Hasilnya terlihat sepanjang 2025. Mobilitas masyarakat meningkat; jalur-jalur strategis kembali bergeliat; dan NTB semakin terkoneksi dengan pusat pertumbuhan nasional hingga internasional.

Langit NTB Kembali Bergairah

Di sektor penerbangan, Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) mencatat 2.497.163 penumpang sepanjang 2025; naik sekitar 5 persen dibandingkan 2024 yang mencapai 2.377.410 penumpang. Rata-rata, lebih dari 208 ribu orang terbang setiap bulan; hampir 7 ribu penumpang per hari.

Pergerakan pesawat juga meningkat 5,9 persen; dari 24.879 penerbangan pada 2024 menjadi 26.337 penerbangan di 2025. Angka ini menandakan meningkatnya kepercayaan maskapai sekaligus tingginya minat perjalanan ke NTB.

Tujuh rute baru resmi dibuka sepanjang 2025; yakni Banjarmasin, Palangkaraya, Labuan Bajo, Malang, Banyuwangi, Waingapu, dan Tambolaka. Kehadiran TransNusa dengan rute Lombok–Denpasar turut memperluas akses bagi wisatawan dan pelaku bisnis.

Bagi Iqbal–Dinda, konektivitas udara bukan sekadar statistik; melainkan pintu masuk investasi, penguatan UMKM, dan akselerasi sektor pariwisata.

Jalur Laut Bangkit, Wisata Terkoneksi

Dari laut, geliat serupa juga terjadi. Pelabuhan Lembar mencatat lonjakan penumpang luar negeri hingga 28 persen pada 2025 dibanding tahun sebelumnya. Tren ini mempertegas posisi NTB sebagai gerbang maritim kawasan timur Indonesia.

Sementara itu, rute strategis Sape–Labuan Bajo mencatat 32.633 penumpang sepanjang 2025; naik 22,4 persen dari 26.676 penumpang pada 2024. Jalur ini menjadi simpul penting integrasi pariwisata Pulau Sumbawa dengan destinasi super prioritas Labuan Bajo.

Dampaknya tidak hanya terasa di sektor wisata; tetapi juga menggerakkan ekonomi pesisir, pelaku transportasi lokal, hingga UMKM sekitar pelabuhan.

Jalan Terang, Ekonomi Bergerak

Di darat, Pemprov NTB memasang 447 unit Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di ruas jalan provinsi yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Kebijakan ini menjawab kebutuhan dasar masyarakat akan akses jalan yang aman dan nyaman, terutama pada malam hari; sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di kawasan strategis.

Bagi wilayah yang sebelumnya minim penerangan, PJU menjadi simbol nyata kehadiran pemerintah dalam pelayanan publik.

Ambulans Gratis, Kebijakan Berbasis Empati

Tak berhenti pada infrastruktur, inovasi layanan sosial juga diluncurkan melalui Program Penyeberangan Ambulans Gratis di lintasan Kayangan–Pototano. Pada Desember 2025, program ini melayani 63 unit ambulans; meningkat menjadi 96 unit pada Januari 2026.

Program ini menjadi solusi konkret bagi pasien rujukan lintas pulau; menghadirkan akses layanan kesehatan yang lebih cepat dan terjangkau.

Fondasi NTB Terkoneksi

Berbagai capaian tersebut menegaskan arah kebijakan Iqbal–Dinda: membangun NTB dari konektivitas. Transportasi tidak lagi dipandang sebagai sektor teknis semata; melainkan pengungkit utama pembangunan daerah.

Ketika bandara ramai, pelabuhan hidup, dan jalan terang; ekonomi bergerak, pariwisata tumbuh, dan kualitas hidup masyarakat meningkat.

Setahun mungkin waktu yang singkat. Namun, langkah awal ini menjadi fondasi kuat menuju NTB yang lebih terhubung, inklusif, dan kompetitif di tingkat nasional maupun regional. Di bawah kepemimpinan Iqbal–Dinda, perhubungan bukan hanya soal berpindah tempat; tetapi tentang membuka masa depan.

(Yyt)

Rakor yang digelar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menegaskan satu hal penting; penanganan stunting tak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Kolaborasi lintas sektor menjadi harga mati.

Ketua TP PKK NTB, Sinta Agatia M. Iqbal, secara terbuka mengakui evaluasi tahun lalu menunjukkan gerakan penurunan stunting belum maksimal. Menurutnya, selama ini OPD dan pemangku kepentingan masih bekerja secara parsial; padahal persoalan stunting jauh lebih kompleks dari sekadar asupan gizi.

“Tidak semua anak stunting harus diberi telur. Ada yang justru butuh perbaikan rumah, ventilasi, sanitasi, hingga pola asuh,” tegasnya.

Ia mencontohkan hasil intervensi di salah satu wilayah Lombok; ditemukan kasus stunting dipicu kondisi rumah yang tidak sehat, bukan semata-mata kekurangan makanan bergizi. Faktor pernikahan usia dini, lingkungan, hingga kualitas hunian disebut berkontribusi signifikan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB, Lalu Hamzi Fikri, memaparkan dua sumber data utama, yakni e-PPGBM dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI). Berdasarkan SKI 2024, prevalensi stunting NTB mencapai 29,8 persen; namun data by name by address melalui e-PPGBM mencatat angka kumulatif 13,8 persen dari sekitar 388 ribu balita.

“Kalau kita keroyok bersama lintas sektor dan intervensi tepat sasaran, angka ini bisa ditekan. Kuncinya data akurat dan gerak cepat,” ujarnya.

Lombok Timur masih tercatat sebagai daerah dengan prevalensi tertinggi; sementara Kota Mataram termasuk terendah. Penguatan partisipasi posyandu dengan target minimal 80 persen menjadi strategi utama 2026.

Tak hanya itu, isu pernikahan anak, bayi berat lahir rendah (BBLR), kepesertaan JKN nonaktif, serta rendahnya cakupan ASI eksklusif turut menjadi fokus intervensi. Pemerintah juga memperkuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita; saat ini cakupannya baru sekitar 40 persen dan ditargetkan tembus 100 persen pada 2026.

“Kita ingin mencegah kasus baru. Intervensi pada anak berisiko jauh lebih efektif dibanding menangani yang sudah stunting,” jelas Fikri.

Rakor tersebut turut dihadiri perwakilan BKKBN NTB, Badan Gizi Nasional, tim ahli gubernur, praktisi gizi, serta berbagai pemangku kepentingan. Pemprov NTB menargetkan seluruh strategi berjalan optimal sebelum survei nasional April–Agustus 2026; sehingga capaian penurunan stunting dapat terukur dan berkelanjutan.

Kini, pertanyaannya: mampukah NTB menekan angka 29,8 persen itu sebelum survei nasional berikutnya? Waktu terus berjalan; kolaborasi nyata menjadi kunci.

(Yyt)

Penetapan tersangka dilakukan setelah laporan polisi diterima pada 29 Januari 2026. Penyidik kemudian bergerak cepat melakukan penyelidikan dan penyidikan intensif; hingga akhirnya pada 18 Februari 2026, AJN ditangkap dan langsung ditahan.

Kabid Humas Polda NTB, Mohammad Kholid, menegaskan bahwa setiap laporan kekerasan seksual ditangani secara serius dan profesional. “Setiap dugaan tindak pidana kekerasan seksual kami tindak lanjuti secara cepat dan terukur. Setelah melalui proses penyidikan, yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka serta dilakukan penangkapan dan penahanan sesuai prosedur hukum,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTB, Ni Made Pujawati, mengungkapkan bahwa tersangka diduga melakukan pelecehan seksual fisik terhadap dua santriwati dalam kurun waktu 2023 hingga November 2025.

“Modusnya dengan memanipulasi kondisi korban; berdalih korban kesurupan dan membutuhkan ritual pembersihan rahim. Tersangka memanfaatkan posisi, pengaruh, serta ketergantungan korban untuk menggerakkan korban melakukan atau membiarkan perbuatan cabul hingga persetubuhan,” jelasnya.

Polisi juga mendalami kemungkinan adanya korban lain dengan pola serupa. Dalam proses penyidikan, empat saksi/korban telah diperiksa; sejumlah barang bukti turut diamankan, mulai dari dokumen administrasi, pakaian, tangkapan layar, mini kamera, hingga telepon genggam.

Atas perbuatannya, AJN dijerat Pasal 6 huruf C juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda hingga Rp300 juta.

Polda NTB menegaskan komitmennya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan. “Tidak ada toleransi terhadap pelaku kekerasan seksual, terlebih di lingkungan pendidikan. Proses hukum akan berjalan transparan dan profesional serta berpihak pada perlindungan korban,” tandas Kholid.

Saat ini tersangka telah ditahan; proses hukum terus berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Polisi juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor apabila mengetahui atau mengalami tindak kekerasan seksual melalui saluran pengaduan resmi.

(Yyt)

Momentum ini menjadi angin segar bagi pelaku UMKM desa. Puluhan stan kuliner dan produk kreatif lokal dipadati pengunjung sejak hari pertama; menjadikan bazaar sebagai pusat perputaran ekonomi baru di Lombok Tengah.

Sinta M. Iqbal mengajak masyarakat memanfaatkan bazaar tersebut untuk memenuhi kebutuhan berbuka puasa selama Ramadhan. Menurutnya, berbelanja di bazaar bukan hanya memudahkan keluarga menyiapkan hidangan; tetapi juga menjadi bentuk nyata dukungan terhadap ekonomi warga desa.

“Tidak perlu bingung mencari menu berbuka. Datang saja ke Bazaar Ramadhan Pasar Tematik Desa Bilebante; selain praktis, kita juga ikut membantu perekonomian masyarakat agar semakin kuat,” ujarnya.

Menariknya, lokasi bazaar merupakan bangunan yang sempat terbengkalai selama lima tahun. Kepala Desa Bilebante, Asrok Mudailun, menyebut revitalisasi aset tersebut sebagai simbol kebangkitan desa.

“Alhamdulillah bangunan yang sebelumnya mangkrak kini kembali hidup. Ini bukan sekadar tempat jual-beli; tetapi ruang silaturahmi dan penggerak peningkatan pendapatan warga,” ungkapnya.

Sebagai desa wisata berbasis masyarakat, Bilebante dikenal dengan paket wisata bersepeda dan kuliner tradisionalnya. Kehadiran Bazaar Ramadhan 1447 H semakin memperkuat posisi desa ini sebagai ikon wisata hijau berkelanjutan di NTB; sekaligus contoh sukses integrasi pariwisata, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan masyarakat dalam satu gerakan nyata.

Turut hadir dalam peresmian tersebut sejumlah pejabat daerah dan mitra pendukung pengembangan UMKM; menandai komitmen bersama untuk menjadikan Bilebante sebagai pusat pertumbuhan ekonomi desa berbasis pariwisata dan kreativitas lokal.

(Yyt)

Namun, tantangan eksternal mulai menguat, khususnya setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara resmi menetapkan tarif sebesar 19% atas produk-produk Indonesia yang masuk ke pasar Amerika. Meskipun besaran tarif ini masih lebih rendah dibandingkan dengan yang dikenakan kepada beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam, hal ini tetap menjadi perhatian serius bagi perekonomian Indonesia.

Dampak Tarif dan Perlambatan Global

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Berly Martawardaya, SE, M.Sc, menilai bahwa, kebijakan perdagangan global tersebut patut dicermati secara hati-hati. “Kita perlu memberikan apresiasi kepada tim negosiasi Indonesia yang mampu menjaga tarif tetap lebih rendah dibanding negara tetangga. Namun dalam hukum ekonomi, kenaikan harga akibat tarif akan berujung pada turunnya permintaan. Artinya, ekspor kita berisiko menurun,” ujar Berly melalui keterangannya, Kamis (24/7).

Ia juga menambahkan bahwa, negara-negara mitra dagang utama Indonesia, termasuk negara-negara Asia Timur, ASEAN dan Eropa, saat ini juga terdampak oleh kebijakan tarif tinggi dari Amerika. Hal ini berpotensi menurunkan kapasitas beli mereka terhadap produk-produk ekspor Indonesia, yang pada akhirnya bisa memperlambat laju ekspor nasional. Ketidakpastian Global Hambat Arus Investasi Ketidakpastian global yang berkepanjangan juga disebabkan oleh konflik di Timur Tengah dan ketegangan geopolitik di kawasan Inggris dan Eropa.

Menurut Berly, kondisi ini turut
mempengaruhi arusinvestasi global yang umumnya akan lebih selektif dan berhati-hati dalam menempatkan modal mereka, termasuk ke Indonesia. “Di tengah tantangan ini, kita harus mampu mengoptimalkan kekuatan dalam negeri,” ungkapnya.

APBN 2025 Jadi Instrumen Strategis

Salah satu kekuatan domestik yang menjadi harapan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 yang telah disahkan sebesar lebih dari Rp3.600 triliun.

Berly menilai bahwa, APBN tersebut merupakan ‘amunisi ’strategis yang bisa dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung masyarakat, terutama kelompok rentan. “Pemerintah bisa memfokuskan belanja negara untuk perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan, sehingga mereka tetap memiliki daya beli dan tidak semakin terdampak oleh gejolak global,” jelasnya.

Fokus Gizi, Pendidikan dan Daerah 3T

Selain perlindungan sosial, perhatian juga harus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Akses terhadap gizi yang memadai sangat penting untuk menjaga kualitas sumber daya manusia, agar anak-anak tetap dapat tumbuh sehat dan mendapatkan pendidikan yang layak. “Jika tidak ditangani, guncangan ekonomi hari ini bisa berdampak panjang pada kualitas generasi mendatang,” tambah Berly.

Peran Pemda dalam Membangun Ekonomi Lokal

Lebih lanjut, Berly menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah Daerah (Pemda) didorong untuk memperkuat koordinasi dalam rangka memperkuat struktur ekonomi lokal, terutama melalui pemanfaatan dana Desa, penguatan koperasi dan pengembangan potensi unggulan daerah. “Sambil menunggu meredanya perang dagang dan konflik di Timur Tengah, Indonesia harus memperkuat fondasi ekonomi dan melakukan reformasistruktural dengan tingkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan pekerja, perbaiki kesehatan khususnya akses ke air bersih dan perkuat kapasitas riset dan inovasi untuk hasilkan produk unggul yang ramah lingkungan
(green industrialization). Pemerintah juga perlu tegas terhadap pungli serta korupsi yang hambat aktivitas usaha dan bikin investor kuatir. Sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan memiskinan menurun dalam kerangka pembangunan berkelanjutan,” tutup Berly. (Red)

“Kami telah mengevakuasi orang terjebak di dalam mobil dalam posisi mobil tersebut menyala mesinnya di wilayah Matraman, Jakarta Timur,” kata Tim Evakuasi Suku Dinas (Sudin) Gulkarmat Jakarta Timur Danang saat dikonfirmasi di Jakarta,.Minggu (20/7/2025).

Peristiwa ini pertama kali dilaporkan oleh warga bernama Dian yang datang langsung ke Sudin Gulkarmat Jakarta Timur sekitar pukul 04.10 WIB. Kejadian tersebut tepatnya di depan sebuah minimarket di Jalan Jenderal A Yani, Utan Kayu Selatan, Matraman.

Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) yang menerima laporan sekitar pukul 04.10 WIB langsung mengerahkan dua unit mobil pompa dan tim “rescue” dengan total 12 personel ke tempat kejadian perkara (TKP).

“Warga lapor ke kami ada seorang pria terjebak di dalam mobil dengan mesin dan lampu masih menyala di depan minimarket,” katanya.

Evakuasi dimulai pukul 04.15 WIB dan berhasil diselesaikan pada pukul 05.00 WIB. Mobil tersebut telah menepi selama sekitar 1,5 jam.

Lalu, warga mulai mencurigai sesuatu ketika asap mulai keluar dari ruang mesin. Saat didekati, mereka mendapati seorang laki-laki di dalam mobil dalam keadaan tidak sadarkan diri dan tidak merespon saat dibangunkan.

“Mobil menepi dan berhenti di depan minimarket kondisi lampu dan mesin hidup, setelah 1,5 jam keluar asap dari ruang mesin sehingga warga sekitar mendatangi mobil,” katanya.

Warga mencoba membangunkan pria di dalam mobil itu tetapi tidak ada respon.

Korban di mobil nomor polisi B 1952 SAI tersebut diketahui bernama Geffraj Singh Sandhu, warga Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat. Korban berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dan situasi dinyatakan aman terkendali.

Hingga saat ini, pihak berwenang belum menyampaikan keterangan lebih lanjut dan masih menyelidiki penyebab korban tak sadarkan diri di dalam mobil tersebut.

• Pemerintah: Dengan menciptakan kebijakan yang mendukung kebebasan pers dan melindungi hak-hak wartawan, pemerintah dapat berperan penting dalam meningkatkan harkat dan martabat /derajat wartawan.

• Masyarakat: Dukungan masyarakat terhadap karya jurnalistik dan penghargaan terhadap profesi wartawan juga dapat meningkatkan harkat dan derajat mereka.

• Persatuan Wartawan Indonesia (PWI): Sebagai organisasi profesi, PWI dapat berperan dalam meningkatkan kemampuan dan profesionalisme wartawan, serta memperjuangkan hak-hak mereka.

• Media: Dengan memberikan kesempatan kepada wartawan untuk berkembang dan meningkatkan kualitas karya jurnalistik, media dapat membantu meningkatkan harkat dan derajat wartawan.

• Wartawan itu sendiri: Dengan meningkatkan kemampuan dan profesionalisme, serta menjalankan kode etik jurnalistik, wartawan dapat meningkatkan harkat dan derajat mereka sendiri.

Beberapa contoh wartawan terkenal di Indonesia yang telah mengharumkan nama profesi wartawan antara lain :
• Adam Malik: Wartawan Harian Merdeka dan salah satu pendiri LKBN Antara dan pernah menjadi Wakil Presiden RI.
• Harmoko: Wartawan Harian Mimbar Kita dan Merdeka serta pernah menjabat Mentri Penerangan RI.
• Goenawan Mohamad: Pendiri dan mantan pemimpin redaksi Majalah Berita Tempo yang juga penulis puisi dan esai.
• Leila S. Chudori: Wartawan Tempo yang juga penulis novel dan skenario film.
Dan masih ada yang lain, penulis mohon maaf tidak dapat menyebut semuanya.

Di tengah arus informasi yang kian deras dan kompetitif, wartawan tetap memegang peran sentral sebagai penjaga kebenaran, penyalur informasi, dan pilar utama demokrasi. Namun, apakah kita—sebagai bangsa dan sebagai individu—sungguh-sungguh menghargai profesi ini sebagaimana mestinya?

Bayangkan suasana di Gedung Putih, Washington DC, atau di Kantor Perdana Menteri Inggris di Downing Street. Setiap kali ada pertemuan pers, suasananya selalu tertib, profesional, dan penuh penghormatan terhadap para jurnalis. Mereka diposisikan sebagai mitra, bukan pelengkap acara. Mikrofon disiapkan, kursi disusun, pencahayaan diatur dengan baik. Bukan semata-mata demi estetika, melainkan sebagai bentuk penghargaan atas profesi mereka dan sebagai cermin dari budaya bangsa yang menghargai tata pergaulan sipil.

Lalu, mari kita tengok realitas yang terjadi di tanah air. Wartawan-wartawan istana—mereka yang setiap hari meliput kegiatan Presiden dan pemerintahan pusat—seringkali terlihat duduk di luar pagar istana, bahkan di lantai, hanya demi bisa menyimak informasi atau pernyataan resmi yang disampaikan lewat layar televisi. Sebuah pemandangan yang mengusik nurani: di negeri sendiri, di pusat kekuasaan republik ini, para jurnalis tidak diberi ruang dan tempat yang layak untuk menjalankan tugasnya.

Ironisnya, pemandangan ini tak ubahnya seperti suasana di ruang kedatangan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, yang merupakan pintu masuk negara dan wajah pertama bangsa kita di mata dunia. Di sana, sering terlihat penumpang yang baru tiba—termasuk jemaah umrah—duduk bersila di lantai, makan dari kotak nasi bungkus, menikmati makanan Padang dengan tangan kosong, tanpa alas, tanpa meja, di tengah lalu lintas manusia yang ramai. Sebuah potret yang mencerminkan bukan hanya kekurangan fasilitas, tapi juga kurangnya kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga martabat publik.

Apakah ini karena keterbatasan anggaran? Ataukah lebih dalam lagi—kita mengalami krisis nilai? Krisis dalam memahami apa itu rasa hormat, penghargaan terhadap profesi, dan bagaimana membangun peradaban yang bermartabat?

Profesi wartawan adalah profesi mulia. Dalam situasi krisis sekalipun, para jurnalis tetap bekerja—mencari kebenaran, mengungkap realitas, menyampaikan fakta. Mereka adalah saksi sejarah dan pengantar kesadaran publik. Maka ketika kita sebagai bangsa tidak menyediakan ruang yang layak bagi mereka, maka yang direndahkan bukan hanya profesi wartawan, tetapi juga martabat kita sendiri.

Inilah saatnya kita bertanya lebih dalam: Apakah kita telah membangun masyarakat yang memiliki nilai dan norma sosial yang benar? Apakah kita memiliki rasa hormat terhadap profesi dan tugas yang dijalankan dengan dedikasi tinggi?

Tentu, tugas ini tidak hanya berada di pundak wartawan atau masyarakat, tetapi juga pada pihak-pihak yang memiliki otoritas, termasuk Istana. Juru Bicara Presiden, Sekretariat Negara, dan seluruh aparat komunikasi pemerintah harus mulai memikirkan ulang bagaimana cara mereka membangun relasi yang sehat dan terhormat dengan media. Bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi menciptakan ruang yang menghargai mereka yang berperan menyampaikannya.

Bangsa yang besar bukan hanya dilihat dari kekuatan militernya atau kemajuan ekonominya, tetapi dari cara ia memperlakukan orang-orang yang menjaga integritas dan akal sehat publik. Wartawan adalah bagian dari itu. Memberikan mereka ruang yang layak, tempat yang terhormat, dan akses yang memadai adalah langkah kecil yang mencerminkan kematangan budaya dan peradaban kita.

Mari kita mulai membenahi dari hal-hal yang tampak sepele, namun sesungguhnya mencerminkan nilai yang sangat dalam: rasa hormat. Sebab dari sanalah kehormatan bangsa kita bisa tumbuh—bukan hanya di mata dunia, tapi juga di mata kita sendiri.

Mengangkat martabat Wartawan sekaligus merupakan menjaga kehormatan bangsa itu sendiri.

(Oleh : Heru Riyadi, SH. MH.
Dewan Penasehat AMKI Pusat dan LKBH PWI Pusat.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Banten.) 

Presiden Prabowo tiba di bandara sejam sebelum penerbangan, seusai merampungkan seluruh agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-17 BRICS di Rio de Janeiro yang bergulir 6-7 Juli 2025.

Pejabat pelepas keberangkatan Presiden menuju Brasilia, yakni Kepala Kantor Kementerian Luar Negeri Brasil untuk Negara Bagian Rio de Janeiro Marcia Maro dan Wakil Komandan Airbase Galeao Kolonel Andrei.

Selain itu, juga turut mendampingi keberangkatan Presiden di bandara, Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Christiawan Nasir.

Pesawat Kepresidenan lepas landas pada pukul 14.30 waktu setempat. Turut menemani Presiden di dalam kabin pesawat Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Adapun waktu tempuh dari Rio de Janeiro menuju Ibu Kota Brasil diperkirakan selama 1,5 jam.

Di Brasilia, Presiden Prabowo dijadwalkan menjalani agenda bilateral pada 8-9 Juli 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Brasil.

Pramono yang tiba di pulau tersebut pukul 08.40 WIB langsung disambut warga dengan antusias. “Assalamualaikum. Selamat pagi semua,” sapa Pramono kepada masyarakat di Pulau Kelapa, Jumat (4/7/2025).

Usai menyapa warga Pulau Kelapa, Pramono langsung menuju tempat penanaman pohon mangrove dan melakukan penanaman mangrove bersama-sama.

Diketahui, sebanyak 15.000 pohon mangrove ditanam secara serentak di Kepulauan Seribu. Pramono juga memberikan 24.000 benih ikan kerapu secara simbolis untuk para nelayan di pulau tersebut.

Dalam kunjungan kerjanya, Pramono menyempatkan diri untuk meninjau Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Nyiur Melambai dan bermain dengan anak-anak di sana. Anak-anak itu tampak sangat gembira bermain permainan kucing dan tikus bersama Pramono.

Setelah itu, Pramono langsung bergeser mengunjungi Fasilitas layanan Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO). BWRO adalah sistem pengolahan air yang menggunakan teknologi reverse osmosis untuk mengubah air payau menjadi air tawar.

Selain itu, Pramono juga meninjau layanan kesehatan puskesmas dan melihat kapal pelayanan kesehatan Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah (PK3D) di bawah Suku Dinas Kesehatan di sana.

“Kapalnya cukup baik, ada ruang untuk operasi. Bahkan, ada ruang untuk sterilisasi kalau orang misalnya terkena infeksi dan juga terkena COVID ada di dalam,” kata Pramono.

Usai berkunjung ke Pulau Kelapa, sekitar pukul 09.50 WIB, Pramono pun langsung bergerak menuju Pulau Tidung untuk mengunjungi warga di sana.

Dengan mengusung tema “Manajemen Keuangan, Diferensiasi Produk, dan Pemasaran Berbasis Digital sebagai Solusi Nilai Tambah Produk UMKM Pengrajin Mainan ‘Kelomang’ Desa Kadumaneuh,” Program ini menjadi bagian dari rangkaian Hibah PKM Pusat Pemberdayaan Desa Universitas YARSI tahun 2024/2025.

Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Tim Pengusul, Harry Budiantoro, SE. Ak, M.Ak, CA, dan turut dihadiri oleh Kepala Pusat Pemberdayaan Desa Universitas YARSI, Hilma Suyana, SE, M.M., CPHCM, CHCBP, CHCM, mitra UMKM Rumah Kelomang Ahmad Tatang, Kepala Desa Kadumaneuh Dodi Ramdhoni, perwakilan Karang Taruna, BPD, LPMD, BUMDes, perangkat desa, serta masyarakat setempat.

Tim mahasiswa Universitas YARSI juga berperan aktif dalam mendampingi jalannya program ini.

Pelatihan yang diselenggarakan oleh tim dosen dan mahasiswa Universitas YARSI mencakup beberapa aspek penting untuk meningkatkan kapasitas UMKM lokal:

Manajemen Keuangan Sederhana, dengan fokus pada penyusunan laporan laba rugi dan neraca yang aplikatif bagi pelaku UMKM;

Digital Marketing, memperkenalkan strategi pemasaran melalui media sosial dan e-commerce;

Diferensiasi Produk, mengajak pengrajin rumah kelomang untuk berinovasi dalam desain agar lebih menarik dan memiliki daya saing tinggi.

“Selain pelatihan, kami juga memberikan bantuan konkret berupa alat press dan cetakan yang dibutuhkan dalam proses produksi, serta pendampingan pembuatan toko online di platform Shopee agar produk-produk lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas,” ujar Harry Budiantoro dalam keterangannya, pada Selasa (1/6/2025).

Lebih dari sekadar pelatihan, Universitas YARSI juga menegaskan komitmennya dalam mendampingi proses transformasi digital UMKM secara berkelanjutan.
Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan keterampilan teknis masyarakat, tetapi juga mempercepat digitalisasi usaha dan membuka peluang lapangan kerja baru di desa.

Kepala Desa Kadumaneuh, Dodi Ramdhoni, mengapresiasi inisiatif ini dan berharap agar kolaborasi antara akademisi, pemerintah desa, dan masyarakat dapat terus dilanjutkan.

“Kami sangat terbantu dengan adanya pelatihan dan pendampingan dari Universitas YARSI. Ini bisa menjadi langkah awal yang signifikan bagi kemajuan ekonomi lokal,” ungkapnya.

Universitas YARSI meyakini bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal dan teknologi. Dengan pendekatan edukatif, aplikatif, dan berkelanjutan, program ini diharapkan dapat menjadi model pengabdian masyarakat yang berdampak luas dan berkesinambungan. (*/hel)