Dalam arahannya, Tomsi menekankan pentingnya integritas, loyalitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan, serta dukungan penuh terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Kita mengharapkan integritas, profesionalisme, serta dedikasi yang penuh untuk memberikan kontribusi terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara ini,” ujar Tomsi.

Ia mengingatkan, jabatan yang diberikan bukan sekadar bentuk kepercayaan, tetapi juga merupakan amanah yang menuntut tanggung jawab moral dan kinerja nyata. Karena itu, seluruh pejabat diminta menjaga komitmen terhadap nilai-nilai pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Tomsi juga menyoroti peran pejabat yang dilantik dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program-program prioritas Presiden. Ia menegaskan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap visi besar pemerintahan, dan menjadikannya pedoman dalam merancang serta menjalankan kebijakan teknis di unit kerja masing-masing.

“Tentunya harus kita ketahui semua apa-apa saja program prioritas Bapak Presiden, apalagi yang berkaitan dengan bidang tugas masing-masing [unit kerja],” ucap Tomsi.

Ia mencontohkan dua program unggulan pemerintah saat ini, yakni program pembangunan tiga juta rumah dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program MBG memiliki dampak ekonomi yang luas, termasuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Ini tentunya akan menghidupkan roda-roda perekonomian di daerah,” jelas Tomsi.

Lebih lanjut, Tomsi juga mengingatkan para pejabat yang dilantik untuk terus mengembangkan diri dan tidak cepat berpuas diri dengan posisi yang telah dicapai. Ia mendorong mereka untuk adaptif terhadap dinamika di lingkungan kerja dan mampu mengambil inisiatif tanpa harus selalu menunggu instruksi dari atasan.

“Di tempat yang baru itu terus mengembangkan diri dengan baik, mempelajari pekerjaannya dan perhatikan lingkungan, bahwa kita ini tidak bekerja [secara] statis,” tuturnya.

Selain itu, Tomsi juga mengungkapkan rencana pemberian beasiswa untuk pendidikan yang lebih tinggi bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri, baik di dalam maupun luar negeri. Kemendagri berencana mengalokasikan anggaran untuk beasiswa S2 dan S3 dalam negeri, serta kursus persiapan untuk seleksi beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk studi luar negeri.

“Mudah-mudahan kalau tidak ada perubahan di program anggaran tahun depan, dimulai Januari, kita juga sudah, saya minta untuk dianggarkan berkaitan dengan beasiswa,” jelasnya.

Terakhir, Tomsi berharap para pejabat yang dilantik dapat bekerja secara lebih terencana, berorientasi pada hasil, dan mendukung penuh program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya berharap bahwa mudah-mudahan di waktu-waktu mendatang, kita akan lebih mampu merencanakan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Dan itu semua kembali kepada bagaimana kita mengikuti program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat,” tandasnya.

(*/Rendy)

Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar menegaskan bahwa pengibaran bendera Merah Putih merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan serta semangat nasionalisme yang harus terus digelorakan.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk kantor pemerintahan, swasta, lembaga pendidikan, dan rumah-rumah warga, untuk bersama-sama mengibarkan bendera Merah Putih selama bulan Agustus. Ini momentum penting untuk menunjukkan semangat kebangsaan dan persatuan,” ujar Bahtiar dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (1/8/2025).

Ia juga meminta seluruh jajaran Forkopimda, Forkopimcam, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di daerah agar turut mengingatkan masyarakat untuk melaksanakan imbauan tersebut.

“Kami minta rekan-rekan jajaran Forkopimda provinsi, kabupaten/kota, dan Kesbangpol di daerah proaktif keliling menyosialisasikan imbauan ini, termasuk melalui kerja sama dengan organisasi perangkat daerah lainnya, tokoh masyarakat, dan media lokal,” tambahnya.

Selain imbauan pengibaran bendera, Bahtiar juga meminta Kesbangpol di seluruh daerah melanjutkan Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih yang telah dijalankan sejak tahun 2022. Program ini merupakan inisiatif Direktorat Jenderal (Ditjen) Polpum Kemendagri bersama seluruh jajaran Kesbangpol se-Indonesia sebagai bentuk kontribusi aktif dalam membangkitkan semangat nasionalisme.

“Pembagian bendera ini adalah program khas yang telah kita laksanakan tiga tahun terakhir. Kami harap tahun ini bisa semakin masif dan menjangkau seluruh penjuru Tanah Air,” ungkap Bahtiar.

Pada pelaksanaan perdana di tahun 2022, Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih berhasil meraih penghargaan Rekor Dunia dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas pembagian Bendera Merah Putih terbanyak secara nasional. Bahtiar berharap semarak pengibaran dan pembagian bendera Merah Putih dapat menjadi simbol kebersamaan dan cinta tanah air dalam menyambut HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

(*/Rendy)

Di hadapan ratusan anak-anak yang hadir dalam acara tersebut, Mendagri mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi digital telah membawa dampak besar dalam kehidupan anak-anak Indonesia. Kini, dunia seakan berada dalam genggaman melalui teknologi informasi di ponsel pintar. Anak-anak bisa dengan mudah mengakses foto, video, lagu, hingga materi pelajaran. Meski memberikan manfaat dalam bidang pendidikan dan hiburan, dunia digital juga menyimpan ancaman serius seperti perundungan daring, pornografi, hingga judi online.

“Yang perlu kita sikapi adik-adik, supaya kemajuan ini digunakan untuk yang positif. Jangan sampai digunakan untuk yang negatif. Untuk belajar bisa online, nanya-nanya dan seterusnya,” katanya.

Mendagri menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Pemda) dalam melindungi anak-anak dari ancaman dunia maya. Ia menyebut sebanyak 552 Pemda akan turut digerakkan untuk mengimplementasikan kebijakan ini di wilayah masing-masing. Kemendagri melalui peran koordinatifnya juga siap mendukung pelaksanaan PP Tunas demi menciptakan ruang digital yang aman dan berpihak pada masa depan anak-anak Indonesia.

“Ada 81 juta anak Indonesia yang nanti akan kita gerakkan semua agar ada perlindungan bagi anak-anak. Jangan sampai terkena dampak negatif konten dari situs yang ada di internet,” tegasnya.

Mendagri juga menyinggung pengaruh budaya asing yang kian dominan di tengah anak-anak Indonesia. Menurutnya, anak-anak Indonesia lebih mengenal tokoh seperti Batman, Superman, dan Doraemon dibandingkan tokoh lokal seperti Gundala, atau hanya Si Unyil yang masih diingat sebagian anak. Ini menjadi tantangan dalam memperkuat budaya lokal.

“Artinya apa? Batman tahu, Doraemon tahu, Superman tahu, Gundala enggak tahu. Kita mulai dipengaruhi konten-konten dari Amerika, dari Jepang, lain-lain masuk ke pikiran kita. Sedangkan yang asli Indonesia tahunya cuma Unyil aja. Nah itulah kira-kira gunanya kerja sama ini, peraturan ini,” ucapnya.

Ia menambahkan, anak-anak Indonesia perlu didukung untuk menjadi pemimpin masa depan melalui semangat kolaboratif lintas kementerian. Kemendagri berkomitmen menciptakan ekosistem digital yang sehat dan ramah anak. Pasalnya, melindungi anak berarti melindungi masa depan bangsa.

“Karena negara kita nanti ke depan, akan maju, yang menjadi pemimpin-pemimpinnya adalah adik-adik ini, 20-30 tahun ke depan,” tambahnya.

Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid juga menekankan pentingnya perlindungan anak di dunia maya. Ia mengilustrasikan, sebagaimana ketentuan batas usia dalam mengemudi, maka akses ke dunia digital pun harus mempertimbangkan usia dan kesiapan anak. PP Tunas adalah instrumen penting untuk upaya tersebut.

PP ini juga disusun dengan melibatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan menjaring aspirasi dari anak-anak di berbagai daerah. Presiden Prabowo Subianto telah mengesahkan PP Tunas sebagai bentuk komitmen terhadap pelindungan anak di ruang digital.

“Terutama penyediaan ruang aman yang baik untuk beraktivitas. Kemudian juga ranah keluarga, yang juga penting diperhatikan,” tandasnya.

Sebagai informasi, PP Tunas hadir sebagai respons atas meningkatnya ancaman digital terhadap anak, termasuk paparan pornografi, perundungan daring, hingga praktik eksploitasi komersial. Beberapa poin penting dalam PP ini di antaranya meliputi: penilaian tingkat risiko platform digital; pembatasan akses konten berdasarkan usia; persetujuan orang tua untuk akses platform tertentu; pelarangan profiling anak untuk kepentingan bisnis; serta sanksi bagi pelanggaran oleh penyedia platform digital.

Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah menteri terkait, di antaranya Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.

(*/Rendy)

“Kunjungan ini selain menjawab berbagai isu pertanahan di daerah, juga menunjukkan komitmen nyata Menteri ATR/Kepala BPN dalam memastikan bahwa pengakuan terhadap tanah-tanah adat dan ulayat tidak hanya berhenti pada kebijakan, tapi juga sampai ke pelaksanaannya di lapangan,” ujar Harison Mocodompis dalam keterangannya, Rabu (30/07/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN bersama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Azis, akan menghadiri kegiatan Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang digelar di lingkungan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan.

Sosialisasi tersebut akan dihadiri oleh perwakilan masyarakat adat, khususnya suku Dayak se-Kalimantan Selatan, serta para pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mulai mendaftarkan Tanah Ulayat mereka secara resmi.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Menteri ATR/Kepala BPN juga dijadwalkan menyerahkan 314 sertipikat tanah, yang terdiri dari sertipikat Barang Milik Negara dan Daerah (BMN/BMD), hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta sertipikat tanah wakaf.

“Setelah rangkaian acara sosialisasi tersebut selesai, Menteri ATR/Kepala BPN akan rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah se-Provinsi Kalimantan Selatan. Rapat ini akan berlangsung di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan,” tutup Harison Mocodompis.

Kunjungan kerja ini menandakan adanya upaya percepatan penyelesaian permasalahan pertanahan. Tak hanya itu, penguatan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat di tingkat daerah juga menjadi bagian dari program strategis Kementerian ATR/BPN. (*)

“Kalau kita ingin menyelamatkan rakyat supaya punya kepastian hukum, saya minta tolong kepada Bapak-Ibu sekalian. Untuk warga yang kurang mampu, berikan keringanan atau pembebasan BPHTB, supaya lahan mereka bisa disertipikasi,” ujar Menteri Nusron dalam rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah se-Provinsi Lampung di Kantor Gubernur Lampung, Selasa (29/07/2025).

Ia menyebutkan, berdasarkan data yang ada, sekitar 83,84% bidang tanah di Lampung telah berhasil terdaftar, dan 70,27% di antaranya sudah disertipikasi. Masih terdapat peluang peningkatan sekitar 13 persen, yang ke depan diharapkan dapat dipercepat penyelesaiannya, salah satunya melalui kebijakan keringanan BPHTB bagi masyarakat kurang mampu.

Untuk tetap menjaga potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat, Menteri Nusron menawarkan solusi integrasi data antara Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP). Menurutnya, integrasi tersebut akan berdampak positif terhadap akurasi data dan peningkatan penerimaan pajak.

“Banyak sekali tanah yang belum masuk ke dalam NJOP atau terdaftar di Dispenda. Atau ada yang di NJOP-nya tertulis dua hektare, padahal di sertipikatnya 15 hektare. Kalau ini diintegrasikan, nggak mungkin ada data yang meleset. Saya jamin, PBB Bapak-Ibu bisa naik minimal tiga sampai empat kali lipat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Menteri Nusron juga menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan legalisasi tanah, termasuk tanah wakaf dan rumah ibadah. Ia meminta dukungan penuh dari pemerintah daerah untuk menggerakkan masyarakat agar segera menyertipikatkan tanah milik mereka.

“Kami minta tolong partisipasi pemda untuk menggerakkan masyarakatnya. Supaya punya kesadaran untuk menyertipikatkan tanah wakaf, tempat ibadah atau yayasan. Sepanjang yang bersangkutan mengajukan permohonan subyek hukum yang punya hak milik,” imbau Menteri Nusron.

Sementara itu, Gubernur Lampung, Mirzani Djausal, menyampaikan bahwa persoalan lahan masih menjadi salah satu tantangan utama dalam menarik investasi, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan kawasan industri. Ia menekankan pentingnya percepatan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan sinkronisasi dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

“Setiap kali ada rencana investasi masuk, hal pertama yang ditanyakan pasti soal lahan. Tapi kita masih dihadapkan pada persoalan kepemilikan dan penguasaan. Karena itu kami dorong percepatan revisi RTRW dan sinkronisasi dengan RDTR agar pengelolaan ruang dan lahan bisa lebih jelas dan terintegrasi,” ujarnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Penasihat Utama Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan ATR/BPN, Jhoni Ginting; Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Harison Mocodompis; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, Hasan Basri Natamenggala beserta jajaran; para bupati dan wali kota se-Lampung; serta unsur Forkopimda Provinsi Lampung. (*)

Mendagri mengungkapkan, para alumni IPDN memiliki perjalanan karier yang panjang setelah lulus. Karena itu, sebagai pimpinan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ia ingin memperkuat kapasitas alumni IPDN melalui pendidikan tinggi. Terlebih, IPDN telah bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan guna mengirimkan sebanyak-banyaknya lulusan IPDN untuk belajar ke luar negeri.

“Di luar negeri akan dapat tiga [kelebihan], yaitu knowledge, ilmu pengetahuan, kemudian jaringan internasional, dan terjun langsung masuk ke dalam peradaban, kultur yang peradaban yang lebih maju. Peradaban negara-negara yang disiplin, antikorupsi, tepat waktu, dan lain-lain,” katanya.

Mendagri berharap, sepulangnya dari luar negeri, alumni penerima beasiswa LPDP dapat menjadi motor penggerak dan agen perubahan di lingkungan kerja masing-masing. Ia menyebutkan, sejak tahun 2021 hingga 2024, sudah ada 50 lulusan IPDN yang berangkat studi magister (S2) ke luar negeri. Pada tahun 2025 ini, sebanyak 27 alumni juga akan segera diberangkatkan.

“Target tahun 2026, kita akan memberangkatkan minimal 100 lulusan IPDN untuk sekolah ke luar negeri dengan biaya LPDP,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Mendagri mencontohkan negara-negara maju seperti Singapura dan Cina yang telah lama menerapkan strategi serupa. Singapura mengirimkan siswa terbaiknya ke luar negeri sejak lulus SMA, sedangkan Cina bahkan sejak tingkat SMP. Ribuan pelajar dikirim setiap tahun, dan saat mereka kembali, kontribusi mereka terbukti mendorong kemajuan pesat di berbagai bidang.

“Membawa kultur yang baik sehingga akan dapat membuat revolusi mental, revolusi budaya, mempengaruhi ASN lain yang empat juta orang, dan empat juta orang bisa mempengaruhi 285 juta penduduk Indonesia. Itulah harapan kita, di situlah pesan kita kepada adik-adik semua,” tambahnya.

Untuk mendukung program tersebut, IPDN telah menambahkan kurikulum Bahasa Inggris dan modul LPDP sesuai arahan Mendagri. Penambahan ini diharapkan dapat memperbesar peluang alumni IPDN untuk studi ke luar negeri.

Bahkan, pada Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) IPDN tahun ini, telah diterapkan tes Bahasa Inggris (IELTS dan TOEFL) sebagai langkah peningkatan kualitas calon Praja yang siap menghadapi tantangan global dan kerja sama internasional.

“Jadi yang masuk adalah anak-anak yang memang anak-anak yang terpilih,” tandasnya.

(*/Rendy)

“Harry dan Patra bukan orang baru di dunia organisasi hukum. Mereka berdua adalah sosok yang tepat untuk membesarkan PERADI SAI dan memperjuangkan keadilan bagi masyarakat Indonesia,” kata Carrel kepada wartawan usai penutupan Munas PERADI SAI di Bali, Jumat (26/7/2025).

Carrel menyatakan, DPC Jakarta Utara menyambut kepemimpinan baru ini dengan optimisme. Ia menegaskan, pihaknya siap mendukung dan menjalankan seluruh program kerja yang dicanangkan DPN di bawah kepemimpinan Harry Ponto.

“Kami siap bersinergi, bekerja sama, dan mensupport penuh seluruh agenda Ketua Umum di DPN. Ini peluang besar untuk memperkuat profesionalisme dan integritas advokat,” ujarnya.

Jakarta Utara Raih Penghargaan UPA Teraktif

Dalam kesempatan yang sama, DPC PERADI SAI Jakarta Utara juga berhasil menyabet penghargaan sebagai Pelaksana Ujian Profesi Advokat (UPA) Teraktif periode 2020–2025. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum terpilih, Harry Ponto, kepada perwakilan DPC Jakarta Utara, Restu Widiastuti.

“Ini bukti nyata dari komitmen DPC Jakarta Utara dalam meningkatkan kualitas advokat. Konsistensinya luar biasa,” ujar Harry Ponto.

Penghargaan ini menandai kiprah DPC Jakarta Utara sebagai salah satu cabang yang aktif mendorong peningkatan kapasitas para calon advokat di tengah tantangan dunia hukum yang semakin kompleks.

PERADI SAI Usung Semangat Baru

Munas PERADI SAI tahun ini menjadi titik penting dalam arah pembaruan organisasi. Selain fokus pada pembenahan etika dan sistem rekrutmen, kepemimpinan baru juga mengusung agenda digitalisasi profesi dan keterlibatan aktif dalam proses reformasi hukum nasional.

“Advokat harus jadi mitra strategis dalam membentuk sistem hukum yang modern dan berpihak pada keadilan,” kata Harry Ponto dalam pidato kemenangannya.

Dengan sinergi kuat antara pusat dan daerah, termasuk dari DPC Jakarta Utara, PERADI SAI diharapkan menjadi organisasi advokat yang tangguh, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan zaman. (*)

Seskab Teddy, dalam keterangan tertulis, Minggu, menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam membentuk sumber daya manusia unggul dan adaptif.

“Melalui program ini, diharapkan akan muncul pemimpin-pemimpin baru dalam bidang bisnis dan ekonomi yang lahir dari anak-anak muda Indonesia yang berbakat dan memiliki pengalaman dari dalam dan luar negeri,” ujarnya.

Diketahui, Presiden Prabowo menggelar pertemuan khusus dengan 82 profesional muda Indonesia di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/7/2025).

Teddy mengatakan para profesional muda lulusan dari berbagai universitas terkemuka di dalam dan luar negeri ini tergabung dalam program Presidential Fellowship in Economics and Business Leadership yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo.

Peserta program ini telah melalui proses seleksi yang ketat guna memastikan kualitas, integritas, dan visi kepemimpinan yang unggul dari para kandidat.

“Proses pencarian dan seleksi terhadap peserta program dilakukan secara ketat oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,” kata Seskab.

Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari lima jam, Presiden Prabowo berdiskusi secara mendalam bersama para profesional muda.

Kepala Negara mendengarkan paparan ide dan analisis dari para peserta, melakukan sesi tanya jawab, serta bertukar pandangan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, serta dunia bisnis dan perekonomian global.

Dalam beberapa foto yang dibagikan oleh Sekretariat Kabinet, acara itu diisi dengan sesi pengarahan oleh Presiden Prabowo kepada para profesional muda penerima Presidential Fellowship in Economics & Business Leadership. Kemudian, beberapa dari peserta juga mempresentasikan pemikirannya untuk pembangunan Indonesia di hadapan Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo, dilihat dari foto-foto yang dibagikan oleh Sekretariat Kabinet, terlihat serius mengamati, dan mencatat poin-poin penting dari sesi presentasi para peserta Presidential Fellowship in Economics & Business Leadership.

Beberapa judul presentasi yang dipaparkan di hadapan Presiden Prabowo itu, di antaranya “Kedaulatan Kesehatan Nasional: Penguasaan Teknologi Obat dan Alat Kesehatan Modern,” “Towards Self-Reliance in Advanced Materials and Semiconductor,”kemudian ada juga “Toward Zero BBM Import for National Energy Sovereignty”.