Dia mengatakan bahwa semua fraksi di DPR juga sepakat dengan keputusan tersebut.

“Pemberian amnesti dan abolisi dapat membantu meningkatkan stabilitas politik, karena menunjukkan bahwa pemerintah siap membuka ruang pengampunan dan memulai proses rekonsiliasi,” kata Abdullah dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Dia meyakini bahwa Presiden Prabowo telah mempertimbangkan secara matang sebelum mengambil keputusan ini, termasuk dampak politik dan hukum yang ditimbulkannya.

Dia menekankan bahwa keputusan Presiden tersebut harus dihormati selama dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, kepentingan umum, transparansi, akuntabilitas, dan pertimbangan yang objektif.

Menurut dia, pemberian amnesti dan abolisi tentu memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem hukum kita. Karena itu, dia mengatakan bahwa prinsip-prinsip hukum seperti asas legalitas, asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), serta asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) tetap harus menjadi fondasi utama dalam setiap proses penegakan hukum.

Selain itu, dia juga mengingatkan bahwa kasus dua tokoh tersebut telah menjadi perbincangan luas di kalangan akademisi, pengamat, dan ahli hukum, serta menjadi perhatian serius di lingkungan DPR RI. Oleh sebab itu, ia meminta agar ke depan tidak ada lagi praktik-praktik hukum yang manipulatif atau putusan yang sarat kepentingan.

“Kita tidak ingin lagi melihat akrobatik hukum yang justru merusak kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum,” kata dia.

Terkait substansi keputusan Presiden, dia menjelaskan bahwa pemberian amnesti kepada Hasto dapat menghentikan pelaksanaan hukuman dan memulihkan nama baik yang bersangkutan. Sementara itu, abolisi terhadap Tom Lembong menghentikan proses hukum yang tengah berjalan, sehingga tidak lagi menghadapi tuntutan hukum.

“Selama dijalankan dalam kerangka hukum yang benar dan berpihak pada keadilan, keputusan ini perlu dihormati sebagai bagian dari kewenangan konstitusional Presiden,” kata dia.

Sebelumnya, DPR RI memberikan persetujuan permohonan pemberian amnesti terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai terpidana kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) untuk anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan.

Selain itu, DPR RI memberikan persetujuan permohonan pemberian abolisi yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015–2016.

“Mohon ikhlas doanya, semoga Allah SWT menganugerahi tempat yg mulia bagi almarhum. Semoga almarhum senantiasa berlimpah rahmah,” demikian pesan yang disampaikan keluarga dekat Almarhum.

Almarhum disemayamkan di rumah duka di Jl. Cipinang Cempedak I No.30, Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13340

Sementara pemakaman akan digelar di Pondok Pesantren Miftahul’Ulum Jl. KH. Ahmad. Kp. Mariuk, Rt 002/008, Ds Gandasari. Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi.

“Kami dari segenap keluarga almarhum, memohon doa dan keikhlasan dari bapak/ibu/saudara/i agar Almarhum diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan diberikan tempat terbaik di sisi Allah Swt.,” tutup pesan tersebut.

Berdasarkan pantauan di lokasi, kebakaran ini menghanguskan sejumlah kios yang berada dalam taman tersebut.

Sekitar delapan unit tim Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan yang dikerahkan awal membawa tiga truk pemadam. Hingga saat ini petugas Gulkarmat Jaksel tengah berjibaku untuk memadamkan api.

Para pedagang nampak berlalu lalang membawa karung dagangan dan warga sekitar nampak ramai melihat situasi.

Hingga pukul 18.32 WIB, petugas masih berusaha memadamkan api yang membakar kios-kios pedagang.

Arus lalu lintas di sepanjang perempatan Pasar Mayestik pun terlihat padat merayap.

Taman Puring menjadi salah satu contoh taman di Jakarta yang mendukung konsep Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang memiliki luas mencapai 13.000 meter persegi (m2). (*)

Manager Humas KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (27/7/2025), mengatakan, proses rekrutmen resmi di lingkungan PT KAI tidak dipungut biaya sepeserpun.

Pernyataan ini untuk menanggapi beredarnya undangan rekrutmen palsu yang mencatut nama KAI dan berisi permintaan sejumlah uang sebagai syarat administrasi, jaminan atau biaya lainnya.

KAI tidak meminta pelamar kerja untuk mentransfer uang atau memberikan bentuk pembayaran dalam proses seleksi kerja.

“Kami tegaskan rekrutmen resmi KAI hanya dilakukan melalui website resmi perusahaan di alamat rekrutmen.kai.id,” katanya.

Masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya pada undangan rekrutmen yang tidak melalui saluran resmi dan mencurigakan. Apalagi jika disertai permintaan uang.

Ixfan meminta masyarakat melakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi atau menghubungi layanan pelanggan KAI apabila menerima informasi yang diragukan kebenarannya.

KAI Daop 1 Jakarta juga mengimbau masyarakat tidak menyebarluaskan undangan palsu tersebut agar tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut kepada pihak lain.

Apabila menemukan indikasi penipuan rekrutmen, masyarakat dapat melaporkannya ke pihak berwajib atau ke KAI melalui “contact center” di nomor 121 atau email ke cs@kai.id.

“Langkah preventif dan kehati-hatian dari masyarakat sangat penting untuk memutus rantai penipuan yang mencoreng nama baik perusahaan,” kata Ixfan.

Adapun informasi resmi terkait rekrutmen PT KAI, bisa diakses melalui situs https://rekrutmen.kai.id.

Prakirawati BMKG, Zen Putri di Jakarta, Minggu, mengatakan bahwa kondisi suhu panas maksimum lebih dari 34 derajat Celcius diprediksi terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur dan sekitarnya yang setidaknya berlangsung dalam beberapa jam ke depan, atau puncaknya pada tengah hari nanti pukul 12.00 WIB.

Pada saat yang sama tim meteorologi BMKG juga mendeteksi suhu panas maksimum mencapai lebih dari 33 derajat Celcius di Kota Semarang, Pangkal Pinang, Yogyakarta, Serang, Palembang, dan Jakarta.

Sementara itu, dalam 24 jam terakhir juga terpantau suhu panas maksimum lebih dari 36 Celcius melanda di sebagian besar wilayah Tanjung Selor di Kalimantan Utara, Kota Palu di Sulawesi Tengah, Berau di Kalimantan Timur dan Deli Serdang di Sumatera Utara.

Kondisi ini masih berkaitan dengan tutupan awan yang minim, peralihan musim kemarau dan pergerakan semu matahari yang berada di atas khatulistiwa. Namun, berdasarkan pengamatan BMKG kondisi ini masih dalam kategori biasa yang tidak berdampak pada perubahan musim di Indonesia.

Demi mengurangi dampak suhu panas tersebut, BMKG mengimbau masyarakat untuk mengkonsumsi air secara cukup dan teratur supaya terhindar dari dehidrasi, terutama saat melaksanakan kegiatan di luar ruangan.

Kemudian, menggunakan pelindung seperti topi atau payung untuk melindungi kepala dan tubuh bagian atas, kacamata hitam untuk melindungi mata, bila perlu menggunakan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan sinar Ultra Violet (UV).

BMKG mengingatkan masyarakat untuk tidak sembarang melakukan pembakaran apapun di lahan kosong dalam kawasan hutan dan kawasan penampungan sampah.

Pemerintah daerah diharapkan untuk dapat melakukan penyiraman darat demi mengurangi potensi kebakaran akibat terik matahari di kawasan hutan dan lahan maupun tempat pembuangan akhir sampah.

BMKG memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang aktual setiap harinya terkait hasil analisa suhu panas dengan cara mengakses aplikasi daring infoBMKG, media sosial infoBMKG, atau dapat langsung menghubungi kantor BMKG terdekat.

Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI), Tundra Meliala, menerima langsung anugerah gelar kehormatan dari raja sebagai bentuk penghargaan atas kiprahnya dalam dunia media dan pelestarian nilai-nilai kebudayaan bangsa.

Dengan prosesi adat yang berlangsung secara tertutup dan khidmat di jantung kediaman raja, Tundra kini resmi menyandang gelar Kanjeng Raden Ario (KRA). Sejak saat itu, namanya tercatat sebagai KRA. Ir. Tundra Meliala Wartonagoro, MM., dan menjadi bagian dari keluarga besar Keraton Surakarta.

“Saya sangat bersyukur dan merasa mendapat amanah mulia. Gelar ini bukan sekadar kebanggaan pribadi, tetapi bentuk tanggung jawab budaya. Saya akan terus menjadikan media sebagai alat pencerdas bangsa yang tetap menghargai akar tradisi,” ungkap Tundra dengan penuh haru usai penobatan.

Penganugerahan gelar ini merupakan bentuk pengakuan dari pihak keraton terhadap dedikasi dan integritas Ketum AMKI yang dinilai mampu menjembatani dunia modern, khususnya media digital, dengan nilai-nilai adat dan budaya lokal.

KRA. Samsul A. Wijoyonagoro, juru bicara resmi Karaton Kasunanan Surakarta, menegaskan bahwa proses pemberian gelar ini telah melalui pertimbangan adat yang ketat serta diskusi internal yang mendalam di lingkungan keraton.

“Ini bukan hanya soal kehormatan, tapi juga tentang harapan. Beliau adalah sosok pemimpin media yang berpikir kebangsaan dan menjunjung tinggi budaya. Gelar ini adalah bentuk penghormatan dari raja atas dedikasi beliau,” ujar KRA. Samsul.

Gelar KRA dalam adat Keraton Surakarta tidak diberikan secara sembarangan. Hanya individu yang dinilai memiliki jasa luar biasa, baik terhadap bangsa maupun Keraton, yang bisa mendapatkannya.

Dalam konteks ini, Ketum AMKI dipandang sebagai mitra strategis Keraton dalam membangun jembatan komunikasi budaya dan identitas bangsa melalui media.

Kini, KRA. Tundra Meliala bukan hanya dikenal sebagai pemimpin asosiasi media nasional, tetapi juga sebagai bagian dari bangsawan kehormatan yang memikul tanggung jawab budaya.

Momen ini menjadi pengingat bahwa di tengah derasnya arus konvergensi media dan digitalisasi, semangat pelestarian nilai-nilai luhur tidak boleh ditinggalkan. (red)

Hal tersebut, menurut Tito, harus dilakukan karena saat ini kenaikan harga beras kerap terjadi di daerah penghasil dan sekitarnya.

Hal itu disampaikan Tito pada Rapat Koordinasi Terbatas Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Manipulasi Harga Beras dan Beras Oplosan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan seperti dikutip dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Tito menjelaskan tren jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras meningkat pada minggu ketiga Juli 2025 dibanding minggu kedua di periode yang sama.

Berdasarkan data yang dimiliki Tito, jumlah lokasi kenaikan harga beras bertambah dari 178 kabupaten atau kota menjadi 205 kabupaten atau kota.

Tito mengatakan ada beberapa metode yang bisa dilakukan untuk menekan harga beras yang tinggi. Salah satunya, yakni memangkas biaya transportasi.

“Salah satu kebijakan yang dapat diterapkan adalah memberikan subsidi transportasi komoditas pangan,” kata Tito.

Selain itu, mantan Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) ini juga menekankan pentingnya mendorong masyarakat mengkonsumsi pangan lokal agar tidak terlalu bergantung pada beras.

Dia berharap para penegak hukum dapat mengawasi para produsen beras agar tidak memainkan harga. Bahkan, dia meminta penegak hukum untuk menindak tegas produsen beras yang kedapatan menaikkan harga terlalu tinggi.

Dengan adanya ragam upaya tersebut, Tito berharap harga beras dapat dikendalikan, sehingga tidak membebani rakyat.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Jumat, memastikan pengamanan dilakukan secara humanis dan profesional.

Ia juga mengingatkan agar massa tetap tertib, tidak memprovokasi, tidak melawan petugas, tidak membakar ban bekas, serta tidak merusak fasilitas umum.

“Kami mengimbau peserta aksi tetap santun dan tertib. Polisi siap melayani dengan humanis dan profesional, namun tetap tegas dalam menjalankan tugas,” ujarnya.

Agenda sidang pembacaan putusan ini dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB di ruang sidang lantai 1 Prof Dr M Hatta Ali PN Jakarta Pusat.

Susatyo mengatakan bahwa sebanyak 1.658 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran dikerahkan.

Pengamanan dilakukan di dalam ruang sidang maupun di luar gedung PN untuk mengamankan massa yang akan menyampaikan pendapatnya dan pengerahan anggota juga untuk mengantisipasi bentrok.

Kapolres juga mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan sekitar PN Jakarta Pusat selama sidang berlangsung guna mengantisipasi kepadatan lalu lintas dan kemacetan.

Menurut Susatyo, terdapat sejumlah kelompok massa yang sudah berdatangan sejak pagi. Sekitar pukul 07.00 WIB massa dari DPD REPDEM DKI Jakarta, Kader DPC PDIP Kota Jakarta Pusat dan Jakarta Timur, Banteng Kota Bekasi, Satgas Cakra Buana, hingga Komunitas Cinta Kasih Negeri menggelar aksi di sisi kanan depan gedung PN.

Aksi serupa juga digelar pukul 09.00 WIB oleh KARAM Demokrasi (Bara Baja dan Masyarakat Pecinta Keadilan) di titik yang sama. Mereka menuntut pembebasan Hasto Kristiyanto dan menggaungkan “Save Demokrasi”.

Selain itu, ada pula kelompok Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi yang justru mendukung PN Jakarta Pusat agar menjatuhkan putusan seadil-adilnya.

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Anti Korupsi dan Koalisi Masyarakat Pemerhati Hukum mendesak hakim memberikan hukuman seberat-beratnya.

Diketahui, dalam kasus dugaan perintangan penyidikan korupsi dan suap, Hasto dituntut pidana 7 tahun penjara dan denda Rp600 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Hasto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka dalam rentang waktu 2019–2024.

Sekjen DPP PDI Perjuangan itu diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun Masiku, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun Masiku ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh KPK terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2017–2022 Wahyu Setiawan.

Tidak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

Selain menghalangi penyidikan, Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah; mantan terpidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri; dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu dalam rentang waktu 2019–2020.

Uang diduga diberikan dengan tujuan agar Wahyu mengupayakan KPU RI untuk menyetujui permohonan pengganti antarwaktu (PAW) calon anggota legislatif terpilih dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Dengan demikian, Hasto terancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

“Kami tentunya akan menghormati putusan yang disampaikan atau dibuat oleh majelis hakim,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Selain itu, Asep berharap proses persidangan terkait vonis Hasto pada Jumat ini dapat berjalan dengan lancar.

“Sekarang kami tinggal menunggu. Saksi-saksi sudah kami hadirkan, bukti-bukti sudah kami bawa ke persidangan, dan juga sudah kami hadirkan di persidangan,” katanya.

Oleh sebab itu, dia mengajak semua pihak untuk menjaga kekondusifan dalam penegakan hukum terhadap terdakwa kasus dugaan perintangan penyidikan korupsi dan suap tersebut.

Dalam kasus dugaan perintangan penyidikan korupsi dan suap, Hasto dituntut pidana 7 tahun penjara dan denda Rp600 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Hasto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka dalam rentang waktu 2019–2024.

Sekjen DPP PDI Perjuangan itu diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun Masiku, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun Masiku ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh KPK terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2017–2022 Wahyu Setiawan.

Tidak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

Selain menghalangi penyidikan, Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah; mantan terpidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri; dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu dalam rentang waktu 2019–2020.

Uang diduga diberikan dengan tujuan agar Wahyu mengupayakan KPU RI untuk menyetujui permohonan pengganti antarwaktu (PAW) calon anggota legislatif terpilih dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Dengan demikian, Hasto terancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.