mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan anak.

“Kita harus memetakan berbagai hambatan yang dihadapi masyarakat, baik dari sisi kepedulian orang tua maupun akses terhadap pelayanan. Pencegahan harus menjadi prioritas agar angka stunting terus menurun,” tegasnya.

Selain itu, pendekatan preventif diperkuat melalui edukasi kesehatan reproduksi, pencegahan pernikahan usia dini, serta pembiasaan pola hidup sehat. Menurut Ummi Dinda, langkah preventif jauh lebih efektif dibandingkan hanya menangani stunting setelah terjadi.

Senada dengan hal tersebut, Ketua TP PKK Provinsi NTB, Sinta M. Iqbal, menekankan bahwa keberhasilan membangun keluarga tidak hanya bergantung pada peran ibu, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seorang ayah dalam proses pengasuhan.

Ia menyoroti fenomena fatherless parenting, yaitu kondisi ketika ayah hadir secara fisik, tetapi kurang terlibat dalam kehidupan anak. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan serius yang perlu mendapat perhatian bersama.

“Permasalahan Desa Berdaya tidak semata-mata soal kesehatan. Pola pengasuhan sangat menentukan masa depan anak. Kehadiran ayah, meski hanya meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita atau menemani anak sebelum tidur, mampu memberikan dampak besar terhadap tumbuh kembang mereka,” ujar Sinta.

Ia juga mengingatkan pentingnya melakukan pemantauan terhadap anak-anak yang mulai menunjukkan gejala kekurangan gizi agar tidak berkembang menjadi kasus stunting.

Desa Barabali dipilih sebagai lokasi peluncuran Program BKOW KUAT karena merupakan desa binaan BKOW Provinsi NTB. Dari sekitar 6.000 kepala keluarga yang dilayani oleh 115 kader di 23 Posyandu, masih terdapat 100 anak stunting berdasarkan data per 18 Juni 2026.

Pelaksanaan program tidak berhenti pada seremoni semata. Berbagai layanan langsung diberikan kepada masyarakat, di antaranya senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian tablet tambah darah bagi pelajar, penyaluran bantuan sembako untuk lansia, bantuan telur bagi anak stunting, hingga pelatihan pengolahan makanan bergizi melalui kolaborasi BKOW NTB bersama IKABOGA Lombok Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur NTB bersama Ketua TP PKK Provinsi NTB juga meninjau bazar UMKM masyarakat serta melakukan penanaman pohon sebagai simbol komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.

Melalui sinergi antara Program Desa Berdaya dan BKOW KUAT, Pemerintah Provinsi NTB menghadirkan model pembangunan yang menyentuh akar persoalan masyarakat secara menyeluruh. Pengentasan kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan stunting, penguatan ekonomi keluarga, serta perbaikan pola asuh dipandang sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan.

Dengan pendekatan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB optimistis mampu melahirkan generasi yang lebih sehat, unggul, tangguh, dan produktif sebagai fondasi mewujudkan NTB Makmur Mendunia.

(Yyt)